Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dewasa ini, banyak terjadinya kasus pencurian ikan di perairan Indonesia oleh nelayan negara tetangga Indonesia atau sering disebut Illegal, Unreported and unregulated (IUU) Fishing. Didasari dengan banyaknya kasus pencurian ikan ini maka Kementrian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan sementara atau Moratorium nomor 56 dan 57 /Permen-KP/2014 yang melarang alih muatan (Transhipment) ditengah laut. Dengan berlakunya peraturan tersebut banyak kapal pengangkut ikan yang sudah tidak beroperasi. Oleh karena itu, penulis membuat analisis utilisasi kapal pengangkut ikan dengan cara memodifikasi kapal pengangkut ikan menjadi kapal angkut barang dan penumpang, agar kapal dapat beroperasi kembali. Untuk mendukung proses modifikasi kapal diperlukannya suatu sistem manajemen proyek. Selain itu perlu dilakukan survei galangan, kapal angkut ikan dan pelabuhan. Atas dasar itulah dibuat perencanaan pekerjaan dalam bentuk Master Schedule, Network Planning dan S-Curve, dengan membutuhkan waktu pengerjaan 1600 jam pekerjan dimulai tanggal 2 Januari 2016 hingga 27 Juli 2016.

---

Nowadays, many of the cases of illegal fishing in Indonesian waters by fishermen from neighboring countries are often called Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Based on the many number of cases of illegal fishing, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries issued a temporary regulation or moratorium number 56 and 57/Permen-KP/2014 which prohibits the Transhipment in the middle of the sea. With the enactment of this regulation, there are many fish carrier vessels that are no longer operate. Therefore, the purpose of this study is to analyze the utilization of fish transport vessels by modifying fish carrier vessel into cargo passenger vessel, so that the vessel can operate again. To support the ship modification process, project management is needed. Other than, its need to survey the shipyard, the fish carrier vessel and the harbors. On this basis, the planning of work in the form of Master Schedule, Network Planning and S-Curve is made, it took time 1600 hours for working time, began on 2 January 2016 until 27 June 2016.

Abstrak :
Penelitian ini menggambarkan tentang penyimpangan dan kejahatan dalam prosespendistribusian Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Hal ini tentunya pasti terjadisebagai risiko dari sebuah kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah.Sebab dari terjadinya penyimpangan dan kejahatan dalam pendistribusian BBMsubsidi yang diduga tidak tepat sasaran tersebut masih bias, atau berbagai macam,bisa karena Pertama, perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM industridengan subsidi sehingga menjanjikan keuntungan yang besar. Kedua, tidakadanya peran para yang mempunyai kewenangan menjalankan regulasi untukmelaksanakan tugasnya dengan baik akan tetapi malah memberi kesempatan danpeluang atau bahkan ikut serta melakukan kepada penyelewengan yang berpotensikerugian negara tersebut. Ketiga, bisa karena budaya melaut masyarakat sudahmulai digeser dan diinterfensi oleh bujuk rayu penyimpangan dan kejahatan yangpada akhirnya membuka peluang berbagai pihak untuk melakukan hal yang samakarena sudah dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Kegiatan illegal mengambil asetNegara berupa BBM bersubsidi dikarenakan lemahnya system dan regulasi yangdibangun, unsur kelalaian atau kesengajaan dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab dari Instansi kepanjangan tangan Pemerintah yang sengaja memberikesempatan dan peluang penyimpangan dan kejahatan tumbuh dan berkembangmenjadi sebuah pola yang yang berinteraksi dengan masyarakat bahkan sudahdibungkus dengan suatu kebijakan resmi yang mengelabuhi hukum serta petugaspelaksananya sendiri. Metoda yang tepat guna mengetahui, mengeliminir,mengantisipasi, dan menanggulangi risiko keamanan dalam bentuk berbagaimodus operandi penyimpangan dan kejahatan yang timbul dan berkembangkarena lemahnya suatu regulasi dan aturan yang telah dibuat berkaitan denganpendistribusian BBM bersubsidi kepada kapal Penangkap dan Pengangkut ikanyanga ada di kawasan pelabuhan perikanan Indonesia kemudian sangatdiperlukan. Maka terhadap risiko-risiko keamanan yang akan muncul tersebutharus segera diambil suatu keputusan atau tindakan, oleh karenanya risiko yangakan atau sudah terjadi itu harus dikelola dengan baik melalui Manajemen Risiko. ...... This study describes the irregularities and crimes in the process of distribution ofsubsidized oil fuel. This is certainly bound to happen as the risks of an activitythat is being implemented by the Government. Because of the occurrence ofirregularities and crimes in the distribution of fuel subsidies allegedly not theright target is still biased, or various kinds, could be because First, a high enoughprice difference between fuel subsidy so promising industry with huge profits. Second, the absence of which has the role of the regulatory authority to carry outhis duties running well but instead gave a chance and an opportunity or evenparticipate do to misuse the potential losses to the state. Third, because theculture of fishing communities can already begin to be shifted and diinterfensi by persuasion irregularities and crimes that ultimately opens opportunities various parties to do the same because it was regarded as a habit. State asset illegal activities take the form of subsidized fuel due to a weak regulatory system and built, the element of negligence or intentional misconduct of the elements is not responsible of the agency arm of Government that deliberately giving a chance and opportunity of misuse and crime grow and develop into a pattern that interact with people even already wrapped with an official policy to fool the law and its implementing its own officers. Appropriate method to determine, eliminate, anticipate and cope with security risks its the form of various modus operandi irregularities and crimes that arise and thrive because of the weakness of aregulation and rules that have been made relating to the distribution of subsidized fuel to ship Catchers and Transporters yanga fish in the region Indonesian fishingport then indispensable. Then against the security risks that would arise should be immediately taken a decision or action, therefore, a risk that will be or is already happening, to be well managed through Risk Management.