Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Barang bukti atau yang juga dikenal dengan istilah benda sitaan mempunyai manfaat atau fungsi dan nilai dalam upaya pembuktian. Kehadiran barang bukti sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang sedang diperiksa. Dalam proses persidangan, barang bukti dapat dikembangkan dan dapat memberikan keterangan yang berfungsi atau bernilai sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Pada tahap penyidikan, ada kalanya penyidik memperoleh barang bukti yang sifatnya mudah rusak atau yang membahayakan atau jika penyidik menyimpan barang bukti tersebut sampai proses persidangan akan membutuhkan biaya yang tinggi. Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), atas alasan-alasan tersebut, maka penyidik dapat melakukan pelelangan. Namun, KUHAP tidak menjelaskan mengenai prosedur pelelangan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dalam skripsi ini akan dibahas mengenai pengertian barang bukti menurut doktrin, bagaimana proses pelelangan yang secara sah dilakukan pada tahap penyidikan, serta kekuatan pembuktian barang bukti yang telah melalui proses pelelangan di dalam praktiknya. Pelelangan terhadap barang bukti tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Penyidik harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, penyidik harus memiliki pertimbangan/alasan yang kuat tentang perlunya dilakukan pelelangan. Pelaksanaan yang tepat dan hati-hati akan mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab atas benda sitaan oleh instansi Kepolisian dan Kejaksaan ketika telah tersedia Rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) di suatu wilayah. Menurut undang-undang, benda sitaan dapat disimpan dan berada di bawah tanggung jawab instansi Kepolisian maupun Kejaksaan, hanya apabila belum tersedia Rupbasan di wilayah bersangkutan. Dewasa ini, instansi Kepolisian dan Kejaksaan tetap menempatkan penanganan fisik benda sitaan di bawah tanggung jawabnya, walaupun telah tersedia Rupbasan di wilayahnya. Penyimpanan demikian dipandang sah karena dilakukan berdasarkan peraturan internal masing-masing instansi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dimana data yang digunakan merupakan data sekunder dari bebarapa literatur dan data primer dari hasil wawancara, yang kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila dalam suatu wilayah telah tersedia Rupbasan, maka peraturan internal di instansi Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat secara otomatis berlaku terhadap penyimpanan benda sitaan. Dalam hal telah tersedia Rupbasan di wilayah bersangkutan, benda sitaan yang disimpan di instansi Kepolisian dan Kejaksaan tetap berada dalam tanggung jawab Rupbasan, jika penyimpanan pada masing-masing instansi tersebut secara konsisten dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

ABSTRACT
This thesis studies about the execution of physical responsibility for confiscated goods by Police Department and Office of a Public Prosecutor institutions when the house for keeping the state confiscated goods (Rupbasan) have been made available in a region. According to the Law, confiscated goods can be kept and under the responsibility of Police Department or Office of a Public Prosecutor institution, only if Rupbasan has not yet been made available in related area. But it is different from what happened these days, where Police and Office of a Public Prosecutor institutions remain to place handling of physical of confiscated goods under their responsibility, even though Rupbasan have been made available in a region. The storage is viewed as validated since it was conducted pursuant to internal regulation of each institution. This research is a normative-empirical law research, where the data used are secondary from several literature and primary data from the result of interview which later analyzed by qualitative approach. This research result shows that if in region a Rupbasan has been available, the internal regulations in Police Department and Office of a Public Prosecutor institutions can not be automatically applied for the storage of a confiscated good and physical responsibility for confiscated goods is remain at Rupbasan even though the confiscated goods are kept outside Rupbasan.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Indonesia (KUHAP) dikenal lima alat bukti yang sah, yaitu 1. Keterangan saksi 2. Keterangan ahli 3. surat-surat 4. petunjuk 5. keterangan terdakwa. Kelima alat bukti tersebut memiliki nilai yang sama untuk mernberi keyakinan kepada hakim, namun masing-masing alat bukti menjalankan peran yang berbeda-beda sesuai dengan sifat dari alat bukti tersebut. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, ialah keterangan yang diberikan/disampaikan seseorang di sidang Pengadilan, yang sebenarnya patut untuk diragukan kebenarannya. Hal ini disebabkan karena sifat yang terdapat pada umumnya dalam diri seseorang yang tidak juga terlepas dari keterbatasan-keterbatasan. Dengan demikian persoalannya adalah bagaimana dari pada alat bukti keterangan saksi itu berperan dalam rangka pembuktian tindak pidana

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis tahap pengumpulan dan evaluasi bukti investigasi fraud proyek pengadaan PT NCT. PT NCT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dengan memberikan penyediaan pengadaan barang dan jasa kepada pelanggannya. Namun, hingga tahun 2021 sejak berjalannya proyek pengadaan tahun 2016, ke delapan pelanggan PT NCT belum melunasi pembayaran walaupun proyek telah selesai dilaksanakan. PT RJ dipilih sebagai dasar analisis pengumpulan dan evaluasi bukti. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pengumpulan dan evaluasi bukti investigasi yang belum sesuai dengan teori adalah pada wawancara investigasi dan laporan hasil pengumpulan bukti. Oleh karena itu, diberikan rekomendasi kepada PT SM Consulting untuk menyusun perencanaan investigasi dengan baik, mulai melakukan wawancara secara tatap muka, dan menambahkan unsur tindak pidana pada hasil pengumpulan bukti. Laporan magang ini juga membahas refleksi diri selama menjalani kegiatan magang di PT SM Consulting. ...... This internship report aims to analyze the stage of collecting and evaluating evidence of fraud investigations of PT NCT's procurement projects. PT NCT is a company engaged in telecommunications by providing procurement of goods and services to its customers. However, until 2021 since the running of the procurement project in 2016, the eight customers of PT NCT have not paid off the payment even though the project has been completed. PT RJ was chosen as the basis for the analysis of evidence collection and evaluation. Based on the results of the evaluation carried out, it shows that the collection and evaluation of investigative evidence that is not in accordance with the theory is in the investigation interview and the examination result report. Therefore, a recommendation was given to PT SM Consulting to prepare a good investigation plan, start conducting face-to-face interviews, and add elements of criminal acts to the results of the examination. This internship report also discusses self-reflection during the internship at PT SM Consulting.