Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
World Health Organization merekomendasikan konsumsi sayur dan buah sedikitnya 400 gr atau 5 (lima) porsi sayur dan buah sehari. Menurut hasil analisis data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, rata-rata porsi konsumsi sayur dan buah per hari pada penduduk Indonesia umur 10 tahun ke atas, kurang dari 5 (lima) porsi per hari. Penelitian ini untuk menentukan jumlah dan jenis anjuran konsumsi sayur dan buah penduduk Indonesia menurut kelompok umur dan jenis kelamin serta kecukupan kebutuhan vitamin A, vitamin C, potasium, asam folat and serat untuk tubuh. Penelitian ini menggunakan data konsumsi sayur dan buah dari data Riskesdas tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 (lima) jenis buah yang paling banyak dikonsumsi penduduk Indonesia adalah pisang, jeruk, pepaya, apel dan semangka. Lima (5) jenis sayur yang paling banyak dikonsumsi penduduk Indonesia adalah sayur bayam, sayur kangkung, sayur daun singkong, sayur asam, dan sayur sop. Hasil analisis linier programming diperoleh 5 (lima) alternatif sayur dan buah menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

---

WHO has for years advocating eating 5 portion of fruit and vegetables in daily diet to keep individual healthy. However based on national health survey, only less than 10% of population followed the guidelines. Therefore, this study was conducted to assess what kind of and how much fruit and vegetables the Indonesian population eat, and on the some token, what kind of and how much fruit and vegetables minimal one should eat to satisfy the daily requirement of vitamin A, Vitamin C, Potasium, Folic Acid and Fibre. The study used consumption data from 2010 National Health Survey. Using linier programming, we then could present 5 alternatives of combination of fruits and vegetables for each age groups and sex category. We found that 5 most fruit eaten nationally were banana, orange, papaya, apel, and watermelon. While 5 most vegetables eaten were spinach, kangkung, cassava leaves, tamarind dish, and soup.

Abstrak :
Praktik kegiatan bisnis anjuran (endorsement) di Indonesia telah berkembang secara pesat seiring maraknya penggunaan media sosial. Namun ketentuan hukum positif di Indonesia belum secara jelas mengatur dan membatasi praktik endorsement. Regulasi di Indonesia belum mengatur hubungan hukum yang mendasari kegiatan endorsement dan beban pertanggungjawaban di antara para pelaku usaha periklanan. Implikasi yang terjadi adalah konsumen berada di posisi yang lemah karena minimnya informasi yang dapat ia peroleh atas suatu konten endorsement yang ditayangkan. Konsumen berpotensi menjadi objek eksploitasi dari suatu iklan endorsement akibat kepercayaan yang mereka berikan kepada penganjur (endorser). Hal ini tentu berdampak pada bahaya laten terhadap pelanggaran hak-hak konsumen yang dijamin menurut hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum utamanya adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Etika Pariwara Indonesia Amendemen 2020, hukum perjanjian pemberian kuasa, teori pertanggungjawaban produk, teori pertanggungjawaban profesional, serta teori lainnya untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan endorsement merupakan praktik periklanan yang didasari oleh hubungan hukum perjanjian pemberian kuasa sehingga pengiklan dan perusahaan periklanan bertanggungjawab terhadap konsumen. Pengiklan bertanggung jawab berdasarkan tanggung jawab produk, sedangkan perusahaan periklanan bertanggung jawab berdasarkan tanggung jawab profesional. Oleh karena itu, baik pengiklan maupun perusahaan periklanan harus berhati-hati dan mematuhi hukum perlindungan konsumen dalam melaksanakan kegiatan endorsement. Adapun teori hubungan perjanjian pemberian kuasa tersebut harus diuji di pengadilan oleh konsumen dan pemerintah diharapkan segera memperbaharui UUPK untuk memperjelas ketentuan kegiatan endorsement di Indonesia. ......The practice of endorsement business in Indonesia has grown rapidly along with the widespread use of social media. However, the provisions of positive law in Indonesia have not clearly regulated and limited the practice of endorsement. Regulations in Indonesia have not regulated the legal relationship that underlies endorsement activities and the burden of responsibility among advertising business actors. The implication that occurs is that consumers are in a weak position because of the lack of information that they can get on an endorsement content that is broadcast. Consumers have the potential to become the object of exploitation of an endorsement advertisement due to the trust they give to the endorser. This certainly has an impact on the latent danger of violating consumer rights which are guaranteed according to consumer protection law. This study uses a normative juridical method with the main legal material being the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), Indonesian Advertising Ethics Amendment of 2020, law of power of attorney agreement, product liability theory, professional responsibility theory, and other theories to answer the problems that have been raised. The conclusion of this study is that endorsement activities are advertising practices based on the legal relationship of power of attorney agreement so that advertisers and advertising companies are responsible for consumers. Advertisers are responsible under product liability, while advertising companies are held accountable under professional liability. Therefore, both advertisers and advertising companies must be careful and comply with consumer protection laws in carrying out endorsement activities. The theory of the relationship between the power of attorney agreement must be tested in court by consumers and the government is expected to immediately update the UUPK to clarify the provisions for endorsement activities in Indonesia.

Abstrak :
Di tengah Jepang yang terus-menerus mengalami penurunan angka kelahiran dan semakin sedikit orang yang memilih untuk menikah, drama televisi Kahogo no Kahoko (Overprotected Kahoko, 2018) justru menyampaikan nilai-nilai bahwa menikah dan memiliki keluarga adalah pilihan hidup yang dipenuhi kebahagiaan. Dengan ini, penulis akan menganalisis mengenai bagaimana drama Kahogo no Kahoko menjadi salah satu media yang merepresentasikan anjuran untuk berkeluarga di Jepang. Penelitian ini menggunakan teori representasi dari Stuart Hall (1997) dengan pendekatan constructionist (discourse). Discourse atau yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ‘wacana’ adalah kumpulan pernyataan yang dapat merepresentasikan pengetahuan tentang suatu topik tertentu pada waktu tertentu. Pada penelitian kali ini, peneliti bermaksud untuk menganalisis secara kritis bagaimana 'wacana' anjuran berkeluarga dikonstruksi di dalam cerita drama Kahogo no Kahoko. Metode yang digunakan adalah menganalisis bagaimana wacana anjuran berkeluarga dikonstruksi di dalam cerita melalui penggambaran interaksi karakter-karakternya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat wacana anjuran keluarga di dalam drama Kahogo no Kahoko yang ditunjukkan melalui dialog di dalam drama. Wacana anjuran berkeluarga ini beriringan dengan berbagai program untuk meningkatkan angka pernikahan maupun kelahiran di Jepang. ......Japan continues to experience a declining birth rate and fewer people choosing to get married. Within such social conditions, the television drama Kahogo no Kahoko (Overprotected Kahoko, 2018) conveys the values that marriage and having a family is a life choice filled with happiness. Hence, the author will analyze how the drama Kahogo no Kahoko becomes one of the media that represents the family campaign in Japan. This research uses Stuart Hall's (1997) representation theory with a constructionist approach (discourse). Discourse is a set of statements that can represent knowledge about a certain topic at a certain time. In this study, the researcher intends to critically analyze how the 'discourse' of family campaign is constructed in the drama story Kahogo no Kahoko. To do so, this research analyzes how the discourse of family campaign is constructed in the story through the depiction of the characters' interactions. The results showed that there is a discourse of family campaign in the drama Kahogo no Kahoko which is shown through the dialog in the drama. This discourse of family campaign appears to be congruent with various programs to increase marriage and birth rates in Japan.