Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan sebaran input (belanja) pendidikan dan indikator outcome pendidikan, serta menganalisis dampak belanja pendidikan terhadap indikator outcome pendidikan di Indonesia. Analisis pemetaan sebaran belanja dan indikator outcome pendidikan dilakukan dengan menggunakan analisis Biplot. Sementara itu, dampak belanja pendidikan terhadap indikator pendidikan dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil analisis Biplot menunjukkan bahwa Belanja Pendidikan per Kapita memiliki korelasi positif dengan indikator outcome pendidikan. Pada beberapa provinsi, Rasio Guru Murid (RGM) memiliki korelasi positif dengan indikator pendidikan terutama pada indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA. Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Guru, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Bidang Pendidikan, dan Jumlah Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) Wajib Belajar dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).Kemudian Tunjangan Guru, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Bidang Pendidikan, dan Jumlah Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harapan Lama ekolah(HLS). Penelitian ini merekomendasikan supaya pemerintah mempertimbangkan indikator outcome pendidikan per provinsi dalam mengalokasikan belanja pendidikan, dan mendorong pemerataan rasio dan kualitas guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di setiap provinsi.

Abstrak :
Tujuan penulisan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dimakasudkan untuk mengetahui : 1) penuntasan SD menggunakan APM, 2) penuntasan SMP menggunakan APK, 3) perbandingan penuntasan SD dan SMP dan, 4) penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun....

Abstrak :
Indonesia telah  menerapkan  kebijakan  desentralisasi,  tidak  saja  yang  berlaku  umum untuk seluruh wilayah di Indonesia, tapi juga sudah mengadopsi desentralisasi asimetris, utamanya untuk wilayah-wilayah tertentu seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat. Kebijakan desentralisasi asimetris ini, melimpahkan kewenangan yang lebih besar untuk fungsi tertentu kepada wilayah terkait, yang juga didukung melalui alokasi dana transfer Otonomi Khusus dari pemerintah pusat. Transfer Dana Otonomi Khusus ini telah berjalan belasan tahun dan akan segera berakhir pada 2022 (untuk Papua dan Papua Barat) dan 2028  (untuk  Aceh).  Transfer  Dana  Otonomi  Khusus  diantaranya  digunakan  untuk membiayai  program-program  pengentasan  kemiskinan  dan  pendidikan.  Kedua  hal tersebut merupakan dua indikator penting dalam capaian pembangunan daerah, terutama dikaitkan  dengan  kondisi  capaian  pembangunan  yang  relatif  belum  baik  apabila dibandingkang  daerah  lain  di  Indonesia.  Angka  kemiskinan,  secara  rata-rata  untuk periode 2015-2018, di ketiga daerah tersebut masih berada di atas rata-rata nasional, termasuk juga untuk partisipasi pendidikan khususnya di Papua dan Papua Barat. Oleh sebab itu, studi ini bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap angka kemiskinan dan Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SMP di Aceh, Papua, dan Papua Barat. Menggunakan regresi data panel, studi ini mencakup 23 kabupaten/kota di Aceh dan 11 kabupaten/kota di Papua Barat  pada tahun 2013-2018. Sedangkan Papua dilakukan pada 29 kabupaten/kota tahun 2015-2018. Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus pada kabupaten/kota di Papua Barat secara signifikan berkorelasi dengan penurunan  angka kemiskinan, dan  peningkatan angka Partisipasi Murni jenjang SMP, namun studi ini belum menemukan korelasi yang cukup  kuat  untuk  konteks  Dana  Otonomi  Khusus  yang  diterima  kabupaten/kota di Papua dan Aceh.

---