Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Berdasarkan pengujian parameter boraks dan formalin yang dilakukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM tahun 2011 terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah PJAS , terdapat 94 2,93 yang mengandung boraks dan 43 1,34 mengandung formalin. Kantin yang berada di lingkungan kampus memiliki potensi besar untuk melakukan praktik kecurangan penggunaan bahan tambahan pangan. Menggunakan desain penelitian cross sectional dan pengujian secara kualitatif di laboratorium. Pemeriksaan kandungan bahan kimia pada makanan, peneliti melakukan pemeriksaan di Laboratorium Kimia Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji laboratorium boraks dan formalin pada makanan sebanyak 77 sampel di dapatkan hasil 3 sampel makanan positif mengandung bahan kimia boraks dan 69 sampel makanan yang positif mengandung bahan kimia formalin. responden dengan tingkat pengetahuan kurang le; 55 dengan makanan yang positif mengandung bahan kimia formalin adalah sebanyak 60 93,8 dan negatif formalin hanya sebanyak 4 6,3 . Sedangkan pada tingkat pengetahuan baik >55 di dapatkan hasil positif makanan yang mengandung formalin sebanyak 9 69,2 dan negatif formalin adalah 4 30,8 . Dilihat berdasarkan p-value = 0,024, OR =6,667 dan CI 95 = 1,411-31,502 yang menunjukkan tingkat pengetahuan kurang tersebut memiliki hubungan yang sognifikan terhadap adanya kandungan bahan kimia formalin di dalam makanan yang dijual oleh responden.

---

ABSTRACT
Food and Drug Supervisory Agency BPOM performed a series of experiments on borax and formaldehyde on School Food Snack PJAS in 2011. There were 94 2.93 of foods containing borax and 43 1.34 of foods containing formaldehyde. The canteen has a great potential of fraudulent practices in using food additives. Using cross sectional research design and qualitative testing in identifying chemical substances in foods, researchers conducted a laboratorium research at the Chemistry Laboratory in Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Indonesia. The results obtained from laboratory examinations found that among 77 samples, there were 3 food samples contain borax chemicals and 69 food samples contain formaldehyde chemicals. Respondents with low level of knowledge le 55 are likely to be related with formaldehyde chemicals 60 93.8 while only 4 6.3 respondents are negatively correlated with formaldehyde. In addition, among the respondents with high level of knowledge 55 , 9 69,2 of them is found to have food with formaldehyde and only 4 respondents are negative 30,8 . Based on p value 0,024, OR 6,667 and 95 CI 1,411 31,502, this research indicates that the level of knowledge has a cognitive relationship to the presence of formaline chemicals in sale of foods.

Abstrak :
ABSTRAK
Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup manusia, seiring dengan perkembangan dari produk olahan pangan semakin maju, sehingga tidak jarang demi mencapai tujuan tertentu pelaku usaha melakukan pencampuran/pengoplosan terhadap produk olahan pangan. Kebijakan dari pengoplosan atau pencampuran suatu produk olahan pangan mempunyai kriteria tersendiri apabila ditinjau dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, hal ini sehubungan dengan kepentingan konsumen guna mendapatkan pangan yang layak serta sesuai dengan standar kesehatan yang memadai. Pelaku usaha sendiri memiliki tanggung jawab terhadap produk olahan pangan yang dicampur atau dioplos, dalam hal ini peran pemerintah sebagai fungsi kontrol di antara pelaku usaha dan konsumen memegang peranan yang sangat signifikan. Guna menjawab permasalahan di dalam tesis ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji tentang hukum normatif doktrinal , dalam hal ini Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, maupun peraturan hukum lainnya. Kebijakan dari pengoplosan atau pencampuran suatu produk olahan pangan ditinjau dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen tidak terlepas dari inti utama fungsi dari pangan itu sendiri, dimana suatu produk olahan pangan merupakan pangan yang telah diberikan BTP Bahan Tambahan Pangan dalam proses produksi. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk olahan pangan yang dicampur atau dioplos mengacu kepada ketentuan perubahan/pengoplosan yang dimaknai dengan Perubahan atas barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau Barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi. Dengan demikian pengoplosan yang bersifat negatif merupakan kegiatan memproduksi dan memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan dan menyebabkan berubahnya mutu pangan.

---

ABSTRACT
Food is a basic need for human survival, along with the development of food processing products, it is common for achieving certain objectives of business executors to mixing the processed food products. The policy of mixing processed food products has its own criteria when viewed from the perspective of consumer protection law, and it is in line with the interest of consumers to obtain good standards for food and also health. The business executors have responsibility for the processed food product which has mixed, and in this case the government plays a significant role as a controller for the business executors and consumers. In order to answer the problem in this thesis, the writer uses normative juridical research method, which is research that examines about normative law doctrinal , in this case Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 18 of 2012 on Food, as well as other legal regulations. From the point of view of consumer protection law, the policy of mixing a processed food product is inseparable from the main core of the function of the food itself, where a processed food product has been given food additives in the production process. The responsibility of the business executors on processed food products that are mixed refers to the provisions of change, which is the change of goods and or services performed by business execitors or goods and or services not in accordance with the example, quality, and composition. Therefore, a negative mixing is an activity to produce and trade food that is not in accordance with the food safety standards dan cause changes in the food quality.