Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penjelasan dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) menyebutkan bahwa semua unsur-unsur lainnya yang terdapat di belakang unsur opzettelijk, turut diliputi oleh opzet. Begitu juga pada unsur culpa, berlaku ketentuan yang sama seperti pada opzet. Ketentuan ini dapat pula diterapkan pada unsur kesalahan pro parte dolus pro parte culpa, dimana penempatannya berpengaruh pada pengetahuan pelaku mengenai keadan-keadaan yang disebutkan dalam unsur-unsur yang mengikutinya. Dalam rumusan tindak pidana pencucian uang, unsur pro parte dolus pro parte culpa diikuti oleh unsur hasil tindak pidana, dimana definisi unsur hasil tindak pidana mencakup predicate crimes dan double criminality principle. Dengan perumusan yang demikian, secara teoritis unsur pro parte dolus pro parte culpa turut meliputi predicate crime dan double criminality principle. Artinya,harus dibuktikan bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga predicate crime-nya dan terpenuhi tidaknya double criminality principle. Akan tetapi, jika melihat tujuan pembentuk undang-undang, perumusan predicate crimes dan double criminality principle tidak ditujukan untuk dikaitkan dengan pengetahuan pelaku, karena pada terdakwa tidak dituntut pengetahuan semacam itu, melainkan sekedar pengetahuan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan/pelanggaran hukum. Dalam praktik peradilan di Indonesia, pembuktian pengetahuan pelaku mengenai asal-usul harta kekayaan ternyata masih menunjukkan belum adanya keseragaman pola.

---

Elucidation of Memorie van Toelichting (M.v.T) states that all other elements behind the element opzettelijk, are also influenced by opzet. Likewise on the element culpa, the same provision on opzet applies. This provision can also be applied on the element of pro parte dolus pro parte culpa, where its placement affect on perpetrator?s knowledge of conditions mentioned in the following elements. In the formulation of money laundering crime, pro parte dolus pro parte culpa element is followed by elements of proceeds of crime, while proceeds of crime are defined covering predicate crimes and double criminality principle. With such definition, theoretically pro parte dolus pro parte culpa element influences predicate crime and double criminality principle. That is to say, it has to be proven that the perpetrator knows or should suspect the predicate crime and whether or not double criminality principle fulfilled. However, if we consider legislator?s intention, the formulation of predicate crimes and double criminality principle are not intended to be associated with perpretator's knowledge, because perpatrator is not supposed by that sort of knowledge, but mere knowledge that the proceeds of crime derived unlawfully/from crime. In Indonesian judicial practice,the process of proving on perpetrator's knowledge of deprivation of proceeds of crime still doesn't have a uniformed pattern.

Abstrak :
Buku ini ditulis oleh Go Jong-Seok. Buku ini merupakan buku linguistik yang membahas asal-usul kata dan perkembangan bahasa. Buku ini juga berisi perbandingan bahasa puitis dan bahasa sehari-hari.

Abstrak :
nanya dong dok The architecture of stilt house - as the form of traditional house - in pacific region shows some basic similarities. House constructions that consist of bottom structure-primary structure - top structure are in accordance with cosmic classification, i.e. lower world - human world - upper world. In this comparative study, the author tries to show that stilt-house basically is the development of granary architecture. In many societies granary is a sacred place where occasional rituals are undertaken. The couch underneath the granary is often used for activities even for living places. The author argues that formerly people lived in granary and then changed to be stilt-house. Using some examples from various ethnic groups in the Philippines, Japan, New Zealand and Indonesia he explains that the attic id a place for gods and sacred things.

Abstrak :
Tari langsir adalah salah satu tari tradisional etnik Haloban yang bermukim di Pulau Tuangku, Kabupaten Aceh Singkil. Tari ini sempat hilang selama 20 tahun tetapi kemudian mulai ditarikan kembali beberapa tahun terakhir tanpa ada intervensi dari pemerintah. Fenomena ini mengarah pada asumsi bahwa tari tradisional tidak dipraktikkan sekedar untuk hiburan masyarakat semata, tetapi ada nilai lain yang terkandung di dalamnya. Untuk mengungkapnya, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif tipe deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan tari langsir sebagaimana yang ditemukan di lapangan. Data primer dikumpulkan dengan teknik pengamatan serta wawancara mendalam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi menggunakan foto serta rekaman video. Tari langsir ternyata memiliki unsur yang unik dan tidak dimiliki oleh tari lain, seperti pola lantai yang estetik, 32 variasi gerak yang diinstruksikan oleh komandir, serta pola kombinasi gerak yang tersusun secara runtut dan kronologis. Meski tari ini sempat tidak dimainkan lagi selama lebih dari 20 tahun, pengetahuan tentang tari ini masih tetap hidup dalam memori kolektif masyarakat. Dengan demikian, ketersentuhan kembali generasi muda Haloban pada budayanya, kesenian ini dapat dihidupkan kembali oleh masyarakat bahkan tanpa ada program revitalisasi dari pemerintah sekalipun.

Abstrak :
Penelìtian mengenai sejarah, kota Palu selama kurun waktu 32 tahun (1932-1964) Iebih diarahkan untuk menjelaskan tentang kajian sejarah lokal yang membahas masalah : ekonomi kota Palu, Palu sebagai pusat pemerintahan, sistem sosial ekonomi kota Palu dan sistem pendidikannya. Rentangan waktu yang dikaji dalam studi ini yakni sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda tahun 1932 yang mana bermula dan adanya pembagian administrasi pemerintahan yang baru di Keresidenan Manado. OIeh sebab ¡tu untuk menjalankan roda pemerintahannya maka Belanda menjadikan kota Palu sebagai OnderafdeeIing dengan kedudukan seorang Kontrolir atau penguasa pemerintah disamping perwira angkatan darat. Demikian pada tahun 1964 yang mana terjadi pemisahan dan Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara ? Tengah menjadi pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan berkedudukan di kota Palu. Namun demikian dalam kajian ¡ni juga dijelaskan kurun waktu sebelumnya serta zaman pendudukan Jepang. Adapun fokus kajian mengenai ekologi kota Palu Iebih diarahkan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan fisik di kota Palu dan daerah hinterlandnya. Selain itu juga dijelaskan mengenai penduduk kota Palu dan perkembangannya serta adanya istilah Toraja yang dikenakan oleh penduduk To-kaili bagi para ilmuan asing. Demikian juga masalah pemerintahan, yang mana fokus kajian Iebih diarahkan kepada bentuk dan sistem pemerintahan kolonial Belanda di kota Palu, sedangkan untuk sistem pemenintahan tradisional dijelaskan pula tentang adanya struktur pemerintahan di kerajaan Palu serta dewan adatnya sebelum kedatangan pemerintah Belanda. Kemudian pada masa pemerintah di kota Palu sesudah kemerdekaan Republik Indonesia, Iebih difokuskan kepada usaha-usaha pemerintah dan beberapa organisasi dalam memperjuangkan kota Palu sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 1964. Kemudian mengenai sistem sosial Iebih diarahkan pada perkembangan yang terjadi akibat adanya perubahan pada masa kolonial dan adanya pengaruh dan hubungan sosial yang terjadi antara kelompok etnis To Kaili dan etnis Minangkabau etnis Rugis, etnis Jawa, dan etnis Minahasa. Selanjutnya untuk sistem ekonomi fokus kajian Iebih diarahkan kepada sistem bercocok tanam bagi penduduk di kota Palu di masa awal abad ke-20 dan mata pencaharian penduduk. Selain ¡tu juga adanya usaba pemenintah Belanda terutama dìbangun industri garam dan bendungan irigasi yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk di kota Palu. Kemudian dijelaskan tentang adanya eksport hasil-hasil pertanian, peternakan yang turut mendukurig pertumbuhan dan perkembangan kota Palu. Seianjutnya untuk sistem pendidikan Iebih difokuskan adanya pertumbuhan dan perkembangan baik sejak masa pemerintah Belanda maupun sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Namun sebelum itu dijelaskan juga adanya sistim pendidikan tradisional bagi penduduk To Kaili dan masuknya Agama Islam maka pendidikan agama mulai diajarkan dalam Iingkungan keluarga. Perlu dijelaskan bahwa di kola palu pendidikan formai mulai dikenal menjelang awal abad ke-20 setelah pemerintah belanda mulai membuka sekolah-sekolah berkelas tiga atau apa yang disebut volkschool dan sekolah sambungan berkelas dua atau disebut vervolgschool. Selain itu pula dijelaskan peranan sekolah-sekolah swasta yang dikelola oleh lembaga pendidikan Islam AI-Chairaal maupun pendidikan Bala Keselamatan tidak dapat dikesampingkan sebab mereka juga telah memberikan yang terbaik untuk mengangkat status sosial penduduk pribumi yang tadinya belum mengenal akan pendidikan formal namun dalam perkembangan kemudian sudah dapat mengenalnya. Demikian sesudah kemerdekaan Republik Indonesia jumlah sekolah, maupun tingkat pendidikan bagi penduduk kota Palu tergolong masih sangat kurang namun dengan mulai didirikannya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas berarti telah mendorong masyarakat di kota Palu untuk dapat menyekolahkan putra-putrinya di kota Palu terlebih lagi setelah hadirnya lembaga perguruan tinggi yanii Universitas Tadulako di tahun 1963 yang merupakan cabang dari Universitas Hasanuddin Ujung Pandang. Dengan demikian telah memberikan daya tarik bagi perkembangan pendidikan di kota Palu terutama dengan adanya lulusan dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sudah dapat melanjutkan studinya dan tidak lagi ke Iuar daerah yakni ke Ujung Pandang atau ke Manado.