Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa mi, investor memiliki beraneka ragani pilihan untuk melakukan investasi sesuai dengan keinginan maupun kebutuhannya. Salah satu cam yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat nsiko di dalarn investasi adalah melakukan covered interest arbitrage. Dalarn kaiya akhir iiii, akan diteliti apakah ada peluang untuk melakukan covered interest arbitrage dan apakah faktor-faktor yang diperhitungkan cli dalam covered interest arbitrage mempengamhi capita/flow di Indonesia selama tahun 2002 sampai 2007. Hasil penelitian tersebut cliharapkan dapat digunakan oleh para investor sebagai indikator untuk melakukan penanaman uangnya di dalam negeri atau di luar negeri. Selarn itu, dapat pula digunakan oleh pemerintah dan otontas moneter sebagai saiah satu cam untuk memantau capita/flow. Hasil perhitungan covered interest parity selama kurun waktu 1998 sampai 2007 menunjukkan adanya peluang menanamkan dana di luar negeri dengan melakukan covered interest arbitrage. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut serta pengamatan atas pergerakan tingkat bunga dalam dan luar negeri (JIBOR dan federal fund rate ) dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS spot dan forward, menunjukkan bahwa perbedaan JIBOR yang cukup tinggi di atasjèderalJünd rate tidak membenkan iklim yang kondusif untuk menarik dana dari investor luar negeri ke Indonesia selama nilai tukar rupiah terhadap dollar AS masih niengalami depresiasi yang cukup besar. Pada kurun waktu 1998 sampai 2007 menanamkan dana di luar negeri Iebih menarik daripada menanamkan dana di dalam negeri. Keputusan pam investor asing untuk melakukan penanaman dana di Indonesia dan investor dalam negeri untuk menanamkan dananya ke luar negeri path dasarnya atas pertimbangan keuntungan, tanpa memperhatikan apakah investasi tersebut merupakan aliran dana ke dalam negeni atau ke luar negeri. Namun bagi Pemerintah capital flow baik ke luar maupun ke dalam negeri perlu dicermati perkembangannya agar dapat diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri dengan tetap mempertahankan kestabilan moneter. Berdasarkan hasil penguj Ian, capital inflow ke Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh suku bunga luar negen (fed fund rate) dan forward premium/discount, sedangkan suku bunga dalam negeri (JIBOR) tidak signifikan. Sementara itu, capital outflow dari Indonesia secara signifikan hanya dipengaruhi oleh suku bunga luar negeri (fed fund rate), sedangkan suku bunga dalam negeri (JIBOR) dan forward premium/discount tidak signifikan. Secara gabungan, net capital inflow ke Indonesia, yang merupakan capital inflow dikurangi capital outflow, secara signifikan dipengaruhi oleh suku bunga luar negeri (fed fund rate) dan forward premium/discount, sedangkan suku bunga dalam negeri (JIBOR) tidak signifikan. Hal liii mengindikasikan beratnya tugas Pemerintah untuk mempengaruhi aliran dana ke luan/masuk Indonesia agar tidak menimbulkan dampak negatif di dalam negeri. Pemenntah tidak mungkin mempengaruhi atau mengendalikan suku bunga luar negeri. Keadaan mi menempatkan Indonesia sebagai negara yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara lain (Amerika Serikat). Kebijakan Amerika di dalam menentukan suku bunganya perlu senantiasa dicemiati agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Bank Indonesia sebagai Otoritas Moneter telah melaksanakan langkah kebijakan yang baik dengan menurunkan tingkat bunga SB! beberapa kali secara bertahap. Penurunan tingkat bunga SBI tersebut telah diikuti oleh penurunan JIBOR, suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Penurunan tingkat suku bunga di dalam negeri tersebut diharapkan dapat mendorong kegiatan usaha di dalain negeli yang pada gilirannya dapat rneningkatkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Namun suku bunga bukan merupakan satu-satunya faktor yang dapat mendorong perekonomian, kebijakan Pemenntah di bidang lainnya seperti di bidang fiska!, cli bidang ketenagakerjaan, dan di sektor nil juga berperan untuk mendorong kegiatan ekonomi cli dalarn negeri. Pernenntah hams dapat rnengkoordinasikan semua kebijakan di berbagai bidang agar Iangkah-Iangkah yang diainbil dapat membenkan hasil sesuai dengan yang cliinginkan."

"Penelitian ini menganalisis mengenai kasus Arbitrase antara PT. Krakatau Steel dan International Piping Product (IPP) sekaligus meneliti penerapan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya dalam hal pembatalan putusan Arbitrase karena adanya dugaan pemalsuan dokumen. Pada kasus Arbitrase ini bertindak sebagai penggugat adalah PT. Krakatau Steel dan sebagai tergugat adalah pihak IPP, dimana sengketa timbul akibat adanya kesalahpahaman diantara mereka. PT. Krakatau Steel telah mengadakan perjanjian jual beli Steel Billet Grade SWRCH8R dengan IPP. Pada pelaksanaannya PT. Krakatau Steel menolak Steel Billet Grade SWRCH8R dan minta dilakukan penukaran dengan Steel Billet Grade SWRCH8A, tetapi pihak IPP menolak untuk melakukan penukaran Steel Billet Grade tersebut. Dalam perjanjian jual beli mereka telah sepakat untuk menyelesaikan masalah yang timbul melalui Arbitrase ad hoc. Sidang Arbitrase dilaksanakan di Jakarta dengan tiga arbiter dan memakai Uncitral Rules. Sidang Arbitrase memutuskan bahwa pihak PT. Krakatau Steel harus membayar kerugian sebesar USD 1.450.000 dan bunga 6% pertahun dari USD 1.450.000 dimulai dari tanggal 12 Agustus 2001 sampai pelaksanaan selesai. Selanjutnya PT. Krakatau Steel tidak menerima putusan Arbitrase dan mengadakan perlawanan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan pembatalan putusan. Di dalam pembatalan hukumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai bahwa perlawanan terhadap putusan Arbitrase telah sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa walaupun hanya berdasarkan kepada adanya dugaan pemalsuan surat atau dokumen yang dilakukan dari pihak IPP. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa putusan Arbitrase tersebut dibatalkan. Sementara dugaan pemalsuan surat atau dokumen tersebut belum diteliti lebih lanjut atau lebih tepatnya belum dilakukan penyidikan atau pemeriksaan secara tekhnis laboratoris melalui Sistem Peradilan Pidana sesuai yang diatur dalam KUHP dan KUHAP karena pemalsuan surat atau dokumen adalah merupakan ranah pidana. Namun pada tingkat kasasi, dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat dibenarkan. Tetapi Mahkamah Agung dalam putusannya tidak menyebutkan lebih lanjut mengenai konsekuensi ataupun yang bersifat eksekutorial dari putusannya tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 70 Undang - undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diperlukan adanya putusan Pengadilan untuk pembuktian adanya atau terjadinya pemalsuan surat atau dokumen melalui Sistem Peradilan Pidana sesuai dengan KUHP dan KUHAP karena pemalsuan surat atau dokumen merupakan ranah pidana. Pembatalan putusan Arbitrase berdasarkan dugaan pemalsuan seharusnya tidak hanya sekedar berdasarkan dugaan ataupun interpretasi pribadi dari Hakim Pengadilan Negeri karena hal tersebut dapat menimbulkan masalah baru bahkan dapat menimbulkan terjadinya Occupational Crime.

---

This research analyzed cases between PT. Krakatau Steel and International Piping Product (IPP), include observe the implementation Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. In this case plaintiff PT. Krakatau Steel and the defendant IPP arise after misunderstanding between them.

The Krakatau Steel already signed Sales and Purchase Agreement a contract for purchase Steel Billet Grade SWRCH8R from IPP. In the process, PT. Krakatau Steel rejected Steel Billet Grade SWRCH8R and wants to exchange to Steel Billet Grade SWRCH8A. But IPP can?t exchange the Steel Billet Grade. They were agreing to solve the dispute among them with Arbitration ad hoc. The Arbitration was attended in Jakarta, using UNCITRAL Rules, with three Arbitrators. Arbitration award is penalty US $ 1.450.000 and 6% a year from US $ 1.450.000 for PT. Krakatau Steel start at 12 Augusts 2001 until the execution the award. Latter on Pt. Krakatau Steel doesn?t eccept the award and sought a court decision to nullify the Arbitration award.

In its legal analysis the court of South Jakarta noted that the challenge to an arbitration award submitted by PT. Krakatau Steel related to setting aside arbitral award. According articles 70 Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, the court noted that there are forgery document by IPP in the examination of the dispute. According, the court of South Jakarta determined that the Arbitration award is proved based on forgery document and the District court agrees to annulment the Arbitration award. While estimate of forgery document is not base on research or investigation or scientific forensic laboratory by Criminal Justice System appropriate with KUHP and KUHAP because forgery document is a crime. But after appeal, the Supreme Court provides that the decisions of the District Court are mistake. But the Supreme Court does not provide the consequences or does not have executorial of its decision.

This research showed that base on the official Elucidation to Article 70 Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution provides that the basis on which an award is set aside must be supported by court decision for approved that any forgery document by Criminal Justice System appropriate with KUHP and KUHAP because forgery document is a crime. Determined Arbitration award base on forgery document should not base on estimate or self interpretation from Judge of District Court because of that can be make a new problem indeed Occupational Crime."