Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prasasti Kubu Kubu 827 Śaka merupakan prasasti yang dikeluarkan pada saat pemerintahan Śrī Mahārajā Rakai Watukura Dyah Balitung Ś rī Dharmmodaya Mahasambhu bertahta di Mataram Kuno. Prasasti ini berisi mengenai penetapan śīma di Desa Kubu Kubu kepada Rakryan Hujung Dyah Mangarak dan Rakryan Matuha Rakai Majawuntan atas keberhasilannya menyerang Bantan. Prasasti Kubu Kubu juga merupakan prasasti yang membuktikan bahwa raja Dyah Balitung pernah memperluas kekuasaanya ke Jawa Timur. Hasi dari penelitian ini telah membuktikan bahwa prasasti ini merupakan prasasti tinulad. Selain itu, dengan banyaknya kesalahan pembacaan pada penelitian sebelumnya, dilakukanlah peninjauan ulang terhadap prasasti ini.

---

Inscription of Kubu Kubu (827 Ś aka) is an inscription issued by Śrī Maharaja Rakai Watukura Ś rī Dyah Balitung Dharmmodaya Mahasambhu of ancient Mataram. This inscription tell us about the establishment of śīma of Kubu Kubu village. The reason is because the merit of Rakryan Hujung Dyah Mangarak and Rakryan Matuha Rakai Majawuntan for successfully attacking Bantan. The Inscription of Kubu Kubu is also a proof of the expansion of Dyah Balitung to the East Java. The research result shows that this inscription is tinulad. Moreover, the result shows some of the mistakes of the previous reading is the reason why this research focused to the review this inscription."

"Kerajaan Mataram Kuna merupakan salah satu kerajaan yang menguasai Jawa Tengah dan Jawa Timur pada masa Klasik. Penemuan prasasti-prasasti yang meneurut de Casparis merupakan sumber sejarah utama membolehkan peneliti untuk melihat gambaran-gambaran masa lalu, dari dimensi budaya, politik ataupun sosial pada masa itu. Artikel ini mencoba untuk menjelaskan jenis-jenis kekuasaan yang ada pada masa pemerintahan Raja Dyah Balitung dan dampaknya pada tindakan yang raja tersebut lakukan. Metodologi yang dipakai untuk artikel ini berhubungan dengan mengumpulkan data-data yang ada tentang prasastiprasasti masa Dyah Balitung, klasifikasikan jenis-jenis kekuasaan sosial yang muncul di dalam prasasti; dan dari itu, mencoba menjelaskan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam prasasti dari sisi jenis-jenis kekuasaan tersebut.Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa ada setidaknya tiga jenis kekuasaan dari kajian prasasti-prasasti masa Dyah Balitung, yaitu Coercion, Reward dan Legitimacy. Ketiga jenis kekuasaan tersebut memengaruhi tindakan-tindakan yang terjadi di dalam prasasti-prasasti yang dikaji, seperti penetapan tanah sima, penghilangan hutang, perluasan tanah sawah, pengurangan pajak, dan pemberian tanah sima kepada orang berjasa kepada raja.

---

The Kingdom of Mataram Kuna is one of the many kingdoms that ruled Central and East Java during the Indonesian Classical Period. The findings of many steles which are the primary source of historical records in Indonesia according to de Casparis, would allow a researcher to see glimpses of the past, in either cultural, political, or social side of society during that time. This article attempts to explain kinds of power that is shown during the rule of King Dyah Balitung and its effects to the king’s actions. The methodology used to answer the issues involving within this article revolves around collecting any data of the steles issued during the king’s rule, classify the kinds of social power that is reflected within the steles itself; then attempts to explain the king’s actions with the previous knowledge of powers.

This research will explain that there is at least three kinds of power written in the steles during King Balitung’s rule; which were Coercion, Reward and Legitimacy. These three kinds of power effect the actions taken written on the stele, which are setting free lands (sima), debt absolvement, increasing size of farmland, tax reduction, giving free lands (sima) to individuals who helped the kingdom."

"Penelitian ini membahas mengenai permasalahan yang terjadi didalam Prasasti Pupus. Prasasti Pupus merupakan prasasti koleksi Museum Nasional Indonesia dengan nomor Inventaris 24. Prasasti ini mengalami banyak korosi khususnya pada bagian pertanggalan sehingga menyebabkan keraguan mengenai keotentikan dan kredibilitas prasasti tersebut. Dari kritik teks yang dilakukan dalam penelitian ini diketahui bahwa Prasasti Pupus dikeluarkan pada masa Dyah Balitung yaitu pada tahun 822 Saka. Isi dari Prasasti Pupus menyebutkan tentang penetapan wilayah desa Pupus sebagai sima karena merupakan tanah yang diwariskan dari tokoh Rahyangta Sanjaya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode epigrafis yang sama dengan metode sejarah dengan adanya kritik teks sebagai metode dalam arkeologi untuk menentukan keotentikan dan kredibilitas data. Data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah Prasasti Pupus sebagai data primer dan data prasasti-prasasti yang sezaman khusus masa Kadiri dan Mataram Kuna sebagai data sekunder atau pembanding.

---

This research discusses the problems that occur in Pupus Inscription. Pupus Inscription is an inscription of collection of National Museum of Indonesia with Inventory number 24. This inscription experienced a lot of corrosion especially on the part of the date causing doubts about the authenticity and credibility of the inscription. From the textual criticism conducted in this study note that Pupus Inscription issued during the Dyah Balitung in 822 Saka. The contents of Pupus Inscriptions tell about the determination of Pupus village area as sima because it is a land inherited from figures Rahyangta Sanjaya. The method used in this study is the same epigraphic method with historical method with the existence of textual criticism as a method in archeology to determine the authenticity and credibility of the data. The data to be used in this research is Pupus Inscription as primary data and data of inscriptions of special contemporaries of Kadiri and Mataram Kuna period as secondary data or comparison."

"Upacara penetapan Sima merupakan suatu peristiwa yang panting pada masa lalu,karena menandakan berubahnya suatu daerah menjadi daerah bebas pajak. Status ini berlangsung sampai waktu yang tidak terbatas. Pada masa lalu penetapan sima sering dilakukan, hal ini terbukti dari banyaknya prasasti penetapan Sima yang ditemukan, baik berupa prasasti tembaga maupun prasasti batu. Dalam skripsi ini dibahas upacara penetapan Sima pada masa Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala dan Rakai Watukura Dyah Balitung berdasarkan prasasti penetapan Sima yang telah ditemukan dan dialih aksarakan. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimanakah upacara penetapan Sima pada masa Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala dan Rakai Watukura Dyah Balitung, persamaan dan perbedaannya, (2) mengetahui solidaritas masyarakat pada pelaksanaan upacara penetapan Sima. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan pembagian komponen religi yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, yaitu (1) emosi keagamaan, (2) sistem kepercayaan, (3) sistem Titus dan upacara religi, (4) sarana religi, dan (5) umat agama. Di samping itu penelitian ini jugs bertolak dari salah satu gagasan yang dikemukakan oleh Robertson Smith (seperti yang dikutip oleh Koentjaraningrat) yang menyatakan bahwa upacara religi juga mempunyai fungsi meningkatkan solidaritas masyarakat. Untuk mengetahui bagaimanakah upacara penetapan Sima pada masa Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala dan Rakai Watukura Dyah Balitung, pertama-tama yang dilakukan adalah menterjemahkan isi prasati yang digunakan sebagai data, kemudian menyusun rangkaian acara upacara penetapan Sima. secara urut. Rangkaian acara dari tiap tiap prasasti dibandingkan, kemudian disusun suatu gambaran umum upacara penetapan Sima pada masing-masing raja. Setelah itu dilakukan perbandingan antara upacara penetapan sima pada masa Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala dengan Rakai Watukura Dyah Balitung. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui bahwa upacara penetapan Sima pada masa Rakai Watukura Dyah Balitung lebih banyak rangkaian acaranya dibandingkan dengan masa Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala. Untuk mengetahui solidaritas masyarakat, dilakukan penafsiran isi prasasti yang digunakan sebagai data dan berdasarkan penafsiran ini dapat diketahui adanya solidaritas masyarakat pada saat pelaksanaan upacara Sima baik antara penduduk dari desa yang dijadikan Sima maupun dengan penduduk dari desa lain."

"Prasasti Kaladi berasal dari masa Mataram Kuno dalam masa kepemimpinan Śrī Maharāja Rakai Watukura Dyah Balitung Śrī Dharmmodaya Mahāsambhu. Prasasti Kaladi berisi mengenai penetapan sīma di desa Kaladi, Gayam, dan Pyapya. Prasasti Kaladi diperkirakan adalah prasasti tinulad dan banyak kesalahan terhadap pembacaannya, karena itu dilakukan pembacaan ulang. Pada penelitian ini juga dilakukan pembuktian ke-tinulad-an dari prasasti Kaladi. Dilakukan perbandingan dengan prasasti masa Balitung lainnya untuk membuktikan ketinuladan prasasti Kaladi.

---

Kaladi inscription comes from the Ancient Mataram in the leadership of Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Dharmmodaya Mahāsambhu. Kaladi inscription contains the determination of sima in the village of Kaladi, Gayam, and Pyapya. Kaladi inscription is an tinulad inscription which has a lot of errors on the transcription and should be re-reading. This study was also conducted on the evidence of inscriptions tinulad Kaladi's. A comparison made with other Balitung's inscriptions to prove the tinulad of Kaladi's inscription."

"Penelitian mengenai pasak-pasak (persembahan yang biasanya diberikan pada waktu upacara penetapan sima) telah dilakukan terutama berdasarkan data prasasti dari masa pemerintahan raja Balitung dan Sindok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur pasak-pasak apa raja yang terdapat pada prasasti dari masa Balitung dan Sindok, untuk kemudian melihat hubungan antara pasak-pasak tersebut dengan si penerima maupun dengan tanah sima yang bersangkutan. Hasil dari pengolahan data menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Balitung dan Sindok dikeluarkan pasak-pasak yang berbeda-beda baik dalam jenis maupun jumlahnya hampir dalam setiap prasasti. Faktor-faktor yang Menyebabkan terjadinya perubahan itu kemudian dapat diketahui berdasarkan: 1. jumlah orang yang menerima 2. jenis jabatan yang menerima. tetapi kemudian ternyata suatu jenis jabatan yang sama dapat menerima pasak-pasak. dengan jenis atau jumlah yang berbeda pula, oleh karena itu masih diperlukan faktor-faktor penyebah lainnya, yang kemungkinan antara lain adalah luas dari suatu sima atau tingkat dari kemakmuran suatu desa. Terlepas dari masalah perbedaan dari Pasak-pasak itu sendiri, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pemberian pasak-pasak merupakan suatu ketentuan dalam kehidupan masyarakat Jawa Kuno."