Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendirian Badan Penerimaan Negara diharapkan dapat mempermudah Pemerintah dalam mengelola penerimaan negara secara efisien. Badan Penerimaan Negara, khususnya dalam sektor perpajakan, dianggap sebagai tulang punggung penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan justifikasi perbaikan kondisi eksisting DJP ketika di bawah Kementerian Keuangan dalam rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah paradigma post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Urgensi pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di Indonesia sangat tinggi karena penerimaan negara masih sangat bergantung pada sektor perpajakan. Mengingat pentingnya peran pajak dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, diperlukan sebuah lembaga khusus yang fokus pada pengelolaan dan peningkatan penerimaan pajak. Dalam sisi kelembagaan Pentingnya kelembagaan perpajakan di Indonesia, terutama dalam upaya pembangunan nasional. Kelembagaan ini memiliki peran utama dalam mengelola dan mengawasi sistem perpajakan secara efektif dan efisien. Dalam sisi Administrasi adalah integrasi sistem pengelolaan pajak yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi. Dengan adanya BPN, fungsi pengelolaan pajak dan bea cukai dapat disatukan, menciptakan sebuah sistem yang lebih terkoordinasi dan terstruktur. Dengan adanya BPN, diharapkan pengelolaan penerimaan negara dapat lebih fokus dan efisien, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu peneliti menyarankan dalam pembuatan Badan Penerimaan Negara Dalam merancang undang-undang pembentukan BPN, kerangka hukum yang dibangun memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta memperhatikan pengaturan pengawasan yang ketat.

---

The objective of this research is It is hoped that the establishment of the State Revenue Agency will make it easier for the Government to manage state revenues efficiently. The State Revenue Agency, especially in the taxation sector, is considered the backbone of state revenue. This research aims to provide justification for improving the existing conditions of the DJP when it was under the Ministry of Finance in the plan to establish a State Revenue Agency. The research approach used is a post-positivist paradigm. Data collection techniques used include literature study and in-depth interviews. The results of this research show that the urgency for establishing a State Revenue Agency (BPN) in Indonesia is very high because state revenue is still very dependent on the taxation sector. Considering the important role of taxes in financing various development programs and public services, a special institution is needed that focuses on managing and increasing tax revenues. On the institutional side, the importance of taxation institutions in Indonesia, especially in national development efforts. This institution has a major role in managing and supervising the tax system effectively and efficiently. On the administrative side, there is the integration of tax management systems which were previously spread across various agencies. With the existence of BPN, tax and customs management functions can be unified, creating a more coordinated and structured system. With the existence of BPN, it is hoped that state revenue management can be more focused and efficient, as well as increase transparency and accountability. Therefore, researchers suggest that in creating a State Revenue Agency in designing the law establishing BPN, the legal framework that is built has a strong basis and is in accordance with applicable legal principles, as well as paying attention to strict supervisory arrangements."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pengguna aplikasi E-Uji Emisi oleh masyarakat Provinsi Jakarta, mengingat angka pengguna aplikasi tersebut masihminim. Teknik analisis data kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda dan kualitatif mengunakan illustrarive method. Dalam menganalisis faktor-faktor yang paling memengaruhi penerimaan pengguna aplikasi E-Uji Emisi masyarakat Provinsi Jakarta, penelitian ini menggunakan Unified Theory of Acceptance and Use Techonoly 2 (Venkatesh et al, 2012) yang meliputi beberapa dimensi seperti Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating Condition, Hedonic Motivation, Price Value, dan Habit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling memengaruhi penerimaan pengguna aplikasi E-Uji Emisi oleh masyarakat Provinsi Jakarta adalah Habit, Hedonic Motivation, dan juga Effort Expectancy. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil olah data melalui Uji F pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

---

This research aims to determine the most influential factors affecting the acceptance of the E-Uji Emisi application by the residents of Jakarta Province, given its low user adoption rate. Quantitative data analysis was conducted using multiple linear regression, complemented by qualitative analysis using the illustrative method. In examining the factors influencing acceptance of the E-Uji Emisi application among Jakarta residents, this study employed the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (Venkatesh et al., 2012), encompassing dimensions such as Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating Conditions, Hedonic Motivation, Price Value, and Habit. The research findings indicate that the factors most influencing the acceptance of the E-Uji Emisi application by Jakarta residents are Habit, Hedonic Motivation, and Effort Expectancy. These conclusions are based on the results of data analysis using the F-test for each independent variable against the dependent variable."