Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas tanggung jawab aplikasi informasi kesehatan terhadap konsumen maupun calon konsumen Alodokter yang mengalami kerugian akibat autodebet layanan asuransi. Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana mekanisme hukum, termasuk arbitrase, mediasi, gugatan perdata, dan proses pidana, dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna memiliki hak untuk menempuh mediasi atau arbitrase sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, atau melaporkan pelaku usaha secara pidana apabila terbukti mengandung unsur tindak pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsumen memiliki jalur hukum yang kuat untuk menuntut haknya, sementara pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

This research aims to discuss the responsibility of business actors towards consumers and prospective Alodokter consumers who experience losses due to autodebit insurance services. This research answers the question of how legal mechanisms, including arbitration, mediation, civil suits, and criminal proceedings, can be used to resolve such disputes. The results show that users have the right to pursue mediation or arbitration in accordance with Article 45, paragraph (2), of the Consumer Protection Law, file a civil lawsuit under Article 1365 of the Civil Code, or report the business actor criminally if it is proven to contain elements of a criminal offense. This study concludes that consumers have strong legal channels to claim their rights, while business actors are obliged to be responsible for the losses incurred in accordance with applicable legal provisions. "

"Pelindungan konsumen pada sektor perbankan merupakan salah satu hal yang fundamental. Pelaksanaan kegiatan pokok usaha perbankan tersebut pastinya akan menghasilkan interaksi yang menimbulkan atau berpotensi memunculkan berbagai isu yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak nasabah. Salah satu kegiatan usaha bank adalah pemberian fasilitas kartu kredit. Penggunaan kartu kredit tidak hanya memberikan kemudahan tetapi juga menimbulkan masalah bagi nasabah salah satunya dengan adanya pendebetan sepihak untuk pembayaran tagihan kartu kredit. Pendebetan sepihak merupakan pengganti pelaksana pembayaran secara otomatis apabila nasabah belum memenuhi prestasinya untuk membayar tagihan. Pelaksanaan kartu kredit dengan adanya pendebetan sepihak ini didasarkan pada perjanjian baku yang tidak ternama. Hal ini berpengaruh pada ketiadaan posisi tawar bagi nasabah mengingat penggunaan kartu kredit ini didasari atas asas kepercayaan. Pada penelitian ini penulis ingin menelaah dan menganalisis bagaimana bentuk pelindungan konsumen pengguna kartu kredit atas pendebetan sepihak untuk pembayaran tagihan kartu kredit dan bagaimana kedudukan klausula tersebut ditinjau dari hukum pelindungan konsumen dan hukum perbankan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil menunjukkan bahwa peraturan pelindungan konsumen sektor perbankan telah cukup memadai memberikan pelindungan atas hak-hak konsumen hanya perlu ditingkatkan pengawasannya. Autodebet atas kuasa nasabah untuk pembayaran tagihan tertentu berbeda dengan pendebetan sepihak untuk pembayaran tagihan kartu kredit. Kedudukan klausula pemberian kuasa kepada bank melakukan pendebetan sepihak tersebut pada dasarnya belum sesuai dengan asas itikad baik.

---

Consumer protection in the banking sector is one of the fundamental things. The implementation of the main banking activity will certainly emerge interactions that raise or have potential to raise issues regarding violation of customer rights. One of the banking activities is credit card facilitation. The use of credit cards not only provides convenience but also causes problems, for example the charge of unilateral debits to the customers for their credit card bills. Unilateral debit is a substitute for automatic payments that occurs when a customer has not successfully paid their bills. The implementation of unilateral debits in credit cards is based on unreputable written agreements. This causes the absence of a bargaining position for customers, considering that the use of credit cards is based on the principle of trust. This research aims to examine and analyze how consumer protection for customers charged with unilateral debits for credit card bills is performed and how the position of the clause is reviewed by consumer protection law and banking law. This research uses normative juridical method with a descriptive analysis research type. The findings show that consumer protection regulations in the banking sector are sufficient enough to protect consumer rights; only the supervision needs to be improved. Autodebits on the customer’s behalf for payment of certain bills is different from unilateral debits for payment of credit card bills. The position of the power of attorney clause to banks charging unilateral debits is not yet in accordance with the principle of good faith."