Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di dalam Tesis ini, Penulis hendak menyampaikan hal-hal yang menarik di dalam kajian mengenai hukum kepailitan, terutama dalam tahap Pengurusan dan Pemberesan Harta PailitPerseroan Terbatas. Dalam tahap ini, ada satu peran penting yang dijalankan oleh sebuah fungsi kurator yang bertindak selaku pihak yang netral dalam hal pengurusan harta debitor pailit dan pelunasan utang debitor pada kreditor-kreditornya.Tesis ini secara khusus memfokuskan kajiannya pada eksistensi lembaga Balai Harta Peninggalan yang telah ada sejak Faillisement Verordening berlaku di Indonesia. sebagai sebuah lembaga yang telah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, Balai Harta Peninggalan telah menjalankan perannya sebagai lembaga yang mengurusi dan membereskan harta pailit dari debitor. Pada Tahun 1998, keberadaan Balai Harta Peninggalan tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang menjalankan fungsi pengurusan dan pemberesan harta pailit Perseroan Terbatas. Terhitung sejak Tahun 1998, sebagaimana juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator lainnya yang berasal dari pihak swasta juga dapat menjadi kurator disamping Balai Harta Peninggalan. Penulis melihat bahwa keberadaan kurator lainnya di atas didasari oleh pertimbangan buruknya kinerja Balai Harta Peninggalan. Di samping itu, keberadaan kurator lainnya yang berasal dari pihak swasta adalah untuk memberikan ruang partisipasi dari pihak swasta di dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit Perseroan Terbatas. Selain itu, Penulis juga menganalisis penyebab dari buruknya kinerja Balai Harta Peninggalan dikarenakan oleh permasalahan sumber daya manusia yang kurang baik dan terlalu besarnya lembaga Balai Harta Peninggalan. Oleh karena itu, Penulis menyarankan adanya reformasi administrasi untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia dan lembaga Balai Harta Peninggalan di atas. ...... In this Thesis, the Writer would propose the interesting studies about the bancruptcy law, especially in Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Perseroan Terbatas . in this stage, there is a role served by liquidator who acts independently in managing Debtor’s wealth and Debtor’s liabilities payment to its Creditor(s). This Thesis focuses the study in the existence of Balai Harta Peninggalan which has been establish ed before the independence of Indonesia. Balai Harta Peninggalan serves people in Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Perseroan Terbatas. In 1998, the existence of Balai Harta Peninggalan do not act as the only liquidator in Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Since 1998, as regulated by Law 37/2004 on Bankruptcy, Balai Harta Peninggalan and/or the other liquidators which are a private entity, can be a liquidator. The Writer understand that the existence of the other liquidator is caused by the low performance Balai Harta Peninggalan. And else, the existence of the othe liquidators is to give private entity a space to join in Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Perseroan Terbatas. The Writer also analyses that the cause of the low performance of Balai Harta Peninggalan is given by the problem surrounding human resources and fat bureaucracy. Therefore, the Writer proposes to run administrative reform in order to solve these problems.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan untuk hidup bersama secara sah diantara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan dapat dilangsungkan di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang terjadi akibat perbedaan kewarganegaraan diantara masing-masing pihak yaitu perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran internasional akan mempunyai permasalahan dengan status kewarganegaraannya serta hak mewarisnya. Balai Harta Peninggalan Jakarta menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris atas anak yang mempunyai status Warga Negara Asing dan menyatakan ia sebagai ahli waris dari harta peninggalan ibunya. Terhadap Surat Keterangan Hak Mewaris ini saudara-saudara kandung dari almarhumah mengajukan keberatan dan memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mencabut Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut. Untuk mengkaji hal tersebut dilakukan penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dianggap sah oleh negara sehingga kedudukan anak yang lahir dengan berstatus Warga Negara Asing tersebut tetap diakui sebagai anak sah. Seorang anak yang berstatus Warga Negara Asing mempunyai hak mewaris dari orang tuanya yang berkewarganegaraan Indonesia. Walaupun anak yang berstatus Warga Negara Asing tersebut dapat mewaris dari orang tuanya tetapi jika menerima warisan berupa hak milik menurut Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria maka dia wajib melepaskan haknya tersebut dalam jangka waktu 1 satu tahun setelah diperolehnya hak tersebut. Penulis tidak sependapat dengan putusan hakim yang dalam putusannya tersebut membatalkan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06.10-36/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang menunjuk anak almarhumah sebagai satu-satunya ahli waris dari harta peninggalan ibunya.

---

ABSTRACT
Marriage is basically an agreement to live together legitimately between a man and a woman. Marriage may take place within the territory of the Republic of Indonesia as well as outside of the territory of the Republic of Indonesia. Mixed marriage is a marriage that occurs due to differences in citizenship between each party namely the marriage between Indonesian citizens with foreign citizens. A child born from an international mixed marriage will face problems with their citizenship and inheritance rights. The Jakarta Heritage Hall publishes a Certificate of Inheritance Rights on a child who has a status of a Foreign Citizen and declares him her as the heir of his or her mother 39 s estate. Against this Memorandum of Inheritance, the siblings of the deceased filed an objection and appealed to the State Administrative Court to revoke the Letter of Inquiry on the Rights of the Minister. To investigate this matter, the research uses analytical descriptive research, with normative juridical approach method and examined by qualittaive approach. Marriages held abroad are considered valid by the state so that the status of the child born with the status of a Foreign Citizen is still recognized as a legal child. A child who is a Foreign Citizen has the right to inherit from his or her parent who is an Indonesian citizen. Although the child with the status of a Foreign Citizen may inherit from his or her parents, but if he receives inheritance in the form of property rights under Article 21 Paragraph 3 of the Basic Agrarian Law, he shall be obliged to relinquish his right within 1 one year after obtaining such right. The author does not agree with the judge rsquo s decision who revoke the Certificate of Right of Inheritance Number W7.AH.06.10 36 VII 2010 dated July 19, 2010 which appointed the deceased son as the sole heir of his mother 39 s treasures.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai peran yuridis kurator Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan dalam harta pailit. Sampai saat skripsi ini ditulis, Balai Harta Peninggalan di Indonesia masih menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Staatsblad 1872 No. 166 tentang Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan, yang notabene merupakan aturan peninggalan Belanda. Ditambah lagi di negara Belanda sendiri Balai Harta Peninggalan weeskamer sudah ditiadakan sejak tahun 1810. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah dengan studi dokumen dan wawancara dengan pihak Hakim pada Pengadilan Niaga, Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan dan Ahli hukum kepailitan. Pada akhirnya, Penulis mendapatkan hasil dari penelitian bahwa kurator Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugasnya hanya mendasarkan pada UUK-PKPU, dimana belum terdapat pengaturan khusus mengenai pedoman bagi Balai Harta Peninggalan untuk menjalankan tugas sebagai kurator. ...... This thesis discusses about the juridical role of Balai Harta Peninggalan Trustee in performing the task of managing and liquidating in the bankruptcy estate. Until this thesis is written, Balai Harta Peninggalan in Indonesia is still carrying out its main duty and function by referring to Staatsblad 1872 No. 166 on Instructions for Balai Harta Peninggalan, which is a legacy of the Dutch legacy. Plus in the Netherlands own country Balai Harta Peninggalan weeskamer has been abolished since 1810. The research method used in this thesis is the normative juridical. Research conducted by the author is by document studies and interviews with the Judge on Commercial Court, Legal Technical Member of Balai Harta Peninggalan and Bankruptcy legal expert. In the end, the author got the result from the research that the trustee of Balai Harta Peninggalan in performing its duties only based on UUK PKPU, where there is no specific arrangement regarding guidance for Balai Harta Peninggalan to perform duty as a bankruptcy trustee.

Abstrak :
Penulisan skripsi ini membahas mengenai ketentuan terkait kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pengurusan terhadap kepentingan dan harta kekayaan milik orang yang dinyatakan tidak hadir (afwezig) melalui penetapan pengadilan, sebagaimana hal tersebut diatur ketentuannya dalam Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif, sehingga Penulis menggunakan data primer dan data sekunder yang bersifat hukum sebagai sumber data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukannya untuk segera melakukan pembaharuan terhadap pengaturan terkait keadaan tidak hadir (afwezigheid) serta kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pengurusan terhadap kepentingan dan harta kekayaan milik orang yang dinyatakan tidak hadir sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, dan dibutuhkan pula kecermatan serta ketelitian pengadilan dalam menetapkan ketidakhadiran seseorang.

---

This thesis examines the provisions related to the authority of the Inherited Property Board in conducting the management of the interests and assets of absentee (afwezig) based on the court decision, as it is regulated in Article 463 of Indonesian Civil Code and other related regulations. This research uses normative juridical methods descriptively by a qualitative analysis approach, so that the Author uses both primary and secondary data which are legal as its data source. The results of this research indicate that it is necessary to immediately have a renewal of the regulations related to the state of absence (afwezigheid) and the authority of the Inherited Property Board in managing the interests and assets of absentee as it is regulated in Indonesian Civil Code, and also requires punctilio and thoroughness of the court in determining someones absence.

Abstrak :
Keberadaan Lembaga Ketidakhadiran afwezigheid berdasarkan Pasal 463 KUHPerdata dan Penetapan Pengadilan secara formal hanya ditujukan bagi subjek hukum manusia. Perkembangan dalam masyarakat memperlihatkan kecenderungan bahwa subjek ketidakhadiran itu diperluas berlakunya sehingga meliputi juga ketidakhadiran subjek hukum badan hukum. Penelitian ini menguraikan dasar dan penyebab dari perluasan pemberlakuan afwezigheid tersebut, pelaksanaan dalam pengelolaan terhadap harta kekayaan afwezigheid dan kendala-kendala serta upaya yang dilakukan Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan dan pengelolaan boedel afwezigheid tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data primer dan data sekunder bahan hukum yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Meskipun kekosongan hukum telah terisi dengan penemuan hukum, akan tetapi tetap saja terdapat hambatan-hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal bagi BHP dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan terhadap harta kekayaan yang dinyatakan afwezigheid. Hambatan internal berasal dari BHP itu sendiri, berupa sumber daya manusia, dn kurangnya sosialisasi BHP terhadap masyarakat sejak Dahulu. Sedangkan kendala eksternal antara lain kurangnya pengertian dan pemahaman dari instansi terkait dengan tugas pengurusan boedel afwezigheid, munculnya orang atau pihak lain yang mengaku sebagai pemilik, ahliwaris atau kuasanya yang dapat menimbulkan terjadinya proses gugatan pembatalan terhadap penetapan ketidakhadiran serta pihak yang berkepentingan kadang kala tidak sanggup membayar harga barang-barang atau harta kekayaan afwezigheid tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pembuat Undang-undang agar melembagakan pengaturan tentang afwezigheid kedalam peraturan perundang-undangan nasional yang lebih tinggi Undang-undang. ...... The existence of absentia institution afwezigheid based on the Article 463 of Personal Code and Judicial Verdict formally is only referred to legal subject of human beings. The progress in society presents a tend that the subject of absentia is extended of the application to also include the absentia of corporate. The present study described the principles and cause of the extended application of afwezigheid, incuding implementation of property management of afwezigheid and the challenges, and the efforts of BHP in arrangement and management of boedel afwezigheid. The study used a normative method descriptively by a qualitative analysis. The qualitative analysis was applied for the primary and secondary data corporate collected by using both interview and library study. Although the legal vacancy has been filled by the legal discovery, however, there were also challenges either internally or externally for BHP to implement the arrangement and management of property stated under afwezigheid. The internal challenges resulted from the BHP itself such as human resources, lack of sosialitation from BHP. Whereas the external challenges included the lack of understanding and comprehension of the relevant institutions related to the arrangement of boedel afwezigheid, the emergence of those or other parties who recognized as the owner, heirs or the authorized power of attorney that can result in the sue of cancellation of any decision of absentia and the interest parties sometimes could not pay the prices of goods and property of the afwezigheid. Based on the result of the study, it is suggested to the legislative to institutionalize the arrangement of afwezigheid into the higher national Statutory Rules Laws.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai adanya aset terlantar (unclaimed assets) pada Perusahaan Efek yang menimbulkan kendala bagi Perusahaan Efek itu sendiri maupun Emiten baik dari segi biaya maupun kepastian hukum mengenai kepemilikan dari aset atau saham dalam Perusahaan Efek atau Emiten. Otoritas Jasa Keuangan maupun Self Regulatory Organisation lainnya sedang membahas mengenai cara penanganan aset terlantar (unclaimed assets) tersebut. Salah satu pemikiran untuk menangani aset terlantar (unclaimed assets) adalah dengan pembentukan Balai Harta Peninggalan khusus Pasar Modal. Yang menjadi landasan pemikiran untuk membentuk Balai Harta Peninggalan khusus Pasar Modal adalah berkaitan dengan tugas Balai Harta Peninggalan yaitu sebagai wakil dari Harta Peninggalan yang tak terurus (Pasal 1126-1129 KUHPerdata) serta pengurusan dan pengawasan atas kekayaan orang yang tidak hadir (Pasal 463, 464, dan 465 KUHPerdata serta Pasal 235 HIR). Akan tetapi Pembentukan Balai Harta Peninggalan khusus Pasar Modal ini masih terkendala, dikarenakan aturan yang sekarang untuk Balai Harta Peninggalan secara umumnya masih menggunakan KUHPerdata sehingga pemerintah perlu membuat peraturan mengenai Balai Harta Peninggalan khusus Pasar Modal. Berangkat dari adanya permasalahan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan beserta unsur Self Regulatory Organisation lainnya dapat segera membentuk Balai Harta Peninggalan khusus Pasar Modal dengan adanya Undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan badannya, aturan mengenai daluarsa kepemilikan atas aset terlantar (unclaimed assets), dan tata cara penitipan aset terlantar (unclaimed assets) tersebut. ...... This thesis discusses the establishment of the Association of Unclaimed Property in Capital Markets for Asset Unclaimed Assets in securities companies, which creates constraints for securities companies itself or the issuer both in terms of costs as well as legal certainty on the ownership of the assets or stock in a company's Securities or issuers. Indonesia Financial Services Authority and other elements of the Self Regulatory Organisation are in discussions on the handling of unclaimed assets. One of the solution to handle unclaimed assets is with the establishment of the Association of Unclaimed Property in Capital Markets. That rationale of the establishment of the Association of Unclaimed Property in Capital Markets is related to the duties of the Association of Unclaimed Property as a representative of the unmaintained heritage property (article 1126-1129 KUHPerdata) as well as the management of people?s wealth who are not present (article 463,464, dan 465 KUHPerdata). However the establishment of the Association of Unclaimed Property in Capital Markets are still constrained, because the regulation for the Association of Unclaimed Property commonly use the KUHPerdata, thus the Government need to make new regulations for the Association of Unclaimed Property in Capital Markets in the form of Act of Association of Unclaimed Property. Based on the existence of these problems, the Indonesia Financial Services Authority, along with other elements of the Self Regulatory Organisation can immediately form an Association of Unclaimed Property in Capital Markets with the laws governing the formation of the entity, the rules regarding the expired date of ownership of unclaimed assets, and the storage of unclaimed assets.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Surat Keterangan Hak Waris, baik yang dibuat oleh Notaris, maupun pejabat yang berwenang lainnya.Mengenai bentuk Keterangan Waris tidak diatur dalam Undang-undang, sehingga Keterangan Waris termasuk akta di bawah tangan. Pengaturan tentang Keterangan Waris hanya ada di Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ( PMNA 03/ 1997), yakni tentang pejabat-pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Keterangan Waris berdasarkan golongan penduduk. Terdapat satu kasus yang bertentangan dengan kewenangan ini yakni, Balai Harta Peninggalan mengeluarkan Keterangan Waris bagi golongan Tionghoa, yang seharusnya adalah kewenangan Notaris, adapun Keterangan waris yang dikeluarkan oleh balai Harta Peninggalan tersebut, dinyatakan berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkannya telah dikeluarkan Sertifikat Tanah Hak Milik. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder di bidang hukum, didasari atas sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pengolahan, analisa, dan konstruksi datanya dilakukan secara kualitatif, yang bersifat mono disipliner, tipologi penelitiannya problem identification dan problem solution ditelusuri dengan jalan preskriptif - eksplanatoris untuk mencapai solusi permasalahan tetntang Keterangan waris yang dikeluarkan pejabat yang tidak berwenang untuk itu, dan yang mengeluarkannya adalah Pejabat tata Usaha Negara. juga dari sudut penerapannya berupa problem focused research untuk memberikan kepastian hukum, mengenai surat Keterangan waris yang dibuat oleh masing-masing pejabat. Dari hasil penelitian penulis, disimpulkan bahwa ada ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi dalam Surat Keterangan Hak Waris Nomor . W9. Ca.HT. 05.14_679/III tanggal 17 September 2003 jo Surat keterangan No. W9.Ca.HT. 05.14-1602/III tanggal 9 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM cq. Balai Harta Peninggalan Semarang dalam Putusan Nomor. 98 PK/Pdt/2011. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk meniadakan kesalahan seperti ini adalah dengan menjalankan prinsip kehati-hatian, serta mengemban kewenangannya sebagai tanggung jawab moral ibunya. ......This thesis was discussing specification of Inheritance Rights certificate, whether made by Notary, as well as authorize by the other public officials. About Inheritance Specification form are not made out in the legal form, so the certificate of inheritance right including by the privat document (subscribed deeds). The Legal form about Inheritance Right certificate just regulated in article 111 (1) c he Regulated by minister of Agrarian number 3/1997 about implementation of the provisions of government number 24/1997 on land Registration (PMNA 03/1997), which is about the officials authorized to issue Descrcription Inheritance Right certificate based on group population. There is one case that is contrary to this authority, Heritage hall issued specification inheritance for the Chinese group, which is supposed to Notary authority, while the Inheritance rights certificate issued by Heritage hall, declared force the law, and on that basis have been issued Certificate of Land. The research was conducted using the normative research is library research on secondary data in the fields of law, based on the systematic regulations in Indonesia. In the processing, analysis and conctructionof qualitative data, which are monodisciplianary, research typologies problem identification and problem solution by prescriptive-explanatory achieve solution to solve problems concerning inheritance issued the official was not authorized to and issuing administrative officials, also from the point of application to a problem focused, also from the point of application to a problem focused research to provide legal certainty, the inheritance right certificate made by each other. From the results of the study author, concluded that there is a discrepancy between the regulation and mplementation of the inheritance right certificate number W9. Ca.HT.05.14- 679/III on September 17, 2003 juncto Number W9.Ca.HT.05.14-1602/III on May 9, 2006 issued by The Heritage Hall Semarang in decision number 98PK/Pdt/2011, and the efforts should be made to exclude such errors are by running precautionary principle and carry out it’s authority as a moral responsibility.

Abstrak :
Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) semestinya didukung oleh dokumen yang masih berlaku. Namun dalam kenyataannya terdapat SKHW yang terbit berdasarkan dokumen yang sudah tidak berlaku, seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 334 K/Pdt/2021. Dalam kasus tersebut, Ahli Waris yang disebutkan dalam SKHW Pewaris mengajukan Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk dicatatkan namanya dalam Daftar Pemegang Saham guna menerima harta warisan berupa saham. Akan tetapi Pemohon Intervensi yang mengaku berhak atas harta peninggalan Pewaris karena perkawinan dan wasiat yang menjadi dasar penerbitan SKHW tersebut sudah berakhir dan dicabut. Oleh karena itu tujuan dari penelitian doktrinal ini adalah untuk menganalisis SKHW yang diterbitkan oleh BHP, dan perlindungan hukum terhadap Ahli Waris sehubungan dengan saham Pewaris. Penelitian doktrinal ini mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa kedudukan SKHW yang diterbitkan oleh BHP dalam Putusan a quo tidak dapat menjadi bukti dan dasar seorang/beberapa orang bisa memperoleh haknya karena syarat materiil tidak dipenuhi. Adapun terkait perlindungan hukum terhadap hak ahli waris atas kepemilikan saham Pewaris dapat dijelaskan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan adalah berupa gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ......The creation of the Certificate of Inheritance Rights (Surat Keterangan Hak Waris, hereinafter called “SKHW”), issued by the Bureau of Estate Management (Balai Harta Peninggalan, hereinafter called “BHP”), should ideally be supported by valid documentation. However, in practice, there have been instances where SKHWs are issued based on expired documents, as evidenced in the Supreme Court Decision No. 334 K/Pdt/2021. In this particular case, the heirs mentioned in the SKHW of the Deceased applied for an Extraordinary General Meeting of Shareholders to have their names recorded in the Shareholder Register, thereby receiving inheritance in the form of shares. However, the Intervening Petitioner, who claimed rights to the Deceased's estate due to marriage and a will, contested that the basis for issuing the SKHW had ceased and been revoked. Therefore, the purpose of this doctrinal research is to analyze the SKHWs issued by the BHP and the legal protection afforded to the heirs regarding the shares of the Deceased. This doctrinal study collects secondary data through library research, which is then qualitatively analyzed. The findings reveal that the status of the SKHW issued by BHP in the a quo Decision cannot serve as evidence or a basis for one or more individuals to claim their rights, as the substantive requirements are not met. Regarding the legal protection of the heirs' rights over the ownership of the Deceased's shares, it is explained that the legal recourse available is a civil lawsuit based on an act against the law, as stipulated in Article 1365 of the Civil Code.