Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi ketentuan Faktur Pajak Elektronik di Indonesia berdasarkan prinsip kemudahan administrasi dan menganalisis kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Implementasi Faktur Pajak Elektronik telah memasuki fase ketiga dimana seluruh Pengusaha Kena Pajak yang telah terdaftar dalam KPP di Indonesia wajib membuat Faktur Pajak Elektronik. Namun dalam implementasinya masih saja ada masalah yang muncul, salah satu fenomena tersebut muncul di PT XYZ. Adapun hasil penelitian yang didapat adalah Faktur Pajak Elektronik masih belum memenuhi asas kemudahan administrasi secara signifikan. Kemudian kendala-kendala yang menghambat implementasi Faktur Pajak elektronik adalah kendala sumber daya manusia dan jaringan internet baik dari sisi Pengusaha Kena Pajak maupun kendala koneksi internet yang lambat baik dari pihak Pengusaha Kena Pajak maupun pihak Direktorat Jenderal Pajak dan masih ada kekurangan dari aplikasi perangkat lunak Faktur Pajak Elekronik.

---

This paper aims to evaluate the implementation of Electronic Tax Invoice in Indonesia based on ease of administration principle and analyze the constraints that occur in the field. This paper research’s technique is qualitative and descriptive design Electronic Tax Invoice has entered the third stage that all Tax Payers registered in Indonesia are required to use Electronic Tax Invoice. However, at the field, there are still many problems, one of the phenomenon arises in PT XYZ. The result of this paper is Electronic Tax Invoice still doesn't fulfill ease of administration principle significantly and the obstacles are human source development problem, the network connection from both side Tax Payers and local tax officers of electronic tax invoice and lack of Electronic Tax Invoice software"

"Skripsi ini membahas mengenai implikasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 pada suatu perusahaan berdasarkan asas Kemudahan Administrasi serta permasalahan tumpang tindih peraturan ini dengan kebijakan perpajakan dalam Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2010 dan Pasal 31E Undang-undang nomor 36 tahun 2008. Tujuan penelitian ini untuk memastikan adanya kesederhanaan di dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini sesuai latar belakang diterbitkannya peraturan ini oleh pemerintah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil yang dapat disimpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah terciptanya asas kesederhanaan administrasi dalam pemenuhan kewajiban Wajib pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 serta terdapatnya kejelasan keberlakuan hukum atas materi yang sama berdasarkan Asas lex posterior derogate lex priori.

---

This thesis discusses the implications of Government Regulation No. 46 of 2013 on a firm based on the principle of Ease of Administration and regulatory issues overlap with the tax policy in the Government Regulation No. 94 of 2010 and Section 31e of Act number 36 of 2008. Purpose of this study to ensure absence of simplicity in the execution hereof in accordance background issuance of this regulation by the government. The method used is a qualitative method of qualitative data analysis. The qualitative data obtained through the study of literature and in-depth interviews. The results can be concluded based on research done is the creation of administrative simplicity principle in fulfilling the obligations of taxpayers based on Government Regulation No. 46 of 2013 as well as the presence of clarity over the legal enforceability of the same material based on principle of lex posterior derogate priori."

"Penelitian ini membahas Pajak Penghasilan yang dikenakan pada sewa menara telekomunikasi di Indonesia ditinjau dari asas pemungutan pajak yaitu ease of administration. Peraturan mengenai sewa menara bersama dimulai pada tahun 2008, sejak peraturan tersebut diberlakukan, banyak para pengusaha yang bergerak dalam bidang penyelenggara jaringan mengambil keputusan untuk menyewa menara dari perusahaan penyewa menara independen. Persewaan menara ini menimbulkan aspek perpajakan. Ada yang menganggap menara termasuk sebagai bangunan sehingga atas persewaannya terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), namun ada juga yang menganggap menara termasuk sebagai peralatan telekomunikasi sehingga atas persewaannya terutang Pajak Penghasilan Pasal 23. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas ease of administration dari pengenaan Pajak Penghasilan sewa menara telekomunikasi secara umum masih belum terpenuhi.

---

This undergraduate thesis discusses about income tax on rental of telecommunications towers in Indonesia from the concept ot the ease of administration principle. The regulation about the telecommonations operators to use a telecommunications tower together start at 2008. since the regulation applied, Telecommunications operators decide to lease its communications towers from indepencence Rental tower. There are two different opinions regarding income tax deductions rental of telecommunications towers. There are assuming the tower as a building so payable Income Tax Article 4 paragraph (2), but there are also considers the tower as telecommunications equipment so that the income tax payable Article 23 Unfortunately.This research uses qualitative approach and the method of data collection of depth interview and library research. The results of this reseach indicate that ease of administration principle of income tax of rental of telecommunications towers is inappropiate in general."

"Terdapat pembaharuan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait Jasa Kena Pajak Tertentu. Salah satu Jasa yang termasuk ke dalam Jasa Kena Pajak Tertentu adalah Jasa Biro Perjalanan Wisata. Penelitian skripsi ini memiliki tujuan untuk menganalisis kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan melihat kebijakan tersebut dari perspektif kemudahan administrasi. Dalam analisis penelitian ini menggunakan pendekatan post- positivist dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan jasa biro perjalanan wisata menggunakan metode pemungutan PPN tanpa kredit pajak masukan dan menggunakan tarif efektif untuk memberikan kemudahan administrasi. Selain itu, ditemukan bahwa pada saat peninjauan kebijakan menggunakan asas kemudahan administrasi, hasil yang paling terlihat ada di dimensi kemudahan dimana pemerintah memberikan beberapa kemudahan yang diundangkan dalam Undang- Undang Harmonisasi Perpajakan terkait dengan pemungutan PPN terutang, pembuatan faktur pajak, pembuatan SPT, dan pelaporan pajak untuk jasa biro perjalanan wisata. Peneliti menyarankan sebaiknya pihak pemerintah tetap melakukan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga dapat terus menjaga tujuan utama dari dibentuknya Pasal 9A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

---

There is an update to the Value Added Tax (VAT) policy in the Law on the Harmonization of Tax Regulations related to Certain Taxable Services. One of the Services included in Certain Taxable Services is Tour and Travel Bureau Services. This thesis research has the aim of analyzing the VAT collection policy on the delivery of travel agency services and looking at the policy from the perspective of administrative ease. In the analysis of this study using a post-positivist approach with literature studies and in-depth interviews as data collection techniques. The results of this study indicate that the VAT collection policy for the delivery of travel agency services uses the VAT collection method without input tax credits and uses effective rates to provide administrative convenience. In addition, it was found that when reviewing policies using the ease of administrative principle, the most visible results were in the dimension of convenience where the government provided several facilities promulgated in the Tax Harmonization Law related to collecting VAT payable, making tax invoices, making tax returns, and reporting tax for travel agency services. The researcher suggests that the government should continue to supervise and evaluate the implementation of this policy so that it can continue to maintain the main objective of the establishment of Article 9A of the Value Added Tax Law in the Law on Harmonization of Tax Regulations."