Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTASILMU SOSIAL DAN ILMU PO1JTIK PROGRAM P ASC ASARJ ANA PROGRAM STUDI ILMU POLHTK KEKHUSUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL ABSTRAK DERRY A. ADIWIJAYA 8398080086 PERUBAHAN ORIENT AST BALANCE OF POWER? AV A PASCA PERANG DINGIN: SUATU ANALISIS TERHAD AP PEMUNCULAN MATA UANG TUNGGALEROPA viii, 124 Halaman, 38 buku-buku, 1 makalah, 6 surat kabar, 1 situs Berakhirnya Perang Dunia H telah membentuk suatu sistem internasional yang bipolar. Bipolaritas ini ditunjukan dengan adanya persaingan dua kekuatan utama yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, Persaingan antara kedua negara ini membentuk suatu balance of power dalam bidang militer yang memberi pengaruh positif pada stabilitas sistem internasional. Perang dingin yang berakhir pada 1991 telah mengubah fenomena hubungan internasional yang selama ini terjadi. Faktor ekonomi muncul menjadi suatu isu yang signifikan dalam hubungan internasional. Kekuatan militer pada pasca perang dingin tidak lagi menjadi fokus bagi negara-negara. Setiap negara lebih memfokuskan diri pada masalah-masalah ekonotnl dan kesejahteraan. Perubahan fenomena hubungan internasional pasca perang dingin berpengaruh terhadap konstelasi dan distribusi power pada sistem internasional. Dengan menggunakan konsep balance of power dari realisme, peneliti berupaya untuk menemukan bentuk balance of power pasca perang dingin. Melalui pengkajian konsep balance of power dari realisme, peneliti memunculkan beberapa indikator yang menunjukan terbentuknya suatu balance of power. Indikator tersebut digunakan untuk mengidentifikasi bentuk balance of power pasca perang dingin. Dalam penelitian ini fenomena pemunculan mata uang tunggal Eropa {euro dollar) diangkat oleh peneliti sebagai fakta yang determinan dalam pembentukan balance of power. Munculnya euro dollar yang berupaya mengimbangi pergerakan dollar Amerika Serikat merupakan suatu bentuk balance of power pasca perang dingin. Dapat dikatakan demikian karena kenyataan tersebut sesuai dengan indikator terbentuknya balance of power yang dikemukakan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi literatur dengan mengandalkan data dan informasi yang dianggap relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa telah terjadi perubahan orientasi balance of power pasca. perang dingin dari bidang militer ke ekonomi. Pada pasca perang dingin isu ekonomi memiliki peran yang lebih signifikan dibanding isu lainnya. Oleh karena itu ekonomi menjadi faktor yang determinan dalam pembentukan balance ofpowerpasca perang dingin.

Abstrak :
Invasi AS terhadap Irak pada tahun 2003 pada saat rezim Saddam masih berdiri dan memiliki ancaman bagi keamanan dunia harus dilakukan dalam upaya menjaga perdamaian dunia, khususnya di wilayah Timur Tengah. Dukungan pemerintahan Irak pada saat itu yang mendukung keberadaan terorisme, sangat bertentangan dengan keputusan AS untuk menyatakan perang terhadap terorisme (war on terrorism). Pasca runtuhnya rezim Saddam Hussein sebagai penguasa Irak sebelumnya tidak langsung membawa Negara Irak kepada suatu keadaan yang stabil. Sebaliknya situasi pada saat itu timbul banyak pemberontakan, dan banyak peperangan antara kelompok etnis di Irak itu sendiri. Sampai akhirnya AS membantu untuk pemilihan dan penyusunan Pemerintahan Irak yang baru dibawa Presiden Jalal Talabani. Namun kekuatan keamanan Irak saat itu masih lemah dan membutuhkan bantuan keamanan dari AS terutama untuk menjaga stabilisasi rezim yang baru. Keberadaan minyak di Irak juga memerlukan keberadaan militer AS di Irak dalam rangka memastikan akses AS terhadap minyak tetap ada. Banyaknya potensi yang belum tergali dari Irak dapat membantu proses pembangunan Negara Irak yang sebelumnya hancur karena perang. Disamping itu, dengan adanya akses AS terhadap minyak, dapat membantu kestabilan harga minyak dunia. Karena minyak tidak sepenuhnya dimiliki oleh Negara-negara di Timur Tengah. Keberadaan Negara-negara lain di sekitar Irak juga memerlukan keberadaan AS di wilayah Irak, untuk mengantisipasi adanya kekuatan lain yang ingin mendominasi maupun menguasai Irak. Keberadaan Irak yang masih dalam tahap pemulihan dan pembangunan kembali, masih memerlukan AS sebagai balance of power untuk menjaga kedaulatan serta keamanan terutama terhadap kekuatan Negara lain di sekitarnya. Terutama dengan kepemilikan nuklir maupun misil jarak jauh oleh Negara Iran yang dapat mengancam Negara-negara sekitarnya di kawasan Timur Tengah.

---

US Invasion to Iraq on 2003 should be carried on when Saddam still in charge on Iraq and is threatening the World Peace for ensuring that the World is still in peace, especially on Middle East Region. Iraq Government statement to support terrorism is opposing with US war on terrorism policy. The Fall of Saddam Regime on Iraq doesn?t bring Iraq instantly to peace. On the contrary, many insurgent attacks happen and threatening Iraqi people, even between internal ethnics in Iraq. Until US is form and build a new government in Iraq, lead by President Jalal Talabani. Still, US presence in Iraq is needed to ensure stabilization new regime Iraqi government and overcome insurgencies. Presences of Oil in Iraq also need US Presence in Iraq to ensure access to Oil still available. Many oil potential in Iraq that still not explored could be used to help Iraqi new government to build the city and infrastructure who previously ruined because of the war. Besides that, with the availability US access to Oil in Iraq could help to stabilize world oil price. Because oil price is not entirely owned by Middle East Countries. Neighboring Countries around Iraq need US Presence in those countries, to prevent and overcome any other domination from any countries to be US rival especially in dominating Iraq. Iraq's current condition that still in the rebuilding and recovery process, still indefinitely needs US as balance of power to ensure sovereignty and security especially in order to balancing other nations power around Iraq. US concern about nuclear power and long range missile abilities on Iran that could have possibility in threatening other countries around in the Middle East Region.

Abstrak :
Penelitian ini berjudul “Penyebaran Demokrasi di Timur Tengah oleh Amerika Serikat: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Konflik Suriah (2011-2016)”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Konflik Suriah yang terjadi setelah serangkaian aksi demonstrasi yang menuntut reformasi pemerintahan di Suriah di bawah kepemimpinan Presiden Bashar al- Assad. Konflik Suriah telah menarik perhatian komunitas internasional, hal ini disebabkan oleh berbagai pelanggaran HAM yang terjadi, dan Amerika menjadi salah satu negara yang fokus terhadap isu tersebut. Penelitian ini memiliki rumusan masalah, bagaimana Amerika mengimplementasikan kebijakan luar negerinya di Suriah di tengah keterlibatan berbagai pihak yang bertikai, baik kelompok domestik maupun internasional. Penelitian ini dilakukan untuk menyediakan analisis mengenai evaluasi implementasi kebijakan luar negeri Amerika dalam konflik Suriah. Penelitian ini juga akan menyajikan kepentingan nasional Amerika dalam keterlibatannya di Konflik Suriah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari press release, serta data dari berbagai kementerian Amerika Serikat. Untuk menganalisis kebijakan Amerika di Suriah, penulis menggunakan neorealisme digunakan sebagai teori utama dalam penelitian ini, disertai dengan rational choice theory dan konsep balance of power. Setelah mengumpulkan data, penulis kemudian mengelompokkan data-data tersebut dan menganalisisnya menggunakan teori dan konsep di atas. Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan, penulis menemukan berbagai pokok kebijakan Amerika Serikat di Suriah. Mulai dari diplomasi, ekonomi hingga militer. Penulis juga menemukan bahwa kebijakan Obama di Suriah memiliki banyak kekurangan yang perlu di evaluasi. Hal ini berkaitan dengan efektivitas, konsistensi dan standar ganda yang terdapat dalam kebijakan yang diimplementasikan di Suriah. ......This research entitled "U.S. Democracy Promotion in the Middle East: A Case Study on the Implementation of U.S. Foreign Policy in Syrian Conflict (2011-2016)". This research is motivated by the Syrian conflict which occurred after a series of demonstrations demanding government reform in Syria under the leadership of President Bashar al-Assad. The Syrian conflict has attracted the attention of the international community, this is due to the various human rights violations that have occurred, and America has become one of the countries that has focused on this issue. This research has a problem identification on how America implements its foreign policy in Syria amid the involvement of various warring parties, both domestic and international groups. This research was conducted to provide an analysis regarding the evaluation of the implementation of American foreign policy in the Syrian conflict. This research will also present America's national interest in its involvement in the Syrian Conflict. In this research, the authors used the library research method. The data sources used are primary and secondary data from press releases, as well as data from various US ministries. To analyze U.S. policy in Syria, the author uses neorealism as the main theory in this study, accompanied by rational choice theory and the concept of balance of power. After collecting the data, the writer then classifies the data and analyzes it using the theory and concepts above. Based on the analysis that has been carried out, the author finds various main points of US policy in Syria. Starting from diplomacy, economy to military. The author also finds that Obama's policy in Syria has many flaws that need to be evaluated. This is related to the effectiveness, consistency and double standard of the policies implemented in Syria.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian dalam Tesis ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang serta maksud dan tujuan dari adanya keberhasilan Iran dalam hal proliferasi nuklir, karena program nuklir damai Iran yang menjadi polemik internasional telah menjadi kontroversi tidak hanya di kawasan Timur Tengah saja, akan tetapi juga telah membuat dunia Intemasional dibawah dominasi Amerika Serikat melakukan propaganda politik hingga berhasil membuat DK PBB mengeluarkan resolusi 1747 bagi negeri Iran. Penulis berusaha menganalisa bagaimana terjadinya pengaruh nuklir dalam sistem internasional terkait dengan masalah nuklir terhadap penerapan teknologi militer di masa mendatang dalam menciptakan dan menjaga stabilitas keamanan internasional serta sejauh mana perimbangan kekuatan terjadi ketika fenomena proliferasi nuklir Iran berhadapan dengan legemoni Amerika Serikat, disamping itu juga penulis berusaba menganalisa mengapa program nuklir Iran dijadikan propaganda oleh Amerika Serikat. Dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif dengan xnemakai metode studi kasus. Temuan penelitian ini antara lain adalah berdasarkan fakta historis, pengaruh nuklir dalam sistem internasional tidak hanya dalam bidang militer saja, akan tetapi juga berpengaruh terhadap penerapan politik dan ekonomi, sehingga sudah Lento berbagai masalah dan akibat yang ditimbulkan dari nuklir sangatlah mempunyai efek yang tidak sedikit. Oleh karenanya dalam rangka menciptakan dunia internasional babas dari senjata nuklir maka dibiiatlah berbagai macam perjanjian, antara lain perjanjian non proliferasi nuklir. Penelitian ini juga menjelaskan tentang latar belakang serta maksud dan tujuan dari terjadinya proliferasi nuklir Iran yang lebih difokuskan untuk kepentingan damai, walaupun mendapat tekanan dari dunia internasional melalui forum DK PBB dengan keluarnya resolusi 1747 yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. Pada intinya, Program proliferasi nuklir Iran menjadi fenomena kontroversi internasional karena belum adanya sikap dan cara pandang yang sama antar satu dengan yang lain (AS dan Iran), disatu sisi Iran berusaha meyakinkan dunia internasional bahwa program proliferasi nuklimya adalah untuk kepentingan damai dan memandang AS melakukan propaganda demi menghambat Iran rneraih kemajuan dalam bidang teknologi militer, akan tetapi disisi lain, dunia internasional yang didominasi oleh AS, berkeyakinan bahwa program nuklir damai Iran hanyalah awal dari kepemilikan senjata nuklir bagi Iran. Tanta saja perimbangan kekuatan baru di Timur Tengah telah terjadi ketika program proliferasi nuklir Iran menjadi kontroversi internasional, sehingga Iran dapat memainkan peran bargaining positionnya dalam pergaulan internasional, disamping itu juga upaya AS untuk mengintervensi serta melakukan hegemoni dikawasan Teluk telah mengalami kesulitan karena adanya penolakan dari Iran untuk menghentikan program proliferasi nuklirnya. Akan tetapi demi mencegah terjadinya perang pisik antara Iran dan AS, diplomasi dan forum dialog terbuka perlu untuk dikedepankan.

---

ABSTRACT
The objective of study in this thesis is to find background and purposes and objectives of the Iran's successful on Nuclear Proliferation as Iranian peace nuclear program is became an international polemic into a controversial which is not only at Middle East, however it has made international worlds under domination of United States (U.S) has made political propagandas to relate international systems on nuclear for future military technology application in order to create and preserve international security stability and to what extent the balance of power occurred when Iranian nuclear proliferation phenomenon facing US hegemony, beside of that, writer is also encouraged to analyze why Iranian nuclear program is become a propaganda by the United States. This study is using qualitative approach and using methods of case study. Findings in this study is based on historical facts, nuclear influences in international system are not only at military, however it gives influences in international system are not only at military, however it gives influences to political and economical applications, and of course it has an enormous effects for nuclear problems. Therefore, in order to create an international world which is free from nuclear weapons, it has been made certain treaties, such as nuclear non proliferation treaty. This study is also to explain on background and objective of Iranian nuclear proliferation which shall be focused for peace objectives, even it has pressured from international worlds by the Security Council forum of United Nations on resolution 1747 which being pioneered by U.S. In essence, Iranian nuclear proliferation program is become an international controversial phenomenon as there is no similar perspectives by one country to another (Iran and United States), in one hand, Iran has convinced to international worlds that its nuclear proliferation program is for peace and to assume that United States has made propagandas for the sake to hinder Iran for military technological advances, however on the other hand, international worlds which dominated by United States convinced that Iranian peacefully nuclear program is only the beginning of nuclear weapon procurement for Iran. Of course, a new balance of power in the Middle East has been occurred when Iranian nuclear proliferation program has became an international controversy, and Iran can play its role for bargaining position in international relationship, beside of that, U.S efforts in order to interfere and to make hegemony at the Gulf has been suffered by refusal of Iran to stop its nuclear proliferation program. However, in order to prevent physical warfare between Iran and U.S, it is necessary to diplomacy realizations to make an open dialog forum.

Abstrak :
ABSTRAK
Aksi 212 merupakan sebuah fenomena demonstrasi yang dilakukan dengan intensi keagamaan, syarat kepentingan politik, dan melibatkan jumlah massa ratusan ribu orang - terbanyak sejak tahun 1998 di Indonesia. Kepolisian melalui Satuan Brimob Polda Metro Jaya adalah lembaga negara yang diberikan fungsi dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satunya mengamankan proses dan dampak dari Aksi 212 yang dianggap lsquo;berpotensi rusuh rsquo; dalam laporan intelejen. Kepolisian secara umum dan Brimob Polda Metro Jaya secara khusus menghadapi dilema dalam menggunakan kekuatannya dalam menghadapi Aksi 212 karena harus berhadapan dengan pilihan-pilihan yang kompleks, karena ada dampak politik dan dampak sosial yang dapat timbul dari penggunaan kekuatan fisik. Kepolisian dan Brimob memilih menggunakan kekuatan non-fisik untuk mengamankan Aksi 212 yang kemudian mendukung keberlangsungan Aksi 212 yang aman dan damai. Penelitian ini hendak membaca penggunaan kekuatan non-fisik sebagai Soft Power dengan mengasumsikan posisi Brimob dan potensi kerusuhan yang dimiliki oleh sejumlah massa Aksi 212 berada dalam upaya menyeimbangkan kekuatan dan memperkuat upaya democratic policing dan community policing yang sedang difungsikan sebagai upaya untuk melakukan reformasi Kepolisian di Indonesia.

---

ABSTRACT
Aksi 212 is a demonstration phenomenon conducted by religious intentions, political interest, and implicate hundred thousand people ndash the largest demonstration since 1998 in Indonesia. Police, through Polda Metro Jaya rsquo s Brimob Unit is a state institution which is given the functions and authority to maintain security and public order, one of which secures the process and impact of Aksi 212 which is considered 39 potentially violent 39 based on intelegence rsquo s report. Police in general and Brimob Polda Metro Jaya in particular, facing a dilemma in using its power for securing the process and effects of Aksi 212 in a complex choices, because there are political and social impacts that can arise from the use of physical force. The Police, especially Brimob chose to use non physical forces to secure Aksi 212 which then supported the safe and peaceful condition in the process of Aksi 212. This research contain the use of non physical forces as ldquo Soft Power rdquo by assuming the Brimob rsquo s position and the potential of riot owned by the mass of Aksi 212 as in position to maintain balance the power and strengthen democratic policing and community policing that is being functioned as an effort to reform the Police InstituTion in Indonesia

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang dukungan yang diberikan oleh AS terhadap Georgia dalam konflik yang melibatkan antara Rusia dengan Georgia. Selain itu penelitian ini juga untuk menggambarkan apa saja keinginan AS untuk memenuhi kepentingan-kepentingan negaranya dalam mencapai tujuan negaranya di Eropa Timur, terutama di Georgia. Penjelasan mengenai kepentingan AS tersebut dengan menggunakan konsep power dan pendekatan teori offensive realism. Dengan konsep dan teori tersebut, penelitian ini membuktikan bahwa dukungan AS terhadap Georgia dalam konflik antara Rusia dan Georgia terkait dengan kepentingan-kepentingan AS seperti kepentingan ekonomi terkait jalur pipa minyak dan gas, keinginan ekspansi AS ke wilayah Eropa Timur, khususnya Kaukasus, dan mengimbangi kekuatan Rusia di wilayah Eropa Timur. ......The aim of this thesis is to describe about the supports which has been given by US to Georgia in conflict between Russia and Georgia. It also describes the US national interests in order to achieve its goals in Eastern Europe especially in Georgia. This thesis is analyzed by the concept of power and offensive realism theory. According to the concept and theory, the thesis has proved that the US supports towards Georgia in Russia-Georgia's Conflict related to the US national interests which are the US economic interest in term of oil and gas pipeline projects, US expansion goals toward the Eastern Europe especially in Georgia, and to balance Russia's power in the Eastern Europe Region.

Abstrak :
Teknik penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kendari mengenai Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, yang utama adalah menggunakan kualitatif, didukung dengan teknik kuantitatif. Subyek dalam penelitian ini sebanyak 11 informan utama. Cara mendapatkan informasi/data yaitu melalui wawancara mendalam terhadap 11 informan utama, Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kendari, Peraturan Daerah produk DPRD, UU Otonomi Daerah, dan observasi lapangan. Teori yang dipakai ialah pembagian kekuasaan, dan fungsi-fungsi Badan Legislatif, dengan konsep DPRD sebagai penyeimbang eksekutif.

Penelitian ini telah membuat indikator untuk mengukur kinerja DPRD dan menemukan data yang amat penting tentang peran DPRD di era reformasi, di mana institusi itu ternyata tidak efektif, sehingga harapan terwujudnya perimbangan kekuasaan (balance of power) antara legislatif (DPRD) dengan eksekutif (Bupati) masih jauh dari kenyataan. Akibatnya, pelaksanaan otonomi yang dititik-beratkan pada daerah kabupaten dan kota, telah memindahkan sentralisasi kekuasaan ke tangan Bupati, sehingga terjadi monopoli kekuasaan, dan muncul kecenderungan semakin meluas dan bertambah merajalela praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di era otonomi daerah.

DPRD sebagai simbol demokrasi dan representasi dari rakyat yang berdaulat, tidak berdaya menghadapi Bupati, karena masih tetap dijalankan paradigma lama pemerintahan yaitu Bupati adalah sebagai penguasa tunggal di daerahnya, Penyebab lainnya ialah terbatasnya kualitas anggota DPRD, dominannya kepentingan pribadi anggota Dewan, lemahnya masyarakat madani (civil society) di kabupaten Kendari, masih kuatnya pengaruh feodalisme dan terus dibatasinya kewenangan anggota Dewan untuk menjalankan fungsi dan menggunakan hak Dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Kendari secara jelas dapat ditemukan pasal-pasal yang mempersulit serta menghambat pelaksanaan fungsi dan hak anggota DPRD seperti fungsi pengawasan yang diatur dalam paragraf 4 yaitu hak mengadakan penyelidikan (pasal 14), paragraf 6 hak mengajukan pernyataan-pendapat (pasal 18), dan paragraf 9 hak mengajukan pertanyaan (pasal 22); serta paragraf 7 hak prakarsa untuk mengajukan rancangan peraturan daerah (pasal 19). Pasal-pasal tersebut sebaiknya dalam rangka reformasi dan upaya meningkatkan kinerja DPRD direvisi. Temuan lainya bahwa pelaksanaan peran DPRD dilihat dari jumlah produk peraturan Daerah, ternyata DPRD di masa Orde Baru lebih tinggi produktivitasnya dibanding DPRD di era reformasi. Begitu juga dalam penggunaan hak-hak Dewan, serta pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD secara keseluruhan tetap memprihatinkan. Kendati begitu, dari sisi penggunaan hak Dewan terutarna keberanian para anggota mengadakan perubahan terhadap rancangan peraturan daerah, dan pelaksanaan pengawasan langsung terdapat peningkatan yang cukup menggembirakan. Dalam hal pembentukan Peraturan Daerah, tidak ada bedanya DPRD di era Orde Baru dengan DPRD di era reformasi, karena semua rancangan peraturan daerah bersurnber dari inisiatif eksekutif, tidak ada yang dilahirkan dari hasil inisiatif atau prakarsa DPRD. Akibatnya, produk peraturan daerah umumnya kurang bernuansa pemberdayaan masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Hampir semua produk peraturan daerah, bersifat membebani rakyat, dan untuk kepentingan kekuasaan_ Itulah sebabnya, masyarakat menilai bahwa DPRD belum berperan secara optimal dalam mendorong perbaikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Mereka lebih sibuk mengurus kepentingan diri sendiri.

Mengenai keterwakilan rakyat di DPRD, sudah mulai ada kemauan politik yang ditunjukkaan dalam proses pencalonan anggota DPRD dengan dipilihnya para calon anggota DPRD dari Kecamatan atau Desa. Hanya proses menuju keterwakilan rakyat terhenti setelah pemilu, tidak berlanjut dan berkesinambungan di DPRD melalui perjuangan untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang dicerminkan dalam pembuatan berbagai peraturan daerah, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengawasan yang efektif, dan penyaluran aspirasi serta kepentingan rakyat. Dalam praktek, kita menyaksikan terjadinya interaksi yang baik antara DPRD dengan eksekutif, tetapi belum menghasilkan manfaat nyata bagi perbaikan nasib rakyat. Demikian juga, interaksi antara DPRD dengan rakyat mulai berjalan dinamis, hanya tingkat ketidakpuasan rakyat terhadap DPRD masih tinggi. Indikatornya dapat ditunjukkan antara lain tetap banyaknya rakyat yang berdemonstrasi di DPRD, walaupun menurut penilaian Pimpinan DPRD dan Ketua-Ketua Fraksi di DPRD bahwa hal tersebut justru merupakan bukti bahwa rakyat percaya kepada DPRD. Kalau tidak percaya, tidak mungkin rakyat datang mengadukan nasibnya ke DPRD. Sedang peran DPRD di masa lalu, mengalami pasang surut karena mengikuti dinamika dan kebijakan politik yang dijalankan ditingkat nasional. Jika pemerintah pusat menjalankan pemerintahan secara demokratis, maka imbasnya merembet ke seluruh daerah dalam wujud desentralisasi dan otonomi luas, sehingga memberi dampak positif kepada rakyat dan DPRD karena dapat berpartisipasi dan berperan aktif menjalankan fungsinya. Demikian pula sebaliknya, jika pemerintah pusat menjalankan kebijakan pemerintahan secara otoriter, maka imbasnya ke berbagai daerah akan termanifestasi dalam wujud sentralisasi dan dekonsentrasi pemerintahan, yang dampaknya negatif bagi rakyat dan DPRD karena demokrasi dipasung. Akan tetapi, pengalaman menunjukkan bahwa politik desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, tidak selamanya berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh elit penguasa dan politik baik eksekutif maupun DPRD untuk membangun masyarakat madani. Disinilah urgensinya membangun kesadaran masyarakat (common consciousness) agar sadar bahwa kedaulatannya yang telah diserahkan kepada wakil mereka di DPRD melalui pemilu, harus selalu dikontrol, supaya mereka menjalankan fungsinya secara optimal dan baik.

Berkaitan dengan upaya memperkuat peran masyarakat di DPRD, maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, semakin dirasakan pentingnya membangun kekuatan masyarakat madani yang terdidik, dan demokratis. Untuk itu, nilai-nilai budaya lokal yang mengandung unsur-unsur demokrasi yang berakar kuat di masyarakat sudah saatnya dikembangkan dan dibudayakan.

Abstrak :
Klaim teritorial Cina mencakup hampir seluruh wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Dengan didukung oleh kekuatan ekonomi dan militernya sebagai sebuah great power baru di Asia Pasifik, Cina mengerahkan banyak dana untuk melakukan diplomasi dengan negara-negara pengklaim lain dan tak segan menggunakan jalur kekerasan. Dalam beberapa kasus, Cina bahkan melakukan langkah-langkah yang agresif sehingga menimbulkan keresahan bagi negara-negara litoral, khususnya negara-negara anggota ASEAN yang terlibat konflik dengan Cina di Laut Cina Selatan. Sementara itu, Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, justru melakukan pendekatan terhadap Cina baik itu dari segi diplomasi maupun militer dengan tetap mempertahankan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Penelitian ini akan membahas mengapa Indonesia, sebagai sebuah middle power, memilih untuk melakukan hedging sebagai respon dari konflik yang melibatkan great power kawasan. ......China’s territorial claim extended along the waters of South China Sea. With the support of its economic and military power as a rising power of Asia Pacific, China exert a lot of expense to conduct diplomacy with other claimant states, and did not hesitate to use its force. China’s effort to asset its claim seen as am agresive behavior, and developing concern among the littoral state, especialy members of ASEAN who are involved with China in the dispute of South China Sea. Meanwhile, Indonesia, as the largest country in ASEAN, approaching china both in diplomacy and military aspect while still maintaining a good relation with United States. This study will discuss further about decision-making and rationale of Indonesia as a middle power country, in response to a conflict that involving a regional great power.