Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai analisis pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan video gim digital dari luar negeri.Tujuan penelitian adalah menganalisis pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan video gim digital dari luar negeri. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literature dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan video gim digital dari luar negeri dipersamakan dengan video gim konvensional. Subjek pajak atas penyerahan video gim dari luar negeri adalah pembeli video gim itu sendiri. Objek pajak atas penyerahan video gim digital dari luar negeri adalah video gim digital yang diserahkan, sebagai barang yang dianggap sebagai objek PPN. Tempat terutangnya PPN atas penyerahan video gim digital dari luar negeri adalah di Indonesia sebagai Negara pengimpor, sedangkan saat terutangnya PPN adalah saat diunduh oleh pembeli. Namun masih sulit untuk memungut PPN atas penyerahan tersebut, karena membutuhkan kesadaran dari wajib pajak untuk memungut"

"Melihat pada fenomena perkembangan teknologi digital, membuat perubahan pada tren perdagangan saat ini. Sebelumnya barang diperdagangkan secara konvensional dalam bentuk fisik sekarang mulai berubah dalam bentuk digital seperti halnya film, yang ditransmisikan secara elektronik melalui platform digital atau aplikasi. Secara internasional melalui forum WTO, perdagangan secara elektronik atau e-commerce telah dikeluarkannya suatu keputusan untuk tidak menerapkan bea dan cukai pada transmisi elektronik. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan mengenai bea masuk barang digital dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018. Tesis ini membahas tentang aturan serta pelaksanaan bea masuk terhadap importasi barang digital berupa film yang ditransmisikan secara elektronik di Indonesia mengingat adanya moratorium e-commerce WTO terhadap bea dan cukai transmisi elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukanlah suatu batasan bagi Indonesia untuk mengeluarkan aturan mengenai bea masuk produk digital, Indonesia melihat bahwa moratorium yang diberlakukan tersebut tidak berlaku untuk barang digital yang ditransmisikan secara elektronik serta aturan tersebut dikeluarkan untuk menciptakan level playing field di pasar domestik Indonesia guna mendorong daya saing para pelaku usaha konvensional dalam negeri agar tetap bisa bersaing dengan pelaku usaha luar negeri. Untuk pelaksanaan dari bea masuk barang digital berupa film masih belum ada pelaksanaan teknisnya. Akan tetapi, untuk penerapan awal pelaksanaannya pada saat ini dilakukan secara voluntary oleh importir untuk melaporkan ke pihak bea dan cukai.

---

Looking at the phenomenon of digital technology development, making changes to the current trading trend. Previously goods were traded conventionally in physical form, currently starting to change in digital form such as films, which are transmitted electronically through digital platform or application. Internationally through WTO forum, for electronic commerce a decision has been issued not to impose import custom duties on electronic transmissions. In this case, Indonesian government has issued regulation regarding import duties on digital goods in Minister of Finance Regulation Number 17/PMK.010/2018. This thesis discusses the regulation and implementation of import duties on importation digital goods in the form of film that are transmitted electronically in Indonesia considering the moratorium e-commerce WTO on electronic transmission custom and duties. This research is normative juridical research by using primary and secondary data. The results of this study indicate that is not an limitation for Indonesia to issue regulations regarding import duties for digital products, Indonesia regard that imposed moratorium does not apply to digital goods that are transmitted electronically and these regulations are issued to create a level playing field in the Indonesian domestic market to encourage competitiveness of domestic business actors conventional in order to remain competitive with foreign business actors. For the implementation of import duty in digital goods in the form of films, there is still no technical implementation. However, for the initial implementation is currently carried out on a voluntary by the importer to report to the customs and duties."

"ABSTRAKTransaksi digital semakin mendominasi sistem perdagangan di era ini, perdagangan elektronik yang timbul karena adanya perkembangan teknologi. Dalam transaksi perdagangan, konsumen merupakan pihak yang memanfaatkan barang dam/atau jasa yang diperoleh. Konsumsi barang dan/atau jasa merupakan hal yang terutang PPN. Pengenaan PPN atas konsumsi dalam Daerah Pabean, dikenakan tanpa melihat dari mana asal barang dan/atau jasa tersebut, termasuk yang berasal dari luar Daerah Pabean. Penelitian ini membahas tentang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), tertuang di dalam PMK No. 48/PMK.03/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang perumusan kebijakan dan bagaimana strategi implementasi yang telah disiapkan oleh pemerintah dan membandingkan bagaimana kebijakan dan pengenaan PPN, khususnya atas BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean melalui PMSE dengan negara lainnya di ASEAN. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan dilatar belakangi oleh upaya pemerintah untuk memungut PPN atas barang dan/atau jasa yang berasal dari luar negeri sebagaimana sesuai dengan asas pemungutan pajak yakni equality dan karakteristik PPN yang bersifat netral, serta sesuai dengan konsep destination principle dan didasari oleh asas perpajakan revenue productivity. Dalam penetapan kebijakan, pemerintah memilih opsi yang dapat memberi kemudahan dan efisiensi bagi pemerintah dan Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, strategi implementasi yang disiapkan oleh pemerintah ialah dengan melakukan sosialisasi internal dan eksternal, serta mempersiapkan sistem yang baik untuk implementasinya baik dari segi teknologi maupun ekonomi.

---

ABSTRACTDigital transaction increasingly dominating the trading system in this era, electronic commerce arises due to technological developments. The government needs to implement a policy strategy to optimize taxation of digital transactions, one of which is through the VAT policy on Trade Through Electronic System. In a trade transaction, the consumer is the party who utilizes the goods and/or services obtained. Consumption of goods and/or services is subject to VAT payable. One of the VAT payable of consumption in the Customs Area is imposed regardless of the origin of the goods and/or services, including those which imported from outside the Customs Area. This research discusses about policy of VAT of Digital Goods and Services from outside into Customs and Excises Territory through Trade Through Electronic Systems (foreign e-commerce), which regulated in PMK No. 48/PMK.03/2020. This study aims to analyze the background reason of the policys formulation and to analyze the strategy of implementation which the Government has planned, also to compare the policy and implementation of VAT, especially about foreign e-commerce transaction of Digital Goods and Services, along with the other countries in ASEAN. The method of this research is a descriptive method and the study approach in this research is qualitative. The result of this research indicates that the formulation of the policies is based by the Governments attempt to collect a VAT of goods and/or services from overseas as accordant with the principle of tax collections which are equalityand the characteristic of VAT that tends to be neutral, also suitable with the concept of destination principle and based by the principle of revenue productivity taxation. In the establishment of policies, Government chose the option that give eases and efficiencies for both Government and Taxpayers who engages in taxation obligations. Furthermore, the strategy of implementation which Government prepares is to hold an internalized and externalities socialization, and to organize a decent system for the implementation, both from the technology and economy viewpoint."