Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan bahan kepustakaan hukum sebagai sumber data primer. Permasalahan dalam penelitian adalah apakah ketentuan pelelangan kayu Perhutani melalui iPASAR sesuai dengan asas lelang yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana akibat hukum dari lelang yang dilakukan oleh iPASAR tanpa dihadiri oleh Pejabat Lelang dan tanpa dibuatkan Risalah Lelang. Dalam prakteknya, lelang harus dilakukan sesuai dengan asas yang berlaku yaitu asas transparansi, kepastian hukum, kompetisi, efisiensi dan akuntabilitas. Penjualan secara lelang wajib dilaksanakan oleh atau dihadapan Pejabat Lelang, yaitu Pejabat Umum yang diangkat oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan pelelangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap penjualan umum yang dilakukan oleh Pejabat Lelang atau kuasanya, untuk tiap hari pelelangan atau penjualan harus dibuat berita acara tersendiri, yaitu Risalah Lelang. Risalah Lelang merupakan akta autentik, menurut Pasal 1868 KUH Perdata merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Hasil penelitian menunjukkan penerapan lelang secara elektronik melalui iPASAR kebijakan belum sepenuhnya sesuai asas lelang yang berlaku. Ketidakhadiran Pejabat Lelang dalam pelaksanaannya merupakan pengecualian yang diatur dalam Pasal 49 Vendu Reglement, akan tetapi kewajiban lain tetap harus dilakukan oleh Perhutani terutama dalam hal pembuatan Risalah Lelang untuk memenuhi asas kepastian hukum, serta kewajiban pembebanan bea lelang bagi penjual dan pembeli termasuk pelaporan pelaksanaan lelang kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai bentuk akuntabilitas dan sinergi antara stakeholder dalam pelaksanaan lelang sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Penulis juga memberi saran bahwa akan lebih baik apabila iPASAR melibatkan Pejabat Lelang dalam pelaksanaan lelang elektronik, sehingga Risalah Lelang yang dibuat nantinya bersifat autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kata kunci: lelang elektronik, pejabat lelang, risalah lelang, kepastian hukum, akuntabilitas.

---

ABSTRACTThe thesis study uses using juridical normative research method with law literature as primary reference. The problem statement in this research is whether the provision of Perhutani timber auction through iPasar inline with the auction principles in Indonesia, and further how the legal consequences apply to an auction that conducts by iPasar without the presence of auctioneer and without auction deed is being made. In the common practices, auction should be conducted in lin with the principles of transparency, legal certainty, competition, efficiency and accountability. Selling by auction should be carried out by or in the presence of auctioneer, that is public official that appointed by the Minister of Finance to carry out the auction based on the prevailing legislation. Every public selling that being conducted by the auctioneer or their proxies, for daily auction or selling should made an official report, and namely as auction deed. Auction deed is an authentic certificate, based on Article 1868 of the KUH Perdata is a certificate that being made in the format that determined by the constitution or in the presence of authorize public official in place where the certificate is being made. The research results show the implementation of electronic auctions through iPasar policy is not fully inline yet with the current auction principles. The absence of auctioneer in the implementation is be an exception that set in Article 49 Vendu Reglement, but other obligations are still need to be done by Perhutani, especially in terms of providing the auction deed to comply with the principle of legal certainty, as well as liabilities of imposition of auction fee for sellers and buyers and be included reporting of the auction to Directorate General of State Treasury as a form of accountability and synergy among auction stakeholders in line with Indonesia regulation. In addition, writer suggests that it would be better if Perhutani iPASAR involves the auctioneer in their electronic auction implementation, so the auction deed that being made would be more authentic and having strength as perfect evidence. Keywords electronic auction, auctioneer, auction deed, legal certainty, accountability."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan bagi Pemenang Lelang ketika Putusan Pengadilan membatalkan Risalah Lelangnya. Terkadang, pelaksanaan lelang pasal 6 UU Hak Tanggungan dibatalkan oleh Putusan Pengadilan. Dampaknya adalah Risalah Lelang menjadi tidak berkekuatan hukum. Selain itu, pembatalan lelang dan risalah lelang juga menyebabkan masalah hukum bagi Pemenang Lelang yang beriktikad baik sebagaimana dalam kasus putusan pengadilan tnggi nomor 247/PDT/2018/PT.BDG Tanggal 23 Juli 2018. Oleh karena itu, Penulis menganalisis bagaimana tanggung jawab Pejabat Lelang dalam putusan pengadilan tersebut dan perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh Pemenang Lelang. Penelitian ini menggunakan metode peneltian normatif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa Pejabat Lelang tidak bisa dimintai tanggung jawab atas kerugian yang diderita Pemenang Lelang karena Pejabat Lelang telah menjalankan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pemenang Lelang seharusnya mendapatkan perlindungan berupa ganti rugi dari Penjual Lelang atas pembatalan penyelenggaraan lelang dan risalah lelang. Maka dari itu, Penulis menyarankan Pemenang Lelang mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual Lelang. Selain itu, diperlukan pula adanya peraturan yang mengatur tentang gugatan pihak ketiga dalam lelang.

---

This thesis discusses the protection of an Auction Winner when a court decision canceled his auction deeds. Occasionally, the judicial auctions of real property based on Article 6 of the Indonesian Mortgage Law were annulled by court decisions. As a result, the deed of the related auction would lost its legality. In addition, the cancellation of an auction and its auction deed also causes legal problems to the auction winner who acts in good faith as in the case of the auction winner in the Court Verdict Number: 247/PDT/2018/PT.BDG dated 23 July 2018. Therefore, the writer analyses the responsibilities of the Auctioneer in the aforementioned court verdict and the legal protections which ought to be obtained by the Auction Winner. This research utilizes a normative method with a qualitative data analysis approach. The writer concludes that the Auctioneer could not be held liable for the damages to the Auction Winner because he has implemented the auction procedures in accordance with the Minister of Finance Regulation Number 27/PMK.06/2016.  The Auction Winner is supposed to obtain protection in the form of compensation from the auction seller due to the cancellation of the auction and its auction deed. Hence, the writer recommends that the Auction Winner claims damages against the Auction Seller. Besides, it is necessary to devise a regulation regarding the third parties lawsuit in the matter of auction."