Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terdapat permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Rumah Susun berupa perilaku dominasi yang dilakukan oleh Pelaku Pembangunan (developer). Hal ini terjadi akibat adanya disharmoni dalam peraturan yang ada, pelaku pembangunan seringkali mengumpat di balik multi-tafsir daripada frasa-frasa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini selanjutnya membahas mengenai bagaimana batasan yang harus diperhatikan oleh pelaku pembangunan (developer) dalam pengelolaan rumah susun, serta membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada para pemilik dan/atau penghuni akibat dominasi pengelolaan rumah susun yang dilakukan oleh pelaku pembangunan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penilitian normatif yang berarti penelitian ini akan mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat pada masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Atas permasalahan tersebut, penulis menawarkan saran agar pelaku pembangunan dapat mematuhi peraturan terkait untuk meminimalisir terjadinya praktek dominasi pada pengelolaan rumah susun. Selain itu, penulis juga menyarankan agar pihak pemerintah melakukan tindakan tegas kepada pelaku pembangunan yang melakukan kesewenang-wenangan dalam pengelolaan rumah susun untuk melindungi hak-hak dari para pemilik dan/atau penghuni rumah susun.

---

ABSTRACTThere are several problems that arise in the management of condominiums in the form of domination behavior by Developers. This happens due to disharmony in existing regulations, developers often hide behind multi-interpretations rather than the phrases contained in the applicable laws and regulations. This thesis discussed about limitations that must be considered by the Developers in the management of condominiums and the legal protection provided to owners and/or residents of condominiums because of the dominance of the management of condominiums by Developers. The type of research used by the author is normative research, which means that this research will refer to legal norms that apply to the community or also concerning the prevailing habits in society. For these problems, the authors offer suggested that Developers must comply with relevant regulations to minimize the occurrence of dominance practices in the management of condominiums. In addition, the author also suggested that the Government must take firm actions against Developers who commit arbitrary management of condominiums to protect the rights of owners and/or residents of condominiums."

"Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun PPPSRS diberikan status sebagai badan hukum. Namun dalam undang-undang ini tidak ditemukan ketentuan mengenai Pengurus, apalagi pengaturan mengenai organ badan hukum lainnya. Padahal seharusnya karakteristik suatu badan hukum adalah memiliki pengaturan organ yang lengkap. Permasalahan ini praktis berlanjut pada sejauh mana tanggung jawab Pengurus terhadap Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh PPPSRS. Bahkan isu tidak adanya kejelasan tanggung jawab Pengurus ini muncul dalam kasus hukum antara pemilik atau penghuni Sarusun melawan Pengurus PPPSRS, dengan dalil bahwa Pengurus dimintakan pertanggungjawaban karena dituduh terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, topik ini menarik untuk diangkat dengan tujuan menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai Tanggung Jawab Perbuatan Hukum Pengurus PPPSRS dalam mewakili PPPSRS, berdasarkan keterbatasan peraturan yang ada dan sedikit teori hukum badan hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Ditemukan bahwa Pengurus tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk perbuatan hukum beheren PPPSRS yang telah dilakukan sesuai dengan prinsip pengurusan PPPSRS, namun bertanggung jawab secara pribadi untuk perbuatan hukum beschikking yang diambil secara melawan hukum. Ditemukan juga bahwa majelis hakim sudah menerapkan prinsip tanggung jawab terbatas bagi Pengurus PPPSRS.

---

In Law No. 20 of 2011 on Strata Units (UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun), the Association of Owners and Occupants of Strata Units (PPPSRS) is granted legal status. However, this law does not provide any provisions regarding the Management Board, let alone regulations regarding other organs of the legal entity. In fact, the characteristics of a legal entity should include a complete organ regulation. This problem practically continues to the extent of the Management Board's responsibility for the legal acts carried out by the PPPSRS. Even the issue of the lack of clarity of the Management Board's responsibility emerged in a legal case between the owner or occupant of the Strata Unit against the Management Board of the PPPSRS, with the argument that the Management Board was asked to be accountable for being accused of proven unlawful acts as referred to in Article 1365 of the Civil Code (KUHPerdata). Therefore, it is interesting to raise this issue with the aim of producing a systematic explanation of the Legal Liability of the Management Board of the PPPSRS in representing the PPPSRS, based on the limitations of existing regulations and a little legal theory of legal entities in Indonesia. This research uses a statutory approach and a case approach. The research results are that the Management Board is not personally liable for the legal acts of managing the PPPSRS that have been carried out in accordance with the management principles of the PPPSRS, but is personally liable for the unlawful legal acts that are taken. It was also found that the panel of judges has applied the principle of limited liability for the Management Board of the PPPSRS."