Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah retensi anggota Baintelkam Polri yang cenderung keluar dari fungsi Baintelkam Polri. Untuk mengatasi masalah retensi ini, Baintelkam Polri menerapkan pembinaan karir yang ditujukan salah satunya untuk perawatan anggota. Namun permasalahannya, meskipun telah dilakukan pembinaan karir, retensi ini terjadi setiap tahunnya dari tahun 2017-2023. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Sesuai kebutuhan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis tantangan dalam pembinaan karier terhadap kinerja Baintelkam Polri dan upaya mengeliminasinya.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen karir, teori kinerja, konsep pembinaan karir, konsep strategi, dan Perkap Polri No. 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Pembinaan Karier Anggota Polri, serta Peraturan Kepolisian No 2 Tahun 2018 TentangPenilaian Kinerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah masalah dan tantangan yang harus dihadapi dalam pembinaan karier Baintelkam Polri. Tantangan utama di aspek internal adalah menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi intelijen di tengah perubahan dinamis dalam lingkungan global, dengan ancaman seperti teknologi terbaru, ancaman siber, dan tingkat stres yang tinggi karena tugas sensitif. Tantangan selanjutnya berasal dari aspek eksternal yang berasal dari masalah kerja sama, termasuk dengan lembaga lain, serta isu teknis dan keamanan informasi. Strategi dalam sistem pembinaan karir yang lebih baik untuk penguatan kinerja Baintelkam Polri, selama ini diterapkan dengan perencanaan karir, rotasi kerja, dan pemanfaatan teknologi.

---

This research is motivated by the problem of retention of Baintelkam Polri members who tend to leave the function of Baintelkam Polri. To overcome this retention problem, Baintelkam Polri implements career coaching, one of which is aimed at member maintenance. However, the problem is, even though career coaching has been carried out, this retention occurs every year from 2017-2023. Therefore, an appropriate solution is needed to overcome this problem. In accordance with these needs, this research is aimed at analyzing the challenges in career development regarding the performance of the National Police's Baintelkam and efforts to eliminate them.

The theories used in this research are career management theory, performance theory, career coaching concept, strategy concept, and Police Chief Regulation No. 9 of 2016 concerning the Career Development System for Police Members, as well as Police Regulation No. 2 of 2018 concerning Performance Assessment. This type of research is qualitative research with the method used in this research is the field research method.

The results of this research show that there are a number of problems and challenges that must be faced in career development for the National Police Security Agency. The main challenge in the internal aspect is maintaining the security and confidentiality of intelligence information amidst dynamic changes in the global environment, with threats such as the latest technology, cyber threats, and high levels of stress due to sensitive tasks. The next challenge comes from external aspects originating from cooperation problems, including with other institutions, as well as technical and information security issues. Strategies in a better career development system to strengthen the performance of the National Police's Security and Intelligence Agency have so far been implemented through career planning, job rotation and the use of technology."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika Pemilu pasca-Orde Baru yang memicu munculnya politik identitas, menganalisis respons negara terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh politik identitas, serta memahami peran Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baintelkam Polri) dalam konteks tersebut. Pemilu 2014 dan 2019 dipilih karena pada kedua pemilu tersebut penggunaan politik indentitas terbilang sangat masif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ilmu sosial untuk menggali fenomena sosial dan politik yang kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas menjadi permasalahan utama dalam Pemilu 2014 dan 2019, dipicu oleh rendahnya literasi masyarakat, tren politik identitas global, dan krisis kesadaran politik-kebangsaan di kalangan elite politik. Elemen agama dan etnis menjadi isu sentral yang diwacanakan dan dikonflikkan dalam ruang publik menjelang, saat, dan pasca-Pemilu. Penelitian ini menyimpulkan perlunya model inteligence-led policing yang efektif dalam menangani masalah politik identitas guna mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia.

---

This study aims to examine the dynamics of the post-New Order elections that triggered the emergence of identity politics, analyze the state's response to the threats posed by identity politics, and understand the role of the Indonesian National Police Security Intelligence Agency (Baintelkam Polri) in this context. The 2014 and 2019 elections were chosen because in both elections the use of identity politics was massive. This study uses a qualitative method with a social science phenomenology approach to explore complex social and political phenomena. The results of the study show that identity politics became the main problem in the 2014 and 2019 elections, triggered by low public literacy, global identity politics trends, and a crisis of political-national awareness among political elites. Religious and ethnic elements became central issues that were discussed and conflicted in the public space before, during, and after the elections. This study concludes the need for an effective intelligence-led policing model in dealing with identity politics issues to support the consolidation of democracy in Indonesia."