Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini memiliki tujuan memberikan bukti empiris untuk melihat apakah dalam beberapa tahun terakhir program sembako sebagai bantuan pangan dapat mencukupi asupan makanan bergizi dan berpengaruh terhadap angka prevalensi stunting di Indonesia. Program sembako salah satu instrumen bantuan pangan untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga dalam akses pangan juga untuk memenuhi kebutuhan gizi yang adekuat sebagai upaya dalam mencegah kejadian stunting. Metode yang digunakan yaitu Two-Stage Least Squares menggunakan STATA 16 dalam pengolahan untuk pengujian signifikasi terhadap penelitian. Hasil first stage IV2SLS menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara program sembako terhadap asupan gizi yang memadai yang selanjutnya hasil second stage menunjukkan bahwa semakin tinggi kecukupan asupan makanan bergizi rumah tangga maka akan menurunkan prevalensi stunting di Indonesia, selain itu ditemukan adanya pengaruh signifikan vaksin BCG dan kepemilikan sanitasi layak terhadap prevalensi stunting. Intervensi pemerintah untuk meningkatkan akses keragaman pangan diperlukan untuk memenuhi gizi yang adekuat schingga dapat memperkecil resiko terjadinya stunting. ......This study aims to provide empirical evidence to see whether in recent years Program Sembako as food assistance has been able to provide sufficient intake of nutritious food and have had an effect on the stunting prevalence rate in Indonesia. Program Sembako is one of the food assistance instruments to reduce the burden on household expenses in accessing food as well as to meet adequate nutritional needs as an effort to prevent stunting. The method used is Two-Stage Least Squares using STATA 16 in processing to test the significance of research. The results of the first stage IV2SLS show that there is a significant positive relationship between the Program Sembako and adequate nutritional intake, then the results of the second stage show that the higher the adequacy of household nutritious food intake, the lower the prevalence of stunting in Indonesia. In addition, there is a significant effect of the BCG vaccine and ownership of proper sanitation on the prevalence of stunting. Government intervention to increase access to food diversity is needed to meet adequate nutrition so as to minimize the risk of stunting.

Abstrak :

Derajat kesehatan penduduk Indonesia secara agregat dilihat dari harapan hidup saat lahir cenderung meningkat, namun tidak di semua tahun tersebut dalam kondisi sehat. Estimasi World Health Organization (WHO) ada sekitar 9 tahun (12,67 persen) di masa hidup seseorang dalam keadaan tidak sehat. Indikator kesehatan dapat juga dilihat melalui seberapa besar beban penyakit yang terjadi per populasi tertentu dapat digunakan Dissability Adjusted Life Years (DALYs). Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan 3 terbawah untuk DALYs terbesar. Selain itu, data keluhan kesehatan untuk Indonesia tahun 2017 meningkat dalam dua dekade. Kondisi kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya rawan pangan serta peran program pemerintah yang terkait bantuan pangan dan jaminan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh rawan pangan, penerimaan bantuan pangan dan kepemilikan jaminan kesehatan pada keluhan kesehatan dan dikontrol oleh karakteristik demografi dan sosial ekonomi (daerah tempat tinggal, jenis kelamin, umur, pendidikan, akses air minum, sanitasi, dan status ekonomi), dan fasilitas kesehatan per kepadatan penduduk. Data yang digunakan yaitu data Survei sosial ekonomi Indonesia (Susenas) yang dilakukan pada bulan Maret 2018, dianalisis menggunakan regresi logistik multinomial. Hasil studi menunjukkan bahwa individu dengan tingkat rawan pangan sedang hingga parah memiliki risiko mengalami keluhan kesehatan dan terganggu lebih dari 2 kalinya yang tahan pangan. Pemilik jaminan kesehatan BPJS PBI/Jamkesda memiliki risiko keluhan kesehatan yang lebih rendah dari yang BPJS berbayar. Individu yang menerima bantuan pangan dan jamkes BPJS PBI/Jamkesda (penerima bantuan iuran jamkes) memiliki probabilitas keluhan kesehatan lebih kecil daripada menerima salah satu bantuannya. Intervensi pemerintah pada individu rawan pangan sedang/parah dibutuhkan pemberian bantuan pangan dan jaminan kesehatan berupa BPJS PBI/Jamkesda, terutama pada kelompok umur lansia, tinggal di perdesaan, berjenis laki-laki yang belum memiliki jaminan kesehatan.

---

The degree of health of the Indonesian population in aggregate from life expectancy at birth tends to increase, but not all years are in a healthy condition. The estimation of the World Health Organization (WHO) is around nine years (12.67 percent) in a person's lifetime in an unhealthy state. Health indicators can also be seen through how much disease burden occurs per particular population can be used Disability Adjusted Life Years (DALYs). Compared to Southeast Asian countries, Indonesia ranks the bottom 3 for the largest DALYs. Also, health complaints data for Indonesia in 2017 increased in two decades. The health conditions can be influenced by many factors, including food insecurity and the role of government programs related to food aid and health insurance. This study aims to study the effect of food insecurity, receipt of food aid and ownership of health insurance on health complaints and controlled by demographic and socio-economic characteristics (area of residence, gender, age, education, access to drinking water, sanitation, and economic status), and health facilities per population density. The data used are data from the Indonesian Socio-Economic Survey (Susenas) conducted in March 2018, analyzed using multinomial logistic regression. The results of the study show that individuals with moderate to severe levels of food insecurity have a risk of experiencing severe health complaints more than twice that which is food resistant. The owner of the BPJS PBI/Jamkesda health insurance has a lower risk of health complaints than the paid BPJS. Individu who has receive food assistance and health insurance BPJS PBI/Jamkesda have a smaller probability of health complaint than receiver food assistance. Government intervention in individuals with moderate/severe food insecurity is needed to provide food assistance and health insurance BPJS PBI/Jamkesda, especially in the elderly age group, living in rural areas, men who do not have health insurance.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan adalah melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT merupakan transformasi dari program Beras Sejahtera (Rastra) yang memberikan bantuan pangan berupa beras dan telur melalui mekanisme akun elektronik. Namun, angka kemiskinan di beberapa daerah mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi kebijakan program BPNT di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BPNT. Pendekatan  penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  kuantitatif dengan paradigma Post-Positivist sedangkan teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara  mendalam dan studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model rasional Khander dan Khan sebagai teori utama, subsidi, kebijakan publik, dan implementasi kebijakan publik.  Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi BPNT di Kecamatan Panjang masih belum sesuai harapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut meliputi kurangnya pemahaman aktor akan tugas, peraturan yang belum lengkap, kurangnya pengawasan pada tingkat kecamatan. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antar Kementrian dalam melakukan pengawasan, menciptakan produk hukum yang lengkap, mengadakan kegiatan training dan seminar, dan meningkatkan koordinasi antara aktor kecamatan dengan petugas kelurahan.

---

ABSTRACT
One of the Indonesian government's efforts to reduce poverty is through the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program. BPNT is a transformation of the Rice for the Poor (Rastra) program that provides food assistance in the form of rice and eggs through an electronic account mechanism. However, the poverty rate in some regions has increased. The purpose of this study is to analyze the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Sub-district Panjang, Bandar Lampung City and find out the factors that influence the implementation of BPNT. This research is conducted with quantitative approach, post-positive paradigm, while data collection technique using qualitative methods through in-depth interview and literature. This research uses the theory of Khander & Khan's rational model as the main theory, subsidy, public policy, and the implementation of public policy. The result shows that the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Sub-district Panjang is still not as expected. The factors that influence the implementation include the lack of understanding of the actor's duties, incomplete regulations, and lack of monitoring at the sub-district level. Therefore, the collaboration between ministries is needed in conducting supervision, creating complete legal products, holding training and seminar activities, improving coordination between sub-district actors and village officials.

Abstrak :
Di Indonesia, salah satu komponen penting dari jaring pengaman sosial untuk mengurangi kerawanan pangan adalah Program Sembako, yang sebelumnya dikenal sebagai Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Manfaat Program Sembako sama di seluruh Indonesia; namun, karena adanya perbedaan harga pangan dan pola konsumsi di tingkat regional, nilai riil - atau daya beli-dari manfaat Program Sembako bisa sangat bervariasi di seluruh Indonesia. Dalam studi ini, kami mengestimasi variasi daya beli Program Sembako di berbagai wilayah di Indonesia untuk menguji dampak Program Sembako terhadap kerawanan pangan. Kami menggunakan metode fixed-effect untuk mengestimasi hubungan antara daya beli lokal Program Sembako dan kerawanan pangan. Penelitian kami menunjukkan bahwa peningkatan daya beli peserta Program Sembako dapat menurunkan prevalensi kerawanan pangan, terutama di wilayah timur Indonesia. ......In Indonesia, one of the essential components of the country's social safety net to reduce food insecurity is the Sembako Program, which was formerly known as non-cash food assistance (BPNT). The benefits of the Sembako Program are the same all over Indonesia; Nevertheless, because the disparities in regional food costs and consumption patterns, the purchasing power or the real value of Sembako Program benefits might vary greatly across the nation. In this study, we estimate the variation in Sembako Program purchasing power across regencies/municipalities in Indonesia to examine the effects of the Sembako Program on food insecurity. We use a fixed effects framework to estimate the relationship between the local purchasing power of the Sembako Program and food insecurity. Our research shows that increasing the purchasing power of participants in the Sembako Program leads to a reduction in the prevalence of food insecurity, particularly in the eastern region.

Abstrak :
Permasalahan pangan menjadi isu prioritas dalam pembangunan nasional mengingat dampaknya dapat mempengaruhi kondisi ketahanan pangan dan kesejahteraan rumah tangga. Permasalahan pangan di periode krisis juga menjadi tantangan bagi masyarakat untuk mengakses kebutuhan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Salah satu cara mengatasi permasalahan pangan dan meningkatkan daya beli masyarakat adalah dengan memberikan bantuan pangan. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Dalam penelitian ini menggunakan data cross section dari SUSENAS 2021 dengan sampel rumah tangga. Hasil analisis logistik biner menunjukkan bahwa BPNT berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Dengan meningkatnya kesejahteraan rumah tangga secara keseluruhan melalui BPNT, pemerintah dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang meliputi pencapaian SDGs, peningkatan kualitas manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan kesejahteraan yang merata di seluruh negara. Selain itu, faktor karakteristik rumah tangga lainnya yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga antara lain gender, usia, status perkawinan, pendidikan, status bekerja kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, tempat tinggal, kepemilikan rumah, akses kredit, dan pengeluaran rumah tangga. ......Food security issues have become a priority in national development as their impact can affect both household food security and welfare. Accessing essential food items at affordable prices during times of crisis presents a challenge for communities. One way to address food security issues and improve the purchasing power of households is through the provision of non-cash food assistance. This study aims to analyze the influence of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) on household food security. The study utilizes cross-sectional data from the 2021 SUSENAS with a sample of households. The results of binary logistic regression analysis show that BPNT has a positive effect on household food security. By improving the overall welfare of households through BPNT, the government can achieve sustainable development goals, improve human quality, foster inclusive economic growth, and promote equitable well-being throughout the country. Additionally, other household characteristics such as gender, age, marital status, education, employment status of the household head, household size, place of residence, homeownership, access to credit, and household expenditure also influence household food security.

Abstrak :
Kemiskinan menjadi salah satu isu ekonomi yang terjadi di Indonesia. Persentase kemiskinan yang terus meningkat setiap tahunnya membutuhkan kebijakan sosial. Pemerintah Indonesia segera memberikan arahan untuk merumuskan strategi nasional keuangan inklusif dan menginisiasikan perlindungan sosial terhadap masyarakat untuk menjaga kesenjangan sosial. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Program Rastra) merupakan upaya pertama pemerintah, namun pelaksanaanya diangap tidak menyelesaikan masalah karena diangap menghamburhamburkan uang negara. Oleh sebab itu, program BLT dan Rastra segera di gantikan dengan meluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Tahun 2017 untuk menyalurkan bantuan pangan menggantikan program BLT dan Rastra yang sebelumnya ada. Dalam proses pelaksanaan BPNT, seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima BPNT, diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat ditukarkan dengan bahan pangan melalui Elektronik Warung Gotong Rayong, yang selanjutnya disebut E-warong. E-Warong juga, merupakan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan evaluasi pelaksanaan program E-Warong sebagai bentuk Program Bantuan Pangan Non-Tunai terutama pada Provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti menggunakan konsep CIPP (Context, Input, Process, Product) sebagaimana yang dijelaskan oleh Stufflebeam (2014). Pendekatan post-positivist peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan memahami kemungkinan adanya variabel-variabel lain yang belum ditemukan pada teori melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil analisis yang disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menemukan masih adanya hambatan yang ditemukan dalam penyaluran BPNT yang memanfaatkan program berbasis teknologi, E-Warong ini. Hambatan ditemukan baik di DKI Jakarta maupun Daerah Istimewa Yogyakarta, karena disebabkan oleh beberapa alasan, seperti kesalahan data, telatnya saldo yang masuk, hingga gangguan jaringan. ......Poverty is one of the economic issues that occur in Indonesia. The percentage of poverty that continues to increase every year requires social policies. The government certainly does not remain silent in dealing with this issue, immediately provides direction to formulate a national financial inclusion strategy and initiate social protection for the community to maintain social inequality. Direct Cash Assistance (BLT) and Rice Program for Prosperous Families (Rastra) are the government's first efforts, but their implementation is considered not to solve the problem because they are considered a waste of state money. Based on this, the BLT and Rastra programs were immediately replaced by launching Non-Cash Food Assistance (BPNT) in 2017 to distribute food assistance to replace the previously existing BLT and Rastra. In the process of implementing BPNT, all Beneficiary Families (KPM) as recipients of BPNT are given a Prosperous Family Card (KKS) which can be exchanged for food items through the Electronic Gotong Rayong Warung, hereinafter referred to as E-warong. E-Warong is also an implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE). This thesis attempts to describe the evaluation of the implementation of the E-Warong program as a form of the Non-Cash Food Assistance Program, especially in the DKI Jakarta Province and the Special Region of Yogyakarta. Researchers used the CIPP (Context, Input, Process, Product) concept as described by Stufflebeam (2014). This CIPP evaluation model can be used to carry out formative and summative evaluations on the sustainability of a program. The post-positivist approach researchers use in this study to get a complete picture and understand the possibility of other variables that have not been found in theory through in-depth interviews and literature study. The results of the analysis are presented descriptively. This study found that there are still obstacles found in the distribution of BPNT that utilizes this technology-based program, E-Warong. Barriers were found in both DKI Jakarta and the Special Region of Yogyakarta, due to several reasons, such as data errors, late incoming balances, and network disturbances.

Abstrak :
Sektor pertanian merupakan penyangga utama pasokan pangan dan penyumbang serapan tenaga kerja terbanyak di Indonesia. Namun, rendahnya tingkat pendapatan serta tingginya kemiskinan di rumah tangga petani menimbulkan pertanyaan terkait ketahanan pangan di wilayah mayoritas penduduknya berkerja sektor pertanian. Penelitian ini mengkaji hubungan itu dengan menggunakan indikator persentase tenaga kerja sektor pertanian per total pekerja dan skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di 416 kabupaten di Indonesia. Data dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik dan Badan Pangan Nasional selama periode 2020 s.d. 2022. Melalui estimasi Generalized Least Square (GLS) ditemukan korelasi negatif yang signifikan antara jumlah petani dengan ketahanan pangan. Setiap peningkatan persentase jumlah petani sebesar 1% akan diiringi dengan penurunan skor IKP sebesar 0,107 poin dalam kondisi ceteris paribus. Secara singkat, kabupaten dengan persentase jumlah petani dan rumah tangga petani miskin yang lebih banyak, upah/gaji petani lebih tinggi dan produksi beras sedikit, memiliki ketahanan pangan yang lebih rendah. Sebaliknya, kabupaten dengan PDRB tinggi, banyak penduduk, pengeluaran konsumsi beras tinggi dan biaya konsumsi daging rendah, serta banyak penduduk miskin yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan memiliki ketahanan pangan yang lebih tinggi. Terkait itu, maka upaya penanggulangan kemiskinan di kabupaten-kabupaten yang tenaga kerjanya mayoritas berasal dari sektor pertanian perlu terus dimasifkan guna meningkatkan ketahanan pangan. ......The agricultural sector is the main support for food supply and the largest contributor to labor absorption in Indonesia. However, low-income levels and high levels of poverty among farming households raise concerns regarding food security in areas where most of the population earns their livelihood from the agricultural sector. This research aims to examine the relationship between the percentage of agricultural sector workers per total worker and the Food Security Index (IKP) score in 416 districts in Indonesia. The data were collected from the Central Statistics Agency and the National Food Agency for the period of 2020 to 2022. Through Generalized Least Square (GLS) estimation, a significant negative correlation was found between the percentage of farmers and the IKP score. Every percentage increase in the number of farmers by 1% will be accompanied by a decrease in the IKP score of 0.107 points under ceteris paribus conditions. In short, the research results show that districts with a greater percentage of farmers and poor people from the agricultural sector, higher wages for agricultural labor and less rice production, will have lower level of food security. On the other hand, districts with high GRDP, large populations, higher rice consumption costs, lower meat consumption costs, and many poor people targeted by the Non-Cash Food Assistance program will have a higher level of food security. In relation to this matter, poverty reduction measures in districts where most of the workforce comes from the agricultural sector need to be accelerated to increase food security.