Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Penyelesaian Sengketa World Trade Organization (WTO) memenangkan Uni Eropa (UE) dalam sengketa DS592: Indonesia-Measures Relating to Raw Materials. Sebagai tanggapan terhadap keputusan ini, Indonesia mengajukan banding ke Badan Banding WTO. Namun, karena Badan Banding tidak berfungsi, banding tersebut berujung pada situasi 'appeal into the void'. Untuk mengatasi kekosongan ini, UE mengadopsi Regulation (EU) No. 2021/167, yang mengizinkan UE untuk menerapkan sanksi perdagangan terhadap negara lain meskipun laporan Panel belum final. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan melakukan analisis mendalam terhadap Regulation (EU) 2021/167, Section 301 Amerika Serikat, dan Law 14.353/2022 Brasil. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi antisipasi yang dapat diambil oleh Indonesia ketika UE memberlakukan sanksi perdagangan berdasarkan Regulation (EU) No. 2021/167. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki hak untuk mengajukan sengketa perdagangan melalui mekanisme DSB di WTO, terlepas dari kondisi Badan Banding yang tidak berfungsi. Selain itu, pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan untuk merumuskan peraturan yang memungkinkan tindakan retaliasi guna melindungi kepentingan perdagangan dan ekonomi nasional, sambil tetap mematuhi aturan WTO.......The World Trade Organization (WTO) Dispute Settlement Body won over the European Union (EU) in the DS592: Indonesia-Measures Relating to Raw Materials dispute. In response to this decision, Indonesia appealed to the WTO Appellate Body. However, because the Appellate Body was not functioning, the appeal ended up in an 'appeal into the void' situation. To address this gap, the EU adopted Regulation (EU) no. 2021/167, which allows the EU to apply trade sanctions against other countries even though the Panel's report is not final. This research uses normative juridical methods, by conducting an in-depth analysis of Regulation (EU) 2021/167, Section 301 of the United States, and Law 14.353/2022 of Brazil. This research aims to examine the anticipatory strategies that Indonesia can take when the EU imposes trade sanctions based on Regulation (EU) No. 2021/167. The conclusion of this research confirms that as a sovereign country, Indonesia has the right to submit trade disputes through the DSB mechanism at the WTO, regardless of the condition of the Appellate Body which is not functioning. In addition, the Indonesian government could consider formulating regulations that allow retaliation actions to protect national trade and economic interests, while still complying with WTO rules."

"Para anggota World Trade Organization (WTO) membentuk Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) dengan memanfaatkan Pasal 25 dari Dispute Settlement Understanding (DSU) untuk mengatasi krisis WTO yang disebabkan oleh keputusan Amerika Serikat untuk memblokir penunjukan anggota baru Appellate Body atas dasar klaimnya mengenai penundaan dalam mengeluarkan putusan dan pelanggaran mandat. Tesis ini dirancang menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis alternatif arbitrase yang mungkin berdasarkan Pasal 25 DSU dan merumuskan pertanyaan mengenai efektivitas MPIA sebagai alternatif untuk mengisi kekosongan dalam adjudikasi tahap kedua WTO. MPIA dimaksudkan sebagai solusi sementara dengan tujuan utama menyediakan tahap banding yang independen dan imparsial bagi anggota WTO. Namun, implementasinya telah mengungkapkan masalah mengenai kedudukan hukum MPIA berdasarkan DSU dan legitimasi putusannya yang tidak pasti, yang mengarah pada kesimpulan bahwa MPIA tidak efektif sebagai alternatif adjudikasi tahap kedua WTO.......The members of the World Trade Organization (WTO) established a Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) by utilizing Article 25 of the Dispute Settlement Understanding (DSU) to address the WTO crisis due to United States decision to block the appointment of new Appellate Body members based on its claims over delays in issuing rulings and breach of mandate. This thesis is designed using normative legal research methods to analyze possible arbitration alternatives under Article 25 of the DSU and formulate questions regarding the effectiveness of the MPIA as an alternative to fill the void in the WTO’s second-stage adjudication. The MPIA is intended to be an interim solution with the primary goal of providing an independent and impartial appeal stage for WTO members. However, its implementation has revealed problems regarding the MPIA’s legal standing under the DSU and the precarious legitimacy of its awards, leading to the conclusion that the MPIA is ineffective as an alternative to the WTO’s second-stage adjudication."

"World Trade Organization (WTO) memiliki sistem penyelesaian sengketa yang dalam perkembangannya cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perdagangan antar negara anggotanya. Namun sejak tahun 2017 Amerika Serikat terus menerus memblokir penunjukkan anggota Appellate Body. Penolakan tersebut dilakukan atas dasar kinerja anggota Appellate Body yang semakin tidak efisien dalam menangani sengketa. Pada tahun 2020 WTO mengalami krisis penyelesaian sengketa karena WTO secara resmi tidak memiliki Appellate Body yang beroperasi. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya anggota Appellate Body yang dapat menangani proses banding. Dalam upaya untuk mengatasi krisis tersebut, beberapa negara anggota WTO membentuk perjanjian plurilateral yang disebut sebagai Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA). Melalui MPIA, proses banding dilakukan dengan mekanisme arbitrase yang didasari oleh Pasal 25 Dispute Settlement Understanding. Akan tetapi, apakah MPIA dapat dikatakan sebagai solusi untuk mengatasi krisis penyelesaian sengketa yang dialami WTO? Pada penelitian ini, penulis menganalisis kinerja anggota Appellate Body yang dinilai tidak efisien dan implikasinya terhadap sistem perdagangan multilateral. Selain itu, penulis juga menganalisis efektifitas dari pembentukan MPIA sebagai upaya untuk menyelesaikan krisis penyelesaian sengketa.......The World Trade Organization (WTO) has a dispute settlement system that in its development was quite effective in resolving trade disputes between its members. However, since 2017 the United States has continuously blocked the appointment of members of the Appellate Body. The refusal was made based on the Appellate Body member’s increasingly inefficient performance in handling disputes. In 2020 the WTO experienced a dispute settlement crisis as the WTO officially did not have an operating Appellate Body. This is because there are currently no Appellate Body members who can hear any appeal process. In an effort to overcome the crisis, several WTO members formed a plurilateral agreement known as the Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA). Through the MPIA, appeal processes are carried out through an arbitration mechanism based on Article 25 of the Dispute Settlement Understanding. However, can the MPIA be considered a solution to overcoming the dispute settlement crisis of the WTO? In this research, the authors analyze the performance of the previous Appellate Body members which was considered inefficient, and its implications for the multilateral trading system. In addition, the author also analyzes the effectiveness of the MPIA as an effort to resolve the dispute settlement crisis. "