Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanaman tebu merupakan bahan baku industri gula yang produksinya cenderung meningkat setiap tahunnya. Peningkatan industri gulajuga akan mcningkatkan sisa dari proses industri tersebut. Sisa terbesar dari industri gula berupa ampas tebu yang kandungannya mencapai 90% dari kandungan pohon tcbu total. Pemanfaatan ampas tcbu menjadi furfural akan meningkatkan nilai dari sisa industri pnanian tcrsebul. Furfural itu sendiri merupakan senyawa kimia inlermediet yang dihasilkan dari reaksi hidrolisis dan dehidrasi pentosa. Pentosa dari senyawa hcmiselulosa, banyak terkandung didalam biomasssa tumbuh-tumbuhan, salah satunya ampas tebu. Furfural yang dihasilkan dari sisa induslri pcrtanian tersebut dapat dipergunakan sebfxgai pelarut kimia dalam proses pengolahan minyak bumi dan sebagai bahan baku utama sintesis iiurfuril alkohol. Kebutuhnn furh1i'aI di Indonesia selarna ini dipenuhi oleh impor dari Cina. Dengan pertimbangan ketersediaan bahan baku dalam jumlah yang cukup besar, dan untuk menekan angka impor, maka perlu dipertimbangkan untuk mendirikan pabrik iizrfural yang menggunkan bahan baku ampas tebu di Indonesia. Berdasarkan analisa pasar dalam negeri, maka didapatkan kapasitas pabrik lhrfural yang akan dibangun sebesar 510 ton/tahun. Pabrik ini direncanakan akan dibangun di Kawasan Industri Gresik (KIG), dengan total Iahan yang dibuiuhkan seluas lOl x 72 m2. Berdasarkan perhitungan ekonomi, pabrik furfural yang akan dibangun ini membutuhkan investasi kurang Iebih scbesar US$ 4,7 juta dengan biaya manufaktur sebesar USS l.2juta. Ne! Presenr Value (NPV) unfuk proyek ini kurang lebih sebcsar US$ 3.260.42I,47, dengan tingkat pengembalian Infernal Rate of Remrn (IRR) 2 l2.26%, Payback Period (PBP) 1 3.85 tahun, Ne! Return Rare (NRR) : 5.65%, Ne! Payout Dme (NPT) 3 4.53 tahun dan Return of Inveslmenf (ROI) sebesar 0.18 "

"Studi kelayakan pembangunan jalan Tambu-Kasimbar dimaksudkan untuk mendapat nilai manfaat secara ekonomi dari rencanan Pembangunan jalan Tambu-Kasimbar dalam mendukung konektifitas IKN dan Indonesia Timur. Pendekatan dengan proyek (with project) diasumsikan sebagai suatu kondisi, dimana diperlukan suatu investasi/proyek yang besar, yang dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas maupun struktur jalan. Sedangkan untuk pendekatan tanpa proyek (without project) diasumsikan sebagai suatu kondisi, dimana tidak ada investasi/proyek yang dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas maupun struktur jalan, kecuali untuk mempertahankan fungsi pelayanan jalan, yaitu berupa pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Tahapan analisis dimulai dengan formulasi dari 3 (tiga) alternatif ruas terpilih yang selanjutnya dibuat desain pendahuluan pada perencanaan trase jalan dan nilai tebal perkerasan. Komponen biaya manfaat dihitung berdasarkan pendekatan coustemer suprplus yang didasarkan saving Biaya Operasional Kendaraan (BOK), dan saving nilai waktu. proses analisis kelayakan ekonomi ini dilakukan untuk menghitung kelayakan pembangunan dan pengoperasian Ruas Jalan Tambu – Kasimbar CS dengan membandingkan antara jumlah biaya (cost) terhadap manfaat (benefit pada pengguna lalu lintas/consumer surplus berupa penghematan Biaya Operasi Kendaraan dan Nilai Waktu. Hasil studi diperoleh Total biaya manfaat dari customer surplus adalah Rp. 712,458 Milyar pertahun. Nilai EIRR sebesar 16.89% memenuhi kelayakan ekonomi >12%, BCR suku Bungan 12% sebesar 2.38% >1, Nilai Net Present Value (NPV) = Rp. 5.254.783.058,- >0 sehingga dapat disimpulkan pembangunnan jalan Ruas Tambu-Kasimbar layak dilaksanakan dari segi lalulintas maupun ekonomi Implementasi praktik keinsinyurandalam rencana pembangunan jalan ruas tambu – kasimbar anata lain; analisis teknis yang komprehensif, pertimbangan aspek lingkungan dan sosial, konsultasi dengan pemangku kepentingan, analisis risiko dan keselamatan kerja, pemilihan material dan teknologi yang tet diterapkan dalam pelaksanaan studi ini.

---

The feasibility study of Tambu-Kasimbar road construction is intended to benefit economically from the Tambu-Kasimbar road development plan in supporting IKN and Eastern Indonesia connectivity. The approach with the project is assumed to be a condition, where a large investment/project is required, which is carried out to improve the capacity and structure of the road. As for the no-project approach, it is assumed as a condition, where no investment/project is carried out to increase the capacity or structure of roads, except to maintain the function of road services, namely in the form of routine maintenance and periodic maintenance. The analysis stage begins with the formulation of 3 (three) alternative selected sections which are then made preliminary designs on road trase planning and pavement thickness values. The cost benefit component is calculated based on the coustemer suprplus approach which is based on saving Vehicle Operating Costs (BOK), and saving time value. This economic feasibility analysis process is carried out to calculate the feasibility of building and operating the Tambu – Kasimbar CS Road Section by comparing the total costs (costs) to benefits (benefits to traffic users / consumer surplus in the form of savings in Vehicle Operating Costs and Time Value. The results of the study obtained The total cost of benefits from customer surplus is Rp. 712,458 billion per year. EIRR value of 16.89% meets economic feasibility of >12%, BCR of Bungan tribe 12% of 2.38% >1, Net Present Value (NPV) = Rp. 5,254,783,058,- >0 so that it can be concluded that the construction of the Tambu-Kasimbar section is feasible in terms of traffic and economy Implementation of engineering practices in the tambu – kasimbar anata road construction plan of other anata sections; Comprehensive technical analysis, consideration of environmental and social aspects, consultation with stakeholders, occupational risk and safety analysis, selection of materials and technologies that have been applied in the implementation of this study."

"Perekonomian Indonesia selama paruh pertama 2003 ditandai dengan stabilitas yang mantap, Rupiah terus menguat, suku bunga SB1 terns menurun, dan inflasi yang rcndah. Hal mi mengmdikasikan potensi gejolak ekonomi dan sosial yang mungkin timbul dari kejadian born Bali, perang Irak dengan Amerika Serikat, dan wabah SARS telah dapat dikendalikan, Kerentanan perekonomian Indonesia terhadap gejolak dari luar (external shock) tampak sernakin berkurang. Kemantapan ini telah menjadi faktor penting masuknya arus portofolio asing dalam beberapa bulan terakhir"

"Salah satu Bahan Bakar yang masuk dalam kelompok Non-Bahan Bakar Minyak (NBBM) yang dipasarkan di dalam negeri atas Pertamina adalah LPG (Liquified Petroleum Gas) yang berupa campuran propana dan butanra, kondisi bertekanan. Pemasaran LPG ini dimaksudkan untuk mendapatkran keuntungan bagi perusahaan.Kebutuhan LPG dalam negeri yang dipakai untuk keperluan rumuh tangga maupun industri terus meningkat dari tahun ketahun, seperti selama ini ditunjukkan laju pertumhuhannya sekitar 15 % per tahun. Laju tersebut dapat lebih besar lagi dengan adanya rencana penggalakan penggunaan LPG sebagai bahan bakar bersih untuk transportasi maupun sebagai bahan baku industri petrokimia. Untuk melihat besarnya jumlah kebutuhan LPG dalam negeri dimasa mendatang dilakukan dengan permalan yang didasarkan pada realism; kebutuhan LPG selama 1 18 tahun terakhir. Konsentrasi kebutuhan terbesar adalah berada di Pulau Jawa yakni sebesar 80,30%, diantaranya khusus di DK.I dan Jawa Barat sekitar 52 %.Kenaikan kebutuhan LPG dalam negeri yang pesat tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan sarana untuk supply. Pengadaan LPG dalam negeri yang selama ini berasal dari kilang - kilang minyak dan LPG yang ada maupun rencana produksi yang ada hanya akan mencukupi sampai tahun 2003 (data perkiraan produksi lebih didasarkan pada rencana produksi yang dikeluarkan oleh Dit. Pengolahan PERTAMINA), sehingga untuk seterusnya akan dijumpai defisit yang semakin lama semakin membengkak Oleh karena itu perlu dicarikan alternatif pengadaan dari sumber produksi LPG yang lain, yakni dari Kilang LNG Bontang (berupa bahan brrku LPG Refrigerated) yang selama ini diekspor. Kontrak ekspor LPG tersebut telah berakhir pada tahun 1998, sehingga ini merupakan potensi pengadaan LPG dalam negeri. Untuk keperluan tersebut dibutuhkan fasilitas terminal LPG untuk menampung, mengkanversi, menjadikan LPG Pressurized maupun menyiapkan distribusinya ke konsumen.Pada penelitian ini akan dibandingkan beberapa alternatif strategi untuk memenuhi kekurangan pasokan LPG tersebut yakni menggunakan Fasilitas LPG Bantang, atau menggunakan fasilitas terminal LPG yang telah ada di Tanjung Uban , atau membangun terminal LPG baru di Pulau Jawa di daerah yang paling dekatdengan D KI Jakarta.Setelah dikaji dengan penekanan pembahasan pada Analisa Keekonomian Proyek dari segi PW of Cost dan IRR, alternatif yang terbaik untuk memenuhi kekurangan pasokan LPG terutama untuk Pulau Jawa adalah dengan membangun Terminal LPG Refrigerated di Tanjung Gerem - Merak."

"ABSTRAKGas metana batubara coal bed methane, CBM adalah salah satu sumberenergi alternatif baru yang termasuk sebagai unconventional gas bersama denganshale gas. Indonesia memiliki potensi cadangan potential resources CBM yangdiperkirakan sebesar 453,3 trillion cubic feet 453,3 TCF , mayoritas terkandungpada empat basin terbesar, yaitu Sumatra Selatan 183 TCF , Barito 101,6 TCF ,Kutei 80,4 TCF , dan Sumatra Tengah 52,5 TCF . Meskipun dengan potentialresources sebesar ini, perkembangan produksi CBM di Indonesia masih sangatlambat, dengan tingkat produksi di tahun 2014 kurang lebih baru sekitar 1MMSCFD. Salah satu penyebab hal ini adalah masih minimnya skemapengembangan CBM yang terintegrasi mulai dari unit proses hulu sampai rantaidistribusi yang dilakukan oleh satu entitas, untuk meningkatkan nilai tambah daripengembangan CBM tersebut. Pada basin Sumatra Selatan, pengembangan produksi CBM yangmengintegrasikan penjualan gas sebagai gas perpipaan, pemanfaatan gas untukpembangkit listrik own-use dan komersial, serta pengolahan air terproduksidengan reverse osmosis untuk dijual sebagai air minum/air bersih dapatmenghasilkan NPV sebesar US 33.143.660,00, IRR sebesar 8,99 , dan PBPselama 16,76 tahun dari total 30 tahun waktu proyek. Sedangkan, pada basinBarito, pengembangan produksi CBM dengan metode pencairan gas menjadiLNG, pemanfaatan gas untuk pembangkit lisrik own-use dan komersial, sertapengolahan air terproduksi dengan reverse osmosis untuk dijual sebagai airminum/air bersih dapat menghasilkan NPV sebesar US 63.338.060,00, IRRsebesar 9,64 , dan PBP selama 16,71 tahun dari total 30 tahun waktu proyek.

---

ABSTRACTCoal bed methane, or CBM, is one of the new alternative energy source which is classified as unconventional gas, along with the shale gas. Indonesia has potential resources of CBM which is estimated at 453,3 trillion cubic feet 453,3TCF , where the majority of the resources are contained within four biggestbasins, South Sumatra 183 TCF , Barito 101,6 TCF , Kutei 80,4 TCF , andCentral Sumatra 52,5 TCF . In contrary with this high number of potentialresources, the development of CBM production in Indonesia is still very low, withthe production rate of CBM in 2014 is approximately 1 MMSCFD, more or less.One of the primary cause is currently there is still no proven integrateddevelopment plan scheme of CBM which combines upstream and midstreamactivities done by one single entity to increase the added values of the CBMdevelopment.On South Sumatra basin, CBM production development with integrationof direct to pipeline gas selling, utilization of gas for own use and commercialpower generation, and produced water treatment with Reverse Osmosis forpotable water selling can achieve NPV of US 33.143.660,00, IRR of 8,99 , andpayback period of 16,76 years out of 30 years of project rsquo s lifetime. Meanwhie, onBarito basin, CBM production development with integration of gas liquefactioninto LNG, utilization of gas for own use and commercial power generation, andproduced water treatment with Reverse Osmosis for potable water selling canachieve NPV of US 63.338.060,00, IRR of 9,64 , and payback period of 16,71years out of 30 years of project rsquo s lifetime."

"ABSTRAKUntuk memastikan dan mengawasi pelaksanaan terhadap dipatuhinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk suatu komisi melalui Keputusan Presiden No 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dalam pasal 4 huruf a Keppres No. 75 Tahun 1999 Jo Pasal 35 huruf a UU No. 5 tahun 1999 diatur bahwa KPPU mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Berdasarkan tugasnya tersebut KPPU melakukan penilaian terhadap E-mail dan Analisa ekonomi dalam putusan Nomor: 04/KPPU-I/2016 dan putusan Nomor: 17/KPPU-I/2010 dalam membuktikan adanya penetapan harga oleh para pelaku usaha. Penetapan harga yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 merupakan penetapan harga yang bersifat horizontal horizontal price fixing . Penetapan harga horizontal adalah penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pesaingnya untuk menetapkan harga yang harus dibayar oleh konsumen atas suatu barang atau jasa pada pasar bersangkutan yang sama.

---

ABSTRACTTo ensure and oversee the implementation of Law Number 5 Year 1999 established a Commission by Presidential Decree Number 75 Year 1999 and was named the Commission for The Supervision of Bussiness Competition Republic of Indonesia KPPU RI. In Article 4 Letter a Presidential Decree Number 75 Year 1999 Jo Article 35 letter a Law Number 5 Year 1999 set that KPPU has the task of conducting the assessment of the agreement may result in the practice of monopolies and or an unhealthy business competition as set in article 4 to article 16 Law Number 5 Year 1999. Based on that job, KPPU do an assessment of e mail and economic analysis in the KPPU decision Number 04 KPPU I 2016 and Number 17 KPPU I 2010 for proving the existence of price fixing by the businessman. Price fixing in article 5 paragraph 1 is the horizontal price fixing. Horizontal price fixing is done by businessman with competitors to set the price that should be paid by consumers on a goods or services in the same relevant market."