Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai salah satu usaha dalam memecahkan persoalan transportasi, kebijakan publik yang dipilih Pemerintah Propinsi DKI Jakarta adalah melalui pengembangan sistem angkutan umum massal, antara lain merencanakan pembangunan monorel dengan biaya lebih Bari Rp. 4 triliun rupiah. Dalam konteks perekonomian, kebijakan yang diambil tersebut tentunya juga akan berimplikasi terhadap perekonomian Jakarta secara keseluruhan. Oleh karenanya, berkaitan dengan hal tersebut, studi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan publik tersebut terhadap perekonomian Jakarta. Dalam menganalisis, pendekatan yang digunakan adalah sistem neraca sosial ekonomi (SNSE). Model tersebut digunakan karena mengandung keterkaitan elemen faktor, aktor, dan sektor yang terlibat dalam perekonomian. Sehingga hasil analisis dapat mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi Jakarta secara komprehensif. Melalui kalkulasi yang dilakukan, pengaruh sektor angkutan umum massal terbesar diberikan pada sektor industri alat angkutan mesin dan peralatannya, yaitu sebesar 73,28 persen. Pengaruh terhadap faktor produksi capital, adalah sebesar 51,10 persen. Sedangkan pengaruh yang diberikan terhadap institusi perusahaan adalah sebesar 51,06 persen. Terlihat bahwa kebijakan sektor angkutan umum memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Jakarta.

Abstrak :
Hutan adalah suatu sumber daya dan lingkungan yang unik, karena secara umum menyediakan banyak manfaat. Hutan menyediakan keaneka ragaman biologi, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang terbesar. Deforestasi yang ditingkatkan dapat mengurangi biodiversas dan berakibat dampak negatif seperti erosi lahan, penghabisan bahan gizi, penggenangan, peningkatan gas rumah kaca, gangguan dalam karbon yang beredar dan hilangnya produk hutan seperti berkenaan dengan farmasi, kayu dan bahan bakar. Namun demikian deforestasi dapat pula diakibatkan adanya alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat secara individu atau kelompok dan pengusaha maupun pemerintah. Selain dari dampak negatif yang ditimbulkan akibat deforestasi tersebut dapatkah memberikan manfaat yang optimal dalain rangka meningkatkan sosial-ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan melakukan peningkatan produksi di sektor kehutanan. Seperti yang dilakukan pemerintah kabupaten Kutai Timur sekarang ini dengan visinya Gerakan Daerah Pengembangan Agribisnis (GERDABANGAGRI) sebagai grand strategy pembangunan, yaitu model pembangunan agribisnis perkebunan dengan melakukan konversi hutan menjadi lahan perkebunan. Dengan memiliki hutan seluas 3.005.802 ha pada tahun 2000, kemudian pada tahun 2002 mengalami pengurangan menjadi 2.784.024 ha. Ini menunjukkan bahwa areal hutan yang mengalami penurunan sebesar 221.778 ha selama 3 Whim. Hal ini diakibatkan oleh kegiatan deforestasi baik itu untuk keperluan memenuhi kebutuhan industri pengolahan kayu maupun kebutuhan untuk lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi strategi pembangunan pemerintah kabupaten Kutai Timur. Akibat lainnya adalah illegal logging yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah kabupaten, sehingga areal hutan mengalami penurunan khususnya diareal hutan lindung, hutan suaka alam dan wisata kabupaten Kutai Timur. Kemudian seberapa jauhkah kebijakan pemerintah kabupaten Kutai Timur dan kegiatan masyarakatlpengusaha yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap reforestasi dalam rangka melestarikan kembali areal hutan yang mengalami degradasi akibat adanya deforestasi. Berdasarkan basil perhitungan secara struktural Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Kabupaten Kutai Timur Tabun 2000 dengan model pengganda rata rata dan Structural Path Analysis (SPA), terdapat adanya pengaruh langsung dan tidak langsung dari sektor Tenaga Kerja dan Modal terhadap kegiatan deforestasi. Kegiatan ekonomi yang mempengaruhi kegiatan deforestasi disebabkan adanya pengaruh Perdagangan, Restoran, dan Hotel (PRH) yang ditunjukkan oleh empat jalur Modal Swasta Dalam Kabupaten (MSDK) ke Kayu yang memiliki pengaruh global paling kuat adalah melalui PRH. Dengan kata lain pengaruh MSDK terhadap kegiatan penebangan hutan paling besar terjadi melalui PRH. Sektor PRH ini sangat besar pengaruhnya, karena sektor inilah yang banyak menggunakan kayu untuk keperluan usaha, bangunan, dan untuk bahan bakar. Hal ini ditunjukkan oleh upaya membangun hotel (Penginapan) dengan modal besar yang masih memerlukan kayu dan untuk keperluan memasak sebagian besar hotel menggunakan tungku dengan bahan bakamya kayu. Secara meyeluruh dan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kegiatan reforestasi disebabkan adanya pengaruh sektor Tenaga Kerja Pertanian Bukan Penerima Upah & Gaji (TKPBUG). Sektor TKPBUG ini sangatlah besar pengaruhnya sebagai garnbaran kegiatan masyarakat/pengusaha yang bekerja di sektor pertanian. TKPBUG ini juga menggambarkan pemilik lahan yang berusaha dibidang pertanian dengan menanam beberapa jenis tanaman seperti sawit, karat, umbi-umbian, lada, dan lain sebagainya Hal ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk mendapatkan keuntungan dari hasil panen pertanian. Adapun kegiatan dalam penanaman pemilik lahan dibantu oleh anggota keluarga mereka. Sektor inilah yang banyak melakukan kegiatan penanaman untuk keperluan sehari-hari dan usaha agar mereka dapat meningkatkan pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dorongan kegiatan Rumah Tangga Bukan Pertanian Golongan Rendah dan Golongan Atas.

Abstrak :
Sektor Jasa Perbankan yang dianggap sebagai nyawa dalam menggerakkan perekonomian suatu negara, memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kegiatan produksi sektor, faktor produksi dan institusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pembentukan PDRB Propinsi DKI tiga sektor dominan memberikan kontribusinya yaitu pertama sektor perdagangan, hotel, dan restoran, kedua, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, di mana sektor jasa perbankan merupakan konstributc; terbesar dalam sektor ini, dan ketiga sektor industri pengolahan. Besarnya kontribusi sektor jasa perbankan tersebut dapat dimaklumi selain karena peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara, di mana hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan juga karena propinsi DKI Jakarta berfungsi sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan dan pusat ekonomi di Indonesia sehingga membuat perputaran keuangan berpusat di DKI Jakarta. Sistem Neraca Sosial dan Ekonomi digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini untuk mengetahui besarnya peran dan jalur pengaruh sektor jasa perbankan tidak hanya pada faktor produksi, institusi tetapi juga terhadap kegiatan produksi dalam perekonomian DKI Jakarta. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan diketahui bahwa pada blok Faktor Produksi, jasa perbankan sangat mempengaruhi pertama pada faktor produksi Kapital, kedua dan ketiga adalah pada faktor produksi Tenaga Kerja Tata Usaha-Penjualan-Jasa penerima upah dan gaji, dan Tenaga Kerja Kepemimpinan-Ketatalaksanaan-Militer-Profesional-Teknisi penerima upah dan gaji. Pada blok Institusi, jasa perbankan sangat mempengaruhi pendapatan institusi Perusahaan serta institusi Rumah Tangga golongan X dan Rumah Tangga golongan IX. Sedangkan pada blok Kegiatan Produksi sektor yang dipengaruhi secara global (tiga terbesar) oleh jasa perbankan adalah, pertama sektor Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan; kedua, sektor Restoran; dan ketiga, sektor Jasa Komunikasi dan Penunjang Komunikasi. Alur pengaruh sektor jasa perbankan pada blok Faktor Produksi yaitu secara langsung terhadap faktor produksi Kapital (Non tenaker), terhadap faktor produksi Tenaga Kerja Tata Usaha-Penjualan-Jasa penerima upah dan gaji dan terhadap faktor produksi Tenaga Kerja Kepemimpinan-Ketatalaksanaan-Militer-Profesional-Teknisi penerima upah dan gaji. Selain melaui jalur langsung, juga melalui 4 jalur tidak langsung yaitu melalui sektor Jasa Komunikasi dan Penunjang Komunikasi, melalui sektor Jasa Asuransi, melalui sektor Jasa Lembaga Keuangan bukan Bank dan melalui sektor Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan. Sedangkan pada blok Institusi alur pengaruh sektor jasa perbankan adalah secara tidak langsung yaitu terhadap institusi Perusahaan, Rumah Tangga golongan X dan Rumah Tangga go!ongan IX, melalui faktor produksi Kapital (Non tenaker), faktor produksi Tenaga Kerja Tata Usaha-Penjualan-Jasa penerima upah dan gaji dan melalui faktor produksi Tenaga Kerja Kepemimpinan-Ketatalaksanaan-Militer-Profesional-Teknisi penerima upah dan gaji, kecuali terhadap institusi Perusahaan hanya terdapat satu jalur yaitu melalui faktor produksi Kapital. Alur pengaruh sektor jasa perbankan pada blok Kegiatan Produksi yaitu secara langsung terhadap sektor Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan, dan pengaruh secara tidak langsung yaitu melalui sektor Jasa Komunikasi dan Penunjang Komunikasi, melalui sektor Jasa Asuransi dan meiaiui sektor jasa Lembaga Keuangan bukan Bank. Sedangkan pengaruh terhadap sektor Jasa Komunikasi dan Penunjang Komunikasi, selain melalui jalur langsung, juga berpengaruh secara tidak langsung yaitu melalui sektor Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan, dan pengaruh terhadap sektor Restoran hanya melalui jalur langsung. Melihat adanya keterkaitan dan pengaruh yang cukup signifikan maka kiranya formulasi dan penerapan kebijakan pada sektor jasa perbankan tidak hanya memperhatikan pengaruh terhadap sektor jasa perbankan itu sendiri tetapi perlu mencemati ketekaitan dan pengaruhnya terhadap sektor-sektor lain, khususnya pada sektor yang mempunyai besaran penganda neraca atau pengganda global besar baik pada blok Faktor Produksi, blok Institusi maupun blok Kegiatan Produksi.

Abstrak :
Skripsi ini membahas dua permasalahan. Pertama, pengaturan sistem koordinasi antara Penyidik POLRI dengan Jaksa Penuntut umum dalam KUHAP. Kedua, mengenai penerapan sistem koordinasi check and balance dalam kasus korban salah tangkap. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan wawancara narasumber, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem koordinasi perseimbangan dan berimbang antara penyidik POLRI dengan Jaksa Penuntut Umum, baik secara peraturan perundang-undangan maupun dalam prakteknya. Permasalahan mengenai adanya sistem koordinasi yang dimulai oleh penyidik pada saat dimulainya penyidikan terkait dengan pemberitahuan oleh penyidik dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa Peneliti. Seperti yang telah ditetapkan oleh KUHAP bahwa penyidik wajib menyampaikan kepada jaksa sejak dimulainya penyidikan agar Jaksa mengikuti perkembangan kasus sejak dimulainya penyidkan, yang mana menjadi dasar penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. ......This thesis addresses two issues. First, regarding the rules and regulation concerning coordination system between National Police Investigator and Public Prosecutor in accordance with Criminal Law Procedure. Second, regarding the implementation of such coordination system in respect of check and balance system against the victim of wrongful arrest. By using the method of literature research combined with sources interviews, this thesis aims to determine the coordination system as check and balance system between National Police Investigator and Public Prosecutor, both in rule and regulation and in practice. The issue regarding coordination system must be addressed when Investigator starting the investigation in relation with the notification to Prosecutor that the investigation is formally commencing. As stipulated in Criminal Law Procedure (KUHAP) that Investigator obliged to convey the case progress to the Prosecutor as from the investigation is commencing, considering such investigation result would be determine as the basis of prosecution.