Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan perbankan syariah dalam satu dekade terakhir ini sangat menggembirakan, harapan yang muncul adalah dengan semakin pesatnya perkembangan perbankan syariah diharapkan juga dapat memberikan banyak pilihan mengenai produk perbankan kepada masyarakat luas. Salah satu produk yang diharapkan menjadi ciri khas perbankan syariah adalah pembiayaan berbasis investasi. Namun ternyata porsi pembiayaan yang berbasis investasi atau dalam penelitian ini pembiayaan mudarabah selama satu dekade terakhir ini tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total pembiayaan perbankan syariah. Dengan menggunakan model ekonometri penelitian ini berusaha mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan mudarabah, faktor - faktor tersebut adalah deposito, interest rate bank konvensional, ekuivalen rate pembiayaan mudarabah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Dari beberapa faktor tersebut ternyata deposito adalah sebagai faktor yang paling kuat mempengaruhi pembiayaan mudarabah.

---

The development of Islamic banking in the last decade has been very encouraging. The expectation that arises is the rapid development of Islamic banking is expected to provide a lot of options on banking products for public. One product that is expected to be the hallmark of Islamic banking is investment-based financing. However, it turns out that the portion of an investment-based financing or mudaraba financing in this research did not contribute significantly to the total of Islamic banking financing in the last decade. Econometric model is used in this research to identify factors that affect the mudaraba financing. Those factors are deposit, the interest rate of conventional banks, the equivalent rate of mudaraba financing and Certificates of Bank Indonesia Sharia (SBIS). Out of those factors, deposit is the most dominant factor that affects mudaraba financing."

"Pembiayaan berbasis ekuitas merupakan karaktertistik sistem kuangan Islam. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pembiayaan berbasis ekuitas. Namun porsi pembiayaan berbasis ekuitas saat ini masih belum menjadi porsi pembiayaan yang utama pada perbankan syariah karena pembiayaan tersebut memiliki risiko yang besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pengaruh kinerja keuangan terhadap pembiayaan ekuitas pada perbankan syariah di Indonesia. Dengan menggunakan panel data yang bersifat unbalance dari 22 laporan keuangan pada 22 Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019). Penelitian ini menemukan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis ekuitas, sedangkan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis ekuitas. Non- Performing Financing tidak terbukti berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis ekuitas pada perbankan syariah. Sementara itu, pengaruh kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS) terhadap pembiayaan berbasis ekuitas lebih kuat dibandingkan kinerja keuangan pada Unit Usaha Syariah (UUS).

---

Equity-based financing is a characteristic of the Islamic financial system. Islamic banks are financial intermediary institutionsthat expected to contribute in supporting equitybased financing. However, the curret portion of equity-based financing has not the main finacing protion in Islanic banking because this fiancning risky. The purpose of this study is to investigate the effect of financial performance on equity-based financing in Indonesian Islamic bankong, as well as to analyze the sifferences between Isalmic Commercial Banks (BUS) and Sharia Business Unit (UUS). This study using unbalance panel data from 22 financial report in 22 Islamic Commercia Banks (BUS) and Sharia Business Units (UUS) in Indonesia within 5 years (2015-2019). This study found that the Financing to Deposit Ratio (FDR) has a negative effect on equity-based financing, while level of profit-sharing has positive effect on equity-based financing. Non-Performing Financing (NPF) has no effect on equity-based financing in Indonesia Islamic banking. Then, the effect of BUS financial performance on equity-base financing is higher than UUS financial perfromance."

"This study investigates alternative equity-based financing models and proposes a waqf-owned (that could also be called philanthropy-, endowment-, trust-, foundation-, and third sector-based) financial intermediary (WOFI). We do so by developing the agent-based model and scenario-based computer simulations for financing solar powerplants. For this purpose, we redesign a waqf-based financing system and analyze the changes in wealth inequality, capital pooling, and social prosperity for a future time frame. As a proof-of-concept, the simulation results show that for the given case study, the proposed WOFI reduces wealth inequality dramatically, whereas conventional debt-based financing models raise inequality. Besides, restructuring the waqf-based financial intermediaries also enables the capital pooling essential for large projects and absent in the conventional waqf system. In short, this study proves that waqf-based institutions have a remarkable potential to contribute towards sustainable development goals by taking account of long-run social implications, economic growth, and environment-friendly projects."

"Perbankan yang dikenal saat ini memiliki peran yang penting sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, salah satu kegiatan perbankan adalah kegiatan penyaluran dana melalui pemberian Kredit ataupun Pembiayaan dengan Prinsip Syariah. Selain diberikan bagi perorangan, dana dapat pula diberikan kepada perusahaan yang hendak menjalankan suatu proyek dan membutuhkan dana yang besar. Dalam hal ini, dana dapat diberikan secara bersama-sama oleh beberapa bank sekaligus dengan menggunakan satu dokumentasi kredit. Skema seperti ini dikenal dengan Kredit Sindikasi. Namun dalam hal Kredit Sindikasi diberikan oleh Bank Konvensional bersama dengan Bank Syariah, adanya perbedaan prinsip diantara keduanya mengharuskan digunakannya dua dokumentasi berbeda yang dapat mengakomodasi ketentuan-ketentuan dari masing-masing bank. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan dan dampak dari penggunaan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dalam satu sindikasi. Ditulisnya skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan dampak dari digunakannya Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dalam satu sindikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya penggunaan Intercreditor Agreement sebagai perjanjian induk yang menjembatani ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN. Dengan demikian, Penulis menyarankan agar Bank Konvensional yang belum pernah melakukan sindikasi dengan Bank Syariah sebelumnya agar tidak menjadikan perbedaan prinsip yang ada sebagai penghambat untuk menyalurkan dananya bersama-sama.

---

Banking as we know today holds a vital role, as they act as an intermediary between those with funds and those without and or lacking in funds. As stipulated in Indonesias Banking Law, one of Banks main activities is to channel funds between those mentioned above, by way of general Loan Credit Facility, as well as Syaria based financing. Generally, loans may be granted to both persons and legal entities, including but not limited to corporations in need of large amount of funds. Loan credit facility may be granted by one or more banks jointly using one loan agreement, such scheme is known as a syndicated loan. However, on such case where a syndicated loan is jointly granted by Conventional Banks and Islamic Banks, two separated agreements must be executed to accommodate the terms and conditions of each types of banks in accordance with its banking principles.

This thesis will elaborate and discuss the provisions and or regulations and its impact on using a general Loan Agreement as well as Syaria based Financing Agreement in one syndicated loan. The purpose of this thesis is to find the legal basis and impact of the usage of Loan Agreement and Syaria based Financing Agreement in one syndicated loan. The study method used in this thesis is the juridical normative method. This thesis uses literature research method which delivers a descriptive research typology.

This thesis concludes that the usage of Intercreditor Agreement is found to be the impact of using Loan Agreement and Syaria based Financing Agreement in one syndicated loan, as stipulated in Fatwa of National Board of Syaria. Thus, the author suggests for Conventional Banks to not make the difference of existing principles as a barrier to channel the fund together with Islamic Banks."

"Penetapan PP No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memuat ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang memberikan sarana baru bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menjaminkan kekayaan intelektual serta mendapatkan pembiayaan. Akan tetapi, dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak diatur mengenai bentuk penjaminan merek. Namun, penetapan PP No. 20 Tahun 2022 masih sangat baru maka penulis mengkritisi dan menganalisis pengaturan terkait penjaminan merek sebagai objek jaminan utang untuk memperoleh pembiayaan dengan membandingkan pengaturan dan penerapannya di Amerika Serikat. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu PP No. 24 Tahun 2022, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Article 9 Uniform Commercial code kemudian menganalisis kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi terkait implementasi pengaturannya. Hasil dari penelitian oleh penulis adalah merek sebagai jaminan utang dapat dibebankan atas jaminan fidusia dan implementasi harus memerhatikan penilaian kekayaan intelektual sebagai jaminan.

---

The stipulation of PP No. 24 of 2022 concerning the Implementation Regulations of Law No. 24 of 2019 concerning the Creative Economy contains provisions regarding intellectual property-based financing schemes that provide new means for creative economy actors to pledge intellectual property and obtain financing. However, Law No. 20/2016 on Trademarks and Geographical Indications does not regulate the form of brand collateral. Nevertheless, the stipulation of Government Regulation No. 20 of 2022 is still very new, hence the author criticizes and analyzes the regulation related to brand collateral as an object of debt collateral to obtain financing by comparing the regulation and its application in the United States. The research method in writing this thesis is juridical-normative, and uses library materials such as primary, secondary, and tertiary legal materials, namely PP No. 24 of 2022, Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, and Article 9 of the Uniform Commercial code then analyzes the advantages and disadvantages and provides recommendations regarding the implementation of its arrangements. The result of the research by the author is that the trademark as debt collateral can be imposed on fiduciary guarantees and the implementation must pay attention to the valuation of intellectual property as collateral."

"Ekonomi kreatif Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh namun masih menghadapi tantangan yang berat ke depan dalam mengakses pembiayaan, sebesar 92,37% pelaku usaha kreatif di Indonesia menggunakan dana sendiri sebagai modal usaha. Pemerintah Indonesia berupaya mengembangkan skema pembayaan khusus yang sesuai dengan karakterisik usaha ekonomi kreatif dengan menawarkan solusi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Penelitian ini merupakan salah satu upaya awal untuk mengembangkan kerangka struktural pembiayaan berbasis KI di negara berkembang, khususnya dalam konteks Indonesia. Upaya yang dilakukan dengan mengidentifikasi hambatan dan pendukung dari literatur dan kemudian divalidasi dengan pendapat para pakar yaitu pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait. Empat hambatan yang diklasifikasikan sebagai Regulasi Pembiayaan, Kebijakan dan Penegakan Hukum, Valuasi, dan Likuiditas sangat krusial dengan sepuluh pendukung yang memiliki pengaruh besar dalam keberhasilan pelaksanaan pengembangan pembiayaan berbasis KI. Metode Interpretive Structural Modeling diterapkan untuk mengembangkan kerangka struktural. Analisis Matrice d'Impacts Croisés Multiplication Appliquée àun Classement (MICMAC) lebih lanjut digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan klasifikasi hambatan dan pendukung berdasarkan kekuatan pendorong dan ketergantungan antar faktor. Kerangka terstuktur dihasilkan sebagai peta rencana yang memberikan wawasan holistik untuk memfasilitasi pengambilan keputusan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait pengembangan penerapan skema pembiayaan ekonomi kreaitf berbasis KI di Indonesia.

---

Indonesia’s creative economy possesses enormous potential to grow but still faces formidable challenges ahead in access financing, 92.37% of creative players in Indonesia using its funds. The government in Indonesia has initiatives to offer intellectual property-based financing solutions. The research work is one of the initial efforts to develop an IP-based financing structural framework in developing economies, especially in the Indonesian context. An attempt made to identify the barriers and enablers from literature and duly validated with experts’ opinion. Four main barriers, classified as Financing Regulations, Legal Enforcement, Valuation, and Liquidity, are crucial with ten of enablers that had a substantial influence in successfully executing IP-based financing development. The Interpretive Structural Modeling method is applied to develop a structural framework. The Matrice d’Impacts Croisés Multiplication Appliquée àun Classement (MICMAC) analysis furthers assists in computing the driving power and dependence of the barriers and enablers. The research findings a structural framework serves as a roadmap provides holistic and practical insights that will facilitate the strategic decision making for policymakers and stakeholders regarding the IP-based financing development in Indonesia."

"Equity-based financing berdasarkan risk-sharing yang merupakan instrumen utama pembeda bank syariah dengan bank konvensional telah diabaikan aplikasinya karena dominasi debt-based financing. Studi ini menginvestigasi pengaruh formal institution dan national culture terhadap proporsi equity-based financing lintas negara. Sampel yang digunakan adalah 60 bank syariah komersial dari 10 negara yang berada di kawasan Timur Tengah, Asia Selatan dan juga Asia Tenggara dari tahun 2011-2019. Dengan menggunakan regresi panel random effect Generalized Least Square dan Generalized Method of Moment sebagai robustness check, penelitian ini secara konsisten menemukan pengaruh positif dan signifikan formal institution terhadap proporsi equity-based financing. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas formal institution yang baik memainkan peran penting dalam mendorong equity-based financing. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa national culture memiliki peran penting bahkan menjadi kunci determinan dari equity-based financing. Power distance memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan nilai budaya lainnya, mengindikasikan bahwa social trust sangat mempengaruhi keputusan bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan jenis ini. Hubungan antara formal institution dan equity-based financing menjadi melemah pada negara dengan nilai budaya yang lebih individualistis (kurang kolektivis) dan lebih uncertainty avoidance. Penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas formal institution dan mempertimbangkan budaya ketika merumuskan kebijakan untuk meningkatkan pembiayaan equity-based financing yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

---

Equity-based financing based on risk-sharing, which is the main instrument that differentiates Islamic banks from conventional banks, has been neglected in its application because of the dominance of debt-based financing. This study investigates the effects of formal institutions and national culture on equity-based financing across different countries. The sample is taken from 60 Islamic banks from 10 Middle East, South Asia, and Southeast Asia countries between 2011 and 2019. Using generalized least squares (GLS) regression and two-way system Generalized Method of Moment (GMM) as a robustness check, this study consistently finds a positive and significant effect of formal institutions on equity-based financing. This finding indicates that the good quality of formal institutions plays an important role in promoting equity-based financing. In addition, this study finds that culture is important and even a key determinant of equity-based financing. Power distance has a more powerful impact than other cultural values, indicating that social trust greatly influences Islamic bankers' decisions to channel this particular financing. The link between formal institutions and equity-based financing is weaker in countries with cultural values that are more individualistic (less collectivist) and more uncertainty-avoidant. These findings suggest the necessity of enhancing the quality of formal institutions and considering culture when formulating policies to increase financing in accordance with the principles of Islam."

"The purpose of this study is to evaluate performance and volatility of Islamic and conventionalstock indices along with their determinant factor variables in Indonesia. The study adopts: (1) CapitalAsset Pricing Model (CAPM) to compare the performance of the Jakarta Islamic Index (JII) torepresent Islamic index and LQ45 to represent the conventional, (2) beta calculation to measurevolatility, and (3) Autoregressive Distributed Lag (ARDL) to capture the determinants and the reasonbehind the outperformance. The data coverage is from January 2006 to November 2015. The studyfinds that: (1) There is no significant difference on performance between JII and LQ45, (2) JII is lessvolatile than LQ45, except in 2010, and (3) JII performance is less affected by external factorsexceptfor crude oil price. Moreover, the result implies challenge for the authorities to educate society, particularlywhom concern to shari?ah principles, with information that Islamic index performance isnot much difference from conventional index and less volatile."