Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Barang Milik Kekayaan Negara, adalah bagian dari kekayaan negara yang harus dikelola dengan baik, pengelolaan ini dilaksanakan secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Pengelolaan BMKN adalah dengan melakukan penatausahaan, yakni pencatatan, pendaftaran, pembukuan dan pelaporan secara baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ada. Menurut pengamatan, penatausahaan BMKN pada Kantor Wilayah Depkes Propinsi Sumatera Barat belum berjalan seperti yang diharapkan, ini terbukti tidak dijumpai dokumen-dokumen barang pada tiap Bidang dan Bagian dilingkungan Kantor Wilayah dan belum melaksananya penomoran atas barang-barang inventaris, serta belum dilakukan pelaporan secara berkala. Adapun tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi penyebab tidak terlaksananva ketatausahaan BMKN ini dengan semestinya yang dilihat dari pendekaan sistem, yang terdiri dari komponen masukan, proses dan keluaran. Sebagai komponen masukan adalah Tenaga pengelola/pengurus barang yang dilihat dari pengetahuan, lama bekerja, beban kerja dan sikap. Proses pengadaan barang dan ketersediaan dokumen dan peraturan. Komponen proses dilihat dari gambaran perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, sedangkan dari proses keluaran adalah terlaksananya tertib penatausahaan barang. Penelitian ini dilakukan dengan memakai metoda kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan wawancara mendalam (WM) dengan Kepala Kantor Wilayah Koordinator Administrasi, Kepala Bidang dan Bagian, Pengurus / pengelola barang dan Pemimpin royek dilingkungan Kantor Wilayah Depkes Propinsi Sumatera Barat. Dari hasil penelitian ini terlihat tingkat pengetahuan tenaga pengurus / pengelola barang di tangan, tentang penatausahaan barang dirasakan sangat rendah, serta lama bekerja sangat bervariasi dan semua tenaga pengelola barang mempunyai beban kerja yang rangkap dan sikap yang kurang serius. Dokumen-dokumen barang belum tersedia diruangan-ruangan Bagian dan bidang. Untuk terlaksananya tertib penatausahaan BMKN ini perlu dilakukan peningkatan profesionalisme pengurus / pengelola barang tentang penatausahaan barang, tidak memangku tugas rangkap dan disarankan supaya tenaga pengurus/ pengelola barang diangkat sebagai tenaga fungsional yang mendapat tunjangan fungsional, serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan dari atasan langsung. Dari pihak penanggung jawab barang pada Kantor Wilayah diharapkan dapat selalu memberikan pembinaan dan umpan balik yang terjadwal.

---

System Analysis of State Property Administration in Regional Office of West Sumatra Province Year 2000 State property is part of the state assets that must be managed properly, and this management is done in transparent way, clean and free from abuse of power. Management of state property is done by administration, namely recording, listing, filing and reporting property according to the prevailing regulations. According to observation, administration of state property in Regional Office of Health Department of West Sumatra Province has not been done as expected. This is because the lack of documents of the property in each department and section within the Regional Office and the absence of numbering of inventories, and the absence of periodic report. While the purpose of this research is to obtain the information regarding the cause why the state property administration is not implemented properly that can be seen in terms of system approach consists of input,? process and output components. The input components is the administrative personnel for the inventories in terms of knowledge, tenure, workload and attitude, inventories purchase process and availability of documents and regulation, The process component can be seen from the planning and need, organization, motivation and supervision while output process is the good implementation of inventories administration, this research is done by using qualitative method. in which the data collection is done by conducting in-depth interview with the Regional Office. Administration Coordinator, Department and Section Head, Management and Project Officer within the Regional Office of Health Department of West Sumatra. From this research it can be seen in the level of knowledge of the management. Administration knowledge regarding inventories is low, and tenure is varied and all management personnel have double task and not serious. The inventories documents are not available in Department and Section rooms. For good implementation of state property administration the professionalism of the management personnel needs to be improved. They must not have double tasks and it is suggested that the management personnel appointed as functional personnel that receive functional bonus, and direction and supervision from immediate supervisor. It is expected that the personnel in charge for inventories in Regional Office always provide periodic direction and feed back.

Abstrak :
Kebutuhan akan lahan di perkotaan dari waktu ke waktu berkembang dengan cepat, dipengaruhi oleh perubahan ekonomi, kebijakan terhadap ruang kota serta perkembangan kota ilu sendiri, agar tetap terarah penggunaan ruang di wilayah perkotaan tersebut ditetapkanlah sebuah rencana terhadap ruang kota yang disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan (RTRW), di mana didalamnya terdapat arahan-araham bagi semua aspek di wilayah perkotaan. Kebutuhan-kebutuhan terhadap ruang kota tersebut dapat membuat perubahan-perubahan terhadap lahan dan juga kawasan. Hal ini dapat terjadi terhadap aset-aset Pemda yang berada di wilayah pengembangan tersebut, dengan begitu ada kemungkinan Pemda mendapatkan masukan dari perubahan fungsi aset tanah dan bangunan mereka, sehingga Pemda perlu melakukan manajemen terhadap aset-aset mereka, di mana melalui manajemen aset Pemda dapat dengan mudah melakukan rencana-rencana serta pengontrolan terhadap asset mereka, baik untuk dimanfaatkan, dihapus, pembuaatan Neraca Daerah atau untuk hal-hal lainnya. Berdasarkan pertimbangan di atas, dilakukanlah penelitian mengenai manajemen asset tanah dan bangunun yang dilakukan Pemda DKI saat ini khususnya mengenai manajemce pencatatan asset tanah dan bangunannya, karena bagian ini panting untuk memulai manajemen aset, dengan pencatatan yang baik Pemda dapat mengurangi kemungkinan akan kehilangam aset mereka, juga mencari alternatif untuk menambah pendapatan dengan memenafaatkan aset secara maksimal. Penelitian ini bcrusaha mencarikan cara terbaik untuk Manajemen Aset khususnyn pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh Pemda DKI. Penelitian dimulai dengan eksplorasi terhadap Manajemen Aset yang telah dilakukan oleh beberapa negara sebagai landasan teori/ acuan, kemudian dilakukan observasi terhadap Pemda DKI yang berhubungan dengan Manajemen Aset terutama sistem pencatatan, menelusuri permasalahan-permasalahan yang terjadi, kemudian dicarikan pemecahannya. Penelitian dilakukan terhadap Aset Tanah dan Bangunam Pemda DKI yang berada di wilayah Jakarta Pusat dengan Kecmnatan Gambir sebanyak 100 sampel, kemudian akan dianalisa sistem pencatatan, pemanfaatan, serta keorganisasiannya. Hasil dari penelitian tersebut jika dilihat dari struktur organisasi sudah memadai untuk manajemen aset, di mana tiap bagian yang bekerja untuk manajemen aset telah ada tapi kekurangnnnya terletak pada konsistensi tiap bagian yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas masing-masing dan kurang pro-aktif, serta birokrasi yang terlalu panjang dengan tenaga kerja yang tidak efisien, peralatan kerja kurang memadai yaitu teknologi tidak mendukung. Hal ini mengakibatkan ada data-data aset yang tidak cocok dengan keadaan di lapangan, juga aset tidak termanfaatkan dengan baik karena kurang pro-aktifnya Pemda menganalisa peluang yang dapat dilakukan terhadap aset mereka, sehingga kemungkinan Pemda untuk kehilangan aset sangat besar. Pemda harus memperbaiki hal-hal di atas jika tidak ingin kehilangaan aset-aset yang mereka miliki.

Abstrak :
ABSTRAK Departemen Hukum dan HAM merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pemanfaatan keuangan negara melalui pengelolaan lahan menganggur yang dimilikinya dengan optimal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Departemen Hukum dan HAM RI guna pencapaian visi dan misinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kriteria-kriteria untuk menentukan tingkat prioritas. Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan adalah dengan mewawancarai 8 orang informan dan menyebarkan kuesioner pada 4 orang responden yang dianggap ahli dan mengerti dalam hal pengelolaan aset, khususnya pada unit Setjen Departemen Hukum & HAM. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaam lahan menganggur yang dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan HAM RI selama ini; faktor kendala dalam pengelolaan lahan menganggur yang dimiliki oleh Departemen Hukum dan HAM RI di Kota Tangerang; serta Model optimalisasi pengelolaan lahan menganggur apa yang tepat untuk dipilih oleh Departemen Hukum dan HAM RI. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan lahan menganggur milik Departemen Hukum & HAM di Kota Tangerang telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP No.6 tahurn 2006 dengan pemanfaatan dalam bentuk sewa dan pinjam pakai, juga dengan pernindahtanganan dalam bentuk hibah, yang disesuaikan dengan maksud & tujuan dari pengelolaan saat itu. Faktor yang menghambat dalam pengelolaan lahan menganggur yaitu meliputi faktor internal seperti kurangnya pemahaman atas prosedur dan produk hukum yang ada, dan faktor eksternal seperti kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait. Dad penyusunan kebijakan optimalisasi pengelolaan lahan menganggur dengan bantuan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), Hirarki kebijakan terdiri atas Goal, yaitu memperoleh cara pengelolaan lahan menganggur yang optimal; Kriteria Utama yang meliputi Nilai Strategis, Nilai Sosial,, Nilai Ekonomi, dan Nilai Kesejahteraan Pegawai; Subkriteria-subkriteria yang dipakai untuk menilai !criteria di atasnya; dan alternatif model pengelolaan lahan menganggur yang akan direkomendasikan. Nilai Strategis memiliki bobot tertinggi, sebesar 62%; Nilai Kesejahteraan Pegawai sebesar 21%; Nilai Ekonomi dan Nilai Sosial masing-masing sebesar 11% dan 6%. AIternatif model optimalisasi pengelolaan yang direkomendasikan adalah dengan menggunakan mekanisme pemindahtanganan dalam bentuk tukar menukar sebesar 54%.

---

ABSTRACT Department of Justice and Human Rights is one of official government institution that having potential to increasing the state financing by optimizing the management of its idle assets so would fulfill the needs of achieving the Goals. This research is Quantitative Descriptive, by observing some criteria in order to setting the level of priorities. Technique of Collecting Data was interviewing 8 informants and having questioners from 4 respondents who have high skills and expert on the field of managing assets. The goals of this research are to know about the existing managing idle lands that have been done by the Department of Justice and Human Rights; to identify the obstacles of the process of Managing Idle Lands in Tangerang and to recommend the Most Suitable Model of optimizing management of idle lands for Department of Justice and Human Rights. The results of research shows that the existing managing idle lands belongs to the Department of Justice and Human Rights in Tangerang were done by according to PP No.6 tahun 2006, through mechanism of rent; lend in using; and donating assets, all these mechanism was achieved and elaborated on the purposes and goals from the both parties. The obstacles of Managing Idle Lands in Tangerang were identified into internal obstacles, such as low knowledge of procedures and laws, and external obstacles such as low coordination to the related institutions. In accordance to policy making of optimizing the idle lands management with Analytical Hierarchy Process (AHP) Method, the policy hierarchy are contains of Goal, which is obtaining the optimum mechanism of idle lands management; the main criteria were Strategic Value, Social Value, Economic Value, and Employee Prosperity Value; the sub criteria are used to over viewing the main criteria above; and the alternative model of idle lands management that recommended. Strategic Value got the highest priority as 62%; Employee Prosperity Value as 21%; Economic and Social Value got each as 11% and 6%. The alternative model of idle lands management that recommended is through exchange (ruilslag) as the highest priority as 54%.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyimpanan dan pengamanan serta penghapusan aset lain-lain dan membuat usulan kebijakan untuk mengatasinya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor penghambat penyimpanan dan pengamanan aset lain-lain adalah tidak ada kebijakan pengamanan dan penyimpanannya, terbatasnya gudang, kurangnya perhatian serta kurangnya SDM yang memadai. Sedangkan faktor penghambat penghapusan aset lain-lain adalah SOP tidak ditetapkan, kuantitas dan kualitas SDM tidak memadai, lemahnya koordinasi, dan kondisi bawaan masa lalu. Usulan kebijakan untuk mengatasi permasalahan penyimpanan dan pengamanan aset lain-lain adalah membuat SOP penyimpanan dan pengamanan, membuat standar penyimpanan dan pengamanan, mengoptimalkan fungsi gudang dan menunjuk petugas khusus. Sedangkan usulan kebijakan untuk mengatasi permasalahan penghapusan di antaranya menetapkan SOP, memperjelas kewenangan Bidang Aset selaku PPBD, pembinaan secara berkala dan validasi fisik dan data aset lain-lain.

---

ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the obstacles of storage, security and other assets disposal implementation and make improvements in the form of policy proposals to resolve it. This research is using qualitative method with case study approach. The research conclude that the obstacles of storage and security implementation are the absence of a policy to regulate the storage and security, inadequacy of storage facilities, lack of attention to security and storage and inadequacy of human resources. While, the obstacles of other assets disposal implementation are the absence of a written standard operational procedure, inadequacy of human resource, lack of coordination between the parties involved and the history of older other assets. The policy proposals to resolve the storage and security problems of other assets are making storage and security policy, making storage and security strategy, optimization storage facilities and appoint a special officer. While, the policy proposals to resolve other assets disposal are issuing and assign a written disposal SOP, assure the authority of Assets Department as PPBD, workshop periodically and validating data between the physical and data record.

Abstrak :
Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat merupakan salah satu bentuk aset tanah dan bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan Gelangggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat ini adalah kondisi fisik aset, tingkat kriminalitas dan kerawanan sosial yang tinggi, biaya operasional yang lebih besar daripada retribusi yang diterima, dan adanya aset gelanggang remaja yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain secara ilegal. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan aset tanah dan bangunan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat (Ditinjau dari aspek pelaku usaha). Adapun faktor-faktor tersebut adalah faktor aksesibilitas, kondisi aset, harga sewa, visibilitas dan keamanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat dalam melakukan aktivitasnya, dan upaya pengembangan pemanfaatan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dan pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 76 respoden yang dibedakan atas responden yang telah memanfaatkan dan calon pemanfaat Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat. Wawancara dilakukan terhadap beberapa responden dan pengelola Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 1) secara deskriptif diketahui bahwa jenis bidang usaha olahraga merupakan bidang usaha yang dominan dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan salah satunya menjadi sport center di Jakarta Pusat, sedangkan Jumlah anggota/Karyawan yang dimiliki rata-rata berjumlah 30 orang maka usaha ini termasuk jenis usaha kecil dan menengah sehingga perlu mendapat perhatiaan dan pembinaan dari pemerintah; 2) faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan pemanfaatan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat adalah Faktor Kondisi Aset, Harga Sewa dan Faktor Keamanan. Sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat adalah Faktor Kondisi Aset dan Faktor Keamanan; viii Universitas Indonesia 3) Upaya pengembangan pemanfaatan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat meliputi : Pengembangan Kualitas Bangunan, Pengembangan Manajemen, Peningkatan Keamanan dan ketertiban, serta Pengembangan Aktivitas Olah raga, Pendidikan, kesenian dan kebudayaan. Saran dalam Penelitian ini ditujukan kepada Pemerintah DKI Jakarta melalui UPT Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat; 1). Faktor Kondisi Aset terbukti memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat , untuk itu dalam upaya memperbaiki atau meremajakan kondisi Gelanggang Remaja ini dapat dilakukan dengan melakukan suatu kerjasama dengan pihak ketiga; 2) Faktor Keamanan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemanfaatan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat, maka perlu di lakukan upaya meningkatkan keamanan dengan cara; a)Melakukan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait ;b)Melakukan penertiban secara berkala dan kontiyu;c)Melakukan pengaman secara fisik yaitu dengan melakukan pemagaran, pemasangan patok batas dan sebagainya; d)Melakukan pengamanan secara yuridis yaitu dengan melengkapi dokumen kepemilikan (sertifikasi); 3) Perlu segera menginventarisir kembali aset tanah dan bangunan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat yang belum dimanfaatkan secara optimal;4) Melakukan koordinasi dengan instasi terkait dalam upaya melakukan pembahasan mengenai kemungkinan untuk mengkerjasamakan pengembangan/pemanfaatan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat dengan pihak ketiga

---

Central Jakarta Youth Center is one of the fixed assets owned by the Provincial Government of the Special Region of the capital city of Jakarta.The problem that arises in the management of land and building asset of Central Jakarta Youth Center are the physical condition of the asset, high crimes and social vulnerability, high operating cost compared to the revenue from retribution, and the condition of the youth center which is illegally controlled and taken advantage by other parties. This research discusses the factors which affect the utilization of land and building of Central Jakarta Youth Center (viewed by the business actors). Those factors are acceptability, assets condition, rent, feasibility and security. The purpose of this research is to identify the factors which affect the utilization of Central Jakarta Youth Center in performing its activities, and development strategy for its utilization. This research is a quantitative one, and data collection is done by distributing questioners to 76 respondents which are divided into people that have used or users and potential users of the Central Jakarta Youth Center. The interview is done towards several respondents and manager of Central Jakarta Youth Center. Based on results of analysis and discussion it can be concluded that 1) descriptively we can identify that the dominant types of sport and have large potential to be developed into sport center in Central Jakarta, while in terms of the number of personnel which is 30 person this business is a small and medium one that needs the guidance and supervision from the government; 2) the factors related to the utilization of Central Jakarta Youth Center are the assets conditions, the rent and security. While the factors affect the utilization of land and building assets of the Youth Center are assets condition and security factor; 3) Building quality development strategy, Management Development, order and security and sport activities development, education, art and culture. Suggestions in this research for the Jakarta municipal; 1) The assets condition obviously affect the utilization of Central Jakarta Youth Center, therefore, in an effort to improve and revitalize this Youth Center condition, cooperation with third parties can be done; 2) The security factor has significant influence in utilization of Central Jakarta Youth Center, therefore efforts must be done a) by coordinating the security with related agencies; b) periodic and continues action must be done; c) physical security by building fence, land border marker, etc. d) legal security, namely by preparing the ownership document (certification); 3) It must take the land and building inventory again for the Central Jakarta Youth Center that has not been used in optimum way; 4) It must perform coordination with related agencies in an effort to discuss regarding the possibility of cooperation for the development/ utilization of the Central Jakarta Youth Center with the third parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan siklus hidup aset dengan pendekatan Total Asset Management TAM agar mendukung pencapaian tujuan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik manajemen aset tetap yang ada dengan kerangka TAM serta best practice yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap yang saat ini dilaksanakan di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta belum seluruhnya memenuhi komponen dalam konsep Total Asset Management sehingga belum menunjukan adanya keterkaitan langsung antara pengelolaan aset tetap dengan strategi pencapaian tujuan organisasi.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the fixed assets management at Jakarta Provincial Government DKI Jakarta based on assets life cycle approach and Total Assets Management TAM in order to achieve organizational objectives economically, efficiently, and effectively. This study used a qualitative method with case study approach. The analysis is done by comparing the current practices of fixed assets management with asset management best practice criteria and elements based on assets life cycle and TAM concept. The results shows that fixed assets management currently implemented in DKI Jakarta has not entirely meet the component in the the Aset Life Cycle Management and TAM concept thus has not shown any direct link between fixed assets management and an organizational strategy.

Abstrak :
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berperan penting untuk menunjang akuntabilitas keuangan negara. Sesuai dengan siklus pengelolaan BMN, proses penjualan BMN memerlukan alur birokrasi yang panjang dan melibatkan berbagai pihak sehingga rentan terjadi risiko kecurangan (fraud). Untuk memitigasi risiko fraud tersebut, sebagai pengelola BMN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), perlu melakukan fraud risk assessment (FRA) untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menetapkan respon yang sesuai terhadap berbagai skenario risiko fraud yang mungkin terjadi. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan FRA pada proses penjualan BMN yang melibatkan peran DJKN. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, kuesioner, wawancara, dan Focused Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FRA, peneliti mengidentifikasi 26 skenario risiko fraud terkait proses penjualan BMN yang perlu diantisipasi oleh organisasi. Dengan mempertimbangkan selera risiko organisasi, terdapat tiga skenario risiko dengan level sangat tinggi, delapan skenario risiko dengan level tinggi, sepuluh skenario dengan level sedang, dan lima skenario dengan level rendah. Proses bisnis yang perlu mendapat perhatian organisasi karena memiliki beberapa risiko yang berada di atas risk appetite organisasi adalah penilaian dan lelang. Skema risiko fraud yang perlu diantisipasi meliputi korupsi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, penerimaan gratifikasi yang dilarang, penyuapan, penipuan, benturan kepentingan, dan pemerasan. Skema risiko lainnya berkaitan dengan assets misappropriation dalam bentuk pencurian kas dan persedian serta pembocoran informasi. Beberapa strategi anti fraud yang perlu dilakukan untuk menekan terjadinya risiko fraud pada DJKN meliputi aspek preventif, detektif, dan responsif dengan mengoptimalkan konsep Model Tiga Lini dan kerangka kerja integritas yang dimiliki organisasi. ......State-Owned Assets Management (SAM) plays an important role in supporting state financial accountability. In accordance with the SAM cycle, the asset sale process requires a long bureaucratic flow and involves various parties so that is vulnerable to the fraud risk. To mitigate the fraud risk, the Ministry of Finance (MoF) c.q. the Directorate General of State Assets Management (DGSAM) needs to conduct Fraud Risk Assessment (FRA) to identify, analyze, evaluate, and respond to various possible fraud risk scenarios. This study aims to conduct FRA on the sales process of State-Owned Assets (BMN). The research was conducted qualitatively with a case study approach. Data were collected using a combination of document analysis, questionnaires, interviews, and Focused Group Discussions (FGD). Based on the results of the FRA, the researchers identified 26 fraud risk scenarios related to the asset sale process that need to be anticipated by the organization. By considering the organization’s risk appetite, of all the risk scenarios, there are three very high level risk scenarios, eight high level risk scenarios, ten medium level scenarios, and five low level scenarios. Business processes that need to be prioritized for mitigation because they have several risks above the organization's risk appetite are asset valuation and auction. Fraud risk schemes that need to be anticipated include corruption in the form of abuse of authority, illegal gratuities, bribery, deceit for service users, conflicts of interest, and economic extortion. Other risk schemes relate to assets misappropriation in the form of theft of cash and inventories and information leakage. Several anti-fraud strategies that need to be implemented to reduce the fraud risk level include preventive, detective, and responsive aspects by optimizing the Three Lines Model concept and organizational integrity framework.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal, manajemen aset, efisiensi operasional, ukuran bank dan pertumbuhan terhadap kinerja bank umum yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2006 -2010 baik secara simultan maupun secara parsial. Struktur modal diproxykan dengan DER, manajemen aset dengan AU, efisiensi operasional dengan BOPO, ukuran bank dengan SIZE, pertumbuhan dengan GWTH, kinerja bank dengan ROA dan ROE. Penelitian ini menggunakan sampel 9 bank dengan total aset terbesar dan data penelitian diperoleh dari laporan keuangan publikasi Bank Indonesia. Metode regresi linear berganda pada data panel menggunakan pendekatan effek random. Untuk pengujian secara simultan kelima variabel independen secara bersamasama berpengaruh terhadap ROA dan ROE. Untuk pengaruh secara parsial DER, AU, BOPO, SIZE, GWTH berpengaruh signifikan terhadap ROA. AU, BOPO, SIZE, GWTH berpengaruh signifikan terhadap ROE, dan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. ......The study aims to determine the influence of capital structure, Asset management, operational efficiency, bank size and growth on commercial bank's performance registered in Indonesian Stock Exchange for 2006 - 2010 either simultaneously or partially. This study uses DER as proxy for capital structure, AU for asset management, BOPO for efficiency operational, SIZE for bank size, GWTH for growth, ROA and ROE for bank performance. The research used thenine sample of nine banks with largest total assets and research data obtained from published financial statement of Bank Indonesia. Multiple linear regression is used for this reseach on panel data using a random effect approach. For simultaneously testing, five independent variabels collectively influence ROA and ROE. For influence partially DER, AU, BOPO, SIZE, GWTH significant effect on ROA. AU, BOPO, SIZE, GWTH significant effect on ROE, and DER insignificant effect on ROE.

Abstrak :
Significantly extended from the first edition and published in response to the new international standard ISO55000, this book on physical asset management (2nd Ed.) presents a systematic approach to the management of physical assets from concept to disposal. It introduces the general principles of physical asset management and covers all stages of the asset management process, including initial business appraisal, identification of fixed asset needs, capability gap analysis, financial evaluation, logistic support analysis, life cycle costing, management of in-service assets, maintenance strategy, outsourcing, cost-benefit analysis, disposal and renewal. Physical asset management is the management of fixed assets such as equipment, plant, buildings and infrastructure. Features include: - Suitable for university courses and builds on first edition to provide further analytical material - Aligned with the international asset management standard ISO55000 - Provides a basis for the establishment of physical asset management as a professional discipline - Presents case studies, analytical techniques and numerical examples with solutions