Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThis article is part of my master's thesis which titled identity politics and capitalism in Illegal Logging along Indonesia - MAlaysia Border. In this article, i try to explain how the state, through its coercive and repressive apparatus, attempted to control its citizens or to create "forced-compliance" citizens against its claim of legitimacy within the phenomena of the politics of natural resource management, particulary in the incidence of illegal logging along the Indonesia-Malaysia border. To serve this purpose, a field research with a qualitative approach was carried out in kabupaten of Kapuas Hulu particulary in kecamatan Badau wich is next to Malaysian border.The state believes that with its coercive power and repressive apparatus it has been successful in forcing its citizens to comply with forest management regulations. It is true when the compliance is analyzed under the assumption that people are active and creative; the state existance, tith its coercive and repressive apparatus, will be interupted, negitiated and redefined both by its people and business enterprises to strengthen their bargaining positions within the power relation, that is state vis a vis people or business enterprises.In the phenomena of illegal logging any change in the coerciva apparatus and repressive state by its agencies or institutions will always be swindled by any segment of the society dealing with them. therefore, any situation and policy taken by the state to stop the practice of illegal logging always be followed by new strategies in doing the unlawfully practice. One of the causes which allows the discovery of new tactics is that the deregulation of forest management has created confusions among the actors which in turn has allowed the execution of new strategies in illegal logging."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pelindungan yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan kewajiban melaporkan pelanggaran atau tindak pidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal serta pendekatan perbandingan ketentuan jaminan pelindungan whistleblower berstatus pegawai negeri di negara lain yaitu Korea Selatan, Ghana, Malaysia dan Amerika Serikat dengan mengambil best practices bentuk pelindungan yang disediakan oleh negara tersebut. PNS yang melaksanakan kewajiban melaporkan pelanggaran atau tindak pidana korupsi telah diatur ketentuan pelindungan kerahasiaan identitas dan materi laporan, pelindungan hukum, pelindungan fisik, penghargaan, akan tetapi PNS yang mengalami tindakan pembalasan terhadap pekerjaannya dikarenakan mengungkap tindak pidana korupsi tidak terdapat ketentuan pelindungannya. Dalam praktiknya PNS yang melaporkan tindak pidana korupsi ke KPK memang dilindungi kerahasiaan identitas dan materi laporan, hukum, fisik dan diberikan penghargaan. Namun PNS yang mengalami tindakan pembalasan terhadap pekerjaannya harus berupaya sendiri untuk memulihkan pekerjaannya melalui mekanisme upaya administratif kepegawaian dikarenakan tidak terdapat ketentuan pelindungan tindakan pembalasan terhadap pekerjaan bagi whistleblower yang berstatus PNS. Adapun di Korea Selatan, Ghana, Malaysia dan Amerika Serikat memiliki pengaturan pelindungan whistleblower berstatus public official atas tindakan pembalasan atau tindakan merugikan terhadap pekerjaannya melengkapi pelindungan kerahasiaan identitas dan materi laporan, pelindungan hukum, pelindungan fisik dan penghargaan. Dalam praktiknya pelindungan tindakan pembalasan terhadap pekerjaan bagi whistleblower berstatus PNS sangat dibutuhkan agar terbentuk jaminan pelindungan menyeluruh sebagaimana semangat yang terdapat dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

---

This paper analyzes how protection is provided for Civil Apparatus (PNS) who carry out the obligation to report violations or corruption crimes of the Corruption Eradication Commission (KPK). By using doctrinal research methods and a comparative approach to the provisions of the guarantee of protection for whistleblowers with civil apparatus status in other countries, namely South Korea, Ghana, Malaysia and the United States by taking best practices in the form of protection provided by the country. PNS who carry out the obligation to report violations or corruption crimes have been regulated by provisions on the protection of the confidentiality of identity and report materials, legal protection, physical protection, awards, however, PNS who experience retaliation against their work due to exposing corruption crimes do not have any protection provisions. In practice, PNS who report corruption crimes to the KPK are indeed protected by the confidentiality of their identity and report materials, legal, physical and are given awards. However, PNS who experience retaliation against their work must make their own efforts to restore their jobs through the mechanism of administrative efforts for employees because there are no provisions on the protection of retaliation against work for whistleblowers with civil apparatus (PNS) status. Meanwhile, in South Korea, Ghana, Malaysia and the United States, there are regulations for protecting whistleblowers with public official status from retaliation or detrimental actions against their work, complementing the protection of confidentiality of identity and report materials, legal protection, physical protection and awards. In practice, protection of retaliation against work for whistleblowers with civil apparatus (PNS) status is very much needed in order to form a comprehensive protection guarantee as stated in the spirit of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)."

"Coupled drives apparatus adalah suatu sistem multivariabel yang dirancang untuk menunjukkan pengendalian kecepatan motor dan tension material. Sistem ini, dengan penggerak yang saling berinteraksi, banyak digunakan dalam aplikasi industri. Coupled drives apparatus mempakan sistem dengan dua masukan dan dua keluaran. Masukannya berupa dua buah motor DC, sedangkan keluarannya berupa kecepatan dan rension. Dalam tesis ini, dilakukan perancangan pengendali optimal kuadratik dan pra kompensator dengan menggunakan model-model diskrit, yang didapat dari respon lingkar terbuka sistem (kecepatan dan tension). Pengujian hasil perancangan sistem pengendali dilakukan dengan simulasi menggunakan program Matlab - Simulink dan memberikan hasil yang baik.

---

Coupled drives apparatus is a multivariable system designed to demonstrate how to control motor speed and material tension. This system, with an interacting drives, is used in many industrial application. Coupled drives apparatus is a two input - two output (TITO) system. The inputs are two dc motors, and the outputs are speed and tension. In this thesis, we design this system with quadratic optimal controller and pre compensator based on discrete models, which get from open loop speed and tension response. The result from controller system design tested with simulation using Matlab - Simulink, and the result is good."

"Pengeringan vakum merupakan salah satu teknik pengeringan yang sudah dikenal orang. Tetapi tidak sernua pihak yang telah memanfaatkan teknlk pengeringan seperti ini mengetahui perhitungan-perhitungan yang mendasari proses yang terjadi di dalamnya, Apalagi kondisi lingkungan yang komplek dan mudah berubah memerlukan penanganan berbeda dalam mengoptimalkan perfonna pengering vakum tersebut. Untuk itu diperlukan sebuah program yang dapat menunjukkan dengan cepat performa pengering vakum dengan kondisi yang berbeda beda. Simulasi pengering vakum ini merupakan sebuah program yang berisi persamaan persamaan yang yang mendasari proses yang terjadi pada pengering vakum yang skema dasamya telah dibuat terlebih dahulu. sehingga untuk pengering vakum ynng rnemiliki-skema berbeda diperlukan perubahan sebagai penyesuaian. Dalam menggunakan program pengering vakum ini, dibutuhkan nilat tekanan, temperatur bola kering dan temperatur bo!a basah udara luar serta laju penguapan yang diinginkan sebagai input. Sedangkan output berupa sifat termodinamika udara keluaran dan daya pompa vakum yang dibutuhkan pengering tersebut. kesalahan literatur yang terjadi pada persamaan sifat termodinamika udara pad a program ini tidak melebihi nilai 3 %.

---

Vacuum dryer is one of drying technique that has been known. Calculations that are used in the technique are not known by almost who use this technique, Complex and unstable conditions need different approximation to optimize this performance, A program that can show vacuum dryer performance in different conditions has been built. The program is based on equations that are used in vacuum dryer process in which we built the scheme for another scheme. we can change the approximation. Pressure, dry bulb temperature, wet bulb temperature and evaporation rate are needed for the input. We obtain air thermodynamic properties and power of vacuum pump. In the study we obtain error Jess then 3 %."

"This volume features the latest research and practical data from the premier event for the microelectronics failure analysis community. The papers cover a wide range of testing and failure analysis topics of practical value to anyone working to detect, understand, and eliminate electronic device and system failures. Case histories and review papers are included, as well as guides to new and unique tools and methodologies, applications and results."

""