Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Dicky Denata, author
Permasalahan pencabutan izin usaha pertambangan mempengaruhi iklim investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Keberadaan berbagai macam peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan pertambangan tidak mempunyai kepastian hukum dan justru merugikan para investor. Iklim investasi yang kondusif akan terciptanya tata kelola pencabutan izin usaha pertambangan yang baik sehingga diperlukan kepastian dalam hukum investasi...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1981
S8369
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Edwin Rizwansyah, author
ABSTRAK
Thesis ini membahas pembentukan, kedudukan, dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam sistem hukum administrasi Negara Indonesia serta praktik koordinasi penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM, khususnya di bidang kegiatan usaha industri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyarankan...
2019
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
S9321
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Tri Akoso, author
This research explains about process of East Timor separation from Republic of Indonesia after twenty four years to be part 27th Indonesia's province from intelligence analysis.
The fundamentals theory using intelligence cycle, intelligence function and to be concern with intelligence advise and national policy. A problem in this research is, How...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T17463
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ratih Indriningtyas, author
Penempatan Notaris di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rangka program izin investasi tiga jam merupakan langkah Pemerintah sebagai bagian dari Revolusi Mental dan Deregulasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam penyederhanaan perizinan. Terdapat dua pokok yang akan dibahas pada tesis ini yaitu, apakah penempatan dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45416
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library