Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, perlu adanya kerja keras dari seluruh bangsa Indonesia pada umumnya dan pegawai negeri sipil selaku pengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada khususnya. Untuk itu perlu peningkatan mutu profesionalisme kerja di kalangan pegawai negeri sipil. Di bulan April tahun 1994, tepatnya tanggal 18, Presiden Soeharto menetapkan Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang ditujukan untuk menetapkan jenjang jabatan baru di kalangan pegawai negeri sipil yaitu jabatan fungsional yang kriteria pengangkatan dan kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit. Dengan adanya jenjang jabatan baru di kalangan pegawai negeri sipil tersebut diharapkan bahwa mutu profesionalisme kerja pegawai negeri sipil akan meningkat, sehingga pegawai negeri sipil akan lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui observasi langsung ke Badan DIKLAT Departemen Dalam Negeri untuk mendapatkan dokumen-dokumen tertulis serta gambaran umum tentang Badan DIKLAT itu sendiri dan Widyaiswara, wawancara terhadap baik aparat pelaksana maupun Widyaiswara, dan pembuatan kuesioner untuk diisi oleh aparat pelaksana maupun Widyaiswara. Selama penelitian, penulis mendapatkan bahwa dokumen-dokumen tertulis berupa peraturan-peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 ini sudah menunjukkan kelengkapannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya juga menunjukkan pengaruh yang cukup positif, yang berarti bahwa sikap aparat pelaksana maupun Widyaiswara sudah cukup mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini. Walaupun demikian, pemerintah harus lebih banyak lagi mengeluarkan kebijaksanaannya yang berorientasi terhadap peningkatan mutu pegawai negeri sipil yang diikuti dengan pelaksanaan yang berkesinambungan dan serius."

"Tesis ini membahas penerapan basis Kas Menuju Akrual pada laporan keuangan Badan Diklat ESDM dalam upaya persiapan menerapkan basis akrual laporan keuangan Badan Diklat ESDM. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif terhadap akun-akun dalam laporan keuangan Badan Diklat ESDM, yaitu Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Persediaan, Akumulasi Penyusutan, Utang Kepada Pihak Ketiga, dan Pendapatan Diterima Di Muka yang telah menerapkan basis akrual di Neraca tetapi masih ada beberapa kesalahan dalam penerapan basis akrual. Hasil penelitian menyarankan bahwa Badan Diklat ESDM harus menyiapkan konversi basis Kas Menuju Akrual menjadi basis akrual dengan cara inventarisasi atau konversi laporan yang sudah ada, meliputi Laporan Saldo Anggaran Lebih Awal, Neraca Awal, dan Laporan Perubahan Ekuitas

---

This thesis discusses the application of Cash Towards Accrual basis on the financial report of the Agency for Mineral Resources in implementing the accrual basis financial report the Agency for Mineral Resources. This research is a descriptive qualitative study of accounts in the financial statements the Agency for Mineral Resources, that is allowance for doubtful account, inventory, accumulated depreciation, debts to third parties, and unearned revenues which have implemented accrual basis in the balance sheet but there are still some mistakes in the implementation of the accrual basis. Results of the study suggest that the Agency for Mineral Resources should prepare a conversion of Cash Towards Accrual basis to be Accrual basis by an inventory or conversion of existing reports, including Statement of Changes in Budget Surplus Beginning, Beginning Balance Sheet, and Statement of Changes in Equity"