Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desa siaga aktif merupakan kebijakan Desa siaga aktif merupakan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pemecahan permasalahan kesehatan secara mandiri. Berdasarkan Data dan Informasi Pengembangan Desa Siaga Aktif didapatkan bahwa cakupan Nasional Desa Siaga Aktif pada tahun 2012 masih 65% dan target tahun 2015 80%. Sementara di Sumedang pelaksanaan telah seluruhnya tercapai (100%) namun bukan berdasarkan Desa Siaga Aktif, tetapi Desa Siaga. Selain itu, permasalahan masih tersisa yaitu PHBS berada di bawah target provinsi pada tahun 2014 (<49.4%). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Sumedang tahun 2014. Dilaksanakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah data sekunder. Informan terdiri dari 7 orang dari level pemerintahan yang berbeda.Penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran merupakan permasalah utama Desa Siaga Aktif. Sementara faktor lainnya yaitu komunikasi, kemitraan lintas sektor, birokrasi, persepsi pejabat dan sosioekonomi politik mempengaruhi secara tidak langsung. Hampir semua pendanaan berasal dari uang masyarakat dan bersifat terbatas. Perlunya merampingkan beberapa program lintas sektor dan memfokuskan satu atau dua program sangat diperlukan. Strategi ini akan menambah alokasi anggaran kepada program penting dan dapat meningkatkan mekanisme koordinasi.

---

Desa Siaga Aktif is a form of community empowerment policy that have important role to make community able to solve health problems by their own. Based on the Data and Information of Desa Siaga Aktif, national coverage of Desa Siaga Aktif was 65% in 2012, and the target in 2015 is 80%. While in Sumedang, the coverage was 100% but based on Desa Siaga Aktif. The other problem remain is PHBS achievement which still below the province target (<49.4%) in 2014. This study is to analyze the policy implementation of Desa Siaga Aktif in Sumedang year 2014. Qualitative study has been conducted with depth interview and secondary data review method. It involves seven informants, which were from national and local government offices.The result indicate that budget allocation is the main problem in Desa Siaga Aktif. While other factors like communication, sectorial partnership, bureaucracy, official perception and socioeconomic politic affect the implementation process indirectly. Almost all the budget allocation was from villagers, and it was limited. Cutting down on some of sectorial programs and focusing on one or two programs is required. This strategy will earn budget allocation to certain programs that was important and will increase the coordination mechanism."

"Penelitian ini mengenai analisis implementasi kebijakan publik, dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc) ditinjau dari empat aspek, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.Dalam penelitian ini, digunakan teori George C. Edwards III mengenai implementasi kebijakan dengan melibatkan empat variabel yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara dan penelusuran literatur.Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ditinjau dari komunikasi masih kurang; (2) implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ditinjau dari sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah cukup baik; (3) Hambatan dalam menerapkan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik adalah kurangnya transmisi dan kejelasan mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan peraturan dimaksud dan mekanismenya, kurangnya dukungan sarana dan prasarana, kurangnya konsistensi dan ketepatan waktu dalam memberikan laporan hasil pengawasan, dan pelaksanaan kewewenangan Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik.

---

This research was about the analysis of public policy implementation, Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility for Optical Disc reviewed from 4 aspects: communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

This research used the theory of policy implementation by George C. Edwards UI by using four variables: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research used analytic descriptive method with quantitative and qualitative approach. Data was gathered from questionnaire, interviews and literarature search.

From this research, it can be concluded that: (1) policy implementation of Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility for Optical Disc from communication point of view was still not good; (2) policy implementation of Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility for Optical Disc from resources, disposition and bureaucratic structure point of views were quite good; (3) The constraints in implementing Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility for Optical Disc were: lack of transmission and clarity on the purpose of this Government Rule and its mechanisms; lack of facilities and infrastructures, the lack of consistency and punctuality in delivering reports and the authority of Monitoring Team for Controlling Optical Disc Companies."

"ABSTRAKJSPO BRI dibentuk untuk memperluas pelayanan program jaminan sosial tenaga kerja PT.Jamsostek (Persero) kepada masyarakat sebagai pelaksanaan kebijakan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pembentukan ditinjau dari empat aspek implementasi kebijakan publik yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pos positivis untuk mencapai sebuah pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap implementasi kebijakan pembentukan JSPO-BRI sebagai kantor perwakilan BPJS Ketenagakerjaan. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara kepada pihak pembuat kebijakan yakni PT. Jamsostek (Persero) dan Bank BRI, serta kepada pelaksana JSPO-BRI, dan masyarakat. Hasil penelitian mengenai Implementasi kebijakan pembentukan JSPO-BRI diketahui bahwa masih banyak masyarakat dan peserta jamsostek yang belum mengetahui fungsi JSPO sehingga perlu untuk dilakukan optimalisasi komunikasi dengan melakukan sosialiasi kepada masyarakat. Secara internal perlu dibangun pemahaman mengenai pentingnya JSPO-BRI sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing terhadap pembentukan JSPO-BRI bisa lebih maksimal.

---

ABSTRACT

JSPO BRI was established to expand the social security service for workers service of PT.Jamsostek (Persero) considering the implementation of Law Number 24 Year 2011 regarding BPJS. This study purpose is to analyze the implementation of the policy based on four aspects, which are; the communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study performed by a post positivist approach to achieve a deep and thorough understanding of the implementation of policy formation JSPO -BRI as a representative office of BPJS Employment. The data collection of this research was conducted by interview research to the policy makers and the implementers on PT. Jamsostek (Persero) and Bank BRI. The research results of the establishment of JSPO BRI based on the research, known that the JSPO BRI services required socialization to the members and people on the society. Internally it is necessary to build the understanding of the importance of JSPO BRI performance for it duties and responsibilities towards the formation JSPO-BRI more optimal."

"Rumah sakit sebagai tempat bekerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit sehingga kesehatan pegawai rumah sakit perlu menjadi perhatian. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit maka RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi telah mengimplementasikan kebijakan kesehatan kerja untuk pegawai rumah sakit dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Panduan Pelayanan Kesehatan Kerja di RSUD R. Syamsudin,SH dan menyelenggarakan kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pegawai rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai Analisis Implementasi Kebijakan terkait Kesehatan Kerja Pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assesment Procedure RAP, pengumpulan data dengan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan kerangka teori dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakterikstik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana dan dukungan lingkungan sosial ekonomi dan politik. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kendala berdasarkan enam variabel dari teori van meter dan van horn sehingga implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di RSUD R. Syamsudin, SH. KotaSukabumi belum optimal dilaksanakan. Beberapa saran direkomendasikan pada penelitian ini antara lain melakukan sosialisasi dan monitoring evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan kesehatan kerja pegawai di rumah sakit, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk kesehatan kerja pegawai, serta membuat mekanisme atau SOP terkait implementasi kebijakan kesehatan kerja untuk pegawairumah sakit.

---

Hospitals as workplaces that have a high risk to the safety and health of hospital human resources so that the health of hospital employees need to be a concern. With the issuance of Regulation of the Minister of Health No. 66 of 2016 on Occupational Health and Safety of Hospitals, RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi has implemented awork health policy for hospital staff with the issuance of Director Decree No. 88 of2017 on Health Service Guidelines at RSUD R. Syamsudin, SH and conducting promotive, preventive, curative and rehabilitative activities for hospital staff.

This study aims to obtain in depth information on Policy Implementation related to Occupational Health of Employees in RSUD R. Syamsudin, SH. City of Sukabumi Year 2018. This research uses qualitative method with approach Rapid Assessment Procedure RAP, data collecting by in depth interview, observation and document review.

This study usesthe theoretical framework of Van Meter and Van Horn which consists of six variables, namely standard and policy objectives, resources, executing agency characteristics, inter organizational communication, implementing disposition and support of socioeconomic and political environment.

In this research, there are some obstacles based onsix variables from van meter and van horn theory so that the implementation ofemployee health policy in RSUD R. Syamsudin, SH. The city of Sukabumi has not been optimally implemented.

Suggestions recommended in this study include socializing andmonitoring periodic evaluations of the implementation of health policy of employees inthe hospital, local governments allocate special budgets for occupational health toworker, as well as establishing relevant mechanisms or SOPs implementation ofoccupational health policy for hospital staff."

"Krisis ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan tenaga perawat di pasar kesehatan global menjadi perhatian, termasuk di Indonesia. Saat ini tenaga perawat Indonesia mengalami surplus, yakni sebanyak 2.298 perawat secara nasional, dan diprediksi akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Di samping itu, hampir seluruh Puskesmas (99.9%) sudah memiliki perawat yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan demand, saat ini terdapat 23.579 job order, namun hanya 20,4% penempatan tenaga perawat Indonesia di pasar global yang telah terpenuhi. Tantangan seperti kualifikasi yang tidak sesuai, kesulitan adaptasi budaya, ketahanan mental, karir stagnan, deskilling, dan brain waste bertentangan dengan tujuan Permenkes 37/2015 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri. Permenkes ini belum menjelaskan detail pendayagunaan sebelum dan pasca migrasi serta matriks peranan stakeholder. Analisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975) melalui wawancara mendalam menunjukkan tujuan kebijakan mencakup alih ilmu, peningkatan profesionalisme, dan penyediaan lapangan kerja. Sumber daya dan komunikasi antar badan pelaksana memadai, namun peran pemerintah daerah dalam diseminasi informasi dan pelatihan perlu ditingkatkan. Disposisi badan pelaksana positif, namun kinerja kebijakan belum optimal, terbukti dari belum terpenuhinya job order, alih ilmu pengetahuan yang belum optimal, dan belum adanya payung hukum pendayagunaan pasca migrasi. Kemenkes berupaya meningkatkan kinerja dengan menyiapkan tenaga perawat berkualifikasi dan merinci pendayagunaan dalam revisi Permenkes 37/2015. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi koordinasi antara Kemenkes dan stakeholder lainnya seperti Kemdikbud, BP2MI, Pemerintah Daerah, Kemlu, dan Kemnaker.

---

The imbalance crisis between the demand and supply of nursing personnel in the global healthcare market is a concern, including in Indonesia. Currently, Indonesia is experiencing a surplus of nurses, amounting to 2,298 nurses nationally, and this number is predicted to continue to increase in the coming years. Moreover, almost all Community Health Centers (Puskesmas) (99.9%) already have nurses spread throughout Indonesia. Based on demand, there are currently 23,579 job orders, but only 20.4% of the placement of Indonesian nurses in the global market has been fulfilled. Challenges such as mismatched qualifications, cultural adaptation difficulties, mental resilience, career stagnation, deskilling, and brain waste contradict the objectives of Permenkes 37/2015 regarding the Utilization of Indonesian Health Workers Abroad. This regulation does not detail the utilization before and after migration, nor the stakeholder role matrix. An analysis using the theory of Van Meter and Van Horn (1975) through in-depth interviews shows that policy objectives include knowledge transfer, professionalism enhancement, and job creation. Resources and communication between implementing bodies are adequate, but the role of local governments in information dissemination and training needs to be enhanced. The disposition of the implementing bodies is positive, but policy performance has not been optimal, as evidenced by the unfulfilled job orders, suboptimal knowledge transfer, and the absence of a legal framework for post-migration utilization. The Ministry of Health is working to improve performance by preparing qualified nurses and detailing utilization in the revision of Permenkes 37/2015. This study recommends optimizing coordination between the Ministry of Health and other stakeholders such as the Ministry of Education and Culture, BP2MI, Local Governments, the Ministry of Foreign Affairs, and the Ministry of Manpower."