Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peran dan fungsi Notaris dalam mekanisme pengesahan legalitas badan hukum perkumpulan diperlukan, karena legalitas suatu badan hukum perlu didaftarkan melalui akta notaris kemudian, didaftarkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia namun, bukan hanya pendaftaran legalitas, namun peran notaris juga diperlukan dalam pembatalan akta tersebut, apabila terjadi konflik dalam pengesahan legalitas badan hukum perkumpulan tersebut. Hal tersebut terjadi pada perkumpulan FKPPI dan Generasi Muda FKPPI yang saat peleburannya mengalami konflik internal terkait pengesahan legalitas badan hukum perkumpulannya, yang dimana terjadinya konflik internal antara Generasi Muda FKPPI dengan FKPPI selaku organisasi induknya, dalam pendaftaran legalitas tersebut Generasi Muda FKPPI tidak memberitahukan bahwa mereka telah mendaftarkan legalitasnya kepada FKPPI selaku organisasi induk, hal ini lah yang memunculkan konflik dalam internal mereka terkait legalitas perkumpulan Generasi Muda FKPPI. ......The role and function of a notary in the mechanism for ratifying the legality of an association legal entity is necessary, because the legality of a legal entity needs to be registered through a notarial deed, then it is registered with the Ministry of Law and Human Rights, but not only for registration of legality, but the role of a notary is also required in canceling the deed, if there is a conflict in the approval of the legality of the association legal entity. This happened to the FKPPI and Young Generation FKPPI associations which at the time of their smelting experienced an internal conflict regarding the legality of the legality of the association legal entity, in which an internal conflictoccurred between the FKPPI Young Generation and FKPPI as the main organization, in registering legality the FKPPI Young Generation did not notify that they had registering its legality with FKPPI as the main organization, this is what gave rise to conflicts within them regarding the legality of the FKPPI Young Generation association.

Abstrak :
Keberadaan olahraga sebagai pendukung proses pembangunan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus ditempatkan dalam sistem hukum nasional, hal tersebut menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 (PP No 16/2007) sebagai peraturan pelaksana UUSKN, diatur mengenai organisasi keolahragaan berbadan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian bersifat yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan analisis data kualitatif sehingga penelitian ini berbentuk evaluatif analitis, yang menyimpulkan bahwa melalui peranan Notaris sebagai pejabat umum, sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), organisasi keolahragaan dapat menjadi perkumpulan berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1653 KUHPer dan Staatblad 1870 No 64. Sehingga organisasi keolahragaan dapat memenuhi ketentuan dalam PP No 16/2007 serta dapat mencegah timbulnya permasalahan di bidang olahraga. ...... The existence of sport as a supporter of the process of nation building in the life of society and state should be placed in the national legal system, that?s the basis of the establishment of Law Number 3 of 2005 on the National Sports System (UUSKN). On Government Regulation Number 16 of 2007 (PP No. 16/2007) as the implementing regulations, set the legal status of sports organizations. Through role as a notary public official, in accordance with Article 1868 Book of the Law of Private Law (Civil Code) and Act Number 30 of 2004 concerning Notary (UUJN), so that sports organizations can be incorporated association as provided in section 1653 Civil Code and the Staatblad 1870 No. 64. So that sports organizations can comply with the requirements of Regulation No. 16/2007 and can prevent the onset of problems in the field of sports. In this study, the authors use a normative juridical research, with qualitative data analysis so that this form of evaluative analytical research.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pengaturan perkumpulan sebagai badan hukum dengan menganalisa Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan sistem online. Perkumpulan untuk menjadi badan hukum harus membuat akta pendirian yang dilanjutkan dengan permohonan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABH. Prosedur pengesahan perkumpulan sebagai badan hukum melalui SABH tentunya diharapkan sinkron dengan pengaturan Akta pendirian dan pengesahan perkumpulan sebagai badan hukum. Prosedur pengesahan perkumpulan merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Permenkumham No. 3/2016). Sedangkan Format isian SABH tidak ditemukan pengaturannya dalam UU Ormas maupun Permenkumham no. 3 Tahun 2016, namun diambil dari draft Rancangan Undang-Undang Perkumpulan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengaturan perkumpulan tidak sinkron dalam hal pendirian, pengesahan badan hukum dan perubahan anggaran dasar. Sampai saat ini RUU Perkumpulan belum disahkan, tetapi dalam aplikasi SABH menggunakan aturan yang terdapat dalam RUU Perkumpulan, sementara RUU belum menjadi hukum positif. ......This thesis discusses about the settings of associations as a legal entity by analyzing the Legal Entity Administration System (SABH) which is an online system. The association to become a legal entity shall establish a deed of incorporation followed by the application for ratification of the Legal Entity to the Minister of Law and Human Rights through SABH. The procedure of legitimating the association as a legal entity through SABH is certainly expected to be in sync with the establishment of the Deed of establishment and ratification of the association as a legal entity. The procedure for ratification of the association refers to Law Number 17 Year 2013 on Community Organizations (Community Law) and Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 3 of 2016 on Procedures for Applying of Legal Entitlement and Approval of Amendment of Articles Association (Permenkumham No. 3/2016). While the SABH fielding format is not found in the Community Law and Permenkumham no. 3 of 2016, but taken from the draft bill of association, thus causing legal uncertainty. The arrangement of associations is out of sync in the establishment, legalization and amendment of the articles of association. Up until now the Associations Law has not yet been ratified, but in SABH applications use the rules contained in the Draft Bill, while the bill has not become a positive law yet.

Abstrak :
Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232/K/TUN/2018) Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menjalankan keputusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 232/K/TUN/2018 menjadi hal yang mendasari penulis dalam penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk meneliti pembatalan surat keputusan pengesahan badan hukum perkumpulan sebagai produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang merupakan objek sengketa tata usaha negara yang proses penyelesaiannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Penulis selain meneliti mengenai proses pembatalannya juga akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan arbitrase yang sebelumnya telah dihasilkan dan akibat hukum terhadap akta pendirian badan hukum perkumpulan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sehingga didapatkan jawaban mengenai pembatalan surat keputusan tersebut hanya membuat perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia kehilangan status badan hukumnya tetapi lembaga arbitrasenya tetap ada sebagai perkumpulan dan membuat putusan arbitrase yang dihasilkan tetap dapat berlaku serta akta pendirian perkumpulan yang dibuat oleh Notaris tetap sebagai akta otentik. Oleh karena itu pemerintah dalam mengesahkan badan hukum perkumpulan diharapkan memeriksa tidak hanya dokumen tetapi juga pemeriksaan lebih mendalam dan juga pemerintah diharapkan dapat membuat aturan yang lebih jelas mengenai lembaga arbitrase agar tidak timbul sengketa yang serupa dikemudian hari. 

---

Rescission of The Legalization Decree Legal Entity Establishment of Indonesian National Arbitration Board is issued by Ministry of Law and Human Right Republic of Indonesian to carry out the verdict Supreme Court Number 232/K/TUN/2018 that lead to this thesis defense. This thesis defense intended to find out legal reasons related to review a rescission of Association, as one of the results in government, which is an object of state administrative dispute, that settled through State Administrative Court. In the other hand, this thesis defense reviews processes and the effects of the Rescission, and the effects on the deed itself. This research is conducted by normative juridical research with the regulation approaches, to get the answers on the questions about rescission of the validation decree legal entity of  the Indonesian National Arbitration Board, that caused the loss of legal entity, but is still counted as an arbitral tribunal with its deed is still valid. In consequence, government needs to not only check the documents but also create regulations that lead a clear path on arbitral tribunal.

Abstrak :
Pemerintah menerapkan pembatasan terhadap kepemilikan tanah di Indonesia. Pemerintah melarang badan hukum memiliki hak milik atas tanah, kecuali badan hukum yang dinyatakan oleh peraturan pemerintah. Dalam transaksi yang berkaitan dengan pertanahan, seringkali dijumpai badan hukum (yang tidak ditunjuk pemerintah) yang mengupayakan untuk dapat memperoleh tanah dengan status hak milik dengan mekanisme perjanjian pinjam nama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan data primer. Kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2305 K/Pdt/2020 menyatakan bahwa pemilik sebenarnya dari tanah dan bangunan objek sengketa adalah pihak Gapensi yang merupakan badan hukum berbentuk Perkumpulan. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perjanjian nominee yang dibuat dengan Akta Notaris No 7 antara Gapensi dengan Gito Suwiryo sebagai upaya penyelundupan hukum tetapi menjadikannya dasar bahwa tanah dan bangunan objek sengketa tersebut sebenarnya adalah milik Gapensi. Disisi lain perjanjian nominee tersebut apabila diuraikan berdasarkan syarat-syarat sah suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat “suatu sebab yang halal”. Hal ini karena perjanjian nominee tersebut melanggar Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 1 ayat (1) PP No 38 Tahun 1963 dan Pasal 26 ayat (2) UUPA, sehingga seharusnya perjanjian nominee tersebut menjadi batal demi hukum karena melanggar hukum. Akan tetapi dalam putusan, Majelis Hakim mengakui keabsahan perjanjian nominee yang dibuat dihadapan notaris. ......The government imposes restrictions on land ownership in Indonesia. The government prohibits legal entities from having ownership rights to land, except for legal entities declared by government regulations. In land-related transactions, legal entities (which are not appointed by the government) are often found who try to obtain land with ownership status using a nominee agreement mechanism. This research uses a doctrinal legal research method based on secondary data obtained from the results of library research and primary data. The case in the Supreme Court decision Number 2305 K/Pdt/2020 states that the actual owner of the land and buildings subject to dispute is Gapensi which is a legal entity in the form of an association. The Panel of Judges did not consider the nominee agreement made with Notarial Deed Number 7 between Gapensi and Gito Suwiryo as an attempt to smuggle the law but used it as the basis that the land and building objects in dispute actually belonged to Gapensi. On the other hand, if the nominee agreement is described based on the legal terms of an agreement, then the agreement does not fulfill the requirement of "a lawful cause". This is because the nominee agreement violates Article 21 paragraph (2) in conjunction with Article 1 (1) PP No. 38 of 1963 and Article 26 (2) UUPA, so the nominee agreement should be null and void because it violates the law. However, in the decision, the Panel of Judges acknowledged the validity of the nominee agreement made before a notary.