Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu bentuk ancaman nyata yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ancaman asimetris. Dalam hal ini, ancaman asimetris merupakan ancaman yang bersifat non tradisional dan bersifat nyata terhadap keselamatan Kepala dan Wakil Kepala Negara.Terkait pengamanan VVIP khususnya pada pengamanan instalasi di lingkungan Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia dilakukan oleh Paspampres. Namun pada pelaksanaannya Paspampres tidak bekerja sendiri melainkan bersama Kementerian/Lembaga lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan sistem pengamanan VVIP serta kendala yang dihadapi dalam upaya menghadapi potensi ancaman asimetris di lingkungan Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia.. Tidak hanya dalam penindakan, pihak – pihak yang menjadi operator dan first responder yang terkait dalam penanganan ancaman asimetrisjuga melakukan pencegahan melalui kegiatan intelijen. Melalui penanganan yang kolaboratif dari semua pihak diharapkan dapat meminimalisisr potensi ancaman asimetrissecara komprehensif dan propfesional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara terhadap beberapa pihak – pihak yang berkompeten di bidang pengamanan VVIP

---

One form of real threat that threatens the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia is the asymmetric threat. In this case, asymmetric threats are non-traditional and real threats to the safety of the Head and Deputy Head of State. Regarding the security of VVIP, especially in securing installations within the Presidential Institution of the Republic of Indonesia, Paspampres is carried out. However, in its implementation Paspampres does not work alone but with other Ministries/Institutions. This study aims to analyze the VVIP security strategy and system as well as the obstacles faced in an effort to deal with potential asymmetric threats within the Presidential Institution of the Republic of Indonesia. Not only in taking action, the parties who are the operators and first responders involved in handling asymmetric threats also carry out prevention through intelligence activities. Through collaborative handling from all parties, it is expected to minimize potential asymmetric threats in a comprehensive and professional manner. This study uses qualitative research methods with interview data collection techniques to several competent parties in the field of VVIP security."

"Pasca tragedi pengeboman World Trade Centre (WTC) ancaman transnasional khususnya terorisme semakin marak terjadi sehingga tindakan perlunya penanganan dan pemberantasannya. Perubahan ini seharusnya mempengaruhi persepsi gelar pasukan indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya dari ancaman terorisme transnasional atau ancaman asimetris, seharusnya gelar pasukan indonesia tidak hanya melihat ancaman internal sebagai ancaman utama akan tetapi perlunya juga melihat perubahan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara sebagai lingkungan bermain Indonesia, dalam hal ini ancaman yang bersumber dari luar atau eksternal. Pada kenyataannya persepsi ancaman gelar pasukan Indonesia masih melihat internal sebagai ancaman utama dengan strategi gelar pasukan yang lebih ditujukan kepada stabilitas keamanan dalam negeri.

---

After World Trade Centre (WTC) Tragedy, transnational threats especially terrorism is often happen so it needs to be handled and to be combat. This change should influence the perception of Indonesia force employment in guarding Indonesia sovereignty from transnational terrorism threat or asymmetric threats, Indonesia force employment should not only looking internal threats as main threats but also need to see the change happen in Southeast Asia region as a play ground for Indonesia, in this case external threats. In fact, Indonesia force employment perception still looking for internal threats as main threats with force employment assembling strategy which more function to maintain internal stability."

"Perkembangan lingkungan strategis berdampak pada pesatnya perkembangan ancaman asimetris. Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu yang menghadapi ancaman ini. Indonesia sebagai salah satu negara di Kawasan Asia Tenggara melakukan kerjasama Trilateral Cooperation Arrangement untuk menangkal ancaman asimetris khususnya di Laut Sulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Trilateral Cooperation Arrangement sebagai strategi pertahanan Indonesia dalam penanggulangan ancaman asimetris di Kawasan Asia Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori ilmu pertahanan, konsep strategi, counter terrorism, asymmetric warfare, kerjasama pertahanan, cooperative security, dan deterrence theory. Hasil dari penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu pertama, ancaman asimetris yang terjadi di Asia Tenggara khususnya Laut Sulu terus berkembang dan secara khusus dibagi menjadi terorisme; kejahatan transnasional yaitu perompakan bersenjata dan penculikan untuk tebusan; serta migrasi ilegal. Kedua, dalam pelaksanaannya, Trilateral Cooperation Arrangement (TCA) di Laut Sulu terdiri dari Patroli Laut Terkoordinasi (Coordinated Sea Patrol), Patroli Udara (Air Patrol), Pertukaran Informasi dan Intelijen (Information and Intelligent Sharing) dan Latihan Darat Bersama (Land Exercise). Keempat patroli tersebut merupakan kerjasama strategis yang merupakan suatu kesatuan sehingga tidak dapat dipisahkan perbagian atau fungsinya. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat peluang dan tantangan yang perlu menjadi perhatian baik pengempu kebijakan atau pihak operasional. Ketiga, Trilateral Cooperation Arrangement merupakan strategi yang dapat menanggulangi ancaman asimetris yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara khususnya di Laut Sulu sejak tahun 2016-2018, namun ditahun 2019 ancaman asimetris di Laut Sulu mengalami peningkatan. Adapun strategi yang digunakan adalah menggunakan kerjasama pertahanan serta menggunakan softpower maupun hardpower yang memberikan efek deterrence kepada pelaku ancaman asimetris. Selain itu, memperkuat kerjasama Kementerian dan Lembaga sebagai pembuat kebijakan, serta TNI dan pemerintah daerah sebagai pelaksana operasional serta aturan pendukung seperti aturan prosedure operasional."