Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mengestimasi pengaruh penerapan kebijakan komoditas tidak dikenai PPN tax exemption pada barang kebutuhan pokok terhadap konsumsi rumah tangga di Indonesia. Pengukuran konsumsi menggunakan data Susenas Panel BPS tahun 2009 dan 2010. Tahun tersebut merupakan periode tepat sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan dimaksud yang termasuk dalam UU Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kebijakan tax exemption secara umum berpengaruh signifikan meningkatkan konsumsi rumah tangga pada komoditas yang diteliti. Namun, kebijakan tax exemption pada komoditas daging, sayur dan telur tidak berpengaruh bagi rumah tangga miskin melainkan lebih memberi manfaat pada kelompok rumah tangga menengah ke atas. Sehingga, adanya kebijakan tax exemption tahun 2009 cenderung memperlebar ketimpangan konsumsi.

---

ABSTRACT
This study estimates the impact of VAT exemption on staple foods to household consumption in Indonesia using Susenas Panel data 2009 and 2010. Those periods are the period before and after the implementation of VAT exemption based on VAT and STLG Law No. 42 2009. Generally, the VAT exemption has significant impact on the increasing of household consumption of meats, eggs, vegetables and fruits. However, for the poor household the VAT exemption on commodities such as meats, eggs and vegetables does not have impact. Whereas it gives more benefits to the middle and upper class households. Thus, the VAT exemption tends to widen the gap of consumption between poor and middle upper class household.

Abstrak :
ABSTRAK
Pergerakkan harga domestik dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti harga internasional barang tersebut, harga minyak dunia, nilai tukar, hingga kebijakan pemerintah. Intervensi pemerintah melalui kebijakan dapat dilakukan melalui mengontrol harga, pengaturan ketersediaan stok barang tersebut di masyarakat, dll. Pengujian ekonometrik melalui error correction model digunakan untuk mengetahui seberapa besar penyesuaian harga domestik ketika terjadi kenaikan maupun penurunan harga internasional pada komoditas barang kebutuhan pokok. Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi penyesuaian harga domestik ketika terjadi kenaikan maupun penurunan harga internasional pada komoditas tepung terigu, gula pasir, kedelai, daging sapi, dan daging ayam broiler. Penyesuaian harga domestik tidak terjadi pada komoditas beras dan telur ayam ras berdasarkan koefisien dan level signifikansinya.

---

ABSTRACT
Domestic price movements are affected by several factors, such as the international price of the goods, world oil prices, exchange rates, and government intervention. Government can do several actions in order to make domestic price of the goods reachable to domestic consumers, such as controlling prices, regulating the procurement of the goods, etc. Econometric testing through error correction model is used to find out how much the adjustment of domestic price when the increase and decrease happened to international price on commodities of staple foods. The results indicate that the adjusments happened in domestic price on the commodities of flour, sugar, soybean, beef, and broiler chicken. Domestic price adjustments do not occur in the commodities of rice and chicken egg based on its coefficient and level of significance.

Abstrak :
Fakta yang terjadi di Indonesia sebagai negara kepulauan adalah biaya transportasi laut antarpulau lebih mahal daripada biaya transportasi laut ke luar negeri. Biaya transportasi laut antarpulau yang mahal menyebabkan terjadinya disparitas harga barang kebutuhan pokok antar daerah di Indoensia. Penelitian ini hadir untuk menguji apakah benar kebijakan subsidi ongkos angkut di laut dapat menurunkan disparitas harga antar daerah. Peneltian disparitas harga antara daerah baik di skala nasional dan internasional berusaha melihat faktor-faktor yang mendorong terjadinya konvergensi harga antar daerah seperti biaya transportasi, daya beli masyarakat, konektivitas di darat dan volume perdagangan. Hasil estimasi penelitian ini menunjukkan subsidi ongkos angkut menyebabkan disparitas harga di daerah yang dilalui Tol Laut setelah pelaksanaan kebijakan lebih rendah dibandingkan sebelum pelaksanaan dan lebih rendah dibandingkan daerah yang tidak dilalui Tol Laut. Temuan lainnya adalah kondisi imbalance trade masih terjadi meskipun telah ada kebijakan Tol Laut. ......The fact that Indonesia as an archipelago countries is the cost of interregional transportation is more expensive than international sea transportation. Expensive inter-regional transportation costs causes a prices disparites of staple goods between regions in Indonesia. This research aims to examine whether sea transport subsidies policy can reduce price disparities between regions. Research on price disparities between regions both on a national and international focus to examine the factors that encourage price convergence between regions such as transportation costs, road density, trade flows, regional size economy and regional purchasing parity. The evidance of this riset is price disparities in the area passed by the Sea Toll after the implementation of this policy is lower than before the implementation and lower than the area that is not passed by the Sea Toll. Another finding is that the trade imbalance condition still occurs even though there is already a Sea Toll  policy.

Abstrak :
Reformasi Pajak di Indonesia melalui UU HPP telah menghapus Barang Kebutuhan Pokok dari daftar barang yang dikecualikan PPN, sehingga berpotensi dikenakan PPN dikemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek equity dari kebijakan PPN atas barang kebutuhan pokok di Indonesia dan potensi penerimaan negara. Dengan menggunakan model permintaan Almost Ideal Demand System (AIDS) dan estimasi menggunakan Iterated Linear Least-Square (ILLS), penulis menganalisis pola distribusi pengeluaran dengan 3 skema kebijakan PPN menggunakan pendekatan respon perilaku (behavioral response) dan mempertimbangkan produksi pangan sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema pengenaan PPN terhadap semua jenis barang kebutuhan pokok akan bersifat regresif, skema pengenaan PPN sebagian barang kebutuhan pokok akan lebih kurang regresif dan  skema tarif subsidi PPN 1% dan 3% akan semakin memperburuk aspek equity. Penulis juga mengestimasi potensi penerimaan negara dari skema kebijakan tersebut dan menemukan bahwa potensi penerimaan untuk skema kebijakan PPN atas semua Barang Kebutuhan Pokok adalah Rp.146 Triliun, skema kebijakan PPN sebagian Rp. 67 Triliun, sedangkan skema kebijakan PPN Tarif Subsidi hanya sebesar Rp. 14 dan Rp.41 Triliun dalam setahun. ......Tax reform in Indonesia through the HPP Law has removed basic foodstuffs from the list of goods that are exempt from VAT, so they have the potential to be subject to VAT in the future. This study aims to examine th equity aspects of the VAT policy on basic foodstuffs in Indonesia and the potential for state revenue. By using the Almost Ideal Demand System (AIDS) model and an Iterated Linear Least-Square (ILLS) estimate, the authors analyze the pattern of expenditure distribution with 3 VAT policy schemes using a behavioral response approach and considering own-source food production. The results show that the VAT imposition scheme for all types of basic foodstuffs will be regressive, the VAT imposition scheme for some basic foodstuffs will be more or less regressive and the 1% and 3% VAT subsidy tariff scheme will further worsen the equity aspect. The author also estimates the potential state revenue from the policy scheme and finds that the potential revenue for the VAT policy scheme on all basic foodstuffs is Rp. 146 Trillion, the partial VAT policy scheme is Rp. 67 Trillion, while the Subsidy Tariff VAT policy scheme is only Rp. 14 and Rp.41 Trillion in a year.