Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dimotivasi oleh kebijakan Pemerintah Daerah mengenai penyesuaian tarif yang disebabkan oleh peningkatan biaya produksi pelayanan kesehatan Puskesmas di wilayah DKI Jakarta yang ditetapkan dengan PERDA Nomor 3 Tahun 1999. Ketentuan tarif ini ditetapkan untuk semua Jenis pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dasar. Tentunya, seiring dengan tuntutan akan kualitas pelayanan Puskesmas yang harus semakin baik serta pesatnya perkembangan Puskesmas di DKI Jakarta dari tahun ke tahun, maka sangat perlu dilakukan kajian analisis biaya Puskesmas untuk mengetahui besar biaya satuan unit-unit pelayanan kesehatan dasar oleh Puskesmas sebagai penentu arah kebijakan Pemerintah Daerah selanjutnya di bidang pelayanan kesehatan.Pada penelitian ini untuk mendapatkan biaya satuan (unit cost) dilakukan kegiatan distribusi biaya, yaitu kegiatan membagi habis seluruh biaya dari unit penunjang ke unit produksi yang output layanannya dijual. Untuk dapat melakukan distribusi biaya diperlukan semua data biaya total yang dikeluarkan. Komponen biaya tersebut merupakan komponen biaya asli, belum didistribusikan ke unit produksi atau belum ditambah alokasi biaya dari unit lain. Metode distribusi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Double Distribution Method. Selain itu, studi ini hanya memfokuskan kajian pada satu sampel Puskesmas Kecamatan yang sudah mendapatkan akreditasi ISO 9001:2000 untuk standar pelayanan kesehatan dasar yang diberikan, yaitu Puskesmas Kecamatan Tambora selama tahun anggaran 2003. Dari hasil penelitian, didapatkan hasil perhitungan biaya satuan dengan memperhitungkan full cost berturut-turut pada unit BP (Balai Pengobatan Umum) ,BPG (Balai Pengobatan Gigi), KIA (Kesehatan Ibu Dan Anak), KB (Keluarga Berencana), dan UGD (Unit Gawat Darurat) adalah sebesar Rp. 22.451,- (dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah); Rp. 93.463,- (sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah); Rp. 105.751,- (seratus lima ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah); Rp. 341.579,- (tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan Rp. 64.673,- (enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).Dengan perhitungan di atas bila dibandingkan dengan ketentuan tarif PERDA 3/1999, maka unit pelayanan KB memperoleh subsidi terbesar dengan jumlah subsidi per pasien sebesar Rp. 339.579,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Selanjutnya disusul oleh unit KIA dengan besar subsidi per pasien Rp. 103.751,- (seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah). Peringkat ketiga dan keempat yang memperoleh subsidi terbesar adalah BPG clan UGD dengan besar subsidi per pasien berturut-turut adalah Rp. 91.463,- (sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dan Rp. 54.673,- (lima puluh empat ribu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).). Sedangkan yang menerima subsidi perpasien terkecil adalah unit Balai Pengobatan Umum (BP) dengan besar subsidi Rp. 20.451,- (dua puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).Berdasarkan hasil analisa biaya di atas, maka besar selisih sangat berhubungan dengan jumlah output produksi, semakin besar jumlah kunjungan pasien maka biaya satuan akan semakin kecil atau unit tersebut akan semakin efisien. Apabila hal itu terjadi, maka besar biaya subsidi yang diberikan juga akan semakin kecil. Oleh karena itu, upaya pemasaran di Puskesmas Kecamatan Tambora khususnya terhadap unit-unit pelayanan kesehatan dasar di dalamnya sangat diperlukan guna meningkatkan jumlah kunjungan pasien atau jumlah output produksi. Selain itu diperlukan kajian Iebih lanjut mengenai ATP (Ability to Pay) serta WTP (Willingness to Pay) masyarakat di Kecamatan Tambora pada khususnya dan di Propinsi DKI Jakarta pada umumnya. Dan perlu juga dipertimbangkan prinsip pemberian subsidi silang dalam proses kebijakan penetapan tarif pelayanan kesehatan dasar Puskesmas oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang."

"Kebijakan pelayanan kesehatan dasar Puskesmas gratis di Kota Medan telah memasuki tahun kelima. Dalam masa tahun lima tahun pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis tentunya perlu dikaji keberhasilan kebijakan ini dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu bagi penduduk Kota Medan. Pelayanan kesehatan yang bermutu harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau pasien antara lain pelayanan dilaksanakan dengan sopan santun, tepat waktu, sesuai dengan budaya setempat dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi masyarakat serta efektif menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Apabila kebutuhan terhadap pelayanan bermutu ini terpenuhi maka pasien atau masyarakat akan merasa puas dan pada akhirnya meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan pengunjung Puskesmas Glugur Darat dan Darussalam dalam pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas Tahun 2005. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Wawancara terhadap responden pengunjung puskesmas dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam terhadap informan kepala Puskesmas dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Variabel terikat adalah kepuasan pengunjung yang meliputi dimensi reliability, responsiveness, empathy, assurance dan tangible, sedangkan variabel babas adalah karakteristik pengunjung dan frekuensi kunjungan. Karakteristik pengunjung meliputi pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Analisis dilakukan dengan chi square dan regresi logistik gander. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepuasan pengunjung di Puskesmas Darussalam adalah 37% sedangkan tingkat kepuasan pengunjung di Puskesmas Glugur Darat adalah 32%. Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan antara pendidikan, pekerjaan dan penghasilan serta frekuensi kunjungan ke puskesmas dengan kepuasan pengunjung.Hasil analisis multivariat menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan frekuensi kunjungan ke Puskesmas dengan kepuasan pengunjung di Puskesmas Glugur Darat dan Darussalam. Diperlukan upaya antisipasi sedini mungkin dalam meningkatkan kepuasan pengunjung Puskesmas melalui upaya peningkatan kinerja seluruh staf dan pimpinan Puskesmas dengan dukungan dana, sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan puskesmas dari Pemerintah Kota Medan sehingga Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas Kota Medan dapat tercapai secara optimal.

---

Free Puskesmas basic health service in Medan City after fifth year. In five year of free basic health services policy execution, perhaps the success of this policy in improving health service that achievable and certifiable for Medan City society need to studied. Certifiable health service has to fulfill public needs and patient, for example service done with well mannered, time precise, appropriate with local culture, achievable for public economies and effective in curing diseases. If needs for this certifiable service fulfilled, the patient and public will satisfy and finally improving health service exploiting.This research aim is to analyze visitor satisfaction rate of Puskesmas Glugur Darat and Darussalam in free basic health service in Puskesmas year 2005. Data gathering do by interview and observation. Interview to Puskesmas visitor as the respondent is using questioner and circumstantial interview to Puskesmas chief informant is using interview manual. Bonded variable is visitor satisfaction that included reliability, responsiveness, empathy assurance and tangible, while free variable is visitor characteristic and visit frequency. Visitor characteristic is education, job and earnings. Analysis does by chi-square and double logistic regression.Research result shows visitor satisfaction rate in Puskesmas Darussalam is 37% while visitor satisfaction in Puskesmas Glugur Darat is 32%. Bivariate analysis shows connection between education, job and earnings and visit frequency to puskesmas with visitor satisfaction. Multivariate analysis result shows connection between education level and visit frequency to Puskesmas with visitor satisfaction in Puskesmas Glugur Darat and Darussalam. Need effort to anticipate earlier in improving Puskesmas visitor satisfaction through performance improving from entire Puskesmas staff and chief with financial support, medium and pre-medium suited with Puskesmas needs from Medan City Government so that Free Basic Health Service in Puskesmas Medan City can achieved optimally."

"Tujuan perencanaan kebutuhan obat terpadu di kota atau kabupaten adalah untuk mengoptimalkan dana obat melalui peningkatan koordinasi unit-unit kerja yang terkait dengan perencanaan obat sehingga perencanaan obat menjadi lebih efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan mutu dan memperluas cakupan pelayanan kesehatan.Di kota Solok Sumatera Barat telah dibentuk Tim Perencanaan Obat Terpadu pada tahun 1999, Tim ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok nomor 188.4513431SK-WSL/1999. Kenyataannya tim dimaksud belum dapat bekerja dengan baik hal ini terlihat belum sesuainya jumlah dan jenis obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di kota Solok.Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran sistem mutu perencanaan kebutuhan obat terpadu untuk unit pelayanan kesehatan dasar di kota Solok tahun 2000, yang dilihat dengan pendekatan sistem pemasok, masukan, proses, keluaran, dan pelanggan.Penelitian ini dilakukan dengan memakai metoda kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan pemasok, Tim perencanaan obat terpadu, dan informan pelanggan, serta dilakukan penelusuran dokumen pada pencatatan obat yang ada.Dari hasil penelitian ini terlihat tingkat ketersediaan informasi (pemasok ) untuk perencanaan kebutuhan obat sudah baik, sudah ada tim perencanaan kebutuhan obat terpadu di kota Solok namun Surat Keputusan Walikota Solok mengenai pembentukan tim belum mencantumkan tugas dan fungsi personil secara, jelas dan tegas. Sedangkan tenaga yang terlibat dalam perencanaan kebutuhan obat terpadu sudah baik, terlihat dari pendidikan formal yang dimiliki, dan mereka telah mengikuti pelatihan pengelolaan obat. Tidak tersedianya dana untuk perencanaan kebutuhan obat terpadu. Data untuk perencanaan kebutuhan obat selalu tersedia, belum adanya mekanismen kerja secara tertulis, dan belum efektifnya koordinasi antara personil tim perencanaan obat terpadu, Panitia pengadaan obat telah mempergunakan lembar perencanaan kebutuhan obat untuk dasar pengadaan obat tahun 2000.Untuk terlaksananya perencanaan kebutuhan obat sesuai dengan jumlah, jenis dan pengadaannya tepat waktu perlu ditingkatkan pemahaman azas pengelolaan obat terpadu (pemberdayan daerah, koordinasi, keterpaduan) baik pada Pemerintah Kota Solok, maupun pada Tim perencanaan obat terpadu kota Solok.

---

Quality System Analysis of Integrated Drug Need Plan for Basic Health Service Unit in Solok City in the Year of 2000The objectives of integrated drug need plan in the city or in the regency is to optimize the drug-fund through increase of job coordination units related to drug plan so that drug plan becomes more effective and efficient in increasing the quality and in extending the scope of public health serviceIn the city of Solok, West Sumatera has been formed by the integrated drug plan team in 1999. This team is formed based on the decision letter of Solok Mayor No. 188.4513431SK-WSLJ1999. In fact, intended team cannot operate well and this case is seen not accorded with the amount and sort of drugs for the basic health service need in SolokHence, this investigation intention is to know the system description of integrated drug need plan quality system for the basic health service unit in Solok in the year of 2000 can be seen by using the approach system (supplier, input, process, output, and customer).This observation is performed by using the quality method. Data collection is performed by using the deep interview ti the supplier's informant, integrated drug plan team, and customer informant, and the existed recordFrom this observation result is seen the level of information availability of well-needed drug plan, has provided the integrated drug need plan team in Solok, but the sion Letter of Solok Mayor concerning the formation team not mentioned about the task and function of personnel in detailed, clear, confirmed. While, the involved staffs in the integrated drug need plan has been good which can be seen from owned formal education, has followed the drug management training. The drugs are not provided for the integrated drug need plan. Data for the integrated drug plan is always provided, and unexisted mekanisme jobs in written and uneffectiveness of coordination among the team personnel integrated drug plan, and drug supply committee have utilized the sheet of drug need plan for the basic supply of need in 2000.In performing the plan of drug need in accordance with the amount and availability on time needs to increase the principle apprehension of integrated drug management (local empowerment, coordination, integration) either in Solok government or integrated drug plan team in SolokBibliography: 55 (1981-2001)"