Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai tiga hal utama yakni: tinjauan yuridis mengenai sahnya suatu perceraian dari perkawinan antar agama yang ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang mengacu pada hukum agama masing-masing calon suami-istri dimana suami beragama Islam dan istri beragama Katolik sehingga ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Kanonik, akibat hukum perceraian dari perkawinan tersebut terhadap status suami-istri, anak dan hak kewarisan pada anak dari perceraian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah :(1) Upaya perceraian dapat ditempuh karena perkawinan antar agama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sah secara hukum yaitu secara hukum positif dan hukum Katolik. Perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah tetapi sah secara sipil, tetapi tidak secara agama Katolik. (2)Akibat hukum perceraian terhadap anak tersebut adalah anak sah namun, terhadap suami dan istri memiliki implikasi yang berbeda karena agama yang berbeda. (3) Hak kewarisan anak yang lahir dari perkawinan antar agama dalam kasus ini kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

---

This Thesis reviews three main things : a thought of the legality of a divorce from a inter faith marriage based on The Act of Marriage No.1 of 1974 chapter 2 verse 1which is based on the religious law of each spouses where as the husband is Moslem and the wife is Catholic therefore, based on the Compilation of Islamic Law and Canonic Law, the legal implication of a different faith marriage to the couple and the child, and the inheritance right of the child from its divorcement. The research is a normative legal research with qualitative analysis on secondary data. The results of this research are : (1) The divorcement could be done because the different faith marriage that done by Plaintiff and Defendant is legal based on Positive Law and Catholic Law. The divorcement done by Plaintiff and Defendant is legal, but civil legally, not a Catholic legally. (2) The legal implication of the divorcement are to the child and to the couple where as the child is a legal child but to the couple, there is a different implication because of different faith. (3) The inheritance right of the child bore from this marriage is the inheritance based on Indonesian Civil Code."

"Dalam memperoleh suatu hak kebendaan, salah satu caranya adalah melalui waris. Dalam KUHPerdata terdapat beberapa pihak yang memiliki hak atas harta dari seseorang yang meninggal, salah satunya adalah anak luar kawin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas mengenai bagaimana kedudukan dan pembagian waris dari anak luar kawin di Indonesia dan membandingkannya dengan ketentuan hal tersebut di Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang berfokus pada doktrin yang merupakan sintesa dari aturan, asas, norma, atau panduan penafsiran, dan nilai-nilai. Dalam penelitian ini, Peneliti fokus meneliti peraturan-peraturan terkait waris dan anak luar kawin di Indonesia dan Malaysia, kemudian membandingkan keduanya. Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang memfokuskan Peneliti pada bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang kemudian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang akan penulis gunakan adalah jurnal hukum dan buku teks. Bahan hukum tersier yang akan penulis gunakan pada penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa peraturan di Indonesia terkait pengakuan dan pengesahan anak yang masih tidak padu satu sama lain, yaitu  dalam antara UU Perkawinan dan UU Administrasi dan Kependudukan. Selain itu kedudukan dan pembagian waris di Indonesia juga lebih diskirminatif dibanding dengan Malaysia, dimana di Indonesia terdapat perbedaan kedudukan dan pembagian waris bagi anak luar kawin dibandingkan dengan anak sah. Dalam ketentuan KUHPerdata, anak sah merupakan golongan pertama yang didahulukan, sedangkan anak luar kawin yang diakui memiliki kedudukan diluar golongan tersebut dan memiliki bagian yang hanya sebagian dari yang didapat oleh anak sah. Sedangkan dalam ketentuan di Malaysia, anak sah dan anak luar kawin memiliki kedudukan dan bagian yang sama dalam pembagian waris sebagai keturunan dari pewaris.

---

One way to obtain material rights is through inheritance. In the Civil Code, there are several parties who have rights to the assets of someone who dies, one of which is an illegitimate child. The purpose of this research is to discuss the position and distribution of inheritance from illegitimate children in Indonesia and compare it with the provisions in Malaysia. This research is doctrinal research which focuses on doctrine which is a synthesis of rules, principles, norms, or interpretive guides, and values. In this research, researchers focused on examining regulations regarding inheritance and illegitimate children in Indonesia and Malaysia, then compared the two. The method in this research uses normative research methods which focus the researcher on library material. The type of data used in this research is secondary data which then consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The primary legal material used is statutory regulations. The secondary legal materials that the author will use are law journals and textbooks. The tertiary legal materials that the author will use in this research are dictionaries, encyclopedias, cumulative indexes, and so on. The research results show that there are several regulations in Indonesia regarding the recognition and validation of children that are still not coherent with each other, namely the Marriage Law and the Administration and Population Law. Apart from that, the position and distribution of inheritance in Indonesia is also more discriminatory compared to Malaysia, where in Indonesia there are differences in the position and distribution of inheritance for illegitimate children compared to legitimate children. In the provisions of the Civil Code, legitimate children are the first group that takes priority, while illegitimate children who are recognized have a position outside that group and have a share that is only a portion of that obtained by legitimate children. Meanwhile, under the provisions in Malaysia, legitimate children and illegitimate children have the same position and share in the distribution of inheritance as descendants of the heir."

"Undang-Undang sejatinya mengharapkan supaya perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun apabila kenyataannya sudah tidak sebagaimana tujuan yang diharapkan, dibuka kesempatan supaya perkawinan dibubarkan. Penulisan skripsi ini berfokus pada pembubaran perkawinan dengan pembatalan perkawinan, beserta akibat daripada pembatalan perkawinan itu sendiri, terutama dalam kaitannya bahwa dalam pembatalan perkawinan, dianggap bahwa perkawinan tidak pernah terjadi. Bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, Undang-Undang telah menegaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut baginya. Namun tidak jelas bagaimana status dan kedudukan anak dalam kandungan dalam hal dilakukan pembatalan perkawinan.

---

The law essentially expects that marriage be carried out with the aim of building a happy and eternal family. But, if the reality is not as expected, the law gives an opportunity for the marriage to be dissolved. The writing of this thesis focuses on the dissolution of marriage with the annulment of the marriage along with the consequences itself, especially relating to the fact in the annulment of marriage, the marriage will be considered as never happened. The law has regulated that for children that are born from the marriage is not affected by the annulment of the marriage (non-retroactive). However, it is unclear how annulment of marriage affects an unborn child."