Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Untuk saat ini, karena Jepang telah diterima dan diakui sebagai salah satu anggota dari kelompok negara adidaya dan maju, maka adalah penting baginya untuk terlibat dan bersaing dengan negara adidaya lain dalam kerangka dunia yang dikuasai dan diperintah oleh aturan dari negara-negara Barat. Oleh karena itu, sebagai partisipan baru dalam masyarakat internasional (setelah 1952, perjanjian San Fransisco) Jepang harus banyak belajar dari Barat dalam menjalankan kebijakan hubungan budaya antar bangsanya, terlebih lagi pada akhirnya, menciptakan gaya dan caranya sendiri.

Sepanjang menyangkut hubungan budaya antar bangsa yang Jepang jalankan, kita melihat bahwa strategi yang diambil adalah menjalankan kebijakan hubungan budaya antar bangsa yang menyeluruh sifatnya. Dalam hal ini, wilayah yang tercakup adalah menyebar untuk seluruh penjuru dunia. Meskipun. demikian, Jepang tetap juga menjadi daerah Asia Timur, Asia Tenggara, Amerika Utara dan Eropa Barat sebagai tempat strategis bagi program hubungan budaya antar bangsanya. Hal ini bisa dimengerti, sebab wilayah ini merupakan partner dagang Jepang yang paling utama.

Ide dari berbagai program dan kegiatan yang dijalankan Jepang dalam hubungan budaya antar bangsa ini pada dasarnya bisa dilihat dari Laporan Akhir Komite Penasehat Hubungan Budaya Antar Bangsa pada bulan Mei 1989. Laporan final inilah yang menjadi rambu atau pedoman bagi Jepang dalam menciptakan kebijakan guna menjalankan hubungan budaya antar bangsa. Dengan demikian, bagi Jepang, hubungan budaya antar bangsa merupakan aktifitas yang diakui sebagai alat untuk mempertahankan keberadaan nasionalnya. Hubungan budaya antar bangsa yang tercipta ini beroperasi dalam berbagai cara, seperti jaringan uang, jaringan barang dan jaringan informasi.

---

ABSTRACT
Because Japan in contemporary history was accepted and admitted as a member of powerful and advanced industrialized countries, it was important for her to get involved and to compete with other powers in a situation wherein the rules were established by the Western industrialized countries. Therefore, as a new participant in the international community she had to learn the way to conduct cultural relations and eventually develop her own approach.

As far as cultural relations between Japan and other countries is concerned, we note that the strategy of her cultural relations was its wide-ranging geographical area coverage. However, Japan have choosen to focus on the strength of her cultural relations towards certain regions that serve her economic interests, namely, Southeast Asia, Western Europe, North America and East Asia. This situation can readily be understood because these regions are part of the major trading partners for Japan.

The idea that culture is important for Japan's foreign policy can be seen from the policy statements of the Advisory Group on International Cultural Exchange in May 1989. The Committee issued its final report describing a guide-line Japan is expected to follow in promoting her international cultural relations. Therefore, for Japan, international cultural relations is an activity that is recognised to sustain its national well-being. The exchanges in operating cultural relations are composed of various flows, e.g. flow of goods, money, and the flows of information.

Abstrak :
Nama : Karina Novianti. Skripsi ini membahas pengaruh faktor tempat tinggal terhadap relasi jender dalam pernikahan internasional antara wanita Jepang dengan pria Indonesia yang berkedudukan di Indonesia, berdasarkan teori Kiran Cunningham mengenai pengaruh pola tempat tinggal setelah menikah pada relasi jender dan status wanita dalam pernikahannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan taknik pengambilan data melalui wawancara yang mendalam terhadap tiga nara sumber wanita Jepang. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan dalam relasi jender dari ketiga pasangan pernikahan internasional tersebut, dimana istri berada pada posisi yang inferior. Dengan menetap di wilayah suami, istri Jepang tersebut tidak memiliki sumber daya ekonomi, politik, dan sosial yang kuat dalam rumah tangganya.