Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan World Bank untuk Indonesia, dalam rangka menekan angka kemiskinan pada periode 2000 hingga 2010. Dalam analisis, tesis ini menggunakan sudut pandang Paris Declaration beserta lima prinsip dasar dan dua belas indikator untuk menentukan efektivitas-tidaknya bantuan tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mayoritas data didapat dari literatur, hasil penelitian, laporan, dan dokumen. Terdapat pula data yang didapat melalui wawancara mendalam.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bantuan World Bank dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia tidak efektif. Melalui analisis lebih lanjut, terdapat indikasi bahwa bantuan World Bank merupakan skema yang lebih besar untuk menciptakan status dependensi bagi Indonesia.

---

The focus of this study is to analyze World Bank?s aid implementation in assisting Indonesia reducing the poverty rate from year 2000 to 2010.

This study utilizes the five principles and twelve indicators of Paris Declaration as tools to analyze the said aid effectiveness. The majority of data in the study is collected trough literatures, research

reports, and institutional documents. There are also data collected trough the means of indepth interviews.

The results of the study show that World Bank's aid is actually ineffective when it comes to terms with Paris Declaration and Indonesia?s poverty rate reduction. Further analysis indicates that World Bank?s aid is of a larger scheme to bringing Indonesia a status of dependency."

"Kemiskinan adalah sebuah permasalahan yang sangat kompleks dari tahun ke tahun akan ada sebuah lonjakan yang sangat berarti. Seperti halnya di Kabupaten Pemalang tepatnya di Kecamatan Bantarbolang."

"Tesis ini membahas mengenai pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan modal sosial dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan melakukan perbandingan terhadap pembangunan sarana dan prasarana fisik yang difasilitasi oleh PNPM di 2 (dua) desa yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi yaitu Desa Cibunar dan Desa Jagabaya di Kecamatan Parungpanjang. Kedua desa tersebut memiliki perbedaan karakteristik dimana Desa Cibunar bersifat periferi dan masyarakatnya heterogen sementara Desa Jagabaya masih bernuansa pedesaan dengan latar belakang masyarakat yang lebih homogen. Dalam penelitian ini terungkap bahwa modal sosial telah terbentuk di dua desa tersebut. Modal sosial yang telah terbentuk tersebut kemudian juga memberikan sumbangsih terhadap proses pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik. Begitu juga variasi dan besarnya modal sosial yang berperan dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik tersebut memberikan pengaruh terhadap tingkat kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik yang telah dibangun. Dari hasil penelitian ini terungkap juga bahwa sarana dan prasarana fisik yang dibangun dapat memberikan manfaat ekonomis khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan atau menurunkan angka kemiskinan di kedua desa tersebut.

---

This thesis discusses the benefit of community development and social capital in poverty reduction programs based on community empowerment such as the National Program for Community Empowerment (PNPM) Rural. The method used is Qualitative Research Methods by doing a comparison of the development of physical infrastructure that is facilitated by PNPM in 2 ( two ) villages which have moderately high poverty which are Cibunar village and Jagabaya village in sub-District Parungpanjang. Both villages have different characteristics which are Cibunar village periphery and heterogeneous society while Jagabaya is still in a rural setting with a background that is more homogeneous society. In the research revealed that social capital has been formed in the two villages. Social capital that has been formed is also to contribute to the implementation of the development of physical infrastructure. So are the variety and amount of social capital that play a role in the development of physical infrastructure such an impact on the level of the quality and quantity of physical infrastructure that has been built. From the results of this reserach also revealed that the physical infrastructure provide economic benefits, especially in order to improve the welfare or reduce poverty in the two villages."

"Indonesia telah  menerapkan  kebijakan  desentralisasi,  tidak  saja  yang  berlaku  umum untuk seluruh wilayah di Indonesia, tapi juga sudah mengadopsi desentralisasi asimetris, utamanya untuk wilayah-wilayah tertentu seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat. Kebijakan desentralisasi asimetris ini, melimpahkan kewenangan yang lebih besar untuk fungsi tertentu kepada wilayah terkait, yang juga didukung melalui alokasi dana transfer Otonomi Khusus dari pemerintah pusat. Transfer Dana Otonomi Khusus ini telah berjalan belasan tahun dan akan segera berakhir pada 2022 (untuk Papua dan Papua Barat) dan 2028  (untuk  Aceh).  Transfer  Dana  Otonomi  Khusus  diantaranya  digunakan  untuk membiayai  program-program  pengentasan  kemiskinan  dan  pendidikan.  Kedua  hal tersebut merupakan dua indikator penting dalam capaian pembangunan daerah, terutama dikaitkan  dengan  kondisi  capaian  pembangunan  yang  relatif  belum  baik  apabila dibandingkang  daerah  lain  di  Indonesia.  Angka  kemiskinan,  secara  rata-rata  untuk periode 2015-2018, di ketiga daerah tersebut masih berada di atas rata-rata nasional, termasuk juga untuk partisipasi pendidikan khususnya di Papua dan Papua Barat. Oleh sebab itu, studi ini bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap angka kemiskinan dan Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SMP di Aceh, Papua, dan Papua Barat. Menggunakan regresi data panel, studi ini mencakup 23 kabupaten/kota di Aceh dan 11 kabupaten/kota di Papua Barat  pada tahun 2013-2018. Sedangkan Papua dilakukan pada 29 kabupaten/kota tahun 2015-2018. Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus pada kabupaten/kota di Papua Barat secara signifikan berkorelasi dengan penurunan  angka kemiskinan, dan  peningkatan angka Partisipasi Murni jenjang SMP, namun studi ini belum menemukan korelasi yang cukup  kuat  untuk  konteks  Dana  Otonomi  Khusus  yang  diterima  kabupaten/kota di Papua dan Aceh.

---