Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kita mengenal bahwa macam pertanggungan itu pada umumnya dikelompokkan dalam pertanggungan kerugian dan pertanggungan jiwa (sejumlah uang). Dalam skripsi ini yang dibahas adalah pertanggungan kerugian yang terdiri aari pertanggungan kebakaran, pertanggungan angkutan laut dan pertanggungan kenderaan bermotor (khusus kenderaan bermotor roda empat).Sebagaimana diketahui bahwa dewasa ini Bangsa Indonesia sedang giat melakukan pembangunan, hal ini berarti bahwa hubungan antara sesama anggota masyarakat itu semakin meningkat, dan juga bertambahnya gedung-gedung bertingkat, kendaraan-kendaraan yang lalu lalang serta pengangkutan melalui laut bertambah ramai.Maka oleh karena itu sudah dapat dibayangkan bahwa resiko yang mungkin terjadi dari suatu peristiwa yang terjadinya belum tentu akan cukup besar sehingga resiko tersebut perlu dialihkan pada pihak lain yaitu oleh asuransi. Jadi dengan demikian terjadilah suatu perjanjian pertanggungan yaitu suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang atas kerugian karena suatu peristiwa yang terjadinya belum tentu itu, dan tertanggung sendiri berjanji untuk membayar premi sebagai imbalan jasa terhadap penanggung.Untuk penyusunan skripsi ini, penulis lakukan dengan menggiinakan raetode kepustakaan (Library Hesearch) dan metode lapangan (Field Research), Dalam metode kepustakaan penelitian dilakuivan dengan mencari data-data dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada diperpustakaan yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Sedangkan metode lapangan, penelitian dilakukan dengan cara penelitian langsung ke lapangan ketempat perusahaan yang bersangkutan melalui sistim wawancara.Penyusunan skripsi ini hanya merupakan suatu hasil pengungkapan data (descriptif) dan analitis tanpa menggunakan pengujian hipotesa. Karena perjanjian pertanggungan itu pada hakekatnya adalah suatu perjanjian timdal balik, sudah barang tentu mengikut sertakan beberapa pihak dalam rangkaian menyatakan hak dan kewajiban yang akan menjamin kepastian hukum serta memperhatikan kepentingam usaha ber asuransi dengan suatu prosedur tertentu, Maka setelah penulis meneliti kemudian mencoba melihat bagaimana pelaksanaan ber asuransi, ternyata perjanjian asuransi itu sesuai dengan asas, sistim dan sifat dari suatu perjanjian yang sah."

"Pemerintah mewajibkan asuransi sosial bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan RI) dan Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP No. 102 Tahun 2015). Akibatnya perikatan asuransi yang terjadi antara PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri (Persero)) dan pesertanya tidak berdasarkan polis asuransi. Hal ini bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur bahwa suatu perjanjian pertanggungan harus dibuat dalam bentuk tertulis yang dinamakan polis. Ketiadaan polis pada asuransi sosial PT Asabri (Persero) menyebabkan kurangnya informasi mengenai hak dan kewajiban para peserta sehingga hak-hak peserta asuransi kurang terlindungi. Oleh karena itu, permasalahan tesis yang diangkat adalah legalitas kepesertaan asuransi sosial pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) (PT Asabri Persero) tanpa polis asuransi dan bentuk format hukum perjanjian yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi peserta asuransi sosial yang diselenggarakan oleh PT Asabri (Persero). Untuk menjawab permasalahan ini lebih lanjut, tesis ini menggunakan metode doktrinal dan non-doktrinal). Tesis ini menyimpulkan bahwa legalitas kepesertaan PT Asabri (Persero) tanpa polis asuransi tetap sah dan berlaku serta bentuk format hukum dari perikatan yang terjadi antara PT Asabri (Persero) dan para pesertanya yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihaknya adalah polis berbentuk akta otentik. Tesis ini memberikan saran yaitu peraturan perundang-undangan perlu menegaskan mengenai masa berlakunya polis, sehingga polis akan menjadi syarat dalam pembuatan perjanjian asuransi, PT Asabri (Persero) perlu memaksimalkan kembali pembacaan informasi mengenai hak dan kewajiban serta manfaat kepada para peserta asuransi sosial pada PT Asabri (Persero), dan PT Asabri (Persero) perlu membuat suatu polis asuransi bagi para peserta asuransi sosial.......The government requires social insurance for soldiers of the Indonesian National Armed Forces (TNI), members of the Indonesian National Police (Polri) and employees of the State Civil Apparatus (ASN) within the Ministry of Defense (Kemhan RI) and Polri, based on Government Regulation Number 102 year 2015 concerning Soldier Social Insurance Indonesian National Police, Members of the Indonesian National Police, and Employees of the State Civil Apparatus within the Ministry of Defense and the Indonesian National Police (PP No. 102 of 2015). As a result, the insurance agreement that took place between PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri (Persero)) and its participants was not based on an insurance policy. This contradicts the Commercial Law Code (KUHD) which stipulates that a liability agreement must be made in a written form called a policy. The absence of a social insurance policy for PT Asabri (Persero) causes a lack of information regarding the rights and obligations of the participants so that the rights of insurance participants are less protected. Therefore, the problem raised by the thesis is the legality of social insurance participation at PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) (PT Asabri (Persero)) without an insurance policy and the legal format of the agreement that can provide legal protection for social insurance participants organized by PT Asabri (Persero). To answer this problem further, this thesis uses doctrinal and non-doctrinal methods. This thesis concludes that the legality of PT Asabri (Persero) without an insurance policy remains valid. In regards to the legal form of the agreement that occurs between PT Asabri (Persero), and its participants, the form that can provide legal protection for the parties is a policy in the form of an authentic deed. This thesis advises that laws and regulations need to confirm the validity period of the policy, so that the policy will become a condition in making insurance agreements; PT Asabri (Persero) needs to maximize the information providance regarding rights and obligations and benefits to social insurance participants at PT Asabri (Persero); and PT Asabri (Persero) need to make an insurance policy for social insurance participants."

"Polis asuransi adalah dasar dari suatu hubungan asuransi antara para pihak yang terlibat di dalamnya, yang meliputi penanggung, tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis. Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, polis asuransi pada saat ini tidak hanya berbentuk fisik (hardcopy), melainkan juga dalam bentuk elektronik (e-polis) atau dalam bentuk digital (softcopy). Tesis ini membahas permasalahan mengenai pengaturan polis asuransi elektronik di dalam peraturan perundang-undangan perasuransian dan perundangan terkait, keabsahan dari polis asuransi elektronik, dan bagaimana kekuatan pembuktian dari polis asuransi elektronik (e-polis) dalam hal terjadi sengketa klaim antara penanggung dengan tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, dengan teori kebebasan berkontrak digunakan sebagai pisau analisa untuk menganalisis polis asuransi elektronik (e-polis) tersebut. Keberadaan polis asuransi elektronik (e-polis) sejatinya diakui di dalam ketentuan perundang-undangan, secara spesifik di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, dan dianggap sama seperti polis asuransi konvensional, serta memiliki kekuatan pembuktian dan keabsahan sebagai dasar hubungan asuransi antara penanggung dengan tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis sepanjang telah memperoleh persetujuan dari tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis mengenai penerbitannya secara elektronik. Namun demikian masih terdapat celah hukum, dimana tidak disebutkan secara jelas di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 mengenai bentuk persetujuan yang dimaksud.......Insurance policy is the basis of an insurance relation between the parties therein, which consist of the insurer, the insured, the participant, and/or the policy holder. In line with the times and the development of technology, the existence of insurance policies nowadays is not only in the physical form (hardcopy), but also in the electronic form (e-policy/softcopy). This thesis will explore the issues of the electronic insurance policy in the regulation related to the insurance sector and any other related regulation, the validity of the aforementioned electronic insurance policy (e-policy), as well as the legitimacy of the electronic insurance policy as evidence in tems of a claim dispute among the insured and the insured, the participant, and/or the policy holder. The method used in this thesis is the yuridis-normatif method, where the freedom of contract theory will be used as a tool to analyze the aforementioned electronic insurance policy (e-policy). The electronic insurance policy (e-policy) is basically acknowledged in the prevailing regulation, especially in the Financial Service Authority Regulation No. 23/POJK.05/2015 concerning Insurance Products and the Marketing of Insurance Products, and is considered equal to the conventional insurance policy, and has its legitimacy and validity as the basis of the insurance relation among the insurer and the insured, the participant, and/or the policy holder as long as it has obtained approvals from the insured, the participant, and/or the policy holder for its issuance. However, the form and the purpose of the approval need to be emphasized as there is no firm explanation about the approval in POJK No. 23/POJK.05/2015. "