Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSetelah adanya Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 di Den Haag, hasil yang dicapai ternyata merugikan bangsa Indonesia, seperti hutang Belanda menjadi tanggung jawab Indonesia serta masalah pengembalian Irian Barat yang diingkari. Perundingan dilakukan baik melalui PBB maupun jalur diplomasi tetapi hasilnya juga tetap gagal. Untuk menekan sikap pemerintah Belanda yang demikian, dalam bidang ekonomi pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Salah satu nasionalisasi perusahaan Belanda adalah dinasionalisasikannya KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschaopij) oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Garuda Indonesia Airways. Semua saham milik KLM dinasionalisasi termasuk Pelabuhan Udara Kemayoran. dalam bentuk Perusahaan Negara. Pelabuhan udara Kemayoran adalah cikal bakal dari Perusahaan Negara Angkasa Pura. Selama masa Demokrasi Liberal, pelabuhan udara Kemayoran penguasaannya dipegang oleh Syah Bandar Udara, Kementrian Perhubungan. Kemudian ketika masa Demokrasi Terpimpin, pelabuhan udara Kemayoran penguasaannya dipegang oleh Menteri Perhubungan Udara Direktorat Penerbangan Sipil dalam bentuk didirikannya Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran pada tanggal 15 November 1952. Setelah perusahaan ini didirikan, banyak perkembangan yang dialaminya karena keberadaan perusahaan ini ada pada dua periode, yaitu masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Pada masa Orde Lama ini pembentukan Perusahaan Negara Angkasa Pura dilaksanakan atas dasar PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No.19 Tahun 1960, yang menyebutkan bahwa Perusahaan Negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modal seluruhnya merupakan kekayaan negara, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang. Jadi adapun inti sebenarnya didirikannya Perusahaan Negara pada masa orde lama adalah dari hasil nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda berdasarkan UU Nasionalisasi No.86 Tahun 1958. Tujuan daripada didirikannya perusahaan ini adalah untuk kehidupan perekonomian Indonesia. yang dengan nasionalisasi dapat diharapkan akan menjadi sumber pendapatan negara yang kemudian digunakan untuk pembangunan. Kemudian pada masa Orde Baru bentuk dari Perusahaan-perusahaan Negara disempurnakan dengan dikeluarkannya PERPU No.1 Tahun 1969, hal ini didasarkan karena banyak terdapat perusahaan-perusahaan Negara yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya disamping iklim pemerataan yang tidak membenarkan berlangsungnya secara tidak efisien dan bahwa Perusahaan Negara yang merupakan unit ekonomi yang tidak terpisahkan dari sistim ekonomim Indonesia, sehingga memerlukan tindakan penertiban terhadap Perusahaan Negara selain bahwa kebijaksanaan pemerintah menjurus kearah usaha De'etatisme, dibidang ekonomi dalam setiap kegiatan dengan memberi kesempatan yang sebesar-besarnya kepada usaha swasta disamping Perusahaan Negara, dengan kehidupan kompetisi yang bebas. Setelah dikeluarkannya Perpu No.1 Tahun 1959 tersebut maka proses pengalihan bentuk Perusahaan-perusahaan Negara kedalam 3 bentuk bentuk usaha yakni; Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Jawatan (PERJAN), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) berjalan dengan melalui inventarisasi Perusahaan Negara yang berada di masing-masing Departemen dan diteliti kedalam bentuk yang sesuai dengan bentuk baru menurut fungsi dan peranannya serta keadaan yang nyata dari Perusahaan Negara itu. Berdasarkan ketentuan dari Perpu No.l Tabun 1959 ini, Perusahaan Negara Angkasa Pura yang didirikan tahun 1962 dengan bentuk Perusahaan Negara selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No.37 Tanggal 21 Oktober 1974 menetapkan perubahan bentuk usaha menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Adapun alasannya adalah untuk mengimbangi peningkatan lalu lintas udara yang semakin pesat dan perluasan bandar udara sangat mendesak di Jakarta dan di daerah-daerah serta untuk meningkatkan pelayanan bagi penyelenggaraan angkutan udara yang mempunyai fungsi vital sebagai prasarana pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional, maka diperlukan adanya prasarana bandar udara yang mampu memberikan pelayanan yang lebih memadai."

"ABSTRAKAngkutan udara mempunyai kelebihan dibandingkan denganjenis angkutan lainnya dilihat dan kecepatan, ketepatan dankenyamanan yang diberikan oleh angkutan ini. Angkutan udaramerupakan suatu sistem dimana antara perusahaan penerbangandengan pengelola bandar udara mempunyai keterkaitan yang tidakbisa dipisahkan. Perkembangan perusahaan penerbangan harusdiikuti oleh pengelola bandar udara demikian sebaliknya. Untuk mengusahakan Bandar Udara Internasional Soekarno?Hatta, Pemerintah mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)yang diberi nama Perum Angkasa Pura II. Saat ini Perum Angkasa Pura II diberi tugas oleh Pemerintah untuk mengelola dan megusahakan Bandar Udara Soekarno?Hattadan Bandar Udara lainnya di Indonesia. Sebagai BUMN yang mengusahakan dan menguasai Bandar Udara, perusahaan ini adalah padatModal dan padat Teknologi. Padat Modal berarti perusahaanmemerlukan investasi yang besar menyangkut penyediaan tanah,pembangunan phisik landasan dan sarana penunjang lainnya.Padat Teknologi berarti perusahaan memerlukan peralatan teknologi canggih untuk memberikan pelayanan keselamatan dan kelancaran penerbangan. Dengan investasi pembangunan Bandar Udara Soekarno?Hattayang sangat besar, perum Angkasa Pura II pada awal beroperasinya tahun 1985 sampai tahun 1988 selalu mengalami kerugiankarena biaya operasi lebih besar dan pendapatan. Biaya operasiyang paling besar terletak pada biaya penyusutan (depresiasi)dan biaya pemeliharaan. Dari hasil analisa eksternal dan internal perusahaan,strategi dasar perusahaan yang sesuai dengari Perum Angkasa PuraII adalah Concentric Diversification. Dengan strategi ini,perusahaan dapat mengembangkan usaha ke usaha lain yang terkaitdengan teknologi dan pasar yang dimilik perusahaan. Sejalan dengan strategi dasar perusahaan, strategi investasi yang sesuai dengan Perum Angkasa Pura TI adalah strategiinvestasi secara selektif (Selective investment stategy).Namun dalam pelaksanaannya terlihat bahwa strategi investasìyang dilakukan perusahaan sangat dipengaruhi guna memenuhikelancaran dan keselamatan penerbangan sebagai misi utamaperusahaan. Akibat strategi investasi seperti ini, Perum Angkasa Pura II tidak bisa mengharapkan return secara langsungdan investasi yang telah dilaksanakan. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomoe :740/KI1K.00/1989 tentang Peningkatan Efisiensi dan ProduktivitasBUMN bahwa untuk menentukan tingkat kesehatan suatu perusahaanadalah dilihat dari Kinerja keuangan perusahaan tersebut.Dengan berpedoman pada analisa tingkat kesehatan perusahaansesuai dengan surat keputusan tersebut, Perum Angkasa Pura IIUntuk periode 1986/1987/1988 dan 1987/1988/1989 berada padaposisi tidak sehat dan untuk periode 1988/1989/1990 serta1989/1990/1991 tingkat kesehatan perusahaan adalah sehat.Rendahnya tingkat kesehatan perusahaan adalah karena rentabilitas perusahaan yang sangat kecil, walaupun tingkat likuiditasdan solvabilitas perusahaan mempunyai nilai maksimum. Rentabilitas dipengaruhi kornponen laba bersih (net income) dan totalaktiva tetap perusahaan. Dari analisa yang dilakukan, rendahnya Rentabilitas perusahaan adalah akibat total aktiva tetap perusahaan yang terlalu besar dibandingkan dengan pendapatan perusahaan. Hal ini tidak terlepas dari strategi investasi yang diterapkan oleh pemerintah dan Perum Angkasa Pura II sendiri. Untuk mengatasi hal ini, penulis memberikan saran yang kiranya dapat menolong perusahaan. Saran yang diberikan menyangkut pengembangan pendapatan Non Aeronautika dan pemamfaatan dari penggunaan (utilisasi) dari aktiva tetap perusahaan."

"ABSTRAKBandara Soekarno - Hatta merupakan salah satu bandar udara yang berada dibawah pengelolaan PT. (Persero) Angkasa Pura II, dimana Bandara Soekarno - Hatta mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga beban tugas dan tanggung jawabnya sudah sangat berat, maka sudah selayaknya Bandara Soekarno - Hatta dijadikan sebagai kantor cabang. Mengacu risalah rapat umum pemegang saham perusahaan Perseroan PT. Angkasa Pura II pada tanggal 30 Desember 1995 disebutkan bahwa struktur organisasi perusahaan diarahkan menjadi organisasi kantor pusat dan cabang termasuk Bandara Soekarno - Hatta. Berdasarkan acuan tersebut diatas, maka dilakukan perancangan organisasi Bandara Soekarno - Hatta yang pada intinya, untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Bandara Soekarno - Hatta dalam membentuk organisasi kantor cabang dan faktor-faktor pendorong dan penghambatnya. Atas dasar hal tersebut maka perancangan organisasi Bandara Soekarno - Hatta dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pembukaan kantor cabang Bandara Soekarno - Hatta. Untuk mendukung dalam perancangan organisasi tersebut digunakan kerangka pemikiran dengan memakai teori organisasi dan pendukung lainnya yang berhubungan dengan perancangan organisasi Bandara Soekarno - Hatta. Penelitian yang dilakukan bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan metode survei, penelitian analisa pekerjaan dan aktivitas serta penelitian perpustakaan dan dokumenter. Adapun perusahaan yang menjadi obyek penelitian adalah Bandara Soekarno - Hatta yang hergerak dibidang jasa kebandarudaraan. Berdasarkan hasil penelitian dari perancangan organisasi Bandara Soekarno - Hatta, diketahui bahwa adanya perampingan struktur organisasi di lingkungan Bandara Soekarno - Hatta. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa perancangan organisasi Bandara Soekarno - Hatta merupakan faktor yang penting dalam suatu perusahaan, hal ini berkaitan dengan pembukaan kantor cabang tersebut. Untuk itu dapat diklasifikasikan Bandara Soekarno - Hatta sebagai pelaksana operasional, sedangkan kantor pusat sebagai perencana. "

"Bandara Soekarno-Hatta (BSH) sejak berdirinya telah manual berbagai permasalahan menyangkut relasi sosial dengan masyarakat setempat Potensi permasalahan yang timbul tidak hanya akibat dampak lingkungan hidup berupa kebisingan namun juga permasalahan yang lebih kompleks menyangkut ekspektasi komunitas setempat yang pada dasarnya merupakan kelompok masyarakat miskin untuk dapat menikamati hasil secara ekonomi atas kehadiran industri bandara di lingkungan mereka Berbagai permasalahan sosial tidak hanya memberikan kesan tidak tertib, namun juga tidak menguntungkan dari aspek security dan safety bags (BSH) sebagai bandara international yang membutuhkan standar aturan yang ketat Berbagai permasalahan sosial yang muncul diantaranya adalah munculnya profesi sektor informal di lingkungan BSH seperti tukang ojek, tukang parkir liar hingga gangguan-gangguan di sekitar pinggir bandara yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Penegakan aturan atas gangguan-gangguan ini sulit ditegakkan karena selama ini justru berdampak pada kerugian yang dialami BSH, seperti lumpuhnya BSH akibat unjuk rasa yang mereka lakukan.Di tengah kondisi demikian pengelola BSH justru telah mencanangkan pengembangan BSH menjadi Airport City. Sesuai konsep ini maka BSH akan dikembangkan mirip sebuah kota dengan dilengkapi berbagai fasilitas area komersial terpadu seperti trade center, tempat konferensi, super market, pusat hibumn dan sebagainya. Pengembangan ini akan dilakukan sebagai antisipasi persaingan bisnis bandara yang semakin ketat dengan mengembangkan BSH tidak hanya sekedar airport tetapi juga menjadi sebuah pusat bisnis yang berkelas. Merujuk pada kondisi relasi sosial dengan masyarakat sekitar yang terjadi saat ini, maka pengembangan BSH tersebut tentu akan memberikan dampak sosial yang lebih luas dan kompleks lerhadap masyarakat sekitar, mengingat dengan kondisi seperti saat ini pun permasalahan sosial yang dihadapi tidak dapat dikatakan ringan.Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui tentang bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial eksternal yang dilakukan pengelola BSH terulama menyangkut prinsip-prinsip kebijakan yang mendasarinya untuk mewuudkan kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar. Selama ini PT (Persero) Angkasa Pura II selaku pengelola BSH f dengan falsafah perusahaannya PEDULI, telah melakukan berbagai program untuk mewuudkan kepeduliannya kepada masyarakat sekitar. Penelitian secara khusus juga ingin melihat praktek-praktek community development (CD) yang dilakukan manajemen BSH sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab sosial. Hal ini dikarenakan program CD merupakan salah satu pendekatan yang tepat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan manakala relasi antara korporasi sebagai pendatang dan masyarakat local mengandung kesenjangan secara sosial ekonomi. Sementara itu pelaksanaan tanggung jawab sosial eksternal perusahaan apabila dapat dilakukan dengan tepat, akan memberikan dampak yang positif terhadap kelanggengan (sustainability) penyelenggaraan bisnis itu sendiri.Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik wawancara mendalam kepada berbagai informan baik dari kalangan pengelola BSH maupun masyarakat sekitar BSIL Kegiatan observasi dan pengumpulan data sekunder yang relevan juga dilakukan untuk mendukung kegiatan analisa. Beberapa teori tentang Corporate Social Reponsibility (CSR) dan indikator-indikator evaluasi pelaksanaan CSR yang biasa digunakan di dunia internasional dicoba diterapkan pada penelitian ini, walaupun ternyata ditemukan ada yang kurang relevan. Konsep dan teori CD yang umum digunakan juga diterapkan sebagai alat bantu analisa dalam penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepedulian yang dilakukan manajemen BSH dalam pelaksaraan tanggung jawab sosial eksternal mereka, ternyata belum mampu memenuhi harapan etik (baca :kebutuhan sesungguhnya) masyarakat sekitar. Sebab pokok yang mendasarinya adalah tidak ada kebijakan operasional yang memadai yang dapat dijadikan pedornan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial. Hal menyebabkan tidak adanya perencanaan yang baik, tidak ada keterpaduan antar berbagai program, struktur organisasi yang kurang mendukung serta SDM yang tidak memadai. Begitu pula program CD yang ada ternyata beiwn dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pendekatan CD, selain itu belum ada alternative bidang kegiatan CD yang mampu menyentuh permasalahan nyata yang dialami masyarakat seperti pengembangan ekonomi masyarakat miskin.Sejalan dengan rencana pengembangan kawasan BSH ke depan, manajemen BSH perlu melakukan pembenahan terus menerus menyangkut pelaksanaan tanggung jawab sosial. Adanya suatu eetak biru yang memuat prioritas tujuan serta aturan yang memadukan kerja lembaga dan unit di lingkungan BSH yang menjalankan program sosial merupakan suatu kebutuhan. Pembenahan kebijakan juga perlu ditunjang dengan kebijakan organisasi yang mendukung yaitu adanya unit kerja khusus yang catnip Randal untuk secara khusus menangani hubungan dengan masyarakat serta mengkoordinasi penaanganan masalah sosial termasuk kordinasi pengaturan program-program sosial agar mampu bersinergi. Selanjutnya dukungan somber daya manusia dan pendanaan yang memadai jelas sangat mempengaruhi keberhasilan upaya pembenahan yang dilakukan. Pembenahan secara konsisten perlu terus dilakukan agar potret kepedulian sosial mereka tidak hanya lebih berwarna namun juga benar-benar mampu memberikan manfaat nyata."

"Skripsi ini membahas tentang putusan KPPU dalam perkara monopoli yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I dalam mengelola layanan jasa kargo di Bandar Udara Hasanuddin Makassar. Monopoli merupakan suatu posisi di pasar yang hanya memiliki satu atau satu kelompok pelaku usaha. Posisi ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang dapat merusak sistem perekonomian, sehingga perlu dibuat suatu aturan untuk mengendalikannya. Meskipun demikian, ada beberapa jenis monopoli yang diperbolehkan untuk dilakukan, salah satunya adalam monopoli karena perintah dari peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain Monopoly by law. Posisi monopoli yang dimiliki oleh PT. Angkasa Pura I merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, sehingga seharusnya posisi monopoli tersebut diperbolehkan, meski harus dengan kontrol yang ketat dari pemerintah.

---

The focus of this study is the KPPU decision in the case of monopoly which is done by PT. Angkasa Pura I who manages the cargo services at Hasanuddin Airport in Makassar. Monopoly is a position in the market that have only one or a group of business actors. This position can lead to various negative impacts that could damage the economic system, so it is necessary to made a regulation to control it. Nevertheless, there is some kind of monopoly that is allowed to do, one of which is a monopoly because the command of laws and regulations, or in other words monopoly by law. The position of monopoly that is owned by PT. Angkasa Pura I is the mandate of the laws and regulations, so the monopoly position is allowed, even if it with strict control from the government."

"Manajemen komunikasi krisis sangatlah penting didalam suatu perusahaan, pada penelitian ini peneliti membahas tentang ldquo;Manajemen Komunikasi Krisis Pada Perusahaan Badan Milik Negara Studi Kasus : Evaluasi Pengoperasian Terminal 3 Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta oleh PT Angkasa Pura II.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah pengelolaan krisis yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya krisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Hasil temuan berasal dari wawancara mendalam serta pengumpulan dokumentasi yang akan diselaraskan dengan konsep-konsep manajemen krisis dan komunikasi krisis. Penelitian ini menemukan bahwa manajemen komunikasi krisis yang baik sepanjang pra-krisis, krisis dan pasca krisis pada objek penelitan.

---

Crisis communication management is very important within a company, in this study the researchers discuss about the ldquo Communication Management Crisis on State Owned Enterprises Case Study Evaluation of Operation Terminal 3 Jakarta International Airport Soekarno Hatta by PT Angkasa Pura II.

The purpose of this study is to determine the crisis management measures undertaken by PT Angkasa Pura II at the time, before and after the crisis. This research approach uses a qualitative approach.

The findings come from in depth interviews and the collection of documentation that will be harmonized with the concepts of crisis management and crisis communications. This study found that a good crisis communication management throughout the pre crisis, crisis and post crisis on the research object."

"ABSTRAKSaat tulisan ini dibuat, perkembangan instrumen investasi keuangan di Indonesia cukup pesat. Seiring dengan hal itu muncul berbagai jenis produk investasi yang dapat dijadikan sebagai sarana investasi bagi investor.Dana Pensiun sebagai suatu lembaga keuangan yang mempunyai tanggung jawab mengelola dana milik peserta program pensiun yang akan dikembalikan pada saat peserta memasuki masa pensiun atau berhenti dari perusahaannya. Dalam melakukan kegiatan investasinya tidak hanya menghadapi resiko investasi yang harus ditanggungnya, tetapi juga menghadapi peningkatan kewajiban dan penurunan nilai asset yang dimiliki.Sementara itu, kegiatan investasi dana pensiun di atur oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 78/KMK.O 1711995 tanggal 3 Februari 1995 dan perubahannya dengan Keputusan Menteri Keuangan No.296/KMK.017/2000 tanggal 26 Juli 2000. Peraturan ini tidak lain dimaksudkan untuk melindungi peserta program pensiun dari kesalahan yang dilakukan oleh pengelola dana pensiun dalam melakukan kegiatan investasi.Agar dapat meningkatkan tingkat kepastian pemenuhan kewajibannya, dana pensiun dapat menerapkan teori portofolio investasi asset - liability dalam menyusun portofolio investasinya."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 208 K/Pdt.sus-KPPU/2018 tentang kasus dugaan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan pihak KPPU dan Angkasa Pura Logistik. Monopoli adalah posisi di pasar yang hanya memiliki satu atau satuGrup bisnis. Posisi ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap masyarakat jika posisi monopoli disalahgunakan dalam praktik monopoli. Namun, ada jenis monopoli tertentu yang diperbolehkan untuk dilakukanoleh pihak-pihak tertentu, salah satunya adalah monopoli demi hukum. PT. Angkasa Pura I adalah badan usaha milik negara yang memiliki hak monopoli oleh negara. Pada kasus ini, PT. Angkasa Pura Logistik sebagai anak perusahaan PT. Angkasa Pura I yang melaksanakan kegiatan bandara di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Ini berarti bahwa PT. Angkasa Pura I yang bisa menggunakan hak monopoli.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Supreme Court's cassation decision Number 208 K/Pdt.sus-KPPU/2018 regarding cases of alleged violations of monopolistic practices and unfair business competition with KPPU and Angkasa Pura Logistik. A monopoly is a position in a market that has only one or oneBusiness group. This position can cause various negative impacts on society if the monopoly position is misused in monopolistic practices. However, there are certain types of monopolies that are allowed to be exercisedby certain parties, one of which is a monopoly by law. PT. Angkasa Pura I is a state-owned enterprise that has monopoly rights by the state. In this case, PT. Angkasa Pura Logistik as a subsidiary of PT. Angkasa Pura I which carries out airport activities at Sultan Hasanuddin International Airport. This means that PT. Angkasa Pura I can exercise monopoly rights."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari network Komunikasi terhadap karir. Bertitik tolak dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang menunjukkan bahwa network komunikasi mempengaruhi turn over pegawai, mempengaruhi penyesuaian diri serta mampu menjadi mediasi bagi perkembangan karir pegawai, karena peranannya dalam mengakses sumber informasi penting di Perusahaan.Dalam penelitian ini network komunikasi diukur dengan 3 variabel, yaitu 1. Peranan frekwensi atau tingkat keseringan pegawai terlibat dalam jaringan komunikasi, 2. Content of the message atau isi pembicaraan dalam jaringan komunikasi serta 3. Flow of the message yaitu manfaat menggunakan saluran anus informasi dalam komuniikasi. Hipotesa yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:1. Ada pengaruh dari network komunikasi terhadap karir pegawai.2. Terdapat pengaruh dari peranan tingkat keseringan terlibat dalam jaringan komunikasi terhadap karir pegawai3. Terdapat pengaruh dari isi pesan dalam jaringan terhadap karir pegawai4. Terdapat pengaruh dari pemanfaatan arus komunikasi baik formal maupun informal dalam jaringan terhadap karir pegawai.Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala Likert sehingga karakter data yang diperoleh adalah data kategorik. Studi dilakukan di PT (persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta, dengan subjek penelitian berjumlah 135 orang dengan metode penyebaran kuesioner dan Indepth interview terhadap 56 pegawai yang sebagian besar menjadi responden dalam penelitian. Metode yang dilakukan untuk menganalisa data adalah metode Multiple Regression atau regresi berganda, yaitu suatu metoda analisa statistik yang dapat menguji pengaruh antara 3 variabel bebas yang telah disebutkan di atas terhadap karir pegawai. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah ketiga variabel secara bersama-sama mempengaruhi karir, sehingga hipotesa yang mengatakan ada pengaruh network komunikasi terhadap karir diterima. Variabel yang memiliki pengaruh signifikan adalah variabel isi pesan dalam jaringan komunikasi. Dari temuan tersebut membuktikan bahwa bila pegawai terlibat dalam jaringan komunikasi dari variabel isi pesan, akan berpengaruh terhadap karir dua variabel lainnya yakni Anggapan pegawai tentang pentingnya tingkat keseringan terlibat dalam jaringan komunikasi serta pentingnya menggunakan saluran formal maupun informal atau arus komunikasi tidak berpengaruh secara signifikan. Dengan temuan tersebut berarti hipotesa yang mengatakan terdapat pengaruh perilaku pegawai yang menganggap semakin sering terlibat dalam jaringan komunikasi akan mempengaruhi karir ditolak. Demikian pula dengan hipotesa yang mengatakan terdapat pengaruh peranan menggunakan saluran komunikasi baik formal maupun informal dalam jaringan ditolak atau tidak terbukti.Sementara itu tingkat kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent yang terbesar adalah variabel isi pesan dalam jaringan komunikasi, yang kedua adalah manfaat menggunakan saluran komunikasi baik formal maupun informal dan ketiga adalah peranan frekuensi komunikasi. Hubungan yang bersifat terbalik dari variabel isi pesan dalam jaringan menunjukkan, bila seorang pegawai semakin tinggi terlibat dalam jaringan ditinjau dari isi pesan komunikasi, maka karirnya akan semakin tidak naik. Dari wawancara mendalam atau indepth interview, diperoleh konfirmasi bahwa kemandegan karir pegawai disebabkan oleh kurang adanya sistem karir yang jelas, para atasan kurang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan berkaitan dengan karir. Tingginya network komunikasi karena berkaitan dengan prosedur penyelesaian tugas. Berdasarkan temuan di atas, penulis mengajakan saran berupa saran untuk Kalangan akademik yaitu agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan karir dengan menyertakan tentang pemberian feedback yang dicatat melalui metode participant observation maupun interview, berkaitan dengan perilaku atasan dalam menyampaikan feedback kepada bawahan. Saran bagi kalangan praktisi berkaitan dengan penyempurnaan kebijakan perusahaan yang mengatur pengembangan karir pegawai."