Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas Analisis Evaluasi Otonomi Kota Tangerang Selatan dengan fokus pada analisis ada atau tidak adanya kesenjangan antara aturan normatif dalam evaluasi daerah otonom baru dengan praktik evaluasi daerah otonom baru di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aturan normatif evaluasi dan praktik evaluasi di Kota Tangerang Selatan mengindikasikan adanya suatu perbedaan. Dari sisi aturan normatif ditemukan titik-titik lemah di mana di dalam norma evaluasi cenderung tidak mendukung konsep evaluasi seperti terdapat dualisme hierarki peraturan evaluasi daerah otonom baru (DOB), pelaku evaluasi hanya melibatkan internal pemerintah daerah, dan banyaknya lembaga evaluator yang membuat kebijakan evaluasi DOB. Adapun dari sisi praktik evaluasi ditingkat empirik mengalami kesenjangan antara lain perbedaan persepsi waktu pelaksanaan evaluasi baik yang diatur di Permendagri No. 23 Tahun 2010 dan UU No. 51 Tahun 2008, tim evaluasi di tingkat provinsi tidak melakukan validasi dan verfikasi evaluasi, pengawasan lembaga evaluator lokal lemah dan monitoring hanya secara parsial, tidak dilakukan pembinaan setelah evaluasi, dan tidak ada anggaran evaluasi DOB di Kota Tangerang Selatan. ......This thesis discusses analytical evaluation of the autonomy of South Tangerang City, which focuses on the analysis of whether there is a gap between the normative rules in the evaluation of new autonomous regions and the practice of evaluation of new autonomous regions in South Tangerang City. This study uses a descriptive qualitative research design. The study concluded that the rules of normative evaluation and evaluation practice in South Tangerang City indicates the existence of a difference, namely in terms of normative rules is found where the weak points in the evaluation norms tend not to support the concept of evaluation as there is a hierarchy of regulatory dualism evaluation of new autonomous regions, evaluators involving only government, and many institutions that make policy evaluation of new autonomous regions (NARs). The evaluation of the practice at the level of empirical experience of other differences in the perception gap between the execution time of the evaluation of both set in the Ministerial Regulation Number 23 of 2010 and Act Number 51 of 2008, the evaluation team at the provincial level does not perform validation and verification evaluation, supervision of weak institutions of local evaluators and partially monitoring, no coaching after the evaluation, and no NARs evaluation budget in the South Tangerang City.

Abstrak :
Penelitian ini membahas Strategi Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Dalam Menghadapi Ancaman Siber di Indonesia. Suatu negara dituntut untuk dapat menguasai TIK secara baik dan benar serta tepat guna, karena dunia siber dapat menjadi potensi ancaman serta penyelenggaraan keamanan siber yang belum terintegrasi dapat berdampak terhadap kedaulatan negara dan ketahanan nasional. BSSN bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian desktriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta metode pengumpulan data melalui observasi, studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk: 1 Menganalisis kondisi penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia; 2 Menganalisis kesenjangan kondisi penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia, 3 Menganalisis strategi BSSN guna meningkatkan komitmen bidang keamanan siber dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori organisasi, teori strategi, ancaman siber, keamanan siber, Global Cybersecurity Index 2017, serta analisis kesenjangan. Hasil dari penelitian ini adalah 1 Analisis penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia; 2 Analisis kesenjangan kondisi penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia; 3 Analisis strategi BSSN guna meningkatkan komitmen bidang keamanan siber dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia. ......This research discusses the Strategy of National Cyber and Crypto Agency in Facing Cyber Threats in Indonesia. A country is required to be able to master ICT properly and correctly and appropriately, because the cyber world can be a potential threat and the implementation of cyber security that has not been integrated can affect the sovereignty of the state and national resilience. National Cyber and Crypto Agency is in charge of implementing cyber security effectively and efficiently by consolidating all elements related to cybersecurity. This research is included in this type of descriptive research using qualitative approach and data collection method through observation, literature study, interview and documentation. This study aims to 1 Analyze the conditions of cyber security in Indonesia 2 Analyzing the gap in the state of cyber security in Indonesia, 3 Analyzing National Cyber and Crypto Agency strategy to increase cyber security commitment in facing cyber threat in Indonesia. Theories used are organizational theory, strategy theory, cyber threat, cyber security, Global Cybersecurity Index 2017, and gap analysis. The results of this study are 1 Analysis of the implementation of cyber security in Indonesia 2 an analysis of the gap in cyber security conditions in Indonesia 3 National Cyber And Crypto Agency strategy analysis to increase cyber security commitment in facing cyber threat in Indonesia.

Abstrak :
Lebih dari 56,8 juta manusia di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sebenarnya bisa ditangani dengan layanan paliatif, namun hanya 14% pasien yang akhirnya mendapatknannya. Pengintegrasian layanan paliatif ke sistem kesehatan primer akan mempermudah akses pasien terhadap layanan paliatif, mengurangi overkapasitas pelayanan di fasilitas kesehatan lanjut, dan mengurangi beban finansial baik untuk fasilitas kesehatan lanjutan maupun untuk pasien. Kunjungan rumah oleh tim paliatif juga dapat mengurangi angka hospitalisasi, lama rawat inap saat hospitalisasi, dan lebih memungkinkan pasien meinggal di rumah daripada di Rumah Sakit. Penelitian ini merupakan studi deskriptif analitik dengan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengetahui ketersediaan sumber daya di Puskesmas Indonesia dan dampaknya dalam penyelenggaraan layanan paliatif kanker. Saat ini tingkat ketersediaan sumber daya di Puskesmas Indonesia berada pada tingkat sedang – baik dengan permasalahan yang terjadi adalah tidak adanya regulasi, minimnya atensi dari pemerintah mengenai layanan paliatif, tidak adanya pembiayaan khusus, serta ketidak tersediaan morfin di Puskesmas. Untuk mengembangkan layanan paliatif di Puskesmas Indonesia, diperlukan adanya pembentukan regulasi, penjaminan ketersediaan obat – obatan, edukasi kepada tenaga kesehatan yang terstruktur dan terstandarisasi nasional mengenai layanan paliatif dan penjaminan pembiayaan program paliatif. ...... More than 56.8 million people worldwide experience suffering that can be treated with palliative services, but only 14% of patients that finally get it. Integrating palliative services into the primary health system will facilitate easier access to palliative services, reduce overcapacity of services at secondary health facilities, and reduce the financial burden for both secondary health facilities and for patients. Home visits by the palliative team can also reduce hospitalization rates, length of stay during hospitalization, and are more likely to die at home than in the hospital. This research is an analytic descriptive study with quantitative and qualitative methods to determine the availability of resources at Indonesian primary health centers and its impact on the implementation of cancer palliative services. At present, the level of resource availability at primary health care is at a moderate level but problems that occur are the absence of regulations, the lack of attention from the government regarding palliative services, the absence of allocated financing, and the unavailability of morphine in primary health centers. To develop palliative services at Indonesian primary health centers, it is necessary to form regulation about palliative services, guarantee the availability of medicines, educate health workers regarding palliative services that is structured and nationally standardized and guarantee the financing of palliative programs.