Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Construction technology has led to flexible structures such as tall buildings and long-span bridges the design of these structures involves certain problem, e.g. : safety, human comfort, increased risk of damage.

A solution to these problems consist to certain extent of the application of structural control.

A structure can be controlled by using active control mechanisms, it is able to control displacement, velocity or acceleration of the structure, or all of these, as desired.

In order to control the structure s response, one has to apply some control forces that are able to change the parameter affecting the response (mass, stiffness, damping) properly. Such forces can easily be implemented by using auxiliary masses, springs (or tendons), dampers, or all of these.

Furthermore, in this paper, tendon control will be used to provide the control force for a simple span bridge and this evaluation ins limited to the controlled response of deflection at midspan and compare with uncontrolled response.

Abstrak :
makalah ini disampaikan pada forum dialog nasional bidang hukum dan non hukum, diselenggarakan oleh BPHN DEPKUMHAM RI provinsi Jawa Timur tanggal 26-29 juni 2007

Abstrak :
makalah ini disampaikan pada forum dialog nasional hukum dan non hukum, diselenggarakan oleh BPHN DEPKUMHAM RI pada tanggal 26-29 juni 2007 di surabaya

Abstrak :
Tujuan utama penelitian ini adalah membuktikan praktek siklus anggaran politik pada pemilihan langsung kepala daerah tingkat Kabupaten dan Kota di Indonesia melalui perbedaan jumlah guru honorer pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Dengan menggunakan data jumlah guru honorer di seluruh kabupaten/kota di Indonesia kecuali Jakarta (pemilihan tidak langsung) selang tahun 2014-2018, didapati bahwa terdapat perbedaan dalam jumlah guru honorer khususnya di tingkat SD dan SMP antara Kabupaten/Kota yang berada pada tahun politik dengan yang tidak berada pada tahun politik, dimana perbedaan ini membuktikan adanya praktek siklus anggaran politik seperti pada teori Rogoff (1990) dan hasil yang ditemukan oleh Sjahrir et al (2013) serta Coelho et al (2006).

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemaparan verba modal di dalam bahan ajar bahasa Inggris. Permasalahan tersebut diperinci dengan pertanyaan: modalitas apa saja yang diungkap oleh verba modal sebagai pengungkap modalitas dan sejauh mana teori linguistik mengenai aspek semantis verba modal dapat dimanfaatkan dalam penyusunan bahan ajar tentang modalitas. Data diambil dari buku ajar yang digunakan di LBPP LIA yaitu Basic 2, Basic 3, Basic 4 , dan Intermediate 3. Verba modal yang dianalisis adalah must, can, could, may, might, should, will, would; have (got) to, dan ought to. Verba modal tersebut dianalisis untuk mengetahui modalitas apa saja yang diungkap oleh verba modal dalam bahan ajar. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga kategori modalitas yang diungkap verba modal yaitu modalitas epistemis, modalitas deontis, dan modalitas dinamis. Makna semantis yang diungkap adalah makna perintah dan larangan (modalitas deontis); makna kemungkinan, kepastian, dan prediksi (modalitas epistemis); makna keharusan, kemungkinan, dan kemauan (modalitas dinamis). Walaupun verba modal sudah mengungkap ketiga jenis modalitas, aspek semantis verba modal belum dipaparkan secara menyeluruh di dalam bahan ajar. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa teori linguistik mengenai aspek semantis verba modal sebagai pengungkap modalitas dapat dimanfaatkan dalam penyusunan bahan ajar bahasa Inggris.

---

The purpose of this research is to find out how the modal auxiliaries are presented in the English teaching material. The specific questions of this research are what kinds of modality are expressed by the modal auxiliaries in the English teaching materials and to what extent the linguistic theory of the semantics of modals can be used in the English material development. The data was taken from LBPP LIA English Course books. There are four books used as the source of data: Basic 2, Basic 3, Basic 4, and Intermediate 3. The analyzed modals are must, can, could, may, might, should, will, would; have (got) to and ought to. The modal auxiliaries from the data were analyzed semantically to find out what kinds of modality are presented in the materials. The data also analyzed to know how the semantic aspect is applied in the materials. The result shows there are three kinds of modality presented in the materials: epistemic modality (possibility, certainty, and prediction); deontic modality (obligation, necessity, and prohibition); and dynamic modality (volition, ability, necessity, and possibility). Although the modals have expressed some meanings but semantically, the modals have not been presented adequately in the English teaching materials. The result also shows that the linguistic theory can be very useful to be applied in the English teaching materials.

Abstrak :
Tugas-tugas Komisi Yudisial dari penjabaran wewenangnya yang diatur pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 selama ini dianggap sempit atau kecil. Dikatakan demikian karena penjabaran dari wewenang lain tersebut hanya terdiri atas tiga tugas yang diatur di dalam UU Nomor 18/2011. Seyogyanya apabila memperhatikan sejarah berdirinya, Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, dan praktik di negara-negara lain, seharusnya tidak dimaknai seperti demikian. Hal ini dikarenakan ketiga aspek tersebut mengarah pada perluasan peran KY. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif, tipologi preskriptif-analitis, dan hasil penelitian yang disusun secara deskriptif analitis. Dengan metode penelitian seperti itu, telah diketahui penguatan KY melalui redesain tugas-tugas wewenang lain yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, ditinjau dari aspek sejarah, Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, UU Nomor 18/2011, dan praktik di negara-negara lain, yakni a) bentuk lembaga yang mandiri, b) menghormati independensi kekuasaan kehakiman di dalam melaksanakan tugas pengawasan eksternal, c) menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan MA, karena kedudukannya adalah state auxiliary organs, d) tugasnya tidak hanya pengawasan, melainkan juga tugas pembinaan etika profesional hakim. Jadi fokus pada pembentukan integritas dan profesional hakim, khususnya pada hakim agung, e) untuk menjaga hubungan kemitraan dengan MA, sehingga pelaksanaan tugas pembinaan etika profesional hakim berjalan dengan optimal, maka sebaiknya salah satu unsur dari keanggotaan KY adalah hakim aktif, bukan mantan hakim, f) bentuk keluaran dari hasil pengawasan eksternalnya adalah rekomendasi mengikat. Hal ini pun sebaiknya dilakukan jika MA dan KY telah melakukan hubungan kemitraan yang baik, terutama dalam hal menyelesaikan perbedaan tafsir teknis yudisial dan teknis pelaksanaan pemeriksaan bersama, g) Rumusan tugas-tugas baru dari penjabaran wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, seleksi hakim, promosi dan mutasi hakim, pelatihan hakim, pengupayaan peningkatan kesejahteraan hakim, perlindungan atau advokasi hakim, sementara tugas dari rumusan Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah menyusun kode etik hakim dan pengawasan perilaku hakim, sudah termasuk penjatuhan sanksi etik. ......The tasks of the Judicial Commission from the elaboration of its powers as regulated in Article 24B paragraph (1) of the 1945 Constitution have so far been considered narrow or small. It is said so because the elaboration of the other powers only consists of three tasks regulated in Law No. 18/2011. It should be noted that when considering the history of its establishment, the Constitutional Court's Decision Number 005/PUU-IV/2006, and practices in other countries, should not be interpreted as such. This is because these three aspects lead to the expansion of the role of KY. These problems will be answered using normative research methods, prescriptive-analytical typology, and research results compiled in analytical descriptive manner. With this research method, it is known that the KY has been strengthened through the redesign of the duties of other authorities as regulated in Article 24B paragraph (1) of the 1945 Constitution, in terms of historical aspects, Constitutional Court Decision Number 005/PUU-IV/2006, Law Number 18/2011 , and practices in other countries, namely a) form an independent institution, b) respect the independence of the judiciary in carrying out external oversight duties, c) establish a good partnership relationship with the Supreme Court, because its position is state auxiliary organs, d) its duties not only supervision, but also the task of fostering the professional ethics of judges. So focus on establishing the integrity and professionalism of judges, especially Supreme Court judges, e) to maintain a partnership relationship with the Supreme Court, so that the implementation of the task of fostering professional ethics for judges runs optimally, so it is better if one of the elements of the KY membership is an active judge, not a former judge. f) the form of output from the results of external supervision is a binding recommendation. This should also be done if the Supreme Court and KY have established a good partnership relationship, especially in terms of resolving differences in the technical interpretation of the judicial and technical interpretations of the joint examination, g) The formulation of new tasks from the elaboration of the authority to maintain and uphold honor, dignity, and behavior Judges are to maintain the honor, dignity and behavior of judges, selection of judges, promotion and transfer of judges, training of judges, efforts to improve the welfare of judges, protection or advocacy of judges, while the task of the formulation of upholding honor, dignity, and behavior of judges is to develop a code of ethics. judges and supervision of judges' behavior, including the imposition of ethical sanctions.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang konfigurasi lembaga-lembaga penunjang atau State Auxiliary Bodies (SAB) dimana mencakup bagaimana status dan kedudukan lembaga SAB tersebut yang meliputi dasar hukum pembentukan lembaga SAB, nomenklatur dari lembaga dimaksud, korelasi dan tanggung jawab atas lembaga SAB yang mencakup koordinasi di antara lembaga SAB dan koordinasi dengan kementerian terkait, efektifitas keberadaan lembaga SAB serta akuntabilitas lembaga SAB. Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif ? Normatif yang difokuskan terhadap lembaga Komisi dan Dewan. Hasil penelitian ini menyarankan tentang perlunya disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SAB/Lembaga Penunjang, pembatasan Presiden dalam mengangkat dan membentuk lembaga penasehat, kajian mengenai kejelasan dasar penentuan nomenklatur SAB di masa yang akan datang, pengintegrasian bagi SAB yang memiliki potensi tumpang tindih dalam menjalankan tugas fungsinya, baik ke Kementerian ataupun ke SAB yang lebih efektif, serta perlunya pemahaman yang komprehensif bagi pembuat kebijakan mengenai efektifitas dan efisiensi akibat dibentuknya suatu SAB dari konsekuensi peraturan perundang-undangan. ......The thesis discusses supporting bodies or State Auxiliary Bodies (SAB) covering firstly, the status and position of these bodies including the legal basis of the establishment and their nomenclatures; secondly, the correlation and responsibilities of the bodies including the coordination among themselves and the concerned ministries, the effectiveness of their existence, and their accountability. The research is normative descriptive, which focuses on the State Auxiliary Bodies in the forms of Commissions and Boards. The results show that there is an urgent need to formulate a number of regulations on SAB/supporting bodies and the limitation of The President rights in assigning and setting up new advisory bodies. The results suggest that some research on the clarity of legal basis are urgently required for the nomenclatures of SAB in the future. The study also suggests to integrate those SAB which are potentially-overlapping in implementing their tasks and functions to the parent ministries or a more effective SAB, and to develop a more comprehensive understanding for the policy makers on effectiveness and efficiencies of establishing an SAB as a result of a regulation.

Abstrak :
ABSTRAK
Penaksir merupakan statistik dari sampel yang digunakan untuk menaksir parameter populasi. Salah satu kriteria penaksir yang baik adalah penaksir dengan presisi yang tinggi. Dalam teori sampling, auxiliary information sering digunakan untuk meningkatkan presisi penaksir. Auxiliary information yang tersedia dalam bentuk kualitatif disebut auxiliary attribute. Nursel Koyuncu memperkenalkan keluarga penaksir mean populasi yang dapat memanfaatkan auxiliary attribute beserta parameternya. Mean square error dari keluarga penaksir Nursel Koyuncu akan dirumuskan. Akan ditunjukkan jika penaksir mean populasi yang dibentuk dari keluarga penaksir Nursel Koyuncu lebih efisien dibandingkan mean sampel. Pembuktian teori ini akan didukung dengan contoh numerik dengan menggunakan data asli.

---

ABSTRACT
Estimator is a statistic of the samples used to estimate population parameters. One of a good estimator criteria is the estimator has high precision. In sampling theory, auxiliary information often being used to improve the precision of the estimator. Auxiliary information which provided in qualitative form is called auxiliary attribute. Nursel Koyuncu was introducing family of mean population estimator that can utilize the auxiliary attribute and its parameters. The mean square error of the Nursel Koyuncu family estimator will be formulated. Will be indicated that the adjuster is formed from the Nursel Koyuncu rsquo s family of mean population estimator is more efficient than the sample mean. Proof of this theory would be supported by the numerical example using original data.