Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Internet memungkinkan kita untuk saling berbagi informasi melalui media situs web. Setiap situs web mempunyai alamat yang unik, yaitu nama domain. Karena sifatnya yang unik tersebut, seringkali mengakibatkan dua atau lebih berkeinginan untuk menggunakan nama domain tersebut. Hal ini akan menyebabkan sengketa nama domain. Contoh sengketa nama domain yang terjadi yaitu steviewonder.com. permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengenai apakah nama domain dipersepsikan sama dengan merek. Selain itu juga diteliti Sejauh mana hak seseorang mengenai legitimate interest diakui, dimana khususnya mengenai perolehan nama domain orang terkenal yaitu dalam kasus steviewonder.com upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Respondent (pihak Indonesia) dalam hal perolehan nama domain yang terlanggar di masa yang akan datang. Hal ini mengingat bahwa putusan arbitrase tersebut parsial atau berat sebelah dimana pihak Indonesia dapat mengupayakan hukum agar membatalkan pengalihan nama domain yang telah diputuskan oleh arbitrase. Penelitian ini digunakan dengan metode penelitian yuridis normatif berdasarkan kajiankajian teori yang ditemukan dalam data sekunder dengan menggunakan bahan primer, bahan sekunder dan bahan tertier. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Respondent memiliki legitimate interest sesuai dengan pengaturan paragraf 4 (ii) Uniform Dispute Resolution Policy, dengan demikian Respondent dapat melakukan upaya hukum terhadap pembatalan nama domain sesuai dengan Konvensi New York Artikel 1 (b) dan paragraf 3 (la) uniform dispute resolution policy."

"Dengan berlangsungnya perkawinan menimbulkan salah satu akibat hukum terhadap harta benda perkawinan. Pengaturan untuk Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa tunduk pada hukum perdata barat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian terjadinya pembagian harta suami istri atas harta benda perkawinan tersebut. Pada kasus ini terjadi permasalahan dalam pembagian mengenai harta bersama yang menimbulkan perselisihan dalammenentukan harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut. Bagaimanakah pandangan dari Hakim untuk memutuskan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian? Dalam Penelitian ini dari sudut jenisnya merupakan studi kepustakaan (Library Research) yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sehingga menghasilkan data yang bersifat evaluatifanalisis. Dalam hal terjadi perceraian menurut ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Pada putusan Mahkamah Agung pada tesis ini memutuskan pembagian harta bersama merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan yang dibagi dua bagian sama besar untuk suami dan istri. Agar tidak terjadi perselisihan dalam menentukan harta bersama menurut Penulis sebaiknya membuat perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta bawaan dan harta bersama serta membuat daftar perolehan harta masing-masing sebelum dilangsungkannya perkawinan dan sepanjang perkawinan agar diketahui asalusul dari harta bawaan tersebut sehingga memudahkan dalam menentukan harta bersama dalam perkawinan serta aturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah mengatur mengenai pembagian harta bersama bila terjadi perceraian.

---

With the ongoing marriage caused one of the legal consequences of marital property. As a result of marriage breakdown due to divorce the division of marital property upon such property. In the case of a dispute in determining post-divorce division of community property. How is the regulation and distribution of joint property under legislation in force and the views Judge in deciding the division of joint property after divorce? In this research is a study of its kind in terms of decision (Library Research) normative nature of research which emphasizes the use of secondary data or the form of written legal norms. Methods of data processing done qualitatively so as to produce the data that is evaluativeanalytical. In the event of divorce under the provisions of article 37 of Law No. 1 of 1974 community property governed by the laws of each. These provisions give up on religious law, customary law or other laws to regulate post-divorce division of community property. At the Supreme Court ruling on this thesis refer to the provisions of article 35 and article 36 of Law No. 1 Tahun1974 and community property division based on the jurisprudence of the two equally between husbands and wives. To avoid a dispute in determining the community property by author should make an inventory of each husband and wife before marriage dilangsungkannya known for the origin of the property is inherent to facilitate in determining the community property in marriage as well as further stipulated in the Implementation Regulations of the division of community property for creation of uniform national laws."

"Pemberian kuasa untuk menjual merupakan salah satujenis pemberian kuasa. Karena pemberian kuasa adalah suatuperjanjian maka pemberian kuasa untuk menjual pun merupakansuatu perjanjian. Agar pemberian kuasa untuk menjualtersebut sah maka pemberian kuasa untuk menjual harusmemenuhi syarat sahnya perjanjian. Dalam perkembangannya,pemberian kuasa sering dilakukan dengan ketentuan tidakdapat dicabut kembali dan tidak dapat berakhir karena sebabapapun juga atau lebih sering disebut sebagai kuasa mutlak.Kuasa mutlak ini menyimpangi tujuan pemberian kuasa itusendiri yaitu melakukan perbuatan untuk dan atas namapemberi kuasa. Dengan menggunakan metode penelitiannormatif dan penelitian kepustakaan, Penulis menyorotipermasalahan kuasa untuk menjual sebagai kuasa mutlak danimplikasinya terhadap penguasaan tanah oleh Warga NegaraAsing. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 980 K/Pdt/2002,seorang Warga Negara Indonesia memberikan kuasa untukmenjual atas tanah hak milik kepada seorang Warga NegaraAsing dan kuasa tersebut tergolong kuasa mutlak menurutPenjelasan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa kuasa tersebut batal demihukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaituhal tertentu dan sebab yang halal. Hal tertentu dalampemberian kuasa adalah melakukan perbuatan untuk dan atasnama pemberi kuasa. Dengan diberikannya kuasa untuk menjualyang bersifat mutlak, penerima kuasa berwenang penuh atastanah sehingga ia tidak perlu mempertanggungjawabkanperbuatannya kepada pemberi kuasa dan bertindak seolah-olahpemilik sah atas tanah. Sebab yang halal juga tidakterpenuhi karena pemberian kuasa tersebut mengakibatkanpemindahan tanah hak milik kepada Warga Negara Asing secaratidak langsung atau terselubung yang dilarang oleh Pasal 26ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok-Pokok Agraria dan Instruksi Menteri DalamNegeri Nomor 14 Tahun 1982. Menurut Pasal 1335 KUHPerdatakuasa untuk menjual tersebut juga tidak memiliki kekuatankarena dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang."

"Sebagaimana ketentuan Pasal 1678 tentang larangan hibah antara suami isteri selama dalam masa perkawinan. Dalam penulisan ini penulis menemukan penyimpangan Pasal 1678 tersebut sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara perkara nomor 119/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut, tentang hibah antara suami kepada isteri yang masih terikat perkawinan. Dengan menggunakan metode penulisan kepustakaan yang bersifat deskriptif analistis dengan metode pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan menggunakan data kwalitatif sehingga hasil analisis dari penulisan ini dapat dituangkan dalam bentuk tulisan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam penulisan ini penulis menemukan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan pada Pasal 1678 KUHPerdata mengenai pelarangan penghibahan di antara suami istri selama perkawinan masih berlangsung dapat dilakukan ketika sebelumnya telah ada perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai masalah penghibahan harta benda. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, setidaknya diperlukan pembahasan bagaimana sesungguhnya permasalahan-permasalahan hukum berkaitan dengan hibah antara suami isteri selama dalam masa perkawinan yang telah didahului pembuatan perjanjian perkawinan."

"Kelemahan Pengadilan Niaga bukanlah pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), namun lebih karena Hakim Niaga yang rentan terhadap pendekatan ekonomi tertentu. Banyak putusan Pengadilan Niaga yang mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan hukum kepailitan, sehingga melahirkan ketidakpastian hukum. Inkosistensi penerapan hukum terlihat antara lain pada kasus perseroan terbatas dalam kondisi likuidasi. Misalnya perseroan terbatas dalam kondisi likuidasi sebagai debitor dimintakan permohonan pernyataan pailit oleh kreditornya."

"ABSTRACTPerawat merupakan salah satu tenaga kesehatan di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan keperawatan. Praktiknya, masih ada perawat yang melampaui kewenangannya dan melakukan tindakan pembedahan. Salah satu kasusnya ada pada Putusan Putusan Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor 204/Pid.B/2008/PN.Gs. Pada putusan tersebut seorang perawat dipidana karena melakukan tindakan pembedahan berupa sirkumsisi kepada seorang anak yang berujung pada kecacatan anak tersebut. Metode penelitian ini berupa deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran umum dan terperinci tentang kewenangan perawat dalam melakukan tindakan pembedahan berupa sirkumsisi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perawat tidak boleh melakukan tindakan pembedahan kecuali ada pelimpahan kewenangan dari dokter kepada perawat. Akan lebih baik apabila ada pendidikan khusus dan juga aturan yang mengatur bagi perawat untuk melakukan tindakan pembedahan.

---

ABSTRACTAbstract Nurse is one of the health workers in Indonesia who have the authority to perform nursing actions. In practice, there are nurses who go beyond their authority and perform surgery. One of the cases is on Decision of Gresik District Court Number 204 Pid.B 2008 PN.Gs. In that decision a nurse is convicted crime because of performing surgery in the form of circumcision to a child who leads to the child 39 s disability. This research method is analytical descriptive which aims to give a general description and detail about the authority of nurses in performing surgery in the form of circumcision. The results of this study indicate that the nurse should not perform surgery unless there is a delegation of authority from the doctor to the nurse. It would be better if there is a special education and also rules that regulate for nurses to perform surgery. "