Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menginvestigasi pengaruh likuiditas pendanaan terhadap perilaku pengambilan risiko bank. Penelitian sebelumnya di negara maju menunjukkan bank yang mengalami peningkatan deposit lebih agresif dalam mengambil risiko di periode berikutnya, untuk meningkatkan profitabilitas dan mengejar kompensasi pribadi, serta adanya skema deposit insurance yang dapat menciptakan moral hazard. Menggunakan data 336 bank di 26 negara selama periode 2004-2016, penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan perilaku pengambilan risiko antara tiap wilayah dalam kaitannya dengan likuiditas pendanaan. Pada bank-bank di Amerika Utara, Eropa, dan Timur Tengah, ditemukan hubungan positif antara deposit dengan risk weighted asset.Di Amerika Utara, peningkatan deposit juga berpengaruh signifikan terhadap penurunan z-scores. Di Asia Timur, peningkatan likuiditas pendanaan ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk semua ukuran risk taking. Di Asia Tenggara, meningkatnya funding liquidity bahkan berkontribusi terhadap menurunnya perilaku pengambilan risiko.Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan skema explicit deposit insurance dapat meningkatkan agresivitas pengambilan risiko ketika bank mengalami peningkatan likuiditas pendanaan. Sebaliknya, bank cenderung mengambil risiko yang lebih rendah dalam merespons peningkatan likuiditas pada periode krisis keuangan global. Hal ini secara konsisten ditemukan di seluruh kawasan yang diteliti, kecuali di Asia Timur.

---

This research investigates the effect of funding liquidity on bank risk taking behavior. Previous research in developed countries shows that banks with higher deposits are more aggressive in taking risks in the next period, to increase profitability, pursue personal compensation, and the existence of deposit insurance schemes that can create moral hazard.

Using data of 336 banks in 26 countries over the period 2004 2016, this study shows differences in risk taking behavior between each region in relation to funding liquidity.In banks in North America, Europe and the Middle East, a positive relationship was found between deposit and risk weighted assets.

In North America, increased deposits also have a significant effect on the decrease in z scores. In East Asia, increased funding liquidity did not have a significant effect on all measures of risk taking. In Southeast Asia, increased funding liquidity even contributes to the decline in risk taking behavior.

The results of this study also indicate that the implementation of explicit insurance deposit scheme can increase the aggressiveness of risk taking when the bank has higher funding liquidity. In contrast, banks tend to take lower risks in response to increased liquidity in the period of global financial crisis. This is consistently found throughout the area studied, except in East Asia."

"Kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri sangat pesat dalam kehidupan manusia saat ini semenjak kehadiran internet dalam telepon genggam turut menghadirkan berbagi fitur baru salah satunya aplikasi-aplikasi finansial seperti Bank Digital. Banyak Bank Digital memberikan bunga deposito hingga 10% yang dimana besaran bunga tersebut lebih tinggi dari tingkat bunga penjaminan (TBP) yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yakni 4,25%. Hal tersebut akan menjadi masalah apabila terjadi likuidasi pada bank-bank digital tersebut karena dana nasabah yang akan diganti harus termasuk dalam syarat 3T yang salah satunya bunga deposito tidak lebih tinggi dari tingkat bunga penjaminan oleh LPS. penelitian ini dilakukan berdasarkan 2 (dua) rumusan masalah antara lain Regulasi Likuidasi Bank Umum di Indonesia dan Pelindungan Nasabah Bank Digital Dalam Hal Terjadi Likuidasi. Penelitian ini berbentuk normatif dengan menggunakan tipologi deskriptif analitis Proses likuidasi bank umum di Indonesia telah melewati banyak perubahan dan penyesuaian sejak era BPPN hingga era LPS. Pada tahun 2023 terdapat perubahan urutan hirarki pembayaran kewajiban terhadap kreditur yang ada pada UUP2SK urutan daripada pembayaran kreditur tersebut berdampak pada pembayaran simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin sedangkan untuk melakukan klaim terhadap dana nasabah bank apabila terjadi likuidasi, nasabah tersebut harus termasuk pada kriteria 3T yang salah satunya adalah tingkat bunga yang diterima nasabah tidak lebih dari tingkat bunga yang dijamin pada LPS. Sehingga dana nasabah bank digital merupakan dana yang tidak dijamin oleh LPS, maka penggantian daripada dana tersebut termasuk pada Pasal 7 ayat 35 UUP2SK urutan ketujuh dan sangat berpotensi untuk tidak mendapatkan penggantian apabila terjadi likuidasi. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan regulasi yang ada terkait pelindungan nasabah bank digital tidak mencerminkan kepastian hukum, memberikan pelindungan hukum sehingga tidak adanya tanggung jawab hukum terhadap nasabah bank digital.......The advancement of technology is undeniably very rapid in human life today since the presence of the internet on mobile phones also presents various new features, one of which is financial applications such as Digital Banks. Many Digital Banks provide deposit interest rates of up to 10%, which is higher than the guaranteed interest rate (TBP) guaranteed by the Deposit Insurance Corporation (LPS), which is 4.25%. This will be a problem in the event of liquidation of these digital banks because customer funds to be replaced must be included in the 3T conditions, one of which is deposit interest not higher than the guaranteed interest rate by LPS. This research is conducted based on 2 (two) problem formulations, including Regulation of Commercial Bank Liquidation in Indonesia and Protection of Digital Bank Customers in the Event of Liquidation. This research is normative in form using descriptive analytical typology The process of liquidation of commercial banks in Indonesia has gone through many changes and adjustments since the BPPN era to the LPS era. In 2023 there is a change in the hierarchical order of payment of obligations to creditors in the UUP2SK the order of payment of creditors has an impact on the payment of deposits from depositors whose guarantees are not paid and deposits from depositors who are not guaranteed while to make claims against bank customer funds in the event of liquidation, the customer must be included in the 3T criteria, one of which is the interest rate received by the customer is not more than the guaranteed interest rate at LPS. So that digital bank customer funds are funds that are not guaranteed by LPS, then the replacement of these funds is included in Article 7 paragraph 35 of the seventh order UUP2SK and has the potential not to be reimbursed in the event of liquidation. Based on this, it can be concluded that the existing regulations related to the protection of digital bank customers do not reflect legal certainty, provide legal protection so that there is no legal responsibility for digital bank customers."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hak pemegang saham publik dalam pengambilalihan Bank Gagal yang berstatus terbuka oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini ketika Lembaga Penjamin Simpanan memiliki hak untuk mengambil alih segala hak, wewenang, kepemilikan, kepengurusan dari Bank Gagal bermaksud untuk menjual saham pemegang saham publik. Penulisan tesis ini menggunakan metode kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Pengambilalihan Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan penyerahan hak kepemilikan melalui RUPS oleh para pemegang saham yang menyerahkan, serta Penyertaan Modal Sementara yang kemudian dikonversi menjadi saham. Kedua mekanisme tersebut menjadikan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pemegang saham mayoritas, namun tidak dapat menghilangkan pengakuan terhadap kepemilikan pemegang saham publik. Lembaga Penjamin Simpanan tidak memiliki hak untuk menjual saham pemegang saham publik yang tidak dikuasai oleh Lembaga Penjamin Simpanan apabila tidak diserahkan oleh pemilik hak sebagaimana dimaksud dalam teori property rule. Pengambilalihan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan bukan bertujuan untuk menguasai Bank, namun untuk melaksanakan perintah Undang-Undang. Ketentuan take over, mewajibkan untuk dilakukan tender offer terhadap sisa saham. Peraturan No. IX.H.1. mengenai ketentuan tender sukarela mengecualikan tender offer terhadap pengambilalihan yang dilakukan berdasarkan perintah Undang-Undang. Ketentuan ini membuktikan pemegang saham publik tetap memiliki hak terhadap saham yang dimilikinya. Mengingat lamanya waktu untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang, maka Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta penjelasan terhadap siapa yang dimaksud dengan pemegang saham dan apa yang dimaksud dengan seluruh saham. ......This thesis describes the protection of public shareholder rights in the takeover process of open-status Failing Bank performed by the Deposit Insurance Corporation. The main focus of this discussion is on the event the Deposit Insurance Corporation posits that it reserves the right to take over all rights, authority, title of ownership and management of the Failing Bank, and generalizes that the liquidation of the stocks includes those belonging to public shareholders. This thesis applies library research method using secondary data as data sources. The handling process of Failing Bank by Deposit Insurance Corporation is performed by surrendering of rights and powers of General Shareholders Meeting in part of the Failing Bank, and provision of temporary capital placement in part of the Deposit Insurance Corporation which is further conversed into shares. The dual mechanisms deems Deposit Insurance Corporation as the major shareholder, however still withstand recognition to the title of ownership of public shareholders. Deposit Insurance Corporation does not reserve the right to sell shares belonging to public shareholders that are not surrendered to the Deposit Insurance Corporation, as described in the theory of Property Rule. The takeover is performed by Deposit Insurance Corporation not for the purpose of acquiring the Bank, but as execution of the Law. The laws governing performance of takeover stipulates that the remaining shares must be disclosed in form of bidding offer or tender offer. Law number IX.H.1. governing voluntary tender excludes tender offer in the event of takeover prescribed by Law. This regulation substantiates that public shareholders reserves rights over their shares. Considering the time taken to conduct revision on the said law, Deposit Insurance Corporation may appeal for judicial review in the Constitutional Court to gain verification as to the reference for shareholder and as to the reference of shares as cited in the law."

"Studi pada literatur keuangan untuk menguji interest rate pass through perubahan suku bunga kebijakan terhadap perubahan suku bunga perbankan yang menunjukkan efektivitas kebijakan telah mendapat perhatian yang besar. Tujuan dari studi ini adalah mengukur derajat kesempurnaan dan derajat kecepatan waktu perubahan suku bunga perbankan terhadap perubahan suku bunga BI-7 Day Reverse Repo (BI7DRR) sejak penerapan BI7DRR tanggal 19 Agustus 2016. Model dalam studi ini menggunakan Vector Error Correction Model (VECM) untuk mengestimasi koefisien pass-through jangka pendek, koefisien pass-through jangka panjang, dan koefisien error correction term. Selanjutnya ketiga koefisien tersebut dihitung ke dalam persamaan Mean Adjusted Lag(MAL). Pass-through jangka pendek pada suku bunga deposito dan kredit adalah tidak sempurna dan tidak signifikan. Pass-through jangka panjang pada suku bunga modal kerja adalah tidak sempurna dan tidak signifikan. Pass-through jangka panjang pada suku bunga modal kerja adalah tidak sempurna dan signifikan dengan koefisien sebesar 0,369, sedangkan suku bunga kredit konsumsi adalah sempurna dan signifikan dengan koefisien 1,8401. Kecepatan waktu perubahan suku bunga deposito 3 dan 6 bulan terhadap perubahan suku bunga kebijakan adalah 4 bulan, sedangkan suku bunga deposito 12 bulan adalah 18 sampai 29 bulan. Sementara kecepatan waktu perubahan suku bunga kredit modal kerja dan konsumsi terhadap suku bunga kebijakan masing-masing adalah sebesar 12 dan 61 bulan.......Several studies in finance literature have tested interest rate pass-through on changes in policy rates that are responded to by changes in banking interest rates indicating the effectiveness of transmission of policies have received great attention. This study attempts to measure the degree of completeness and the degree of time speed of adjustment of the banking interest rate changes against the BI-7 Day Reverse Repo interest rate changes (BI7DRR) since the implementation of BI7DRR at August 19, 2016. This study contains Vector Error Correction Model (VECM) to measure short-term pass-through coefficient, long-term pass-through coefficient, and error correction term coefficient. Then the three coefficients are calculated into the Mean Adjusted Lag (MAL) equation. The short-term pass-through on deposit interest rates and loan rates are imperfect and insignificant. The long-term pass-through for working capital interest rate is imperfect and significant with a coefficient of 0.369, while the interest rate of credit consumption is perfect and significant with a coefficient of 1.8401. The degree of time speed of adjustment for deposit rate of 3 and 6 months whenever policy rate drifted away are 4 months, while a 12-month deposit interest rate is 18 to 29 months. While the degree of time speed of adjustment for working capital credit and consumption interest rate whenever policy rate drifted away respectively are 12 and 61 months."