Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004. Seorang Notaris dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya dengan mengindahkan laranganlarangan yang terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris tersebut. Dalam dunia bisnis dan perekonomian tidak dapat dipungkiri kemungkinan akan timbulnya sengketa dan perselisihan antara para pihak. Maka dikenal suatu cara lain yang memberikan kemungkinan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang timbul di luar jalur kekuasaan pengadilan apabila mereka menghendakinya, yaitu melalui arbitrase. Untuk penyelesaian perkara yang diajukan kepada Arbitrase diselesaikan oleh Arbiter. Dalam Notaris merangkap jabatan sebagai Arbiter juga tidak dapat lepas dari ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Peraturan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris dan peraturan mengenai Arbitrase tidak terdapat larangan untuk Notaris merangkap jabatan sebagai Arbiter. Menurut penulis seorang Notaris yang akan merangkap jabatan sebagai Arbiter tidak dilarang, karena pada dasarnya kedua jabatan tersebut memiliki beberapa persamaan antara lain sama- sama berfungsi untuk menghindari terjadinya sengketa yang lebih jauh antara para pihak, hanya saja Notaris yang bersangkutan perlu dengan bijaksana mengatur mekanisme kerjanya dan waktu yang akan digunakan akibat rangkap jabatannya tersebut. Notaris juga perlu memperhatikan kaidah hukum mana yang mengikatnya ketika menjalankan salah satu dari rangkap jabatannya tersebut. Sehingga dapat dicapai suatu keseimbangan dalam menjalankan rangkap jabatannya tersebut. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tertier. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif. ......Notary are public officials who are authorized to make an authentic deed and other authorities referred to in the Notary Act No. 30 of 2004. A Notary had to act professional in doing their position, they also had to take attentions to the restrictions where set on the Notary Act. In terms of business and the economy will not be denied the possibility of the emergence of disputes and disputes between the parties. Then known another way that gives the possibility for the parties to the dispute to bring and resolve a case arising out of judicial power lines if they so desire, through arbitration. For the proposed settlement to be completed by the Arbitrators. Also for Notary that had a dual position as an Arbitrator can not be separated from the provisions of Act Number. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The Regulations governing the Notary and regulations regarding the arbitration there is no prohibition on dual position as a Notary Public and as Arbitrator. According to the author, a Notary who also become an Arbitrator is not prohibited, because basically these two positions have in common, among others equally serve to avoid further disputes between the parties, but the relevant notary needs to prudently manage its mechanism of action and time that will be used due to the dual position. Notary should also pay attention to legal rules which bind when running one of these dual positions. So that it can achieve a balance when running that dual position. Writing method used is a normative legal research methods and data used are primary data, secondary, and tertiary. In processing the data used qualitative methods.

Abstrak :
Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa alterntif yang diminati oleh para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis mencari penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat. Banyak lembaga arbitrase yang ada pada saat ini, contohnya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai perbedaan antara peraturan prosedur arbitrase dari kedua badan arbitrase tersebut. Dengan adanya perbandingan ini diharapkan para pelaku bisnis dapat mempertimbangkan apakah akan menggunakan lembaga arbitrase yang berada di Indonesia. ......Arbitration is one of the example of alternative dispute resolution which many businessman interested. Businesses/Investors seeking to resolve disputes quickly, cheap, and the result is final and binding. Many arbitration institutions that exist, for example Indonesian National Board of Arbitration and Singapore International Arbitration Centre. In this paper, will be discussed about the differences between the arbitration rules of two arbitration bodies, e.g Indonesian National Board of Arbitration and Singapore International Arbitration Centre. With this comparison, I hope that businesses/investors are expected to use arbitration in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebuah prosessor yang dibangun dengan bitspace diharapkan mampu bekerja optimal pada batasan waktu (deadline) yang ditetapkan, walaupun hal ini belum berlaku bagi arsitektur komputer secara umum. Pendekatan awal akan diusulkan dengan mereduksi bagian dari data/tugas (task) yang bersifat kurang signifikan namun memiliki presisi yang identik dengan presisi format double (double-precision) floating-point. Hasil dari pendekatan ini adalah sebuah usulan prosessor yang memiliki reduktor dari sebuah data/tugas. Pendekatan kedua, merancang sebuah prosessor yang memiliki kemampuan sebagai penghitung dengan tingkat presisi/akurasi yang beragam (variable precision computing) dengan implementasi metode MSB-first. Pendekatan terakhir dilakukan dengan ?menambah? kepastian presisi berupa interval aritmetika yang mampu memotong data/tugas. Potongan ?tersebut? berupa batasan atas dan batasan bawah dari area (bounds). Ke-tiga pendekatan ini dapat dibangun menjadi satu kesatuan dan menjadi sebuah prototipe prosessor yang memiliki lebar bit yang bervariasi (8, 16, 32 dan 64 bit) dengan menambahkan sebuah selektor sebagai pengambil keputusan untuk tingkat akurasi/presisi untuk menghasilkan optimalitas waktu komputasi. Hasil akhir dari representasi unit aritmetika di simulator MatLab R12a dan Altera Quartus II Cyclone EP2C35F672C6 menunjukkan bahwa sub unit aritmetika Adder/sub 8, 16, 32 dan 64 bit dengan selektor/arbiter dan kolektor memberikan optimalisasi waktu proses eksekusi komputasi. Nilai akurasi bitspace adder/sub 32 bit (single-operand) untuk uji data random tanpa selektor sebesar 97,91 % pada siklus pertama. Sedangkan pada arsitektur dengan metode yang masih dipakai saat ini (LSB) hanya menghasilkan akurasi sebesar 0,01 % sehingga terdapat selisih akurasi yang sangat signifikan, sebesar 97,90 %. Hasil akurasi bitspace adder/sub 16 bit data sound.wav tanpa selektor (single operand) dengan yang menempatkan selektor (Multi operand) yakni 87,41 % dan 98,71 %. Sehingga terjadi peningkatan optimalitas akurasi sebesar 11,30 % dan membuktikan bahwa hipotesa diawal adalah benar

---

ABSTRACT
A processor built with bitspace expected to work optimally on a specified time limit (deadline), although this has not been true for computer architecture in general. The initial approach will be proposed by reducing part of the data/task (task) which are less significant but have a precision that is identical to the double format precision (double-precision) floating-point. The result of this approach is a processor proposal that has reductor of a data/task. The second approach, designing a processor that has the ability as a counter with a level of varied precision / accuracy (variable precision computing) with MSB-first implementation method. The last approach is performed by 'adding' the precision certainty in the form of arithmetic interval that is capable of cutting data/task. The pieces are in the form of the upper limit and lower limit of the area (bounds). All these three approaches could be built into a single unit and became a prototype processor that had a width varying bits (8, 16, 32 and 64 bit) by adding a selector as decision makers for the accuracy/precision level to produce the optimality of computing time. The final result of the arithmetic unit representation in the simulator of MatLab R12a and Altera Quartus II Cyclone EP2C35F672C6 indicated that the sub-unit of arithmetic Adder/sub 8, 16, 32 and 64 bit with the selector/arbiter and collectors gave the optimized time of the computing execution process. The accuracy value of bitspace adder/sub 32 bit (single-operand) was to test the random data without the selectors of 97.91% in the first cycle. While in the architecture with a currently used method (LSB) only produced an accuracy of 0.01%, so there was a very significant difference in accuracy, amounting to 97.90%. The accuracy results of bit space adder/sub 16 bit data sound.wav without selector (single operand) with the placing selector (Multi operand) that is 87.41% and 98.71%. Thus, there was a significant improvement of the accuracy optimization of 11.30% and proved that the initial hypothesis was true

Abstrak :
Kegiatan perbankan syari'ah telah diterima sebagai altematif dalam sistem perbankan nasional melalui keputusan Undang-undang. Sebagai satu sistem, kaidah¬kaidah atau prinsip-prinsip syari'ah yang digunakan dikenal sebagai prinsip bagi-hasil dan bukan prinsip "bunga". Artinya Iembaganya menerapkan metode profit and loss sharing dalam melayani nasabah/debitumya. Produk layanan syari'ah dikeluarkan sebagai fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional, sedang aplikasinya diawasi oleh masing-masing Dewan Pengawas Syari'ah yang ada di setiap lembaganya. Pada tahap awal, sistem dan prosedur pelayanan nasabah/debitur dan pelaksanaan kegiatan administrasi perbankannya, dikembangkan dengan memakai banking best practices, karena lembaga keuangan syari'ah juga dituntut agar sehat (menerapkan good corporate governance). Pengelolaan lembaganya dilakukan dengan mensinergikan nilai¬-nilai syari'ah dengan tuntutan operasional, sepanjang hal itu tidak bertentangan/dilarang dalam syari'ah. Namun di sisi lain hal tersebut telah menimbulkan dampak kerancuan pemikiran pada sebagian masyarakat muslim atas keabsahan kegiatan perbankan syari'ah dalam praktek. Tesis ini meneliti masalah sengketa transaksi pembiayaan dalam lingkup kondisi perbankan syari'ah sebagai sistem pilihan, dengan berbagai masalah intemalnya dan masalah ekstemal yang bukan Islami. Alasan pemilihan topik kajian adalah karena kasus transaksi pembiayaan banyak ditemukan juga pada kegiatan perbankan konvensional. Penyebab utama dart sengketa tersebut ditemukan pada "akad" sebagai basil rumusan kesepakatan yang dipersyaratkan memenuhi kriteria tertentu, agar dapat "menghalalkan" isi akad bersangkutan. Akad disusun sebagai kontrak atau perjanjian pelaksanaan transaksi pembiayaan dan salah satu produk layanan syari'ah. Hasil analisis menunjukan bahwa sengketa timbul karena wanprestasi di pihak nasabah/debitur. Sementara hal itu juga diperkuat terutama karena belum cermat dan tertibnya para pengelola perbankan syari'ah dalam menyusun akad bersama dengan pihak nasabahldebitumya. Mengingat kegiatan syari'ah memiliki prospek yang luas, dan juga berkaitan secara emosional dengan sebagian besar masyarakat yang muslim, maka diperlukan penyempurnaan atas aspek kelembagaannya. Penyempumaan terutama dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya dengan sistem dan prosedur serta ketentuan¬-ketentuan hukum yang lengkap. Langkah tersebut harus pula dikaitkan dengan pembenahan Lembaga Arbitrase Syari'ah Nasional, agar menjadi profesional dan dikenal luas oleh masyarakat syari?ah, khususnya untuk menyelesaikan sengketa syari'ah. Seperti diketahui langkah itu hanya akan dilakukan kalau lembaga Isiah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan lebih dahulu dalam proses penyelesaian sengketa, temyata tidak berhasil mewujudkan win-win solution bagi pihak-pihak yang bersengketa. Untuk memahami hal terrsebut diperlukan penguasaan atas ketentuan syari'ah secara mendalam, diantaranya melalui Cara menyandingkannya berbagai ketentuan hukum positif (KUH Perdata buku 3) yang terkait. Hasilnya temyata banyak memberi manfaat.

---

Syari'ah banking, by law in the dynamic of national banking becomes an alternative for other banking system we have before. That system is classified as conventional banking, which apply interest method for their service activities. On the contrary it is known as "riba" which is prohibited for Muslim. So syari'ah banking was set up for public choice, which uses different method called profit and loss sharing method. Syari'ah banking has a range of syari'ah products, which have been provided and distributed through "fatwa" by Dewan Syari'ah Nasional. The implementation of those products would be supervised by Dewan Pengawas Syari'ah at each syari'ah bank. Since the growth and development of syari'ah banking are still at early period, no syari'ah experiences could help orderly and effectively the management to manage financing transaction. They need very much an effective system and procedures, which available at present by considering and utilizing general banking best practices. Usually as a fact the practices are dissimilar with syari'ah practices. But the distinctions has been accepted, since are not prohibited by syari'ah principles. All of it had done to fulfill "good corporate governance" requirements in banking practices. The research topic is chooser concerning a dispute of financing contract transaction, among bank and its client or debtor during application of "akad" or contract for a certain syari'ah product services, such as: mudharabah, musyarakah, and murabahah. Using two cases of dispute resolution by arbiter services, we can conclude that most probable cause is any failure of client or debtor to perform as promised in a contract. It is also prompt by some weaknesses such as incorrect and inaccurate work on behalf of management syari'ah banking itself. Those conditions tend to growth due to the increase of dynamic of banking activities. If a problem of breaths of contract occurs, first step to be taken is syari'ah bank should provide an event for implementing islah, which known as first phase for media to reach win-win solution for a both party which tied up in a contract. It is proposed to do sufficient actions for improving the process in producing "akad", by (a) apply precisely a rule and fulfill the requirements; (b) evaluating potential problems; (c) helping client understood what they have in a contract. Improving their banking system and procedures as well as making Lembaga Syari'ah Nasional to be known as syari'ah arbiter institution would support syari'ah banking in serving the need of Islamic banking.

Abstrak :
[ABSTRAK
Bertujuan menganalisa alasan-alasan yang digunakan dalam permohonan tuntutan ingkar terhadap arbiter, menganalisa prosedur tuntutan ingkar dalam arbitrase, dan menganalisis sikap pengadilan terhadap tuntutan ingkar dalam arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan studi kepustakaan. Kesimpulan penetian ini menunjukkan bahwa batasan alasan pengajuan tuntutan ingkar terlalu luas, dan dalam prosedur pengajuan tuntutan ingkar tidak diatur mengenai kewenangan pengadilan dalam tuntutan ingkar terhadap arbiter/majelis arbitrase. Berdasar putusan yang diteliti pengadilan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili dalam hal arbiter/majelis arbiter yang bersangkutan diangkat oleh institusi arbitrase, atau membiarkan dan sama sekali tidak mengeluarkan produk hukum.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the reasons used in the petition on claims to deny against arbitrators, analyzing the procedures, and to analyze court's verdict on such claims. This study uses normative juridical method, with the study of literature. It concludes that grounds to file claims to deny is too far-reaching, and the procedures regarding the court's authority to adjudicate claim to deny on arbitrator/arbitrator tribunal is not regulated appropriately. Of the cases analyzed, the courts’s is to declares himself not competent to judge in terms of arbitrator/ arbitrator tribunal appointed by the arbitrary institution, or did not issue a legal product altogether., This study aims to analyze the reasons used in the petition on claims to deny against arbitrators, analyzing the procedures, and to analyze court's verdict on such claims. This study uses normative juridical method, with the study of literature. It concludes that grounds to file claims to deny is too far-reaching, and the procedures regarding the court's authority to adjudicate claim to deny on arbitrator/arbitrator tribunal is not regulated appropriately. Of the cases analyzed, the courts’s is to declares himself not competent to judge in terms of arbitrator/ arbitrator tribunal appointed by the arbitrary institution, or did not issue a legal product altogether.]

Abstrak :
This book investigates the susceptibility of intrinsic physically unclonable function (PUF) implementations on reconfigurable hardware to optical semi-invasive attacks from the chip backside. It explores different classes of optical attacks, particularly photonic emission analysis, laser fault injection, and optical contactless probing. By applying these techniques, the book demonstrates that the secrets generated by a PUF can be predicted, manipulated or directly probed without affecting the behavior of the PUF. It subsequently discusses the cost and feasibility of launching such attacks against the very latest hardware technologies in a real scenario. The author discusses why PUFs are not tamper-evident in their current configuration, and therefore, PUFs alone cannot raise the security level of key storage. The author then reviews the potential and already implemented countermeasures, which can remedy PUFs’ security-related shortcomings and make them resistant to optical side-channel and optical fault attacks. Lastly, by making selected modifications to the functionality of an existing PUF architecture, the book presents a prototype tamper-evident sensor for detecting optical contactless probing attempts.