Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTHubungan internasional merupakan kegiatan yang menyangkut aspek region dan internasional yang dilakukan satu dengan negara lainnya dalam rangka memperoleh keuntungan. Hubungan internasional juga telah dilakukan oleh Jawa pada masa Hindu-Buddha yang bekaitan dengan perdagangan internasional. Bukti hubungan internasional di Jawa dapat diketahui dengan adanya penyebutan orang-orang asing  pada prasasti, naskah, berita asing, dan pada artefak. Pada  prasasti terdapat penyebutan orang asing secara langsung pada bagian wargga kilalan, hulun  haji, dan secara tidak langsung disebutkan pada bagian manilala drwyahaji. Penyebutan orang-orang asing mulai muncul secara konsisten pada prasasti yang berasal dari masa Airlangga hingga masa Majapahit. Dari penyebutan orang-orang asing tersebut dapat diketahui asal orang-orang asing dan intensitas hubungannya dengan Jawa; motif kedatangan orang asing dalam bidang agama, ekonomi, dan politik; serta pengaturan yang diberikan oleh kerajaan terhadap orang-orang asing tersebut. Dengan mengetahui asal, motif, dan pengaturan tersebut diharapkan dapat memberikan keterangan mengenai aktivitas orang-orang asing di Jawa berdasarkan data prasasti abad ke-11-15 Masehi.

---

ABSTRACTInternational relations is an activity that concerns with regional and international aspects undertaken one with other countries in order to gain profit. International relations have also been made by Javanese during the Hindu-Buddhist era associated with international trade. Evidence of international relations in Java can be known by the mention of foreigners on inscriptions, manuscripts, foreign news, and on artifacts. On the inscription there is a direct mention of foreigners on the part of the wargga kilalaan, hulun haji, and indirectly mentioned in the manilala drwyahaji section. The mention of foreigners began to appear consistently on inscriptions from the Airlangga period to Majapahit. From the mention of foreigners can be known the origin of foreigners and the intensity of its relationship with Java; the motives of foreigners in the fields of religion, economy, and politics; as well as the regulations given by the kingdom against these foreigners. By knowing the origin, motives, and regulations are expected to provide information about the activities of foreigners in Java based on inscriptions 11-15th century AD."

"Pada jalur kereta api Bogar Jakarta Kota di pagi hari pada jam-jam sibuk arus penumpang naik terlihat jauh lebih tinggi menuju Jakarta dibandingkan menuju Bogar. Hal ini menggambarkan adanya pola asal dan tujuan perjalanan. Menurut White (1983 103) adanya arus perjalanan tidak terlepas dari daerah yang merupakan asal dan tujuan perjalanan. Dengan demikian dapat diidentifikasi stasiun-stasiun yang merupakan stasiun asal dan stasiun tujuan di sepanjang jalur tersebut. Pada kenyataannya jumlah penumpang naik di stasiun asal tidak selalu memperlihatkan kecenderungan yang semakin rendah mendekati tujuan perjalanan dan jumlah penumpang turunpun tidak selalu memperlihatkan kecenderungan yang semakin tinggi mendekati akhir perjalanan. Hal ini tentunya berkaitan dengan karakteristik daerah asal dan daerah tujuannya. Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang di teliti adalah : Bagaimana karakteristik daerah asal dan daerah tujuan sehubungan dengan distribusi penumpang naik dan turun di stasiun-stasiun kereta api jalur Bogar - Jakarta Kota."

"Penjelasan dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) menyebutkan bahwa semua unsur-unsur lainnya yang terdapat di belakang unsur opzettelijk, turut diliputi oleh opzet. Begitu juga pada unsur culpa, berlaku ketentuan yang sama seperti pada opzet. Ketentuan ini dapat pula diterapkan pada unsur kesalahan pro parte dolus pro parte culpa, dimana penempatannya berpengaruh pada pengetahuan pelaku mengenai keadan-keadaan yang disebutkan dalam unsur-unsur yang mengikutinya. Dalam rumusan tindak pidana pencucian uang, unsur pro parte dolus pro parte culpa diikuti oleh unsur hasil tindak pidana, dimana definisi unsur hasil tindak pidana mencakup predicate crimes dan double criminality principle. Dengan perumusan yang demikian, secara teoritis unsur pro parte dolus pro parte culpa turut meliputi predicate crime dan double criminality principle. Artinya,harus dibuktikan bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga predicate crime-nya dan terpenuhi tidaknya double criminality principle. Akan tetapi, jika melihat tujuan pembentuk undang-undang, perumusan predicate crimes dan double criminality principle tidak ditujukan untuk dikaitkan dengan pengetahuan pelaku, karena pada terdakwa tidak dituntut pengetahuan semacam itu, melainkan sekedar pengetahuan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan/pelanggaran hukum. Dalam praktik peradilan di Indonesia, pembuktian pengetahuan pelaku mengenai asal-usul harta kekayaan ternyata masih menunjukkan belum adanya keseragaman pola.

---

Elucidation of Memorie van Toelichting (M.v.T) states that all other elements behind the element opzettelijk, are also influenced by opzet. Likewise on the element culpa, the same provision on opzet applies. This provision can also be applied on the element of pro parte dolus pro parte culpa, where its placement affect on perpetrator?s knowledge of conditions mentioned in the following elements. In the formulation of money laundering crime, pro parte dolus pro parte culpa element is followed by elements of proceeds of crime, while proceeds of crime are defined covering predicate crimes and double criminality principle.

With such definition, theoretically pro parte dolus pro parte culpa element influences predicate crime and double criminality principle. That is to say, it has to be proven that the perpetrator knows or should suspect the predicate crime and whether or not double criminality principle fulfilled. However, if we consider legislator?s intention, the formulation of predicate crimes and double criminality principle are not intended to be associated with perpretator's knowledge, because perpatrator is not supposed by that sort of knowledge, but mere knowledge that the proceeds of crime derived unlawfully/from crime. In Indonesian judicial practice,the process of proving on perpetrator's knowledge of deprivation of proceeds of crime still doesn't have a uniformed pattern."