"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan tahapan audit kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi hasil audit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan objek penelitian pada Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Inspektorat Kementerian PANRB merupakan unit pengawas intern yang salah satu tugasnya adalah melakukan audit kinerja. Evaluasi dalam penelitian ini difokuskan pada kegiatan audit kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian PANRB tahun 2022 yaitu Audit Kinerja atas Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara. Analisis data menggunakan Keputusan Inspektur Kementerian PANRB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja di Lingkungan Kementerian PANRB, yang mengacu pada Panduan Praktik Audit Kinerja yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Inspektorat Kementerian PANRB sudah melakukan setiap tahapan audit kinerja mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan komunikasi hasil audit, namun beberapa kegiatan dalam tahapan audit kinerja tersebut masih memerlukan perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Inspektur Kementerian PANRB Nomor 5 Tahun 2021, terutama terkait pendokumentasian kertas kerja. Penyebab terjadinya kondisi ini antara lain belum dilakukan sosialisasi Pedoman secara berkala, periode waktu penugasan cukup singkat, adanya tumpang tindih penugasan, jumlah dan kompetensi tim audit belum memadai, auditee tidak merespons tim audit, dan belum ada sistem penilaian kinerja yang menerapkan reward and punishment. Untuk mengoptimalkan kegiatan audit kinerja ke depannya, Inspektorat Kementerian PANRB dapat melakukan sosialisasi Pedoman secara berkala, mengevaluasi waktu penugasan, menambah jumlah auditor, menyusun rencana diklat, melakukan sharing knowledge dengan auditee, dan menerapkan sistem reward and punishment.
This research aims to evaluate the compliance of the implementation of the performance audit stages by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), which includes the audit planning, audit execution, and communication of audit results. The method used in this research is a qualitative research approach in the form of a case study with the object of research at the Inspectorate of the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (PANRB Ministry). The Inspectorate of the PANRB Ministry is an internal supervisory unit, one of whose duties is to carry out performance audits. The evaluation in this research focused on the performance audit activities carried out by the Inspectorate of the PANRB Ministry in 2022, which is the performance audit on the implementation of performance monitoring and evaluation of public service delivery (PEKPPP). Data collection is conducted through document review and interviews. Data analysis is based on the Decree of the Inspector of the PANRB Ministry Number 5 of 2021 concerning the Guidelines for Performance Audit Implementation in the PANRB Ministry, which refers to the Guidelines for Performance Audit Practices published by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in 2018. The results of this research show that, overall, the Inspectorate of the PANRB Ministry has carried out each stage of the performance audit, starting from the audit planning, audit execution, and communication of audit results, but some activities in those performance audit stages still require improvement in accordance with the Decree of the Inspector of the PANRB Ministry Number 5 of 2021, especially the documentation of working papers. This is due to the socialization of the guidelines not yet held regularly, the assignment time period is quite short, there is overlapping of assignments, the number and competence of the audit team are not sufficient, the auditee does not respond to the audit team, and there is no system of performance assessment that applies reward and punishment. To optimize the performance audit activities in the future, the Inspectorate of the PANRB Ministry can hold the socialization of the guidelines regularly, evaluate the assignment time period, add the number of auditors, make training plans, share knowledge with auditees, and implement a reward and punishment system."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024