Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeberadaan lembaga Jaminan tidak terlepaskan dari perkembangan kebutuhan masyarakat. Lembaga jaminan memang banyak bentuknya. Salah satu lembaga jaminan yang cukup penting adalah fidusia. Lembaga fidusia pada awalnya memang hanya diperuntukan terhadap barang-barang bergerak. Salah satu barang bergerak yang dapat dibebani dengan fidusiaadalah barang persediaan (stock barang). Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalahApakah dasar hukum dari jaminan Fidusia atas barang persediaan Apakah kedudukan Jaminan fidusia akan berubah denganberalihnya barang persediaan Bagaimana bentuk perlindungen hukum bagi kreditur dengan beralihnya barang persediaan jika debitur ingkar Janji (wanprestasi)Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normative yang tidak saja menganalisa peraturan perundang-undangan tetapijuga putusan pengadilan. Dari penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang diperoleh adalah:Pengaturan masalah jaminan fidusia atas barang persediaan masalah jaminan fiduasa ates barang persediaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 9 dan 20 No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidussa Kedudukan jaminan fidusia tidak berubah dengan beralihnya barang persediaanUntuk melindungi kreditur sebagai pihak yang menerima berang maka pemberi fiduals diwajibkan mengganti barang persediaan yang telah dialihkan tersebut dengan bende yang senilai atau setars Hal ini harus secara tegas disebutkan dalam akta notaris"

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur audit yang dilakukan oleh KAP WTR atas provisi persediaan yang ditetapkan PT DNI. PT DNI merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi ban motor. Prosedur audit dilakukan berdasarkan DEF Audit Guide yang telah diselaraskan dengan ISA. Selama proses audit berlangsung, auditor menilai kesesuaian kebijakan PT DNI atas provisi persediaan dengan PSAK 14 sebagai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil audit, secara keseluruhan kebijakan yang ditetapkan oleh PT DNI dalam menetapkan provisi persediaan telah tepat dan sesuai dengan PSAK 14, serta provisi persediaan telah disajikan secara wajar atas seluruh hal yang bersifat material.

---

This report aims to discuss the audit procedures of provision for inventory of the PT DNI. PT DNI is a company that manufactures motorcycle tires. The audit process is implemented based on DEF Audit Guide which is approriate with ISA standard. During the performances of audit, the auditor assessed the accounting policy conformity of provision for inventory with PSAK 14 as the applicable accounting standard in Indonesia. The results of the audit showed that the policy formed by PT DNI in determining the provision of inventory is appropriate and in accordance with PSAK 1, and this account is declared as reasonably presented in all material respects."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan barang persediaan reagen di Badan Litbang Kesehatan dan memberikan rekomendasi upaya-upaya perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis yang digunakan adalah membandingkan kondisi saat ini dengan praktik-praktik terbaik pengelolaan persediaan khususnya barang persediaan reagen laboratorium berdasarkan general perishable inventory management theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang persediaan reagen secara keseluruhan sudah cukup baik, tetapi masih memiliki beberapa kelemahan. Penelitian ini merekomendasikan 6 upaya perbaikan untuk mengatasi kelemahan dalam pengelolaan barang persediaan reagen di Badan Litbang Kesehatan.

---

ABSTRACTThe purposes of this study are to analyze effectiveness of reagen supplies management at National Institute of Health Reaserch and Development and to provide some improvement recommendations. This research is a qualitative study which analyze current condition with the best practices in reagent supply chain based on general perishable inventory management theory. The result indicates that there are some weaknesses in reagent supplies management. The researcher suggests 6 recommendations to improve the effectiveness of reagent supplies management at National Institute of Health Reaserch and Development."

"Skripsi ini membahas mengenai lembaga penjaminan fidusia atas objek barang persediaan kemudian dibandingkan dengan penerapannya di Malaysia. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai pengaturan jaminan fidusia atas barang persediaan di Indonesia dan di Malaysia. Kedua, pembahasan mengenai hasil penjualan serta eksekusi atas jaminan fidusia atas barang persediaan di Indonesia dan di Malaysia. Penelitiani ini meggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan mengenai jaminan fidusia atas barang persediaan di Indonesia dapat disepadankan dengan floating charge atas inventory di Malaysia. Keduanya memiliki berbagai kesamaan serta perbedaan dalam pengaturannya. Dari segi kedudukan hasil penjualan atas objek jaminan berupa barang persediaan, tidak terdapat perbedaan. Namun, dalam eksekusi terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Di Malaysia, sebelum floating charge dieksekusi, terdapat suatu proses bernama crystallization yang memberikan pelindungan kepada kreditur.

---

This thesis discusses about fiduciary security over inventory in Indonesia and compared to its application in Malaysia. There are two main focuses in this thesis. First, the regulation of fiduciary security over inventory in Indonesia and Malaysia. Second, the proceeds and execution over inventory as a fiduciary security object in Indonesia and Malaysia. The method of this study is is normatieve-juridical research which most of the data are based on related literatures.

The results of this study stated that the regulation regarding fiduciary security over inventory in Indonesia is commensurate with floating charge over the inventory in Malaysia. Both have several similarities as well as differences. There are no differences in the proceed of the collateral, however there is a significant difference regarding the execution. In Malaysia, prior to the execution of floating charge, there is a process called crystallization, which provides protection to creditors."