Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin?, (2) menghitung persentase salah sasaran dan besar uang BLT yang salah sasaran tersebut, (3) mengembangkan model untuk menentukan RT sangat miskin dalam Program PKH. Ide utama penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana menghitung pengeluaran rumah t-rumah tangga miskin dari PSE 2005 (penerima Bantuan Langsung Tunai 2005) untuk memastikan apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin, kemudian menghitung berapa besar kebocoran (leakage) dan jumlah rumah tangga PSE 2005 yang menurut model PMT sebenarnya bukan rumah tangga miskin, tapi menerima BLT. Penghitungan pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan menggunakan tiga model PMT. Hasil penelitian ini memberi peluang untuk pemerintah merevitalisasi proses verifikasi dan penentuan targeting rumah tangga miskin penerima BLT pada tahun 2008. Sementara terkait dengan program PKH, pemerintah dapat memastikan pemberian bantuan kepada rumah yang benar-benar paling miskin dengan memerhatikan kemampuan ekonomi mereka. Lebih jauh, penelitian ini juga mendukung salah satu Laporan Kajian Bank Dunia (World Bank) tentang Pengeluaran Publik di Indonesia yang menyatakan bahwa efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor publik masih rendah serta penggunaan dana pemerintah daerah cenderung kurang tepat.

Abstrak :
Tesis ini membahas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai yang digulirkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Jusuf Kalla ditinjau dari perspektif public choice, dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Bekasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian adalah program Bantuan Langsung Tunai tidak bisa menanggulangi kemiskinan. Program BLT merupakan program kontraproduktif karena didesain sebagai program kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang justru menimbulkan kenaikan harga-harga komoditas lainnya, sehingga menaikkan angka inflasi. Program ini BLT juga lebih banyak politisnya ketimbang sebagai program pengentasan kemiskinan. ...... This thesis describes a Bantuan Langsung Tunai Program Policy initiated by the government of President Susilo Bambang Yudhoyono and Vice President Jusuf Kalla, viewed from the perspective of public choice, by taking a research location in Bekasi City. This study is a descriptive qualitative research design. The results showed that Bantuan Langsung Tunai program can not eradicate poverty. BLT program is counterproductive program because the compensation program is designed as a fuel price increase which raises the prices of other commodities, thus raise the rate of inflation. Bantuan Langsung Tunai program is also more political than as a poverty alleviation program.

Abstrak :
Tesis ini membahas evaluasi kinerja kebijakan bantuan langsung tunai di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja kebijakan bantuan langsung tunai di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, berdasarkan perspesi rumah tangga sasaran selaku masyarakat yang menerima bantuan serta penentuan strategi kebijakan dari para pelaksana kebijakan sebagai ekspert dalam analisis proses hirarki. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan analisis Univariat dan AHP (Analyitic Hierarchy Process) sebagai alat analisisnya. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan dengan sebagai sampel yaitu rumah tangga sasaran sebagai masyarakat yang menerima kebijakan diperoleh hasil bahwa kinerja kebijakan bantuan langsung tunai di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dari hasil kuesioner terutama berdasarkan tujuan kebijakan, sebagian besar masayarakat sudah memanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok namun terdapat juga sebagian masyarakat yang menggunakan dana bantuan untuk membayar hutang sehingga penggunaan atau pemanfaatan dana belum maksimal untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Dari hasil analisis AHP didapatkan hasil bahwa strategi untuk mengalihkan kebijakan mendapatkan prioritas tertinggi, kemudian disusul dengan keberlanjutan kebijakan, kemudian alternative terakhir yang dipilih yaitu untuk menghentikan kebijakan. Pemerintah selaku pembuat kebijakan perlu merevisi berbagai kekurangan yang terdapat dalam program bantuan langsung tunai, evaluasi yang dilaksanakan kiranya tidak hanya menjadi formalitas belaka, melainkan benar-benar menjadi sebuah rekomendasi dalam pembuatan kebijakan selanjutnya dan benar-benar dapat merekam permasalahan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Selain itu dalam merencanakan sebuah kebijakan selain memperhitungkan berbagai kendala yang mungkin timbul dalam implementasi sebuah kebijakan kiranya dapat menyamakan persepsi antara aparat selaku pelaksana kebijakan dengan persepsi dari masyarakat sebagai objek dari suatu kebijakan agar kinerja kebijakan dapat dicapai dengan optimal.

---

This thesis explains about the performance evaluation of unconditional cash transfer policy in district of Lawang Kidul, Muara Enim regency. The purpose of this study was to evaluate the performance of unconditional cash transfer policy in district of Lawang Kidul Muara Enim regency, based perceptions households receiving public assistance as well as determining the policy strategy of the policy implementers as expert in the analysis hierarchy process. The research approach used is quantitative approach with descriptive research using univariate analysis and AHP (Anayitic Hierarchy Process), as a tool of analysis. Based on the results of the study using the evaluation criteria with a sample policy that is targeted as a community of households that receive the policy result that the performance of direct cash assistance policy in district of Lawang Kidul Muara Enim regency, has been running well this is shown from the results of the questionnaire, mainly based on policy objectives, the majority of society has for subsistence use but there are also some people who use the funds to help pay the debt so that the use or not maximum utilization of funds for basic needs. From the results of AHP analysis showed that the strategy to transfer the policy to get the highest priority, followed by sustainability policies, then selected the last alternative is to stop the policy. Government as policy makers need to revise the various shortcomings inherent in direct cash assistance program, which conducted the evaluation would not only be a mere formality, but really became a recommendation in the next policy-making and can actually record the real problems that occur in the field. Also in the planning of a policy other than taking into account the various constraints that may arise in the implementation of a policy would be to equate the perception among officers as policy implementers with the perception of society as an object of a policy so that performance can be achieved with the optimal policy.

Abstrak :
Pembangunan yang berorentasi pada kepentingan masyarakat bawah yang jumlahnya sangat besar, membutuhkan pembiayaan yang meningkat setiap tahun dalam alokasi APBN. Namun demikian, kendala pembiayaan yang dihadapi saat ini adalah membengkaknya subsidi BBM sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di pasar intemasional. Jika subsidi tersebut tidak dapat dikendalikan akan mengganggu program pembangunan kedepan khususnya yang menyangkut kehidupan sebagian besar penduduk Indonesia. Kenaikan harga BBM pada awal Maret 2005 mengakibatkan naiknya harga kebutuhan pokok sehingga sebagian besar masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin. Sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM pada awal Maret, pemerintah meluncurkan program kompensasi pengurangan Subsidi BBM yang disebut dengan Bantuan Langsung Tunai (BL T). Oleh karena itu, penelitian ini memilih judul lmplementasi Program Bantuan Langsung Tunai Kepada RumahTangga Miskin di Kota Medan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian survey dan penjelasan data menggunakan tabel distribusi frekuensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin Tahap I di Kota Medan. Implementasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan. Program Bantuan Langsung Tunai (BL T) merupakan program yang diberikan pemerintah untuk membantu rumah tangga miskin dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Rumah Tangga Miskin yang dimaksud adalah Rumah Tangga yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 500.000,00/ bulan. Secara berjenjang pembagian BL T dimulai dari Pusat ke Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan hingga Desai Kelurahan. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan telah mencapai sasaran, sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan pemerintah. Jumlah Rumah Tangga Miskin yang mendapat BL T telah tepat sasaran dan diterima oleh Rumah Tangga Miskin dengan tepat. Salah satu ciri penting dari kebijakan adalah purposive atau goal-oriented yaitu suatu kebijakan dibutuhkan karena adanya tujuan yang hendak dicapai. Jika tidak ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian tujuan merupakan prasyarat untuk pengadaan kebijakan. Dari hasil penelitian dapat diambil saran bahwa pelaksanaan program harus mengambil data penduduk sesuai dengan syarat yang ada sehingga Rumah Tangga Miskin yang mendapat BL T dapat diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan Kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kemiskinan di Indonesia. menggunakan simulasi kemiskinan dengan metode Modifikasi Garis Kemiskinan dan Modifikasi Pengeluaran dengan memanfaatkan indikator-indikator pendahulu angka kemiskinan/leading indicators. Berdasarkan hasil simulasi, ditemukan bahwa pemberian kompensasi BLT BBM dapat menekan angka kemiskinan dibandingkan tanpa adanya kompensasi. Pada skema tanpa adanya kompensasi, angka kemiskinan yang akan terjadi pada September 2022 diprediksi sebesar 10,36 persen (mengalami kenaikan 0,82 persen dibandingkan Maret 2022). Pada skema yang dilakukan oleh pemerintah (kompensasi diberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau penerima program Bantuan Langsung Tunai (BPNT), maka kemiskinan diperkirakan sebesar 9,56 persen (mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen dibandingkan Maret 2022). Pemberian kompensasi dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin saat terjadinya shock ekonomi. Akan tetapi, ditemukan bahwa masih tingginya persentase rumah tangga yang berada pada kelompok dengan 10 persen pengeluaran per kapita terendah (desil 1) yang tidak tercakup ke dalam sasaran penerima manfaat (exclusion of error), yaitu sebesar 55,35 persen dan hanya 44,65 persen rumah tangga yang menerima manfaat program. Temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa pemberian program bantuan kepada rumah tangga yang lebih tepat sasaran akan jauh lebih efektif dan efisien dalam menekan angka kemiskinan dibandingkan dengan melakukan perluasan cakupan bantuan kepada rumah tangga penerima Program Indonesia Pintar (PIP) ataupun menambah nominal bantuan. Skema pemberian bantuan yang mengarah pada rumah tangga yang lebih tepat tidak hanya menghasilkan angka kemiskinan yang lebih rendah, tetapi juga menghasilkan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan gini ratio yang lebih rendah dibandingkan skema lainnya. Exclusion error pada desil 1 dapat dikurangi dengan melakukan perbaikan, pembaruan, dan integrasi basis data terpadu dikombinasikan dengan data pendukung lainnya dengan melihat karakteristik kerawanan sosial yang dimiliki oleh rumah tangga miskin. Basis data penerima bantuan yang lebih akurat akan berperan sangat penting dalam tahap perencanaan program dan keberhasilan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis inferensial menggunakan regresi logistik ordinal, kecenderungan rumah tangga yang menerima Kompensasi BLT BBM untuk berada dalam kemiskinan dibandingkan menjadi rentan miskin dan tidak miskin semakin besar seiring dilakukannya minimalisasi exclusion error menjadi 25 persen dan 15 persen. Ini menjadi pembahasan dan temuan yang menarik. Hal ini tidak berarti bahwa pemberian Kompensasi BLT BBM akan membuat rumah tangga menjadi jatuh ke dalam kemiskinan. Akan tetapi justru sebaliknya, kecenderungan yang semakin besar menandakan bahwa kompensasi BLT BBM semakin menjangkau kelompok rumah tangga miskin yang berada pada desil terendah. Adanya pemotongan besaran bantuan sosial juga dapat berdampak buruk bagi pemulihan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin yang membuat angka kemiskinan menjadi lebih tinggi. Terakhir namun tidak kalah penting adalah menjaga stabilitas harga barang dan jasa, khususnya kebutuhan pokok agar tidak terlalu tinggi sehingga daya beli masyarakat tidak semakin menurun. ......This study analyzes the impact of fuel price raising and Direct Cash Assistance (BLT BBM) compensation on poverty in Indonesia using poverty simulation with the Poverty Line Modification and Expenditure Modification methods by utilizing leading indicators. Based on the simulation results, it was found that the BLT BBM compensation program can reduce the poverty rate compared to without BBM compensation. In the no compensation scheme, the poverty rate in September 2022 is predicted to be 10.36 percent (an increase of 0.82 percent compared to March 2022). In the scheme implemented by the government (compensation is given to recipients of the Family Hope Program (PKH) or recipients of the Direct Cash Transfer (BPNT) program), poverty is estimated at 9.56 percent (an increase of 0.02 percent compared to March 2022). Compensation programs can be a short-term solution to restore the purchasing power of the poor and the vulnerable poor during an economic shock. However, it was found that a high percentage of households in the lowest 10 percent of per capita expenditure (decile 1) were not included in the target beneficiaries (exclusion of error) at 55.35 percent and only 44.65 percent of households received program benefits. The main finding in this study is that providing assistance programs to more targeted households will be much more effective and efficient in reducing poverty than expanding the coverage of assistance to households receiving the Indonesia Smart Program (PIP) or increasing the amount of assistance. Schemes that target more appropriate households not only result in lower poverty rates, but also lower poverty depth index, poverty severity index, and gini ratio compared to other schemes. Exclusion error in decile 1 can be reduced by improving, updating, and integrating the integrated database combined with other supporting data by looking at the social vulnerability characteristics of poor households. A more accurate database of beneficiaries will play a very important role in the program planning stage and the success of poverty alleviation. Based on the results of the inferential analysis using ordinal logistic regression, the tendency of households receiving BLT BBM Compensation to be in poverty compared to being vulnerable to poverty and not being poor increases as the exclusion error is minimized to 25 percent and 15 percent. This is an interesting discussion and finding. This does not mean that the BLT BBM compensation will make households fall into poverty. On the contrary, the increasing trend indicates that BLT BBM compensation is increasingly reaching poor households in the lowest decile. A cut in the amount of social assistance can also have an adverse impact on the recovery of the purchasing power of the poor and vulnerable poor, which makes the poverty rate higher. Last but not least, it is important to maintain the stability of the prices of goods and services, especially basic needs, so that the purchasing power of the community does not decline further.