Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran audit pemerintah dalam mengendalikan korupsi. Penelitian ini difokuskan pada efektivitas kinerja lembaga auditor internal Presiden RI, BPKP, melalui temuan penyimpangan di dalam laporan auditnya terhadap tingkat korupsi yang terjadi di provinsi-provinsi di Indonesia serta upaya dalam melakukan perbaikan setelah audit untuk memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan sampel dari pemerintah daerah di tingkat provinsi selama kurun waktu 2012-2015 sebanyak 128 sampel pengamatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang ditemukan oleh BPKP melalui fraud audit mempengaruhi tingkat korupsi di provinsi-provinsi di Indonesia. Namun upaya perbaikan yang dilakukan setelah audit tidak dapat menurunkan tingkat korupsi.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran audit pemerintah dalam mengendalikan korupsi. Penelitian ini difokuskan pada efektivitas kinerja lembaga auditor internal Presiden RI, BPKP, melalui temuan penyimpangan di dalam laporan auditnya terhadap tingkat korupsi yang terjadi di provinsi-provinsi di Indonesia serta upaya dalam melakukan perbaikan setelah audit untuk memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan sampel dari pemerintah daerah di tingkat provinsi selama kurun waktu 2012-2015 sebanyak 128 sampel pengamatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang ditemukan oleh BPKP melalui fraud audit mempengaruhi tingkat korupsi di provinsi-provinsi di Indonesia. Namun upaya perbaikan yang dilakukan setelah audit tidak dapat menurunkan tingkat korupsi."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor determinan akuntabilitas pemerintah daerah dengan menggunakan teori pilihan publik. Faktor determinan akuntabilitas pemerintah daerah terdiri dari tiga faktor utama yang mewakili pihak yang terlibat dalam penciptaan akuntabilitas pemerintah daerah yaitu masyarakat, pejabat publik, dan birokrat. Ketiga faktor tersebut diwakili oleh tingkat pendapatan,tingkat pendidikan dan tingkat pembangunan manusia serta faktor-faktor politik, dan faktor pengendalian internal dalam menciptakan dan mengawasi akuntabilitas pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut secara garis besar berpengaruh terhadap penciptaan akuntabilitas pemerintah daerah, meskipun terdapat beberapa proksi yang tidak konsisten dalam penciptaan akuntabilitas seperti tingkat pendidikan, dan jangka waktu pemilu.

---

The objective of this research is analyzing determinants accountability of local governments based on public choice theory. The determinant factor accountability of local government consists of three main factors that represent the parties involved in the creation of local government's accountability, they are the society, the public officials (mayor), and bureaucrats. These three parties are represented by the existence of civil society civil, political processes and mechanisms, as well as internal control in creating and overseeing the local government accountability. The results of this study indicate that the three factors are broadly affect the creation of local government accountability, although there are some proxies that are not consistent in the creation of accountability such as level of education, and the period of the election."

"ABSTRAKPenelitian ini meneliti pengaruh belanja bantuan sosial yang diukur dari jumlah rupiah belanja bantuan sosial dan rasio belanja bantuan sosial, terhadap keterpilihan kepala daerah petahana incumbent dengan peran eksternal auditor sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rupiah belanja bantuan sosial dan rasio belanja bantuan sosial berpengaruh positif terhadap keterpilihan kepala daerah petahana incumbent . Peran eksternal auditor berupa temuan audit BPK-RI atas ketidakpatuhan perundang-undangan terkait belanja bantuan sosial memperlemah hubungan belanja bantuan sosial dan keterpilihan kepala daerah petahana incumbent .

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to examine and investigate the impact of Social Aid on the incumbent reelection with the role of external auditor as a moderating variabel. The result of this research prove that, in general, social aid give positive impact on incumbent reelection. Irregularities detected by external auditor as a moderating variabel, in general, weaken the relationship between social aid and incumbent reelection. "

"Laporan magang ini bertujuan untuk menilai prosedur audit KAP RIM atas dukungan ekonomi Pemerintah kepada debitur melalui Bank XYZ. Bank XYZ adalah badan usaha milik negara yang menyediakan layanan perbankan korporasi, komersial, dan ritel. Fokus pemeriksaan adalah pada pengendalian Bank XYZ terhadap debitur yang menerima bantuan ekonomi pemerintah, apakah memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan Prosedur Memorandum, serta kemungkinan terjadinya fraud. Prosedur audit yang dilakukan untuk memperoleh bukti audit yang diperlukan adalah inspeksi (vouching) dan Inquiry kepada Klien. Prosedur-prosedur ini akan dibahas lebih lanjut untuk melakukan pengujian kelayakan debitur serta untuk menguji asersi akurasi dan cut-off atas besaran nominal bantuan dan penyampaian subsidi bunga yang disalurkan oleh Bank XYZ. Evaluasi prosedur audit KAP RIM yang dilakukan oleh tim audit dibandingkan dengan standar, peraturan, pendapat para ahli, dan teori yang berlaku, seperti SA 315, SA 500, dan Buku Audit & Assurance oleh Arens, et al (2016). Berdasarkan evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa KAP RIM telah melaksanakan prosedur audit sesuai dengan kerangka evaluasi, dan kesimpulan audit untuk pengujian ini adalah bahwa tidak ada risiko fraud, bahwa kontrol perusahaan telah berjalan dengan baik, dan bahwa Bank XYZ melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menyalurkan dukungan ekonomi Pemerintah kepada debitur.

---

The purpose of this internship report is to assess KAP RIM's audit procedures on Government economic support to Bank XYZ's debtors. Bank XYZ is a state-owned corporation that provides corporate, commercial, and retail banking services. The audit's focus was on Bank XYZ's control over debtors receiving Government economic assistance, whether they were eligible or not according to the Procedure Memorandum, as well as the possibility for fraud. The audit procedures that are performed to obtain sufficient audit evidence are inspection (vouching) and Inquiry to Client. These procedures will be addressed further in order to perform tests of debtor eligibility as well as to test the accuracy and cut-off assertions for the interest subsidy amount and time transferred by Bank XYZ. The evaluation of KAP RIM audit procedures performed by the audit team are compared with applicable standards, theories by experts, and regulations such as SA 315, SA 500, Auditing and Assurance book by Arens, et al (2016). Based on the evaluation, KAP RIM executed the audit procedure in accordance with the evaluation framework, and the audit conclusion for this testing was that there is no fraud risk, that the firm's controls are effective, and that Bank XYZ is doing its job properly in delivering Government economic support to debtors."