Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembahasan yang dituangkan dalam tulisan ini yaitu tinjauan yuridis mengenai efektivitas penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan di Indonesia, khususnya tindak pidana perbankan. Permasalahannya timbul mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terdapat ketentuan mengenai Penyidik OJK dengan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sementara itu, di dalam ketentuan undang-undang organik masing-masing lembaga kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga terdapat ketentuan mengenai penyidik yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana, termasuk penyidikan tindak pidana perbankan. Dalam tesis ini, metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder) baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier khususnya Undang - Undang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hasil penelaahan berupa telaah aspek yuridis dalam bentuk deskriptif analitis. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK maupun penyidik Jaksa, Polisi atau KPK, khususnya penyidikan tindak pidana perbankan, dapat bersinggungan dan mempengaruhi efektivitas dari penyidik OJK sehingga ketentuan terkait perlu ditinjau kembali. ......The discussion set forth in this paper is a juridical review of the effectiveness of investigations by the Financial Services Authority (OJK) in handling crimes in the financial services sector in Indonesia, particularly banking crimes. The problem arises considering that in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority there is a provision regarding OJK Investigators with the authority to investigate crimes in the financial services sector which includes the banking sector, capital market, insurance, and other financial service institutions. Meanwhile, in the provisions of the organic law of each, police, prosecutor, and the Corruption Eradication Commission, there are also provisions regarding investigators who also have the authority to carry out criminal investigations, including investigations into banking crimes. In this thesis, the writing method used is a normative juridical method that focuses on examining positive laws which are the legal basis for the existence of the research objects. The data collection was carried out by researching and reviewing various literature materials (secondary data) in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, especially the Financial Services Authority Law, the Criminal Procedure Code, and other related laws and regulations. The results of the study are in the form of an analysis of juridical aspects in the form of descriptive analytical. The conclusion of this paper is that the implementation of investigations carried out by OJK investigators and prosecutors, police and KPK investigators, especially investigations of criminal acts in the banking sector, can intersect and affect the effectiveness of OJK investigators so that the relevant provisions need to be reviewed.

Abstrak :
Banking crime was is an story. However, at any time the story may be blown up on the surface as new crime story like the automatic teller machine breaking which happenned in Jakarta and Bali in the last view months ago. As likely and iceberg story, the case of breaking ATM is just a peak of iceberg, there may many unseen crime stories that we have never known whether in total capital lose or in total customer disadvantaged. The main stream of action can be varied amongst intelectual actors and direct crime perpetrators, thus there are possibly become a global crime network. The breaking ATM has become a test case of law No. 11 year 2008 regarding Information and Electronic Transaction. International syndication did the action of breaking automatic teller machine using such method such as, skimming, ATM cloning, stealing Personal Identification Number (PIN), credit card cloning, installing camera or card reader to copy the PIN. The question now are, why occured the ATM breaking undetected until the accumulated lose reached for billions of rupiah? How far banking security system works to protect bank customer and credit card holder? Then, how wide the impact of the ATM breaking case on bank rush?

Abstrak :
Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam Undang-Undang perbankan dan peraturan lainnya. Selain itu skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam hal terjadinya tindak pidana perbankan. Khususnya tindak pidana pencurian yang terjadi pada bank BCA melalui ATM. Dan dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank adalah berupa perlindungan secara tidak langsung dan perlindungan secara langsung. Perlidungan yang pasti diberikan kepada nasabah dalam hal terjadinya tindak pidana di bidang perbankan adalah dengan ganti rugi yang diberikan oleh pihak bank secara langsung. ......This thesis is the study of law with the normative juridical approach is descriptive and analytical perspective. In this thesis discusses about how the criminal setting in banking in banking law and other regulations. Additionally this thesis discusses the legal protection granted by banks to customers in case of banking crimes. In particular offense of theft which occurred at a bank through ATM BCA. And it can be concluded that the protections afforded to customers of the bank is an indirect form of protection and the protection directly. Protection is certainly given to customers in the event of criminal acts in the field of banking is the compensation provided by the bank directly.

Abstrak :
Penelitian ini adalah efektifitas strategi anti Fraud Bank Indonesia (2011) sebagai bentuk pencegahan kejahatan perbankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prospek keberhasilan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum menurut pendapat para ahli dibidang perbankan di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Delphi yaitu sebuah metode menyusun sebuah proses komunikasi kelompok sehingga proses tersebut membantu dalam pengelompokkan pendapat sebagai suatu kesatuan dalam menghadapi permasalahan penelitian dengan melibatkan beberapa pakar. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa strategi anti Fraud Bank Indonesia 2011 adalah prospektif. Pilar pencegahan dinilai memiliki prospek karena programprogram tersebut merupakan langkah-langkah yang sesuai dengan kepentingan bank dalam menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang profesional tanpa kecurangan. Pilar deteksi dinilai memiliki prospek didasarkan pada kepentingan bank dalam mengkoreksi setiap kegiatan bisnis dengan setiap perencanaan guna pencapaian tujuan bisnis bank agar efektif dan efisien. Pilar investigasi, pelaporan dan sanksi dinilai prospek guna pemeliharaan kinerja tanpa kecurangan dengan memberikan efek jera bagi si pelaku kecurangan dan memberikan efek kehatihatian bagi para karyawan bank untuk mempertimbangkan ulang atas perbuatan kecurangan yang mungkin akan dilakukannya. Pilar evaluasi, pemantauan dan tindak lanjut dinilai prospek di dalam rangka untuk memberikan evaluasi berkelanjutan terhadap potensi-potensi terjadinya kecurangan dalam bank dalam jangka panjang.

---

Abstract
This study is about the effectiveness of antifraud strategy of Bank Indonesia (2011) as a form of crime prevention. The purpose of this research is to analyze of the prospect of Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28DPNP about the implementation of antifraud strategy for commercial bank in according to expert?s opinion in Indonesia. The methodology used in this research is Delphi technique, a method for formulating a group communication process which assist grouping experts opinion as a whole. The research result revealed that the antifraud strategy of Bank Indonesia 2011 is considered as prospective. The prevention pillar is appreciable prospect since that programs is the efforts in line with the bank?s interest in creating the environmental and cultural work with the high professionalism without the fraud. The detection pillar is appreciable prospect since that programs assisted in correcting every business activities in according to every planning in order to meets the business goals to be effectively and efficient. The investigation, reporting and sanction pillars are appreciable prospect since that programs can give the wary for employees to consider for fraud will be done in the future. And evaluation, monitoring and following are appreciable prospect in order to run continuously improvement in handling potential fraud in a bank in long term.