Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang dalam penulisan tesis ini yaitu membahas kepailitan PT. Istaka Karya (Persero) yang berstatus BUMN dalam bentuk Persero berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan permasalahan terkait syarat sah, akibat hukum dan apakah asset PT. Istaka Karya termasuk ke dalam asset Negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif serta multi disipliner dengan analisa kualitatif.Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa harus ada sinkronisasi antara Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang BUMN dengan jalan Judicial Review Undang-Undang terkait kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung selaku Pengadilan NegaraTertinggi harus konsisten dalam mengeluarkan Fatwa sehingga Proses Kepailitan BUMN khususnya Persero menjadi jelas.

---

Background in the writing of this thesis is to discuss the bankruptcy PT. Istaka Karya (Persero) with the status of State-own enterprises in the form of Corporation under the Bankruptcy Act and related issues, legal requirements, legal consequences and whether the assets of PT. Istaka Karya (Persero) included in the assets of the State. This study was descriptive and normative law and multi disciplinary with qualitative analysis.Of this study concluded that there must be synchronization between the Bankruptcy Act with state law by Judicial Review Act related to the Constitutional Court and the Supreme Court as the state supreme court must be consistent in issuing Fatwa that the Bankruptcy Process Enterprises Limited becomes particularly clear."

"Perlindungan hukum atas aset tetap BUMN merupakan suatu hal yang penting bagi BUMN, Perlindungan hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, maka terhadap aset tetap BUMN akan berlaku ketentuan-ketentuan yang juga berlaku bagi aset Negara lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya hakim masih kesulitan untuk memahami penerapan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Kondisi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 merupakan kondisi yang unik bagi BUMN, mengingat kedepannya BUMN disatu sisi akan mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap intervensi pemerintah, ketika mengalami sebuah permasalahan terkait aset tetapnya, yaitu BUMN akan cenderung mengharapkan adanya campur tangan pemerintah sebagai penyelamat dengan menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang publik dalam rangka perlindungan atas aset tetap BUMN. Namun di sisi lain BUMN juga dituntut untuk mandiri, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terkait dengan tugas Direksi sebagai pihak yang mengelola kekayaan perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan dengan penuh itikad baik dan penuh tanggung jawab, dimana hal tersebut dilakukan hanya semata-mata untuk kepentingan perseroan.

---

The legal protection of fixed assets of State Owned Enterprises (SOE) is an important thing for the SOE, legal protection is highly influenced by the Constitutional Court Decision No. 62 / PUU-X / 2013. With the Constitutional Court Decision No. 62 / PUU-XI / 2013, the regulations about SOE fixed assets will follow the regulations of State assets. However, in practice, judges still difficult to understand the application of the Constitutional Court Decision No. 62/PUU-X/2013. Condition after the Constitutional Court Decision No. 62/PUU-X/2013 is a unique situation for SOE, whereas SOE on one side will have a high level of dependency on government intervention, when experiencing a problem related to its fixed asset (the companies will tend to expect their government interference as a savior by implementing public legislation in order to protect its fixed assets of SOEs). But on the other side, the SOEs are also required to be independent, it is as stated in the provisions of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, related to the duties of Directors as those who manage the wealth of the company to achieve the aims and objectives of the company with full good faith and full responsibility, where it is done solely for the benefit of the company."

"ABSTRAKHibah merupakan suatu pemberian atau hadiah yang memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga. Fungsi dari hibah yang sebenarnya tidak berjalan dengan sesuai prosedur sehingga bermasalah pada status kepemilikan atas tanah tersebut. Seperti salah satu contoh kasus pada perkara No: 3329 K/PDT/2012, dimana terdapat dua pihak yang mengaku telah mendapatkan hibah sebidang tanah dari pemberi hibah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau penelitian hukum kepustakaan/normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Analisis data dirangkum dengan menarik kesimpulan secara induktif (khusus-umum).Hasil penelitian pada putusan Mahkamah Agung No. 3329 K/PDT/2012, bahwa peralihan hak atas tanah melalui Hibah tersebut dilakukan secara lisan dan hanya dibuktikan dengan surat penyerahan, namun tidak dituangkan ke dalam Akta Hibah. Hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur hibah yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu tidak memenuhi syarat formalnya, yaitu akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris guna menjaga adanya kepastian hukumnya. Tanah yang diperoleh POLDA NTB tersebut kemudian didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk ditetapkan sebagai aset Negara, namun tidak pernah dilakukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kekuatan Hukum dari suatu aset berupa sebidang tanah yang dimiliki oleh POLDA NTB tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa ia adalah pemilik/pemegang dari sebidang tanah tersebut. Namun, bukan berarti POLDA NTB, tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, karena tanah tersebut telah terdaftar sebagai Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, dan POLDA NTB dapat membuktikan bahwa tanah tersebut diperolehnya dari Hibah.

---

ABSTRACT

Grant is a gift that has social function in society, whether it?s given by a person or institution. The function of grant which not running according to procedure until it become a problem is the ownership status of the land. For example, a case with court decision No: 3329 K/PDT/2012, where there are two parties who claimed had received a land from a grantor. Study design that used in this research is library research or law library research/ normative with case approach. This research is analytical descriptive. Data used in this research is secondary data. Data analysis summarized by taking conclusion inductively (specially-general).

The research result in supreme court decision No. 3329 K/PDT/2012, is that the rights transfer of land through grant is did by verbal and only proved with handover letter, but not written in grant certificate. That is not appropriate with grant procedure regulated by constitution, which is the grant certificate made in Notary/Land Deed Maker Officer is not fulfill formal requirements. The land received by POLDA NTB then registered on Directorate General of State to assigned as nation asset, but the request of certificate publication to National Land Office is never done. Legal forca of an asset of a land owned by POLDA NTB is not too string to prove that he is the owner of the land itself. But it?s not mean that POLDA NTB not have the right of the land, since it is registered as State Property, and POLDA NTB can prove that it is received from grant."

"Indonesia memiliki aset yang cukup banyak yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Aset-aset tersebut sejak tahun 2015 merupakan tanggung jawab Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN . LMAN merupakan lembaga yang memiliki struktur dengan dua divisi dan satu jabatan fungsional, sedangkan LMAN memiliki tantangan-tantangan yang cukup banyak. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi struktur organisasi Lembaga Manajemen Aset Negara saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan dengan struktur organisasi LMAN seperti ini, terdapat tiga tantangan utama yaitu tanggung jawab yang cukup banyak, struktur yang ada saat ini terlalu ramping, dan status non-eselon. Berdasarkan beberapa tantangan tersebut disimpulkan bahwa konfigurasi struktur organisasi LMAN yang paling ideal berbentuk The Divisionalized Form.

---

Indonesia has a lot of assets that are spread from Sabang to Merauke. These assets since 2015 are the responsibility of the Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN . LMAN is an institution that has a structure with two divisions and one functional position, while LMAN has considerable challenges. Based on these problems, this study aims to illustrate the challenges facing the organization structure of LMAN. This research uses qualitative approach and data collection through in depth interview and literature study. The results show that with this LMAN organizational structure, there are three main challenges considerable responsibility, current structure is too lean, and non echelon status. Based on these challenges, it is concluded that the most ideal organizational structure of LMAN is in the form of The Divisionalized Form."

"ABSTRAKLembaga Manajemen Aset Negara LMAN adalah suatu institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN yang bergerak dalam bidang optimalisasi aset negara. LMAN adalah lembaga yang didirikan pada November 2015 dan dalam strategi bisnisnya LMAN menyatakan kebutuhan adanya dukungan Teknologi Informasi TI terhadap kegiatan operasional LMAN dan integrasi eksternal dengan pihak lain. Dukungan TI tersebut dapat dinyatakan dengan kebutuhan adanya sistem TI LMAN. Pengembangan sistem TI yang baik memerlukan perancangan arsitektur TI yang mendeskripsikan komponen-komponen sistem informasi data dan aplikasi dan teknologi dari sistem tersebut. Selain untuk memenuhi kebutuhan dari LMAN, arsitektur TI LMAN juga harus memenuhi kebijakan TI yang disyaratkan dari arsitektur TI Kementerian Keuangan yang ditentukan oleh otoritas TI Kementerian Keuangan yaitu Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusintek yang menganut prinsip Federated Architecture.Penelitian ini bertujuan untuk merancang arsitektur TI LMAN yang memenuhi kebutuhan bisnis LMAN dan kesesuaian dengan kebijakan Pusintek. Data kebutuhan arsitektur TI LMAN dikumpulkan dari wawancara dengan pimpinan dan staf LMAN, divisi arsitektur Pusintek, dokumen internal organisasi, dan peraturan-peraturan terkait. Pendekatan yang digunakan dalam perancangan arsitektur TI adalah berdasarkan konsep Enterprise Architecture EA dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF The Open Group Architecture Framework dan metode TOGAF ADM Architecture Development Method. Arsitektur TI LMAN yang dihasilkan memperlihatkan ketergantungan antara LMAN dengan DJKN terkait data dan proses terkait aset negara, dan pengaruh dari kebijakan Pusintek yang memberikan batasan dan juga peluang yang turut membentuk arsitektur TI yang dihasilkan. Lebih lanjut, rancangan arsitektur TI LMAN yang dihasilkan memperlihatkan: pada wilayah arsitektur data, LMAN membutuhkan data awal dari aset negara dari DJKN, data terkait optimalisasi aset, dan data pendukung/perkantoran; pada wilayah arsitektur aplikasi, dari 31 aplikasi baru yang diidentifikasi, aplikasi-aplikasi ini dapat dikategorikan ke dalam: aplikasi internal LMAN, aplikasi dari DJKN, dan aplikasi bersama yang disediakan Pusintek; pada wilayah arsitektur teknologi, LMAN akan menggunakan layanan infrastruktur pusat data dan konektivitas yang disediakan Pusintek, dan adanya pembatasan komponen teknologi pengembangan aplikasi sesuai kebijakan Pusintek.

---

ABSTRACTState Asset Management Agency Lembaga Manajemen Aset Negara ndash LMAN is an Indonesian government institution that is under the authority of Indonesia Ministry of Finance and Directorate General of State Asset Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ndash DJKN and have main activity of state asset optimalization. LMAN is founded on November 2015 and in their business strategy LMAN states there is a requirement of Information Technology IT support for LMAN operation activities and external integration to other parties. The support of IT can be expressed by the need of an LMAN IT system. In order to develop a good IT system it is required to design the LMAN rsquo s IT architecture, which will describe information system data and application and technology components of the system. Beside the need to meet LMAN rsquo s requirements, LMAN rsquo s IT architecture also have to complies with IT policies that governed by Ministry of Finance rsquo s IT authority ndash Center of Finance Information System and Technology Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan ndash Pusintek with it rsquo s principle of Federated Architecture. The purpose of this research is to design LMAN rsquo s IT architecture that meets LMAN rsquo s business requirements and complies with Pusintek policies. LMAN rsquo s IT architecture requirements is gathered from interviews with LMAN rsquo s executive and staff, Pusintek rsquo s architecture division, LMAN rsquo s internal documents, and related regulations. The approach used in the design of the architecture are based on Enterprise Architecture EA concept, with the use of TOGAF The Open Group Architecture Framework framework and TOGAF ADM Architecture Development Method method.The resulted LMAN rsquo s IT architecture shows dependency of LMAN with DJKN in related to data and process of state asset management, and also the influence of Pusintek IT policies that contributes to restrictions and opportunities that shapes the resulted IT architecture. More detail, the resulted architecture design shows on data architecture domain, LMAN will need base state asset data from DJKN, asset optimalization related data, and office supporting data on application architecture domain, there are total of 31 new applications identified, these applications can be categorized into LMAN rsquo s internal application, DJKN applications, and common applications that provided by Pusintek on technology architecture domain, LMAN will utilize data center and connectivity infrastructure that provided by Pusintek, and the presence of restriction on application development components that governed by Pusintek. "

"ABSTRAKTren pertumbuhan nilai aset properti milik negara terus bertambah. Sebagian aset tersebut berpotensi untuk diinvestasikan terutama aset properti yang berstatus idle. Salah satu portofolio yang dapat dimanfaatkan adalah properti komersil. Agar aset idle dapat dimanfaatkan, harus dilakukan analisa peruntukan lahan terlebih dahulu. Dalam analisa peruntukan lahan, hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan kriteria untuk penilaian aspek lokasi. Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan memiliki persyaratan yang spesifik bagi setiap properti. Sedangkan kriteria yang digunakan dalam penelitian sebelumnya tidak dikhususkan serta dibedakan sesuai jenis propertinya. Tujuan penelitian ini adalah menyusun model untuk melakukan pemilihan jenis properti yang sesuai pada aset negara berdasarkan aspek lokasi. Model dikembangkan menggunakan pendekatan multikriteria. Bobot kriteria ditentukan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process AHP . Sedangkan penentuan parameter kriteria lokasi sebagai persyaratan kriteria lokasi dilakukan menggunakan metode Fuzzy Sets. Adapun metode skoring digunakan untuk menentukan properti prioritas. Pengujian model dilakukan terhadap 5 lima aset negara yang terletak di DKI Jakarta. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model mampu melakukan pemilihan bisnis properti yang sesuai pada aset negara. Properti yang terpilih juga tidak melanggar zonasi peruntukan kawasan. Pengujian model juga menunjukkan bagaimana pemilihan bisnis properti diselesaikan secara sederhana dan mudah. Sehingga diharapkan model dapat membantu para pihak yang terlibat dalam tahapan awal pengembangan properti untuk memilih bisnis properti yang layak.

---

ABSTRACT The growth trend in the value of state property assets continues to grow. Some of these assets have the potential to be invested, especially idle property assets. One of the portfolios that can be utilized is commercial property. In order for idle assets to be utilized, land analysis should be analyzed first. In the land use analysis, what distinguishes this research from previous research is the use of criteria for site aspect assessment. In this study, the criteria used have specific requirements for each property. While the criteria used in previous studies are not specified and differentiated according to the type of property. The purpose of this research is to develop a model to select the appropriate property on state assets based on the location aspect. The model was developed using a multicriteria approach. The weight of the criteria is determined using the Analitycal Hierarchy Process AHP method. While the determination of location criteria parameter as requirement of location criterion is done using Fuzzy Sets method. The scoring method is used to determine the priority property. Model testing is conducted on 5 five state assets located in DKI Jakarta. The test results show that the model is able to make the appropriate property business selection on state assets. The selected property also does not violate zoning regulation. The test model also shows how the selection of the property business is solved simply and easily. So the model is expected to help the parties involved in the early stages of property development to choose a viable property business."

"Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan pemulihan aset hasil korupsi yang ditempatkan di luar negeri dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan menggunakan metode studi kasus. Berdasarkan identifikasi dan interpretasi data dengan kerangka kebijakan kriminal Hoefnagels (1969) dan konseptualisasi negara sebagai korban dalam perspektif viktimologi, merujuk pada konsep oleh Frieberg (1988) dan prisma kejahatan oleh Lenier dan Henry (2004). Konseptualisasi tersebut kemudian disebut dalam temuan penelitian ini sebagai negara sebagai korban tersamar kejahatan korupsi.Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia perlu memperkuat kerjasama berupa mutual legal assistance (MLA) dan informasi transaksi keuangan dengan negara tujuan penggelapan aset untuk melacak, merampas dan membekukan aset koruptor. Pemerintah membutuhkan kerangka hukum baru berupa undang-undang perampasan aset yang didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) penegak hukum yang memadai untuk mempermudah proses pemulihan aset hasil korupsi di luar negeri. Pemerintah juga perlu mereformasi wajah birokrasi dan penegakan hukum nasional yang transparan, humanis, profesional dan responsif terhadap isu korupsi. Kemauan politik Indonesia untuk secara timbal-balik memberikan bantuan kepada negara lain dalam proses asset recovery sangat dianjurkan. Pemerintah pun perlu mereformasi Pusat Pemulihan Aset (PPA) sebagai lembaga independen sembari memperkuat kapasitas SDM para anggota.

---

This study aims to examine the policy for the recovery of assets resulting from corruption placed abroad with a descriptive-qualitative approach and using a methods case study. Based on the identification and interpretation of data with a policy framework criminal Hoefnagels (1969), conceptualization of the state as victim, referring to Frieberg (1988) and crime prism by Lanier and Henry (2004). Current research propose the concept of the state as invisible victim of corruption as a result.

It was found that Indonesia needed to strengthen cooperation in the form of mutual legal assistance (MLA) and information on financial transactions with the country for which the assets were embezzled track, seize and freeze the assets of corruptors. The government needs a framework for new law in the form of an asset confiscation law that is supported by the availability of resources adequate human resources (HR) of law enforcers to facilitate the recovery process assets resulting from corruption abroad. The government also needs to reform the face of the bureaucracy and transparent, humanist, professional, and responsive to national law enforcement issues corruption. Indonesian political will to reciprocally provide assistance to other countries in the asset recovery process is highly recommended. The government also needs to reform the Asset Recovery Centre (PPA) as an independent institution while strengthening the human resource capacity of the members."

"Penelitian ini membahas pentingnya sistem manajemen aset dalam mengelola aset negara yang diserahkelolakan di Lembaga Manajemen Aset Negara. Namun manajemen aset yang baik tidak bisa terlepas dari kesesuaiannya dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, sebagaimana LMAN adalah bagian dari entitas milik pemerintah. Pengelolaan aset yang menjadi inti dari penelitian adalah bagaimana penggolongan aset tersebut dalam laporan keuangan pemerintah, selaku sebuah aset properti investasi, dan bagaimana prosedur untuk pengelolaan aset, khususnya penghapusan aset dari daftar Barang Milik Negara (BMN).

---

This study discusses the importance of aset management systems in managing government asets that are managed by the State Aset Management Institute. But, a good aset management cannot be separated from its compliance with applicable regulations and laws, as LMAN is part of a government-owned entity. Aset management that would be the core of the research are the management of how to classify these asets in government financial statements, as an investment properti aset, and how the prosedurs of asets disposal from the State Properti list or known as daftar Barang Milik Negara."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan terhadap aset milik negara yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Teori pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset digunakan untuk menjelaskan fenomena pengakuan aset negara oleh KKKS. Penelitian ini menggambarkan penerapan pengakuan aset milik negara oleh perusahaan migas di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah PT X, entitas bertujuan khusus yang mempunyai partisipasi interes sebesar 50 dari operator bersama Blok Kappa. Kontribusi utama penelitian adalah memberikan pemahaman bagi dunia pendidikan mengenai penerapan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan barang milik negara oleh KKKS untuk aset yang digunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.

---

ABSTRACTThis study analyze recognition, measurement, and disclosure for state owned asset managed by Production Sharing Contract Contractor. Recognition, measurement, and disclosure theory applied to explain state owned asset recognition by PSC Contractor phenomena. This study describes Contractor practice in upstream oil and gas industry to recognize state owned asset. Sample for this study is PT X, a special purpose vehicle that owned 50 participating interest in joint operating body that operate Kappa Block. Main contribution for educational sector from this study is to give understanding in recognition for upstream oil and gas state owned asset by PSC Contractor in Indonesia."