Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query

Muhamad Hanan Rahmadi, author

Evaluasi implementasi pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kota kepada kecamatan : Studi pada: Pemerintahan Kota Tanggerang Provinsi Banten

The enforcement of Law No. 22 Year 1999 on the Regional Autonomy Administration, which later was substituted by Law No. 32 Year 2004 regarding regional Administration , that had brought about different new paradigm in establishing the autonomy, has basically changed the practices of running the local government. One of...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T21648

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Sondang Irene, author

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Kelalaiannya dalam Membuatkan Akta Kuasa Menjual tanpa Dihadiri Salah Satu Penghadap (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 33/PID.B/2018/PN BTM) = The Notary's Responsibility Towards the Aggrieved Party Negligence in making a power of attorney to sell without the presence of one of the appearers (Analysis of Batam District Court Decision Number 33/PID.B/2018/PN BTM)

Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum harus berdasarkan pada undang-undang jabatan notaris, kode etik notaris, dan peraturan lainnya yang berlaku. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari terhadap akta autentik yang dibuatnya. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai notaris yang memperbolehkan penandatanganan akta kuasa menjual tanpa dihadiri...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Agus Susanto Pratomo, author

Implikasi pengaturan tentang mata uang dalam undang-undang tersendiri (currency ACT)terhadap tugas dan kewenangan bank indonesia di bidang pengendaran uang

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primier, sekunder dan tersier, termasuk hasil wawancara dengan nara sumber. Adapun fokus penelitian terutama pada permasalahan mengenai perlu tidaknya Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus tentang mata uang dan pokok-pokok materinya. Adapun pokok-pokok materinya merupakan unifikasi dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26776

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Indika Alawiyah Fratiwi, author

Analisis Perjanjian Pemberian Kuasa oleh Pemodal kepada Penyelenggara dengan Efek bersifat Ekuitas berupa Saham pada Securities Crowdfunding = Analysis of Authorization Agreements by Investors to Operators with Equity Securities in the form of Shares in Securities Crowdfunding

Efek yang diterbitkan dalam SCF dapat bersifat ekuitas, utang, dan/atau sukuk. Masing- masing efek memiliki sifat yang berbeda sehingga hubungan antar para pihak menjadi berbeda. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) POJK 57/2020 pemberian kuasa pada efek bersifat utang dan/atau sukuk adalah wajib, sedangkan berdasarkan Pasal 64 ayat (3) POJK 57/2020...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Raihan, author

Legalitas Suntik Filler dalam Tindakan Kecantikan Ditinjau dari Hukum Kesehatan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks) = The Legality of Filler Injections in Beauty Treatments According to Health Law (Analysis of Court Decisions Number 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks)

Suntik filler merupakan salah satu perawatan kecantikan non bedah yang memasukkan sejenis cairan atau zat ke dalam kulit dengan menggunakan jarum dan bertujuan untuk menyamarkan akibat penuaan atau mempercantik penampilan seseorang. Pemulihan tindakan suntik filler tidak memerlukan waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan bedah plastik estetika, membuat lonjakan terhadap...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Melany, author

Persepsi hubungan sistem pemberian persetujuan impor narkotika/ psikotropika terhadap pelaksanaan pemberian perngelolaan napza di jalur legal

Narkotika/psikotropika digunakan untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan bila tanpa pengawasan dan pengendalian yang seksama. Mengingat kerugian yang ditimbulkannya maka Narkotika/Psikotropika diawasi secara intemasional maupun nasional. Secara intemasional, narkotika diatur dalam Singe! Convention on Narcotic Drugs 1961 dan psikotropika diatur dalam...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005

T22555

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fani Mutiara, author

Kewenangan dan tanggung jawab notaris berkaitan dengan penyerahan sertifikat hak milik dalam rangka perjanjian pengikatan jual beli studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1091K/PDT/2016 = The authorization and responsibility of notary in connection with the transfer of ownership certificate in regard to the sale and purchase binding agreement case study of supreme court judgment No. 1091/K/PDT/2016

Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB merupakan perjanjian pendahuluan yang berfungsi untuk mempersiapkan atau memperkuat perjanjian pokok yaitu perjanjian jual beli. PPJB memuat janji-janji dari calon penjual dan calon pembeli bahwa keduanya mengikatkan diri untuk melakukan jual beli. Dalam praktiknya PPJB terdapat banyak permasalahan baik yang di buat dibawah tangan maupun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50738

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sandrina Amanda Natassia, author

Jual beli sebagian tanah hak milik tanpa pemecahan sertipikat dan tanpa akta jual beli autentik (Studi putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 478/pdt.g/2018/pn.tng) = Sale and purchase of partial freehold land title without splitting and authentic land deed (study of Tangerang district court verdict no. 478/pdt.g/2018/pn.tng)

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 478/Pdt.G/2018/PN.Tng dimana terdapat perbuatan PPAT yang membuat Akta Kuasa Menjual atas tanah yang diketahui bahwa sebelumnya telah dilakukan proses jual beli yang tidak sesuai dengan undang-undang terhadap tanah tersebut. Akta Kuasa Menjual tersebut kemudian digunakan untuk mengalihkan hak atas tanah milik penjual kepada pihak lain. Walaupun...

2020

T54527

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Faiza Khalifa Pancaputri, author

Analisis faktor-faktor penyebab sengketa hukum rumah negara = Analysis of factors that cause legal disputes over state houses

Sengketa Rumah Negara khususnya dalam penguasaan Rumah Negara terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut muncul karena alasan atau sebab yang beragam. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Rumah Negara merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh Pejabat Negara atau Pegawai Negeri untuk menunjang kebutuhan hunian dalam melaksanakan tugas negara....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Eko Prasojo, author

Impact of decentralization toward natural resource-utilization and environmental damage in Indonesia: A Study at the District of Bintan and South Kalimantan Province

ABSTRACT
Decentralization that has granted regulating and controlling authorities to the regional government basically provides a chance for innovation in improving the quality of services, prosperity and welfare, as well as social participation. In procedural missteps in the issuance of Mining Authorization Permit (KP) by the regional government which eventually cause...

Depok: FISIP UI, 2010

MK-pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian