Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi aset tidak berwujud di LIPI, menganalisis kelemahan implementasi akuntansi aset tidak berwujud di LIPI, dan memberikan solusi untuk mengatasi kelemahan implementasi akuntansi aset tidak berwujud di LIPI. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi implementasi aset tidak berwujud di LIPI dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan implementasi aset tidak berwujud di LIPI ditemui dalam tahap pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pengungkapan. Hasil penelitian menyarankan bahwa implementasi akuntansi aset tidak berwujud dapat diperbaiki dengan menyusun pedoman baku implementasi aset tidak berwujud di LIPI, melakukan revisi terhadap metode valuasi aset tidak berwujud berupa pembobotan angka kredit yang telah dikembangkan oleh LIPI, dan menetapkan kebijakan dalam perencanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang menekankan pada pentingnya perolehan aset tidak berwujud dari output kegiatan penelitian dan pengembangan.

---

ABSTRACT
This research is a case study that aims to analyze the accounting implementation of intangible assets, analyze weaknesses of the accounting implementation of intangible assets, and provide solutions to overcome the accounting implementation weaknesses of intangible assets in LIPI. The analysis is done by comparing the implementation conditions of intangible assets in LIPI with the Technical Bulletin of Government Accounting Standards No. 17 about the Accrual Based accounting for Intangible Assets. The research results show that the implementation weaknesses of intangible assets at LIPI encountered in the stage of recognition, measurement, recording and disclosure. The research results suggest that the accounting implementation of intangible assets can be improved by preparing a raw guideline about the accounting implementation for intangible assets in LIPI, making revision to the intangible assets valuation method in the form of weighting the number of credits that have been developed by LIPI, and setting policies in the research and development plan activities that emphasize the importance of the acquisition for intangible assets from the output of research and development activities, This research is a case study that aims to analyze the accounting implementation of intangible assets, analyze weaknesses of the accounting implementation of intangible assets, and provide solutions to overcome the accounting implementation weaknesses of intangible assets in LIPI. The analysis is done by comparing the implementation conditions of intangible assets in LIPI with the Technical Bulletin of Government Accounting Standards No. 17 about the Accrual Based accounting for Intangible Assets. The research results show that the implementation weaknesses of intangible assets at LIPI encountered in the stage of recognition, measurement, recording and disclosure. The research results suggest that the accounting implementation of intangible assets can be improved by preparing a raw guideline about the accounting implementation for intangible assets in LIPI, making revision to the intangible assets valuation method in the form of weighting the number of credits that have been developed by LIPI, and setting policies in the research and development plan activities that emphasize the importance of the acquisition for intangible assets from the output of research and development activities]

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan menjelaskan perlakuan akuntansi untuk akun aset tidak berwujud dan provisi yang muncul dari perjanjian konsesi jasa konstruksi menggunakan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 16) pada PT FIG. PT FIG merupakan perusahaan yang menyediakan air bersih dan terlibat dalam perjanjian konsesi jasa dengan PAM JAYA. Pembahasan akan meliputi isu akuntansi terkait ISAK 16 pada laporan keuangan PT FIG periode 31 Desember 2015 yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, perlakuan akuntansi untuk aset tidak berwujud dan provisi yang muncul dari perjanjian konsesi jasa telah sesuai dengan yang diatur dalam ISAK 16, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19, dan PSAK 57.

---

This internship report aims to explain about the accounting treatment for intangible assets and provision arising from construction service concession arrangements refers to Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK 16) in PT FIG. PT FIG is a company which providing clean water and has been engaging cooperation agreement with PAM JAYA. The discussion will present the accounting issues related to the implementation of ISAK 16 in financial statement PT FIG for period 31 December 2015 which will be divided into three groups which are recognition, measurement, and disclosure. Based on the result, accounting treatment for intangible assets and provisions arising from service concession arrangement have complied with the ISAK 16, Statement of Financial Accounting Standard (PSAK 19) and PSAK 57.

Abstrak :
Pasar sukuk terus berkembang selama dua dekade terakhir, namun penelitian tentang faktor-faktor perusahaan memilih menerbitkan sukuk daripada obligasi konvensional masih memberikan hasil yang bertentangan. Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa aset berwujud tidak memiliki pengaruh terhadap penerbitan sukuk padahal sukuk mewajibkan penyertaan aset untuk memfasilitasi transaksinya. Penelitian ini mencoba memberikan kontribusi dengan meneliti peran jaminan aset yang diukur dengan aset berwujud dan tidak berwujud, risiko bisnis yang diukur dengan volatilitas arus kas, dan tarif pajak efektif untuk menyelidiki pemilihan penerbitan sukuk daripada obligasi konvensional. Penelitian ini menggunakan regresi logistik dan sampel penerbitan 389 sukuk dan 125 obligasi konvensional dari tahun 2016 hingga 2020 di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai aset tidak berwujud lebih memiliki peranan dalam keputusan penerbitan sukuk karena sukuk mengizinkan kombinasi aset berwujud dan tidak berwujud sebagai jaminan aset. Nilai dari volatilitas arus kas juga berpengaruh terhadap penerbitan sukuk. Selain itu, nilai tarif pajak efektif juga memiliki peranan dalam keputusan penerbitan sukuk karena adanya insentif pajak yang diberikan secara eksklusif kepada penerbitan sukuk yang menimbulkan penghematan pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tarif pajak efektif memberikan efek moderasi semu dalam pengaruh aset tidak berwujud dan volatilitas arus kas terhadap keputusan penerbitan sukuk. Hal ini menyiratkan bahwa insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah memainkan peran penting untuk meningkatkan pasar sukuk. ......Sukuk market has continued to grow over the past two decades, yet researches on determinants of sukuk over conventional bond issuance have produced mixed findings. Previous researches also leave a question why asset tangibility is insignificant to sukuk issuance although sukuk requires underlying asset to facilitate the transactions. To contribute to this debate and answer the question, this study examines the roles of asset tangibility and intangibility, cashflow volatility, and effective tax rate to investigate why firms issue Sukuk over conventional bonds. Using logistic regression and a dataset of 389 Sukuk and 125 conventional bonds issuances from 2016 to 2020 in Malaysia, the result shows that the value of intangibles asset influences more to sukuk issuance rather than tangible assets’ value, as unlike conventional bond, the instrument allows tangible and intangible assets combination. This study also finds that cashflow volatilitily significantly influences to sukuk issuance. Sukuk can be an alternative debt financing for firms with a higher cashflow volatility. Moreover, effective tax rate also significantly influences to sukuk issuance because the issuers may enjoy tax savings due to tax incentive exclusively given to sukuk issuance. This study also shows that effective tax rate serves as a quasi moderator in the roles of asset intangibility and cashflow volatility. It implies that tax incentives provided by regulators play important role to promote sukuk market.

Abstrak :
Persaingan usaha yang ketat menciptakan ragam inovasi yang melahirkan pemanfaatan HKI seiringan dengan berjalannya kegiatan usaha. Hak eksklusif ini melindungi pemilik HKI dari permasalahan hukum terkait HKI karena persaingan usaha yang melahirkan risiko berupa kerugian finansial yang dapat melukai keadaan finansial usaha secara fantastis hingga dapat melumpuhkan kegiatan usaha. Sebuah risiko pada hakikatnya dapat dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian asuransi. Namun, produk asuransi HKI masih belum tersedia di Indonesia sehingga setiap kalangan pelaku usaha masih diikuti oleh risiko terkait HKI. Skripsi ini membahas mengenai HKI selaku intangible assetdan keberlakuannya sebagai objek dalam perjanjian asuransi sesuai dengan hukum asuransi serta bentuk perlindungan atas risiko pemanfaatan HKI. Metode penelitian dari skripsi ini berbentuk Yuridis-Normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas serta pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa HKI selaku intangible assetmemenuhi prinsip-prinsip dalam hukum asuransi sesuai dalam Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang tentang Perasuransian sehingga dapat dijadikan objek pertanggungan dan risiko atas pemanfaatan HKI dapat dilindungi pada klausul multi-perils, defense dan abatement dalam polis asuransi demi keberlangsungan persaingan usaha yang sehat. ......Intense business competition creates a variety of innovations resulted in the use of Intellectual Property Rights (IPR) in line with business activities. This exclusive right protects IPR owners from legal disputes related to IPR due to business competition results in financial losses that can injure business finances and further can paralyze business activities. A risk can essentially be transferred to another party through an insurance agreement. However, IPR insurance is still not available in Indonesia and this translates to every businessman are still followed by IPR-related risks. This thesis discusses IPR as an intangible asset and its applicability as an object in insurance agreement in accordance with insurance law and forms of protection against IPR risks. The research method of this thesis is in the form of juridical-normative and uses a statutory approach related to the legal issues discussed as well as a conceptual approach. The results of this study found that IPR as an intangible asset fulfills the principles in insurance law in accordance with Article 268 of the Commercial Code and Article 1 section (25) of Insurance Law thus can be utilized as the object of insurance policy and protected by multi-perils, defense and abatement clause for the sake for the continuation of fair business competition.